1 / 22

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014. Maura Linda Sitanggang Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes. sepakat. Pengadaan obat b erdasarkan e-catalogue bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih t ransparan, akuntabel, efektif dan efisien

abiba
Download Presentation

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IMPLEMENTASIE-CATALOGUE OBATTahun 2014 Maura Linda Sitanggang DirekturJenderalBinaKefarmasiandanAlkes

  2. sepakat Pengadaan obat berdasarkan e-catalogue bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih transparan,akuntabel, efektif dan efisien PemerintahdanPelaku Usaha bertanggungjawabmenjaminketersediaanobat Prosespengadaanharuslebihbaikdaripadasebelumnya

  3. KEMENKES MELAKUKAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN 11 STAKEHOLDERS

  4. Implementasie-Catalogue Obat Tahun 2014*) • Harga Jual Obat dalam e-Catalogue adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi(franco Kab/Kota) *)22 April 2014

  5. PerangkatRegulasiPendukung • Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue) • Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue

  6. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) Dimaksudkanuntukmenjaminketersediaandanpemerataanobatygaman, bermutudanberkhasiatuntukmemenuhikebutuhanpelayanankesehatan, perludilaksanakanpengadaanobatsecaratransparan, efektif, efisiensertahasilnyadapatdipertanggungjawabkan

  7. SeluruhSatuanKerjadibidangkesehatan, baikPusatmaupun Daerah, danFasilitaskesehatan Tingkat PertamamaupunFasilitasKesehatanRujukan Tingkat Lanjutanygbekerjasama dg BPJS, dalampengadaanobat, baikuntuk program JKN maupun program kesehatanlainnya agar: • Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-Catalogue obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) sebagaimana tercantum dlm e-Catalogue Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual

  8. lanjutan • Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm e-Catalogue Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

  9. PeraturanMenteriKesehatan No. 48 Tahun 2013 tentangPetunjukPelaksanaanPengadaanObatdenganProsedure-Purchasing berdasarkane-Catalogue Pemanfaatane-catalogueolehPemerintahsaja Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-cataloguePemanfaatane-catalogueolehPemerintahdanSwasta revisi

  10. Dlmhalaplikasimengalamikendala (Off-line)*) Keterangan: *) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sisteme-Purchasing, butir 6

  11. Proses Pembelian(1) Permintaan/pemesananobat • E-Purchasing: sebagaimanapenerapantahun 2013 (secaraelektronikke IF) • Manual: Faskesdapatlangsungke Distributor • Paling lambat H-3 IF (ataumelalui Distributor) memberikanrespons Distribusi/Pengirimanobat • Waktupengirimanobatsesuaikesepakatan (kontrak) • PengirimanobatkeSatkerDinasKesehatandanFasilitasKesehatan (RS, KlinikdanApotek)

  12. Proses Pembelian(2) Pelaporan • E-Purchasing: data dari LKPP • Manual: IF melaporkansecaraberkalasetiapbulankepada LKPP dan DJ BinfardanAlkes • Satker, Faskesmelaporkanpenolakan IF Penyediakepada LKPP dan DJ BinfardanAlkes yang dilengkapidenganalasannya (H-3)

  13. Proses Pembelian secara Manual (1) IF Penyedia*) IF Penyedia*) IF Penyedia*) Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk K/L/D/I **) Faskes, termasuk Swasta K/L/D/I **) Fasyankes Swasta Keterangan: *) IF Penyediasesuaie-Catalogue **) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

  14. Proses Pembelian secara Manual(1) Alur Permintaan Obat 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 4.. Menyetujui Permintaan (H3) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3)

  15. Proses Administrasi Faskes • Rencanapengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau • Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

  16. BENTUK PERJANJIAN Berdasarkan Perpres 70/2012: • Untuk transaksi sd 10 juta  bukti pembelian • Untuktransaksi10 sd 50 juta  kwitansi • Untuk transaksi50 sd 200 jutaSPK • Untuk transaksilebihdari 200 jutadokumenkontrak

  17. KLIK DI SINI

  18. Komitmen IF Penyediadan Distributor (1) • KomitmenuntukPelayananPenyediaanObatTerbaikSecaraProfesionaldanBertanggungJawab • ResponsIF penyediadan distributor sesuaitime-linepadaPeraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkane-catalogue • IF dan distributor menyiapkan SDM khususuntukmelayaniprosespemesanan • Tidakdiperkenankanmenetapkanminimal order • Koordinasiantar IF dengan distributor yang ditunjukdituangkandalamkontrakkhusus • KewajibanmendistribusikankeSatkerDinasKesehatandanFasilitasKesehatan (RS, KlinikdanApotek)

  19. Komitmen IF Penyediadan Distributor (2) • Kondisikhusus: • PengadaanobatolehDinkesProv Papua dan Papua Barat untukdidistribusikankeKab. • Pengadaanobat di daerah Maluku dan Maluku Utara untukdidistribusikankeKab.

  20. PenangananKeluhan Hotline service (e-catalogue contact centre)melalui : • e-mail: e_katalog@kemkes.go.id • HP. No. 0812 8175 3081

  21. MATERI HARI INI AKAN DI UPLOAD KE WEBSITE BINFAR : www.binfar.kemkes.go.id

More Related