1 / 22

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014. Disampaikan oleh Kepala Bappeda Prov . Riau Pada tanggal 1 3 Maret 201 3. 1. VISI JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2020 Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Riau 2005-2025. TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU

agrata
Download Presentation

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 DisampaikanolehKepalaBappeda Prov. Riau Padatanggal 13Maret2013 1

  2. VISI JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2020 PerdaProvinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Riau 2005-2025 TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN KEBUDAYAAN MELAYUDALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS,SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN DI ASIA TENGGARA TAHUN 2020 2

  3. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU 2005-2025 • Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian • Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing • Mewujudkan masyarakat Riauyang mandiri dan sejahtera • Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah • Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah • Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak • Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan • Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah Daerah • Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat • Mewujudkan masyarakat madani • Mewujudkan lingkungan yang lestari • Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal 3

  4. VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013 (Perda No. 10 Tahun 2009 tentang RPJMDProvinsi Riau 2009–2013) 4

  5. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2013 Meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan. Mewujudkan budaya Melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan. 5

  6. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 Tata cara pengolahan data dan informasi PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD ) 6

  7. AGENDA TENTATIVE PENYUSUNAN RKPD, APBD dan USULAN APBN TAHUN ANGGARAN2014 Usulan : APBN 2014 • Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan • PenyusunanUsulan Program/Kegiatan • APBN P 2013 • APBN 2013 • APBD Provinsi (RenjaUsulan • disertakanPra RKA) JanuariS.d MingguIII Februari2013 Januari2013 • Disampaikan ke: • - Bappeda Prov. Riau • Kementerian/ • Lembaga Terkait • Musrenbang Tingkat Kecamatan • PelaksanaanRaker SKPD Provinsi dengan Kab/Kota • Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi • PembahasanUsulan APBN Tahun2014 Terintegrasinya Usulan SKPD dengan Kab/Kota Februari2013 Februari2013 Usulan Program/ Kegiatan SKPD untuk Bahan Musrenbang Provinsi • Selambatnya Minggu III Maret, Musrenbang di Tingkat Kabupaten/Kota • Pertemuan/Koordinasi lintas kementerian terkait & anggota DPR/DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau • Usulan APBN untuk Musrenbangnas • Penyusunan RKPD Maret2013 • Usulan DAK • Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2013 • PenyusunanKUA & PPAS PerubahanTahun2013 Program/Kegiatan APBD (P) 2013 7

  8. Lanjutan … Minggu I, Musrenbang Provinsi Riau Minggu III-IV, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) • Perubahan Usulan APBN : • Dekonsentrasi • Tugas Pembantuan • DAK April 2013 Pemerintah Provinsi Riau (TAPD) DPRD (banggar DPRD) Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau TA. 2014 KEPALA DAERAH Penetapan RKPD TA. 2014 Mei 2013 • PenyampaiandanPembahasan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun2014 • PenyampaiandanPembahasanPerubahan KUA & PPAS Provinsi Riau Tahun2013 • Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan RAPBD P TA. 2013 Pemerintah Provinsi Riau (TAPD) DPRD (Banggar DPRD) Junis.d. Juli2013 TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2014 danPenyampaian RAPBD Tahun2014ke DPRD ProvinsiRIau Agustus2013 TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Banggar DPRD & Komisi – Komisi di DPRD September 2013 Pembahasan RAPBD Provinsi Riau TA. 2014 TAPD Pemerintah Provinsi Riau bersama SKPD Banggar DPRD & Komisi – Komisi di DPRD LanjutanPembahasan RAPBD ProvinsiRIau TA. 2014 Oktober2013 November 2013 PenetapandanVerifikasi APBD Provinsi Riau TA. 2014 - DPRD Provinsi Riau - Departemen Dalam Negeri 8

  9. PRIORITAS RKP 2014 (NASiONAL) 9

  10. PRIORITAS RKP 2014 SESUAI DENGAN RPJMN DAN KELANJUTAN RKP SEBELUMNYA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 - 2014 6 3 8 2 7 5 1 9 4 12 11 14 13 10 ReformasiBirokrasidan Tata Kelola Bidang Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Iklim Investasi dan Iklim Usaha Bidang Politik, Hukum dan Keamanan LingkunganHidupdanPengelolaanBencana Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, & Pascakonflik Infrastruktur Kesehatan Energi Pendidikan Ketahanan Pangan Bidang Perekonomian 10

  11. Prioritas RKPD 2014(Provinsi Riau) 11

  12. PRIORITAS RKPD TAHUN 2014 • PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Fokus/IsuStrategis: • Peningkatanmutuwajar dikdas 9 Tahun; • Peningkatankuantitasdankualitastenagapendidikdankependidikan; • Rintisanwajar 12 Tahun (menengah / dikmen); • Perluasanaksespelayanankesehatandasarmasyarakat; • Pengembangankapasitaskepemudaandanolahragaberprestasi; • Peningkatan kualitas tenaga kerja. 2. PERCEPATAN DAN PERLUASAN INFRASTRUKTUR Fokus/IsuStrategis : • Peningkatan kualitas jalan danjembatanprovinsi dikabupaten/kota; • Percepatandanperluasanaksesmasyarakatterhadaplistrikdan air bersih; • Pengembanganinfrastrukturuntukmembukadanmeningkatkanakseskesentra-sentraproduksi; • Peningkataninfrastruktur perdesaan dan pemukiman; • Peningkatandanperluasanpembangunaninfrastrukturdalam meningkatkanaksespelayananpublik. • PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH Fokus/IsuStrategis : • Penguatanketahananpangan; • Pengembanganindustrihilirpertanian; • Peningkatandayasaing UMKM; • Pengembanganperekonomianberbasisperdesaan; • Perluasankesempatankerja /usahadanpenurunankesenjanganpendapatan; • Penurunankemiskinandanpeningkatankualitashiduppendudukmiskin. 12

  13. LANJUTAN • PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Fokus/IsuStrategis: • Penguatanjatidiridanpelestarianbudayamelayu; • Pengembanganobjek-objekwisataunggulan. • PEMANTAPAN BIROKRASI DAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN PRODUKTIF SERTA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Fokus/IsuStrategis: • Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah; • Penguatan ManajemendanPartisipasi Masyarakat dalamPelayananPublik; • Peningkatanpencegahandanpemberantasankorupsisertapenegakanhukum. • PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERISOLIR Fokus/IsuStrategis: • Percepatanpembangunandanpengembangandaerahdankawasanperbatasan; • Percepatanpembukaanaksesdaerahterisolir. • PEMANTAPAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Fokus/IsuStrategis: • Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial; • PeningkatanKapasitas Mitigasi Bencana ; • Pengendalian Kualitas Lingkungan. 13

  14. PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2013 14

  15. PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2014 15

  16. PRINSIP E-GOVERNMENT PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DAPAT MENINGKATKAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PIHAK-PIHAK LAIN, BAIK TERHADAP MASYARAKAT, KALANGAN BISNIS MAUPUN SESAMA PEMERINTAH • G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi. • G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. • G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya. 16

  17. PEMANFAATAN TIK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN MEMILIKI KEUNTUNGAN ANTARA LAIN : 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. 2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan. 17

  18. KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP) • PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PASAL 24 AYAT (3) KOMISI INFORMASI PROVINSI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA PROVINSI DAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN/KOTA. • KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TELAH DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 72 TAHUN 2012. 18

  19. LANJUTAN • SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YANG TUGAS DAN WEWENANGNYA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI TINGKAT PROVINSI YANG BERSANGKUTAN. • SAAT INI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU BELUM TERBENTUK. • SEMENTARA MENUNGGU TERBENTUKNYA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU, DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DILAKSANAKAN MELALUI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU. • DIHARAPKAN PADA KABUPATEN/KOTA JUGA MEMBENTUK KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA 19

  20. BEBERAPA CATATAN PENTING UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 2014 SETIAP SKPD TELAH MEMILIKI DATA DAN INFORMASI POKOK SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DAN DI UPDATE SECARA BERKALA; FOKUS PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PROVINSI; TERUS MENGUPAYAKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH SECARA LEBIH TERFOKUS DAN BERKOORDINASI LINTAS SEKTOR; SECARA SIMULTAN MEMPERSIAPKAN RENSTRA SKPD MASING-MASING SEJALAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD RIAU 2013–2018; MENYIAPKAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 DI BULAN MARET SEBAGAI BAHAN UTAMA MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2013; FUNGSIONALISASI SARANA PRASARANA OLAHRAGA PASCA PON DAN ISG; BENAR-BENAR MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DI TAHUN 2014 SEJAK DINI, YANG DIAWALI MELALUI PELAKSANAAN FORUM SKPD DAN MUSRENBANG; PROGRAM / KEGIATAN UTAMA PENYELENGGARAAN PRIORITAS DAERAH MENJADI TARGET UTAMA DAN DIKOORDINASIKAN SECARA INTENSIF ANTAR SKPD TERKAIT; TETAP MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG YANB BERLAKU. 20

  21. PERTIMBANGAN DASAR PENETAPAN ALOKASI PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2014 KEKUATAN PENDANAAN DAN PREDIKSI PEMBIAYAAN DI TAHUN 2014; KEBUTUHAN PENDANAAN BAGI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DI SKPD MASING-MASING; PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS DAERAH; PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014; PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 DI DAERAH SEPERTI MDGs, REFORMASI BIROKRASI, Dll; KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUPOKSI DASAR SKPD. 21

  22. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA 22

More Related