1 / 48

EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014

EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes. sepakat. Pengadaan obat b erdasarkan e-catalogue bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih t ransparan, akuntabel, efektif dan efisien

walt
Download Presentation

EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EVALUASI & IMPLEMENTASIE-CATALOGUE OBATTahun 2014 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes

  2. sepakat Pengadaan obat berdasarkan e-catalogue bertujuan agar proses pengadaan obat menjadi lebih transparan,akuntabel, efektif dan efisien Proses pengadaan harus lebih baik daripada sebelumnya Pemerintah dan IF bertanggungjawab menjamin ketersediaan obat

  3. e-Catalogue Obat Tahun 2013*) Daftar Obat Industri Farmasi Pengguna *) Sejak April 2013

  4. Data Realisasi E-Katalog 2013 Berdasarkan Anggaran Per Produsen

  5. LANJUTAN….

  6. Implementasi e-Catalogue Obat Tahun 2014*) Harga Jual Obat dalam e-Catalogue adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi(franco Kab/Kota) *)24 April 2014

  7. Perangkat Regulasi Pendukung • Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue) • Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue

  8. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) Dimaksudkanuntukmenjaminketersediaandanpemerataanobatygaman, bermutudanberkhasiatuntukmemenuhikebutuhanpelayanankesehatan, perludilaksanakanpengadaanobatsecaratransparan, efektif, efisiensertahasilnyadapatdipertanggungjawabkan

  9. SeluruhSatuanKerjadibidangkesehatan, baikPusatmaupun Daerah, danFasilitaskesehatan Tingkat PertamamaupunFasilitasKesehatanRujukan Tingkat Lanjutanygbekerjasama dg BPJS, dalampengadaanobat, baikuntuk program JKN maupun program kesehatanlainnya agar: • Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-Catalogue obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) sebagaimana tercantum dlm e-Catalogue Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual

  10. lanjutan • Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm e-Catalogue Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

  11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue Pemanfaatan e-catalogueoleh Pemerintah saja Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-cataloguePemanfaatan e-catalogueoleh Pemerintah dan Swasta revisi

  12. Dlmhalaplikasimengalamikendala (Off-line)*) Keterangan: *) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sisteme-Purchasing, butir 6

  13. Proses Pembelian(1) Permintaan/pemesananobat • E-Purchasing: sebagaimana penerapan tahun 2013 (secara elektronik ke IF) • Manual: Faskes dapat langsung ke Distributor • Paling lambat H-3 IF (atau melalui Distributor) memberikan respons Distribusi/Pengirimanobat • Waktu pengiriman obat sesuai kesepakatan (kontrak) • Pengiriman obat ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek)

  14. Proses Pembelian(2) Pelaporan • E-Purchasing: data dari LKPP • Manual: IF melaporkansecaraberkalasetiapbulankepada LKPP dan DJ BinfardanAlkes • Satker, Faskesmelaporkanpenolakan IF Penyediakepada LKPP dan DJ BinfardanAlkes yang dilengkapidenganalasannya (H-3)

  15. Proses Pembelian secara Manual (1) IF Penyedia*) IF Penyedia*) IF Penyedia*) Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk K/L/D/I **) Faskes, termasuk Swasta K/L/D/I **) Fasyankes Swasta Keterangan: *) IF Penyediasesuaie-Catalogue **) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

  16. Proses Pembelian secara Manual(1) Alur Permintaan Obat 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 3. Menyetujui Permintaan (H3) 4.. Menyetujui Permintaan (H3) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 4. Menyetujui Permintaan (H3) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3)

  17. Proses Administrasi Faskes • Rencanapengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau • Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

  18. KLIK DI SINI

  19. IdentifikasiPermasalahanSatker, Faskes Komitmen IF Penyediadan Distributor (1) • Respons IF penyedia dan distributor sesuai time-line pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkane-catalogue • IF dan distributor menyiapkan SDM khusus untuk melayani proses pemesanan • Tidak diperkenankan menetapkan minimal order

  20. Komitmen IF Penyediadan Distributor (2) • Koordinasi antar IF dengan distributor yang ditunjuk dituangkan dalam model kesepakatan • Kewajiban mendistribusikan ke Satker Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik dan Apotek) • Kondisi khusus: • Pengadaan obat oleh Dinkes Prov Papua dan Papua Barat untuk didistribusikan ke Kab. • Pengadaan obat oleh Prov. Maluku dan Maluku Utara

  21. IdentifikasiPermasalahan IF dan Distributor • Belum semua Satker, Faskes melakukan e-Purchasing • Pemesanan tidak sesuai (kelipatan) besar kemasan • Belum semua Satker sudah ‘talking-talking’ ttg rencana pengadaan • Apoteker PJ untuk pemesanan obat narkotik, psikotropik dan prekursor • Distributor tidak sesuai dg e-Catalogue • …..?

  22. Penanganan Keluhan Hotline service (e-catalogue contact centre)melalui : • e-mail: e_katalog@kemkes.go.id • HP. No. 0812 8175 3081

  23. E-LOGISTIK

  24. E - LOGISTIC TUJUAN • Memastikan ketersediaan obat danperbekessecaranasional • MeningkatkanefektifitaspemantauanketersedianobatdanperbekessecaraNasional • Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obatsehinggaobatdanperbekesdapatdiserapdengan optimal • SASARAN • Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

  25. Alur Data Ketersediaan & Perencanaan LPLPO Puskesmas Dinkes Kab/Kota Kemkes • Buffer stok • Obat Program • Obat Bencana • Dll Dinkes Provinsi • Buffer Stok • Obat program • Obat Bencana • Dll • Website SIKNAS: • Tingkat kecukupan • Laporan mutasi • Kondisi obat (rusak, kadaluarsa) • Early warning system Instalasi Farmasi Nasional

  26. Review aplikasi e logistik • Sosialisasidanpelatihantelahdilakukan 2011-2012 • Terdapatpermasalahanimplementasi • Aksesibiitasaplikasi yang lama • Entry data yang sulit (tidak user friendly) • Kebutuhanpelaporandaerah yang tidakterpenuhi • 2013 dilakukan evaluasi (USAID-Simkes UGM) • Evaluasi : aplikasi, infrastruktur elog serta tata kelola ELOG • Hasil review : Aplikasi elog gabungan dari 3 sistem (informasi transaksi , informasi manajemen, informasi pendukung keputusan EWS. Dikembangkan pd kondisi yg tdk ideal untuk konsep sentralisasi terpusat, baik sisi platform pengembangan maupun kebetuhan infrastruktur (ketersediaan jaringan)

  27. RENCANA TINDAK LANJUT

  28. Tindak LANJUT TAHUN 2013 Telah dilakukan pengembangan software E-Logistic System , untuk tahun 2013 pengembangan difokuskan pada software UKP4 untuk pemantauan laporan ketersediaan 144 item obat dan vaksin. Uji coba untuk pengembangan software telah dilaksanakan di DIY pada tanggal 10-13 Oktober 2013 yang diikuti oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se DIY. Software sudah mulai diujicobakan ke seluruh provinsi di Indonesia untuk pelaporan B12 tahun 2013 dengan hasil 24 provinsi dan 155 Kabupaten/Kota telah memberikan laporan data B12 dengan software UKP4.

  29. TINDAK LANJUT 2014 Kesepakatan standard data obat dari berbagai sistem elektronik (e-katalog, e-pharm, e-alkes) Sinkronisasi data antar berbagai sistem yang ada Pemeliharaan standar data obat dan perbekalan kesehatan Aksesibilitas standar data untuk digunakan lintas unit

  30. Standardisasi Data Data obat • Kode obat • Nama obat • Bentuk sediaan • Kekuatan obat • Rute pemberian • Konten obat (bentuk dan kekuatan) • Golongan obat • Kategori obat (generik/non generik) • Klasifikasi WHO ATC • Klasifikasi Fornas • Produsen obat • Dll… Data Alat Medis • Kode alat • Nama alat • Kategori alat • Nama produsen • Dll..

  31. Kebutuhan sistem Mengakomodasi standar data obat dan perbekalan kesehatan nasional Sistem dikembangkan berbasis web yang dapat digunakan secara lokal. • Pengiriman data online maupun offline (file) • Update aplikasi online • Update master data online Manajemen logistik yang sesuai dengan kebutuhan instalasi farmasi (laporan, aset)

  32. SOFTWARE PELAPORAN KETERSEDIAAN UKP4 DIT. BINA OBLIK DAN PERBEKKES

  33. OUTLINE • LATAR BELAKANG • TUJUAN • APLIKASI • KENDALA • RTL

  34. LATAR BELAKANG • MENJAWAB PERMINTAAN UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) UNTUK PELAPORAN KETERSEDIAAN (144 ITEM OBAT DAN VAKSIN) DILAPORKAN SECARA ELEKTRONIK • KEBUTUHAN DAN KEMUDAHAN ANALISIS DATA YANG VALID DAN AKURAT • EFEKTIFITAS PELAPORAN MULAI TINGKAT KAB/KOTA-PROVINSI-PUSAT

  35. KENDALA • JARINGAN YANG TIDAK STABIL • PETUGAS YANG BERGANTI-GANTI • INPUT DATA YANG MASIH SALAH  HARUS DIPASTIKAN DATA YANG DIMASUKKAN ADALAH DATA YANG VALID DAN DICEK BAIK JUMLAH ATAUPUN SATUAN KEMASANNYA

  36. TUJUAN MENDAPATKAN DATA INFORMASI KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI DAERAH

  37. APLIKASI • DIBANGUN BERBASIS WEB • DAPAT DIGUNAKAN DI GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER ATAU MOZILLA FIREFOX • MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE, KHUSUSNYA MICROSOFT EXCEL YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM TAHAP PENGISIAN DATA PADA TEMPLATE • WEBSITE DAPAT DIAKSES DI ALAMAT WEB : siobat.tk

  38. FITUR – FITUR APLIKASI

  39. FITUR – FITUR APLIKASI SOFTWARE UKP4

  40. RENCANA TINDAK LANJUT • PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN SOFTWARE • STANDARISASI MASTER DATA MELIPUTI : DATA OBAT, PERBEKKES, PBF, DLL.

More Related