Suksesi Negara Dalam HI

1. Suksesi Negara Dalam HI Rinda Amalia. SH. MH

2. A. Bentuk-bentuk Suksesi Negara • Suksesi Negara berasal dari kata state succession atau succession of state yang artinya adalah pergantian kedaulatan suatu negara  pergantian kedaulatan:pergantian dari predecessor state (negara yang digantikan) kepada successor state (negara yang menggantikan) dalam hal kedaultan (tanggung jawab) atas suatu wialayah dalam hubungan internasional

3. hilangnya Korea pada 1910 karena dikuasi Jepang tahun 1910, Kongo dikuasi Belgia, Colombia terpecah menjadi tiga negara merdeka yaitu Venezuela, Equador serta New Cranada pada tahun 1832. international identity dari suatu negara hilang karena seluruh wilayahnya hilang Suksesi Universal wilayah suatu negara habis terbagi-bagi yang masing-masing bagian dicaplok oleh negara-negara lain wilayah polandia yang dicaplok oleh Rusia, Austria dan Prusia pada tahun 1975. Negara kecil yang kemudian meleburkan diri menjadi satu negara besar Suksesi Negara negara prodecossornya masih eksis, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara lain Suksesi Parsial • contohnya hilangnya Timor-Timor dari NKRI membentuk Timor Leste pada tahun 1999. Negara Indonesia menjadi predecessor state masih ada, yang terjadi adalah bahwa Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya

4. B. AkibatHukumSuksesi Negara TerhadapPerjanjianInternasional • Satu aspek penting dalam suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian • Pasal 17 juga 24 Konvensi Wina 1978 menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada suksesor kecuali ditentukan lain dalam devoluation agreement • Dalam hal perjanjian yang isinya semata-mata merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip yang sudah dikenal dalam kebiasaan internasional maka negara suksesor akan terikat pada prinsip-prinsip tersebut sebagaimana negara-negara lain

5. C. AkibatHukumSuksesi Negara terhadap Public Property Right Aset milik swasta Aset milik pemerintah • aset milik WN perorangan, aset miliki perusahaan swasta dan aset milik perusahaan negara atau di Indonesia dikenal sebagai BUMN

6. State Property benda bergerak tidak bergerak ada diwilayah yang beralih predecessornya tidakada di luar wilayah yang beralih prinisp umum yang berlaku adalah property itu akan beralih pada suksesor dianggap tetap milik predeccor praktek di negara-negara menunjukan property tersebut akan dibagi diantara suksesor yang ada

7. D. AkibatHukumSuksesi Negara TerhadapPrivat Property • Pada prinsipnya suksessor wajib untuk menghormati privat property yang telah diperoleh di bahwa hukum predecossor • Kelanjutan hak-hak perseorangan tersebut berlaku selama perundang-undangan negara suksesor tidak menyatakan lain, dalam hal mengahapus atau menggantikannya • Pengahapusan atau perubahan tentang privat property tersebut tidak bertentangna dengan atau melanggar kewajiban hukum internasionalnya khususnya mengenai perlindungan diplomatik • Privat property yang bermacam-macam jenisnya memerlukan pemecahan sendiri-sendiri yang beratri perumusan sendiri untuk sejenis property

8. E. AkibatHukumSuksesi Negara TerhadapArsip Negara Prinsip umum yang berlaku untuk arsip yang berkaitan dengan wilayah yang akan beralih pada suksesornya. Pasal 21 Konvensi Wina 1984 menetapkan bahwa arsip dari negara predecessor beralih pada suksesor pada saat terjadi suksesi

9. F. AkibatHukumSuksesi Negara TerhadapHutang Negara • Penerimaan utang prosessor oleh suksesor sebagai ex graSia bukan lah kewajiban hukum internasional • Pembagian yang adil pada umumnya dengan menyesuaikan: • Jumlah penduduk • Luas wilayah • Kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah • Besarnya pajak pendapatan yang diperoleh masing-masing wilayah

10. H. AKIBAT HUKUM SUKSESI NEGARA TERHADAP KEANGOTAAN PADA ORGANISASI INTERNASIONAL • Masalah keanggotaan suatu negara di organisasi internasional maupun regional ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi • Piagam PBB misalnya tidak mengatur masalah pengunduran diri • PBB juga menetapkan bahwa keanggotaan suatu negara di PBB tidak akan terhenti hanya karena terjadinya perubahaan atau pergantian konstitusi atau perbatasan • Adapun negara baru maka negara ini harus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru yaitu mendaftarkan diri sebagai anggota baru kecuali telah ada izin sesuai ketentuan yang terdapat pada piagam

11. I. AKIBAT HUKUM SUKSESI TERHADAP CLAIM IN TORT DAN DELIC Prinsip umum yang berlaku dalam masalah ini adalah bahwa suksesor dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat tort atau delik yang dilakukan oleh predecessornya baik dalam kasus sukesei negara karena penaklukan ataupun berintegrasi secara sukarela

12. J. SUKSESI NEGARA DI INDONESIA Diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia Lepasnya Timor-Timor Kemerdekaan Indonesia dari Kolonial Belanda • sebagai provinsi ke-27 membentuk negara baru yang merdeka yaitu Timor Leste pada tahun 1999 • Indonesia dapat bergabung dalam kelompok newly independent state menurut Konvensi Wina 1978 dan 1983 proses referendum di bawah pengawasan PBB • wilayah itu menjadi provinsi ke-26 pada tahun 1963