Download
1 / 23
E N D
Komponen Upah
Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pe ngusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjan jian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pasal 90 dan 91 ayat 1 UU No. 13/ 2003 dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003)
Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah me ngenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi: • upah minimum • upah kerja lembur• upah tidak masuk kerja karena berhalangan• upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;• upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;• bentuk dan cara pembayaran upah• denda dan potongan upah;• hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;• struktur dan skala pengupahan yang proporsional;• upah untuk pembayaran pesangon; dan• upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Pasal 94 UU No. 13/2003 Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.
Pasal 54 ayat 1 huruf e UU No. 13/2003 Besaran upah atau gaji dan cara pembayaran nya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja Akan tetapi dalam perjanjian kerja, tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem pengga jian, hal tersebut akan dituangkan lbih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjan jian Kerja Bersama (PKB), atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP/PKB.
pasal 14 ayat (3) Permenaker No. 1 Tahun 1999 Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Dari perundingan bipartit tersebut kemudian melahir kan kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 • Upah Pokok • Tunjangan Tetap • Tunjangan Tidak Tetap
Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pe kerjaan yang besarnya ditetapkan berda sarkan kesepakatan
Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap un tuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan da lam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberi an tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasi litas makan).
Undang – Undang yang mengatur mengenai Tunjangan • UU no 13 pasal 99 mengatur adanyaJaminan Sosialuntuk para pekerja • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
UU no 13 pasal 99 (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksana kan sesuai dengan peraturan perun dang-undangan yang berlaku.
UU no 13 pasal 100 Pasal 100 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mem perhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas ke sejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/bu ruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur de ngan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 Menurut peraturan tersebut, pengusaha diwajib kan untuk memberi THR Keagamaan kepada peker ja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pekerja yg ber masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, mendapat THR minimal satu bulan gaji. Se dangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional.
tunjangan keahlian Tunjangan keahlian merupakan salah satu ben tuk tunjangan yang diterimakan kepada pekerja berkenaan dengan posisi, kondisi atau suatu penilaian tertentu, bisa dalam bentuk uang, dan dapat berbentuk natura. Tunjangan tersebut, adalah bagian dari komponen upah disam ping upah pokok dan pendapatan non-upah, se perti: fasilitas, bonus dan/atau THR.
tunjangan keahlian Tunjangan keahlian diklasifikasikan tunjangan tetap karena dibayarkan secara teratur bersamaan dengan upah pokok sesuai dengan jenja ng keahlian dan kompetensi serta profesional isme seseorang pekerja. Sebab, menurut ke tentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13/2003, seseorang pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi (sesuai dengan keahlian dan profesionalismenya) yang diperoleh melalui sertifikasi kompetensi kerja atau melalui pengalaman kerja.
pendapatan non-upah • Fasilitas: adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lain nya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain. • Bonus: adalah bukan merupakan bagian dr upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus dia tur berdasarkan kesepakatan. • Tunjangan Hari Raya (THR), Gratifikasi dan Pembagian ke untungan lainnya.
pengusaha tetap wajib memberikan gaji/upah • Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan • Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnyasehingga tidak dapat mela kukan pekerjaan • Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, meni kahkan,mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia • Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya kare na sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
pengusaha tetap wajib memberikan gaji/upah • Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya • Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha • Pekerja melaksanakan hak istirahat/cuti • Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha • Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan
bila perusahaan terlambat memberi upah Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari pembayaran upah, prusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap ha ri keterlambatan. Diatas hari kedelapan, sanksi keterlambatan menjadi 1%/hari keterlambatan. Apabila sesudah satu bulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar tambahan upah, perusahaan diwajibkan membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan
prosedur memperkarakan masalah keterlambatan pembayaran gaji UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial. Prosedurnya adalah: • Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat. • Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibat kan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan biparti telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. • Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
tata cara pembayaran upah • Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Bila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat kerja atau kantor perusahaan. • Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya bisa dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali dalam perjanjian kerja tertulis waktu pem bayaran kurang dari satu minggu.
