PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

1. PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

2. 1. PENGERTIAN DAN SEJARAH DEMOKRASI • Menurut Miriam Budiajo (1977), demokrasi berasal dari kata Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos/kratien (kekuasaan). Jadi demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or rule by the people. • Gagasan demokrasi berawal di negara kota (city-state) di Yunani Kuno, pada abad 6-3 sebelum masehi, berupa demokrasi langsung (direct democracy), dimana keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan suara mayoritas. Luas wilayah city-state terbatas dan jumlah penduduk 300.000 jiwa. Ketentuan demokrasi berlaku untuk warga negara asli, tidak berlaku untuk budak dan pendatang.

3. Gagasan demokrasi dilanjutkan bangsa Romawi (abad 3 SM—6 M). Namun mulai mengalami kemunduran sejak abad 6-14 masehi, tatkala bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa eropa yang lain dan demokrasi diganti dengan sistem feodal (hubungan tuan tanah dan budak), pemusatan kekuasaan spiritual ditangan Paus, dan perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan (kelas menengah). • Kebangkitan demokrasi, ditandai dengan adanya Piagam Magna Charta (1215) di Inggris antara Raja John dengan kaum bangsawan. Raja John memberikan, mengakui, dan menjami hak atau privilages kaum bangsawan atas tanah dengan imbalan tertentu (penyerahan dana untuk mendukung perang).Biarpun perjanjian berbau feodal (hanya mengatur hubungan raja dan bangsawan, bukan raja dengan rakyat), namun piagam tsb dianggap tonggak penting berkembangnya kembali gagasan demokrasi

4. Gerakan Renaissance (1350-1600) dan Gerakan Reformasi (1500-1650) di Eropa, membawa iklim segar bagi kebangkitan gagasan demokrasi di negara-negara eropa. Gerakan renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno. Gerakan reformasi, menuntut melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang siprituil, dogma, maupun di bidang sosial politik. Gerakan reformasi menuntut pemisahan gereja dan negara. • Gerakan Rasionalisme (1650-1800) di Eropa, mendorong pentingnya penggunaan rasio atau akal dalam mengatur kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mendesak agar adanya pembatasan kekuasaan raja dan agama dalam pengaturan kehidupan sosial politik masyarakat. Gerakan Rasionalisme menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia.

5. Ide bahwa manusia memiliki hak politik atau asasi-- seperti dicetuskan filsuf John Locke, Inggris, tentang teori social-contract dan Montesquieu, Prancis, tentang trias politica – mengilhami dan memicu terjadinya Revolusi Perancis (akhir abad 18) dan Revolusi Amerika melawan Inggris (abad 18). • Pada akhir abad 19, gagasan demokrasi (kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih masyarakat) menyebar ke negara di berbagai penjuru dunia dan sistem pemerintahan demokratis konstitusional menjadi pilihan. Hasil penelitian PBB (UNESCO) pada tahun 1949, bahwa sistem pemerintahan demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan negara di dunia.

6. 2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiie (2005): • Adanya pembagian kekuasaan • Adanya pemilihan umum yang bebas • Adanya manejemen yang terbuka • Adanya kebebasan individu • Adanya peradilan yang bebas • Adanya pengakuan hak minoritas • Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum • Adanya pers yang bebas • Adanya beberapa partai politik • Adanya musyawarah • Adanya persetujuan • Adanya pemerintahan yang konstitusional • Adanya ketentuan tentang pendemokrasian • Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara • Adanya perlindungan hak asasi • Adanya pemerintahan yang mayoritas • Adanya persaingan keahlian • Adanya mekanisme politik • Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara • Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah

7. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Asykuri Ibn Chamin (2003) : • Kebebasan menyatakan pendapat • Kebebasan berkelompok • Kebebasan berpartisipasi • Kebebasan antarwarga • Kesetaraan Gender • Kedaulatan Rakyat • Rasa saling percaya • Kerjasama

8. Prinsip-prinsip demokrasi Henry B. Mayo (1960) : • Menyelesaikan perselisahan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict) • Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing society) • Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers) • Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion) • Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) • Menjamin tegaknya keadilan

9. 3. MODEL PELAKSANAAN DEMOKRASI Model pelaksanaan demokrasi, menurut Inu Kencana Syafiie (2005), terbagi 3 : (1) Demokrasi langsung • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya • Adanya pemilu langsung untuk memilih eksekutif • Rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)

10. (2) Demokrasi Perwakilan • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan (senat/parlemen/dewan) • Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga wakil rakyat yang memilih pimpinan eksekutif • Rakyat memberikan kepercayaan kepada dewan rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (3) Kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan • Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya • Adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk memilih eksekutif • Rakyat langsung dan tidak langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)

11. 4. TEORI-TEORI PRASYARAT DEMOKRASI • Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara menurut Asykuri Ibn Chamin (2003) sbb: • Pertumbuhan ekonomi • Pluralisme • Hubungan yang seimbang negara dan masyarakat

12. Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara menurut para ahli hukum internasional saat konferensi di Bangkok (1965) sbb: • Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu • Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak • Pemilihan umum yang bebas • Kebebasan berpendapat • Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi • Pendidikan kewarganegaraan

13. Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu negara menurut Henry B. Mayo (1960) : • Adanya pemerintahan yang bertanggungjawab • Adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu, mewakili golongan dan kepentingan di masyarakat, melakukan pengawasan, memungkinkan melaksanakan oposisi konstruktif, dan menilai kebijakan pemerintah. • Memiliki sistem dwi atau multi partai • Pers dan media massa yang bebas • Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan keadilan.

14. 5. MODEL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS (MODEL PEMERINTAHAN SENTRALISASI, DESENTRALISASI, DAN KOMBINASI) • Menurut Inu Kencana Syafiie (2005), model pelaksanaan pemerintahan demokratis, meliputi model pemerintahan sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi. Pemerintahan Sentralistis, artinya pemerintah pusat mendominasi atau memegang kendali terhadap seluruh kewenang dan urusan daerah. Pemerintahan Desentralisasi, artinya pemerintah pusat menyerahkan urusan dan kewenangan kepada daerah. Pemerintahan Kombinasi, artinya pemerintah pusat memiliki kewenangan tertentu terhadap daerah dan pemerintah daerah memiliki kewenang juga.

15. 6. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI • Menurut Inu Kencana Syafiie (2005), ada 7 (tujuh) faktor yang mendorong suatu negara cenderung memakasi sistem pemerintahan desentralisasi (dispersion power) atau sentralisasi (concentration power), yakni sebagai berikut: (1) Faktor Sifat dan Bentuk Negara • Negara federal cenderungunutk melaksanakan asas desentralisas, sedangkan negara kesatuan lebih baik melaksanakan sentralisasi dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. (2) Faktor Rezim yang Berkuasa • Kalau rezim yang berkuasa dalam suatu negara adalah rezim yang otoriter, maka cenderung melaksanakan sentralisasi, sedangkan bila rezim yang berkuasa adalah yang memakai paham demokrasi maka cenderung dilaksanakan desentralisasi

16. (3) Faktor Geografis • Nagara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja pemerintah biasanya melaksanakan desentralisasi, sebaliknya negara kontinental mudah mengatur dengan sentralisasi (4) Faktor Warganegara • Negara yang homogen penduduknya cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sebaliknya negara yang heterogen penduduknya cenderung melaksanakan desentralisasi. (5) Faktor Sejarah • Negara yang sering terjadi pemberontakan diimbangi dengan adanya sentralisasi begitu juga negara yang sering melakukan peperangan, sebaliknya negara yang sejak masa silamnya terkenal damai tetapi masyarakatnya banyak protes lebih baik dilaksanakan desentralisasi bagi mereka.

17. (6) Faktor Efisiensi dan Efektivitas • Untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisiens waktu dan tenaga, sedangkan untuk mencapai efektivitas dilakukan sentralisasi misalnya untuk keperluan-keperluan politik dan ekonomi. (7) Faktor Politik • Bila hendak menciptakan wadah pendidikan politik bagi masyarakat maka sebaiknya dilangsungkan desentralisasi, sedang bila kebijaksanaan pemerintahdibidang politik, misalnya alasan ekonomi yaitu bertujuan untuk memperlaju pembangunan, atau untuk membentuk kekuatan fisik (strategi militer) maka sebaiknya dilakukan sentralisasi. Selain itu pemerintah juga harusmemperhatikan kemampuan ekonomi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya dan pertimbangan hankam.

18. 7. KEBAIKAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI • KEBAIKAN SENTRALISASI (Inu Kencana Syafiie; 2005) • Timbulnya rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh, karena paham kebangsaan dan naionalisme senantiasa digembor-gemborkan. • Keseragaman terjadi diseluruh wilayah negara, karena memang dibuat sedemikian rupa, jadi selain kebersamaan dalam ideologi dan falsafah hidup bangsa juga kebersamaan dalam berbagai segi termasuk uniform. • Kekuasaan melengkapi pemerintah pusat, karena pemerintah pusat diperkuat oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak diganggu gugat. • Terpadu, karena kemungkinan untuk timbulnya sparatisme sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. • Penggunaan tenaga para ahli sepenuhnya, karena para ahli dari semua daerah berkumpuil di pusat dan diseleksi kemampuannya.

19. Terkumpulnya para ahli yang berkualitas, karena selain selesai kemampuan tersebut diatas, juga diadakan seleksi kecintaan mereka kepada negara kesatuan. • Fungsi rangkap dapat ditekan, karena tenaga para ahli terkumpul dari daerah pada pemerintah pusat, sehingga cukup banyak kemungkinan untuk menghindari jabatan rangkap. • Paham separatisme dapat ditekan, karena dengan berpijak pada rasa persatuan dan kesatuan bangsa, segala isme-isme kedaerahan dapat dihilangkan dan jauh-jauh sebelumnya dikikis. • Kontrol dapat diteliti, karena aparat pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dalam menjalankan kontrol serta sistem pemerintahan terpadu ini. • Terkoordinir, karena pendelegasian wewenang pada unit-unit, departemen-departemen ataupun instansi-instansi sangat kecil. Dan kalaupun ada departemen-departemen dan sebagainya itu, semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan sentral.

20. Pengawasan mudah, mudah karena didukung oleh undang-undang dan peraturan, bahkan konstitusi sendiri mengenai sentralisasi ini. • Cocok untuk mempertahankan kekuasaan, karena bila di puncak pemerintahan adalah rezim yang otoriter maka cara ini tepat sebagai sistem pemerintahan yang berlaku. • Cocok untuk negara kontinental, karena kalau negara yang melaksanakan sentralisasi ini ada negara myang terletak didaratan dan mudah dijangkau seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, sentralisasi yang terpusat sangat tepat. • Cocok untuk negara yang penduduknya homogen, kareba jenis penduduk yang sama maka sentralisasi sangat tepat, apalagi masyarakat tidak membutuhkan keanekaragaman. • Cocok untuk negara yang sering berperang baik dengan negara tetangga maupun maupun peperangan di dalam daerahnya sendiri, karena diperlukan persatuan angkatan bersenjata dalam penghimpunan kekuatan militer.

21. Cocok bagi negara yang ingin mengutamakan pembangunan ekonomi, karena keterpaduan seperti pembiayaan terpadu, pengawasan terpadu, rencana juga terpadu akan mempercepat pembangunan. • Cocok untuk faktor efektivitas (pencapaian hasil yang berhasil guna), karena dengan kontrol yang ketat dan rencana seperti yang dikehendaki pemerintah pusat, tanpa komentar terhadap mohon kebijaksanaan yang bertele-tele, secara nyata hasil mudah dicapai. • Potensi nasional dapat diarahkan pada tujuan tertentu, karena segala kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ditentukan dan direncanakan oleh pemerintah pusat sendiri. • Kesamaan peraturan perundang-undangan serta keputusan bagi seluruh wilayah negara, karena memang hanya pemerintah pusat yang menentukan dan membuat. Disamping itu akan mewujudkan kesatuan dalam tindakan dan kepastian hukum. • Sentralistis juga membangkitkan kesadaran nasional rasa kebangsaan dan solidaritas (baik terpaksa ataupun timbul dari lubuk hati), serta diharapkan dengan sentralisasi terpadu ini akan ada pembagian modal dan kekayaan nasional. Akhirnya diharapkan negara senantiasa dalam keadaan tertib dan aman.

22. KEBAIKAN DESENTRALISASI (Inu Kencana S; 2005) • Meringankan beban, karena aparat Pusat tidak perlu lagi jauh-jauh kedaerah karena aparat Daerah sudah difungsikan. • Generalistis berkembang, karena seluruh lapisan masyarakat dengan segala macam kemampuannya dikembangkan. • Gairah kerja timbul, karena setiap person terpakai, apalagi setiap person (individu) tersebut diakuai keberadaannya untuk mengabdi kepada daerahnya masing-masing. • Siap pakai, karena tenaga-tenagayang akan dipakai sudah berada di daerahnya masing-masing, jadi dalam sistem kepegawaian tidak diperlukan lagi pemindahan status kepegawaian. • Efisiensi, karena dalam penghematan waktu pemerintah tidak terlalu lama dalam formasi yang kosong.

23. Manfaat yang diperoleh besar, karena batin masyarakat terpenuhi melalui pendemokrasian di daerah ini. • Resiko terbagi, karena masalah-masalah yang muncul di daerah, bukan hanya dipikirkan dan dipecahkan oleh aparat pusat, tetapi juga dipikirkan penanggulannya oleh masyarakat daerah. • Tepat untuk penduduk yang beraneka ragam, karena pemerintah tidak perlu lagi memaksakan uniformitas (disamping kebhinekaan adalah kedigjayaan). • Menghilangkan kerja yang menumpuk, karena pekerjaan dapat dibagi-bagi antara pusat dan daerah, dan antara daerah denga bdaerah lain. • Unsur individu menonjol pengaruhnya, karena setiap individu yang memiliki keahlian didaerahnya, akan segera terlihat.

24. Masyarakat berpartisipasi pada daerahnya, karena setiap karya yang dihasilkan oleh setiap karyawan, dilihatnya sendiri dimanfaatkan untuk tanah kelahirannya. • Keinginan bersaing dengan daerah lain, karena masyarakat termotivasi untuk mengejar ketinggalan dibandingkan daerah lain yang lebih maju, dan keinginan ini keluardari kesadarannya sendiri. • Kepengurusan yang berbelit-belit terhindarkan, karena setiap urusan dapat diselesaikan di daerah masing-masing (hasil dari pendelegasian wewenang kepengurusan secara menyeluruh). • Timbul jiwa korzak kedaerahan, karena setiap daerah yang berhasil dalam pembangunan, akan memperdalam kecintaannya kepada daerahnya. • Kesewenangan berkurang, karena pemerintahan pusat telah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka ketergantungan daerah berkurang begitu juga kesewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

25. Mengurangi pengawasan oleh pusat, karena telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah atau negara bagian, maka pengawasan tidak lagi terlalu ketat dari pemerintah pusat. • Meningkatkan kemampuan dan pengetahuanaparat pemerintrah daerah, karena diberikan kesemapatan untuk berkembang dan berkarya. • Memperbanyak jumlah parlemen-parlemen daerah, karena desentralisasi merupakan pendemokrasian di daerah. • Mengurangi kemungkinan tantangan dari elite lokalterhadap pemerintah pusat, karena kebutuhan mereka untuk ikut berpartisipasi selama ini terpenuhi. • Menciptakan administrasi yang relatif lebih fleksibel, inovatif dan kreatif, karena dalam rangkia kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut munculkreasi keinginan untuk maju berkembang serta luwes dalam menyelesaikan permasalahan kedaerahan.