PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL & RUSDIANTO SESUNG enny, 2008

DASAR HUKUM • Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, • Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. enny, 2008

DEFINISI • Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan enny, 2008

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah • Peranan PAD dalam APBD: • Provinsi : 51% • Kabupaten/Kota : 7% • 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. • 3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD • ”open-list” • 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif” •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar. LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH enny, 2008

1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD 2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an  Perda bertentangan dengan kepentingan umum  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah  Pungutan tanpa dasar hukum 3. Dampak:  Kepastian hukum kurang  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat  Menghambat kegiatan investasi di daerah LATAR BELAKANG IMPLIKASI DI DAERAH enny, 2008

1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. • 2. Penguatan perpajakan daerah • (local taxing empowerment) • Meningkatkan efektivitas pengawasan • pungutan daerah • 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD enny, 2008

ALASAN HUKUM • Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 • Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait. • Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. • Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. enny, 2008

POKOK-POKOK PERUBAHAN enny, 2008

SISTIM PEMUNGUTAN enny, 2008

PAJAK DAERAH • PAJAK PROVINSI : • a. Pajak Kendaraan Bermotor; • b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; • c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • d. Pajak Air Permukaan; dan • Pajak Rokok. • PAJAK KABUPATEN/KOTA : • a. Pajak Hotel; • b. Pajak Restoran; • c. Pajak Hiburan; • d. Pajak Reklame; • e. Pajak Penerangan Jalan; • f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; • g. Pajak Parkir; • h. Pajak Air Tanah; • i. Pajak Sarang Burung Walet; • j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan • k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. enny, 2008

PERLUASAN OBJEK PAJAK enny, 2008

PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI enny, 2008

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH enny, 2008

Retribusi Jasa Umum PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH enny, 2008

RETRIBUSI JASA USAHA enny, 2008

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU enny, 2008

TARIF MAKSIMUM PROVINSI **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun) enny, 2008

TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA enny, 2008

PENETAPAN TARIF enny, 2008

PENGAWASAN enny, 2008

SANKSI enny, 2008

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota enny, 2008

EARMARKING (PENGELOLAAN) enny, 2008

INSENTIF PEMUNGUTAN enny, 2008

MASA BERLAKU enny, 2008

PERATURAN PELAKSANA enny, 2008

IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk : a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly). enny, 2008

Terima Kasih enny, 2008

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PAJAK