Download
1 / 15
510 likes | 2.83k Views
konsep dan prinsip demokrasi Indonesia power point
E N D
KELOMPOK 7 Konsep & PrinsipDemokrasiIndonesia Apri Dwi Prasetyo A510120245 FajarKurniawatiA510120247 WahyuNurul M. A510120253
Konsep Demokrasi di Indonesia • Secara etimologi Demokrasi berasal dari sebuah kata dari Negara yunani kuno yaitu Athena. Kata demokrasi memiliki definisi dari istilah kata (demos) yaitu rakyat dan( kratos) yang berarti pemerintahan.Dengan dapat di artikan atau definisikan sebuah arti dari Demokrasi adalah sebuah sebuah pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan akan untuk rakyat dengan kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, atau sebuah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung makna bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut: • Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila. • Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. • Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Diagram SistemDemokrasi MASUKAN PROSES KONVERSI KELUARAN Tuntutandandukungandarirakyat Peraturan-peraturanuntukrakyat Tuntutandipertimbangkanolehrakyat UMPAN BALIK
konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut: • Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila. • Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. • Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi • Seorang ilmuan politik terkenal yang secara mendalam mengkaji demokrasi, Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa budaya demokrasi terdapat tiga prinsip utama.a. Kompetisi • b. Partisipasi • c. Kebebasan
Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Ciri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh adanya pemerintah yang demokratis, yang terbatas kekuasaanya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi (pemerintah bedasarkan konstitusi). Gagasan bahwa kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris) dengan menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya, yang kemudian menjadi terkenal, adalah Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Artinya, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional Klasik (abad19) Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat dan tunduk pada pembatasan konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (legislative, eksekutif, dan yudikatif), tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menetukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan dipihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil government by laws, not by men yang artinya pemerintahan berdasarkan hukum, bukan bedasarkan kemauan penguasa.
Sesuai perkembangan zaman, konsep rule of law (Negara hukum) dirumuskan kembali, terutama setelah perang dunia II, sehingga muncul konsep versi abad 20. International Commision of Jurists, sebagai komisi hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan pemerintahan yang demokratis sebagai pemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut : • Sehubungan dengan perlindungan konstitusional, selain menjamin hak-hak individu, pemerintah harus menetukan pola prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin • Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak • Pemilihan umum yang bebas • Kebebasan untuk menyatakan pendapat • Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi • Pendidikan Kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61)
Prinsip-Prinsip Demokrasi PancasilaPada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsep dalam hal tersebut pancasila mengandung empat dasar demokrasi pancasila (lihat Ismaun 1981) yaitu: • Prinsip Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. • Prinsip Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. • Prinsip Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. • Prinsip Perwakilan adalah kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil –wakil rakyat.
Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung enam aspek berikut : 1. Aspek formal2. Aspek material3. Aspek normatif4. Aspek operatif5. Aspek organisasi6. Aspek kejiwaan
Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi, antara lain sebagai berikut : • a. Pemerintahan berdasarkan konstitusib. Pemilu yang demokratisc. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)d. Pembuatan UUe. Sistem peradilan yang independenf. Kekuasaan lembaga kepresidenang. Media yang bebash. Kelompok-kelompok kepentingani. Hak masyarakat untuk tahuj. Melindungi hak-hak minoritask. Kontrol sipil atas militer
