1 / 9

PENCEGAHAN (PASAL 29 S.D. 32 UU PPSP)

PENCEGAHAN (PASAL 29 S.D. 32 UU PPSP). adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Pasal 1 angka 20 UU PPSP ).

jaguar
Download Presentation

PENCEGAHAN (PASAL 29 S.D. 32 UU PPSP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENCEGAHAN (PASAL 29 S.D. 32 UU PPSP) adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 UU PPSP ) Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan, dpt diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan  PELAKSANAAN PENCEGAHAN BERDASARKAN UU NO.9 TAHUN 1992 TTG KEIMIGRASIAN, PP NO.30 TH 1994 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

  2. KELENGKAPAN DATA DLM RANGKA PENCEGAHAN

  3. PROSEDUR PENCEGAHAN USULAN PENCEGAHAN USULAN PENCEGAHAN MENKEU 1 2 4 KPP/KP PBB DJP c.q. DIT P4 3 5 4 3 7 2 6 1 SURAT KPD MENKEH 5 4 3 2 1 KMK PENCEGAHAN • KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHAN • PP BEPERGIAN KE LN, SALINAN • DIBERIKAN KPD: • MENKEH & HAM • DIRJEN PAJAK • DIR. P4 • KAKANWIL • KPP • PP YBS

  4. PENYANDERAAN (PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP) pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu (Pasal 1 angka 21 uu PPSP) Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan

  5. PENYANDERAAN TDK BOLEH DILAKSANAKAN PENANGGUNG PAJAK PENANGGUNG PAJAK BERIBADAH SIDANG RESMI PENGADILAN BERIBADAH SIDANG RESMI PEMILIHAN UMUM PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

  6. PENANGGUNG PAJAK YG DISANDERA DILEPAS:

  7. PROSEDUR PENYANDERAAN USULAN IZIN PENYANDERAAN USULAN IZIN PENYANDERAAN MENKEU 1 2 KPP/KP PBB DJP c.q. DIT P4 3 5 4 3 JURU SITA + 2 SAKSI 2 1 SPP IZIN PENYANDERAAN • SURAT PERINTAH • PENYANDERAAN • DISERAHKAN KPD: • JURU SITA • PP • KEPALA RUTAN BERITA ACARA PENYANDERAAN • TTD: • JURUSITA • KEPALA RUTAN • SAKSI2

  8. TARGET PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2003 dlm ribuan rupiah $ : dlm satuan US$

  9. TARGET PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2003 (dlm ribuan rupiah)

More Related