pajak deductible dan non deductible expense

1. Presentasi Kelompok 1 Akuntansi • Non Deductible Expense, Deductible Expense, & Kompensasi Kerugian • OLEH : • Roy Steven • Muhamad Rizki • Nurtavani Deductible Expense Non Deductible Expense • Kompensasi Kerugian DosenPembimbing: Kara Mustafa, S.H., M.H. Kelompok 1

2. RekonsiliasiFiskalBiaya Beban (cost/expense) Dapat Dikurangkan Psl.6 (1) Tidak dapat dikurangkan Ps.9 (1) Sesuai UU Tidak Sesuai UU over under Koreksi positif Koreksi negatif Koreksi positif

3. DEDUCTIBLE EXPENSE

4. Biaya yg dapat dikurangkan • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (yang merupakan obyek PPh non final) termasuk: Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh. Biaya harus valid, reliable dan wajar 2. Penyusutan dan amortisasi (metode penyusutan harus sesuai dg pasal 11 & 11A)

5. Biaya yg dapat dikurangkan 3. Iurankepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMenteriKeuangan 4. Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta yang dimilikiuntukkegiatan/usahaperusahaan 5. Kerugiandariselisihkursmatauangasing • Apabila WP membukukantransaksiybsdengankurstetap, makaselisihkursdiakuipadasaatterjadinyarealisasipembayaran • Apabila WP membukukantransaksiybsdengankurstengah BI, makaselisihkursdiakuipadaakhirtahun

6. Biaya yg dapat dikurangkan • Biayalitbangperusahaan yang dilakukandi Indonesia • Biayabeasiswa, magang, danpelatihan • CadanganPiutangtaktertagihuntukperbankandan SGU hakOpsi, cadanganpremiasuransi,dancadanganbiayareklamasiuntukpertambangan • Berdasarkan PP 93/2010 :Sumbangandalamrangkapenanggulanganbencananasional • Sumbangandalamrangkalitbang • Sumbanganpembangunaninfrastruktursosial • Sumbanganfasilitaspendidikan • Sumbangandalamrangkapembinaanolahraga • Sumbangantertentu: lembaga GNOTA (SE-33/PJ.421/1996, Bencana Tsunami (PMK-604/2004)

7. Biaya yg dapat dikurangkan 15. Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaan/jasa yang diberikandalambentuknaturadankenikmatantertentuyaitu: Penyediaanmakanandanminumanbagiseluruhpegawai; Penggantianatauimbalandalambentuknaturadankenikmatandidaerahtertentu; dan Yang berkaitandenganpelaksanaanpekerjaan yang ditetapkanolehMenteriKeuangan 16. Hartahibahandengansyarattertentu 17. ZakatatasPenghasilan 18. Biayapulsahandphonedanperbaikannyasebesar 50% Non Deductible 19. Biayapemeliharaandanperbaikanrutinkendaraan sedan dansejenisnyasebesar 50% Deductible

8. Biaya yg dapat dikurangkan 20. Piutang yang nyata-nyatatidakdapatditagih, dengansyarat: • Telahdibebankansebagaibiayadalamlaporanlabarugikomersil • TelahdiserahkanperkarapenagihannyakepadaPengadilanNegeriatauBadanUrusanPiutangdanLelang Negara atauadanyaperjanjiantertulismengenaipenghapusanpiutangantarakrediturdandebitur • Telahdipublikasikandalampenerbitanumumataukhusus • WajibpajakharusmenyerahkandaftarpiutangtaktertagihkepadaDirjenPajak

9. NON DEDUCTIBLE EXPENSE

10. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (Non-Deductible Expense) Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan , atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 yaitu :

11. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; Pembentukanataupemupukandanacadangan

12. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Premiasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, dan asuransibeasiswa, yang dibayarolehWajibPajakorangpribadi, kecualijikadibayarolehpemberikerja dan premitersebutdihitungsebagaipenghasilanbagiWajibPajak yang bersangkutan; Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanatau jasa yang diberikandalambentuk natura dan kenikmatan, kecualipenyediaanmakanan dan minumanbagiseluruhpegawaisertapenggantianatauimbalandalambentuk natura dan kenikmatan di daerahtertentu dan yang berkaitandenganpelaksanaanpekerjaan yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan;

13. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Jumlah yang melebihikewajaran yang dibayarkankepadapemegangsahamataukepadapihak yang mempunyaihubunganistimewasebagaiimbalansehubungandenganpekerjaan yang dilakukan;

14. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Harta yang dihibahkan, bantuanatausumbangan, dan warisanhuruf i sampaidenganhuruf m sertazakat yang diterimaolehbadanamilzakatataulembagaamilzakat yang dibentukataudisahkanolehpemerintahatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintah, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah; Pajak Penghasilan; Biaya yang dibebankanataudikeluarkanuntukkepentinganpribadiWajibPajakatauorang yang menjaditanggungannya;

15. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Gaji yang dibayarkankepadaanggotapersekutuan, firma, atauperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagi atas saham; Sanksiadministrasiberupa bunga, denda, dan kenaikansertasanksipidanaberupadenda yang berkenaandenganpelaksanaanperundangundangan di bidangperpajakan. Pengeluaranuntukmendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan yang mempunyai masa manfaatlebihdari 1 (satu) tahuntidakdibolehkanuntukdibebankansekaligus, melainkandibebankanmelaluipenyusutanatauamortisasi

16. NON DEDUCTIBLE EXPENSES Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan mengatur pula mengenai pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap termasuk :

17. KOMPENSASI KERUGIAN

18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 Pasal 6 Ayat 2 : Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

19. pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut: Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

20. Contoh perhitungan : PT ABC dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut:

21. Perhitungan Kompensasi kerugian PT ABC dilakukan sebagai berikut :

22. Penjelasan Kompensasi Kerugian Pajak : • Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015 karena jangka waktu 5 tahun telah selesai di tahun 2014 • Rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 dan berakhir pada akhir tahun 2016. • Pada tahun 2014, perusahaan menerapkan ketentuan PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Maka rugi fiskal tahun 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak boleh dikompensasikan. Hal ini sesuai dengan PP No.46/2013 Pasal 8 bahwa kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. • Sehingga untuk Tahun Pajak 2009 sampai dengan 2014 tidak ada PPh Badan yang terutang.

23. Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan pph bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha / modal diluar negeri tidak boleh dikompensasikan.