Jakarta, 4 Maret 201 1

1. “NASKAH KAPOLRI” SEBAGAI PEMBICARA “KEPASTIAN HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA & MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS” Pada Seminar: Jakarta, 4 Maret 2011

2. TATA URUT LATAR BELAKANG I. II. KEPASTIAN HUKUM & KORUPSI III. KEWENANGAN POLRI DLM GAKKUM DI BID T.P KORUPSI DLM INVESTASI IV. KOORD POLRI DLM MENJALANKAN KEWENANGAN DI BID GAKKUM T.P KORUPSI V. MODUS OPERANDI T.P KORUPSI DLM INVESTASI VI. DAMPAK KETIDAKPASTIAN HKM & KORUPSI THDP IKLIM BERUSAHA & BERINVESTASI DI INDONESIA VII. UPAYA WUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM & PEMBERANTASANKORUPSI DLM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA & BERINVESTASI DI ERA PERDAGANGAN BEBAS VIII. LANGKAH UTK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS GAKKUM DLM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI MASA YAD IX. P E N U T U P

3.    LATAR BELAKANG I KORUPSI SGT MENGHAWATIRKAN & SDH MEMBUDAYA BERAGAM SEKTOR TIDAK LUPUT DARI MASUKNYA KORUPSI INVESTASI ASING PERLU DISIKAPI BIJAKSANA  KAJIAN KRIMINOLOGI YG MENGENAL BBRP TERMINOLOGI UTK MENGGAMBARKAN PRAKTIK KORUPSI

4. II KEPASTIAN HUKUM & KORUPSI • KEPASTIAN HUKUM ADLH SALAH SATU FUNGSI & TUJUAN HUKUM ; • DIPERLUKANNYA KEPASTIAN HUKUM UTK MEMBERIKAN JAMINAN HAK” PELAKU USAHA; • PRAKTIK KORUPSI DAPAT MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DI SEGALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM; • SALING KETERKAITAN ANTARA KORUPSI & KEPASTIAN HUKUM

5. KEWENANGAN POLRI DLM GAKKUM DI BID TIPIKOR III KEWENANGAN POLRI DIATUR SECARA TEGAS DALAM PASAL 1 BUTIR 1 KEMUDIAN DIPERTEGAS DAN DIPERINCI LAGI DALAM PASAL 6 DAN PASAL 110 UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP, SELAIN DI DALAM KUHAP, PASAL 13 UU NO 2 TAHUN 2002.

6. KOORD POLRI DLM MENJALANKAN KEWENGANGAN DI BID GAKKUM TIPIKOR IV • POLRI BEKERJASAMA DGN INSTANSI LAIN • KOMPARASI ANTARA PENEGAK HUKUM HARUS DISIKAPI SCR PROPORSIONAL & KONSTRUKTIF • KOORDINASI & KERMA TIDAK HNY DILAKS ANTAR PENEGAK HUKUM TP BERSAMA NON GOVERMENT & KADIN

7. MODUS OPERANDI TIPIKOR DLM INVESTASI V ISTILAH KORUPSI • KORUPSI TELAH BERLANGSUNG SANGAT LAMA DAN DIDUGA USIANYA SAMA DENGAN USIA PERADABAN MANUSIA • LAHIR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERATURAN PENGUASA PERANG NO. PRT/PERPU/013/1958 TENTANG PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI. • UNDANG-UNDANG NOMOR 24/PRP/1960 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN • DIGANTI OLEH UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, • SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 1999 DIGANTIKAN OLEH UU NO. 31 / 1999 • DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001

8. LANJUTAN ...... V 2. MEMANFAATKAN SISA DANA TANPA PERWABKU • 1. MANIPULASI PERIZINAN; 3. MENYALAHGUNAKAN APBD DGN MODUS INVESTASI. 8. INVESTASI MILIK DAERAH KE LMBG KEUANGAN YG TIDAK KREDIBEL MODUS OPERANDI 4.MENERIMA GRATIFIKASI. 7. MEMBUAT PROGRAM FIKTIF. 5. MELAKUKAN MARK UP. 6. MENGUBAH SPESIFIKASI BRG/JASA

9. DAMPAK KETIDAK PASTIAN HKM & KORUPSI THDP IKLIM USAHA & BERINVESTASI DI INDONESIA VI • SIKAP PERMISIF MASYARAKAT MENDUKUNG SUBURNYA KORUPSI INDONESIA; • KORUPSI BDG POLITIK BERKAITAN DG KEKUASAAN; • KORUPSI BIDANG EKONOMI, MELIPUTI SEKTOR PRODUKSI, DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, TRANSAKSI, KONSUMSI, DAN SEBAGAINYA • KORUPSI BDG HUKUM DAPAT TERJADI DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG MELIBATKAN PARA POLITISI DAN BIROKRAT ATAU UPAYA PENGHINDARAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN • KORUPSI BDG ADMINISTRASI, KHUSUSNYA DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN • MENDISTORSI MEKANISME PASAR DAN ALOKASI SUMBER DAYA

10. UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEMBANGUN KENYAMANAN BERUSAHA & BERINVESTASI DI ERA PERDAGANGAN BEBAS VII BEBERAPA UPAYA POLRI PREEMPTIF MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP ORANG-ORANG, SISTEM, DAN SEKTOR YANG SELAMA INI DIDUGA BERPELUANG TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI 2. PREVENTIF MELAKUKAN TIDAKAN PENCEGAHAN 3. REPRESIF MELAKUKAN PENINDAKAN SECARA TEGAS DAN TANPA DISKRIMINATIF TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM AKSI KORUPSI

11. LANGKAH UTK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS GAKKUM DLM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI MASA YAD VIII • TDK HANYA TERGANTUNG PD KELEMBAGAAN TP SANGAT TERGANTUNG DARI KETENTUAN PERAMPASAN ASET DGN PEMBUKTIAN TERBALIK; • PERUBAHAN DIPERLUKAN DALAM KETENTUAN UU NO 31 / 1999 YANG DIUBAH DENGAN UUG NO. 20 / 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN UU NO. 8 / 2010 DG MEMASUKKAN MODEL PERAMPASAN ASET KEJAHATAN DG CARA PEMBUKTIAN TERBALIK

12. P E N U T U P IX • DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS SETIAP NEGARA HARUS BISA BERSAING DENGAN NEGARA” LAIN. • DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS MASING-MASING NEGARA DENGAN KEUNGGULAN MASING” YANG BERBEDA SESUAI DENGAN KEUNIKAN DAN KELEBIHAN YANG DIMILIKINYA DAPAT BERSAING KARENA NEGARA LAIN TIDAK MEMILIKINYA. • APABILA KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG DIMILIKI INDONESIA SAAT INI BAIK DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEM PERADILAN, DAN TINGKAT KORUPSI TIDAK DIPERBAIKI, MAKA NEGARA KITA TIDAK DAPAT IKUT BERSAING DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN. • KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KORUPSI TELAH MENGAKIBATKAN HIGH COST ECONOMY DAN INEFISIENSI YG AKIBATKAN PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN NEGARA KITA TIDAK DAPAT BERSAING DAN AKHIRNYA TIDAK ADA INVESTOR YANG MAU MENANAMKAN MODALNYA UNTUK BERUSAHA DI INDONESIA.

13. Sekian&TerimaKasih