1 / 12

Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa. Kondisi PBJP. Gagal lelang Kualitas hasil kurang baik

ailsa
Download Presentation

Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  2. Kondisi PBJP • Gagal lelang • Kualitas hasil kurang baik • Hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan/tidak dimanfaatkan • Kemahalan (harga > nilai/kegunaan) • Keterlambatan/tidak selesai/putus kontrak • Kasus hukum

  3. Realisasi e-ProcurementKabupaten/Kota Status 30 Sept 2013 (Nilai Dalam Miliar Rupiah)

  4. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PBJ DAN PERAN LKPP • Perencanaanpengadaantidakmatang: • Identifikasikebutuhanmasihlemah • pemahamanterhadappasarmasihlemah (penyedia, harga, strukturpasar) • Kemampuanmenyusundokumenpengadaanmasihlemah (KAK, spesifikasi, HPS, dokumenkontrak). • Proses Pemilihan/Lelang : • Persaingantidaksehat • PelaksanaanKegiatan : • Pelaksana/penyediakurangprofesional • Kontraklemah (dokumendanmanajemenkontraklemah) • Pengawasanlemah.

  5. ARAH PENGEMBANGAN • Pengadaan tersebar Terpusat di ULP • Pengadaan Manual  Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) • E-katalog & e-purchasing semakin banyak • Sistem pengadaan secara elektronik lebih cepat, mudah, murah, handal, dan aman. • Pengendalian, monev dan reporting diperkuat

  6. PERAN LKPP PerumusanKebijakandanperaturanperundang-undangan Pengembangansistempengadaan PendekatanregulasiPendekatanSistem Inhouse/Internal Provision: Iidentifikasi kebutuhan Penandatanganan kontrak Akhir masa pemeliharaan Pengumuman lelang Penerimaan hasil pekerjaan Swakelola Outsource: Call for bids: Tendering Penunjukan Langsung Persiapan Pemeliharaan Pemilihan/pelelangan Pelaksanaan Call for price quotation: Purchasing Pengadaan Langsung Rencana Pengadaan Manajemen kontrak Purchases Order PPHP PPK Pokja ULP/PP PA/KPA

  7. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tujuanpengadaan Prinsippengadaan • Efisien • Efektif • Transparan • Terbuka • Bersaing • Adil/tidak diskriminatif • Akuntabel

  8. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hasilpengadaan yang akuntabel • Penyedia terpercaya & mampu Persyaratan kualifikasi • Administrasi terpenuhi Persyaratan administrasi • Teknis (jml, mutu, waktu) sesuai Persyaratan teknis • Harga murah/ sepadan Penawaran Harga Menguntungkan GUGUR Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  9. Supply Positioning

  10. Supply analisis

  11. Supply strategy

  12. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

More Related