Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro , MM Komisi Akreditasi Rumah Sakit

1. RAPAT KERJA NASIONAL VIIARSADA Batam, 26 s/d 29 Juni 2012 PenguatanPeranKomiteMedikberdasarkanPerMenkes No. 755 tahun2011 Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM Komisi Akreditasi Rumah Sakit

2. CURRICULUM VITAE • Nama : Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM • Lahir : Magelang, 5 Nov 1943 • Status : Menikah, 1 anak • Alamat : Jl. Kayu Mas I/4, Pulo Mas,Jkt Timur • Pendidikan : Dokter, 1970, FK.UKI, Jakarta • Konsultan Nefrologi (Ginjal-Hipertensi) 1982, Pernefri (Perhimpunan • Nefrologi Indonesia) • Magister Manajemen, 1994, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jkt. • Jabatan RS :RS Mediros : Ketua Komite Medis, Koordinator KSM PD.Ginjal-Hipertensi • Organisasi: • Ketua KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit)-PERSI 05 • KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Dep Kes RI : Ketua Bidang Akreditasi2011-2014, Surveior / Pembimbing Akreditasi • Pengurus PERSI Pusat, Ketua Kompartemen Khusus, 2009-2012 • Member Advisory Council Asia Pacific, Joint Commission International, 2009, 2010, 2012 • PJ SubPokja Model Akreditasi Baru, Pokja Penyempurnaan Akreditasi RS, DitJen Bina YanMed, 2010-2011 • Penghargaan: Kadarman Award 2007 (untuk Patient Safety), Sekolah Tinggi Manajemen PPM • Lain-lain : • Sekretaris Jendral PERSI Pusat 1988–1990, 1990–1993, 1993–1996 • Direktur Ketua RS.PGI.Cikini, Jakarta, 1983 – 1993 • Dekan Fakultas Kedokteran UKI, 1988 – 1991 • Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK-UKI, Jakarta, 1992 - 1995 • Kepala Renal Unit (Unit Ginjal) RS.PGI Cikini, 1973 – 1981

3. ISI BAHASAN Komite Medik dalam Permenkes 755/2011 dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit v.2012 Kredensial Mutu Profesi Etika dan Disiplin Profesi Staf Medis

4. Komite Medik dalam Persepsi yang “melebar” • Berbagai Pengaturan Komite Medik dimasa lalu • Kep Dirjen Yan Med 00.06.2.3.730, 1995 ttg Pembentukan & Tata Kerja KM di RS • Kep Dirjen Yan Med 00.06.3.5.3018, 1999 ttg Pedoman Pengorganisasian SMF & KM di RS Swasta • Kepmenkes 631/2005 ttg Pedoman Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di RS • Pengaturan tsb disusun selain dalam perspektif profesionalisme, tetapi juga masuk dlm ranah manajemen  pengelolaan operasional medis • Kondisi : budaya dominan KM dlm manajemen yan medis • RS kompleks – high risk

5. Filosofi Asuhan pasien (Patient care) EBM HOSPITAL RISK MANAGEMENT PATIENT CENTRED CARE (PELAYANAN Fokus PASIEN) • MUTU “Safety is a fundamental principle of patient care and a critical component of Quality Management.” (World Alliance for Patient Safety, Forward Programme, WHO, 2004) • PATIENT • SAFETY 3 Fondasi Asuhan pasien ETIK • Asuhan Medis • Asuhan Keperawatan • Asuhan Gizi • Asuhan Obat • VBM • Evidence Based Medicine • Value Based Medicine (Nico A Lumenta & Adib A Yahya, 2012)

6. StandarPendidikanDokter (KKI. 2006) • StandarPendidikanDokterSpesialis (KKI.2006) • StandarKompetensiDokter (KKI, 2006) • PeraturanMenteriKesehatanRi. Nomer 755/MENKES/PER/IV/2011 TentangPenyelenggaraanKomiteMedik Di RumahSakit • PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 TentangPenyelenggaraanPraktikDokter Dan Dokter Gigi • PP 10/1966, WajibSimpanRahasiaKedokteran. PresidenRepublik Indonesia Nomor:10 Tahun 1966 (10/1966) Tanggal:21 MEI 1966. • PeraturanmenteriKesehatanR.I.Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 TentangIzinPraktik Dan PelaksanaanPraktikKedokteran • KeputusanKonsilKedokteran Indonesia Nomor 17/Kki/Kep/Viii/2006 TentangPedomanPenegakanDisiplinProfesiKedokteranKonsilKedokteran Indonesia, UU & Peraturan yg menjadi acuan :

7. Definisi • Komite Medik Perangkat RS utk menerapkantatakelolaklinis(clinical governance)agar Staf Medis RS terjagaprofesionalismemelaluikredensial, penjagaanmutuprofesimedisdanpemeliharaanetikadandisiplinprofesimedis • Staf Medis Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis di RS. (Bab I Pasal I . KetentuanUmum, Permenkes No 755/2011 Ttg PenyelenggaraanKomiteMedik Di RS)

8. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). • Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis utk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RS utk suatu periode tertentu yang dilaksanakanberdasarkanpenugasanklinis (clinical appointment) • Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan kepala/direktur RS kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RS tsb berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

9. Komite Medik dalam UU no 44 / 2009 tentang rumah sakit • Setiap RS HarusPunyaKomiteMedis Pasal 33 ttgOrganisasi RS • (1) SetiapRumahSakitharusmemilikiorganisasi yang efektif, efisien, danakuntabel • (2) Organisasi RS paling sedikitterdiriatasKepala RS atauDirektur RS, unsurpelayananmedis, unsurkeperawatan, unsurpenunjangmedis,komitemedis, satuanpemeriksaan internal, sertaadministrasiumumdankeuangan.

10. Pengelolaan Klinik • UU44/2009 ttg RS Ps 36: Setiap RS harusmenyelenggarakan • Tata kelola RS(Good Hospital Governance) • Tata kelolaklinis yang baik(Good Clinical Governance) • Tujuan Good Clinical Governance • MeningkatkanMutuPelayananMedis • MenjamindanMelindungiKeselamatanPasien • MengaturPenyelenggaraanKomiteMedis di setiap RS dalamrangkameningkatkanprofesionalisme. (Bab I Ps 2 . KetentuanUmum, Permenkes No 755/2011 ttg PenyelenggaraanKomiteMedik Di RS)

11. Komite Medik dalam Permenkes 755/2011 • Tujuan dibentuknya Komite Medik • terselenggaranya tata kelola klinis (clinical governance) yg baik • agar mutu yan medis & keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi, • peningkatan profesionalisme staf medis • elemen kredensial, upayapeningkatanmutu profesi, penegakandisiplindanetikadokter

12. Organisasi Komite Medik Kepala/Direktur RS Komitemedik Sub KomiteKredensial MenapisprofesionalismeSM Sub KomiteMutuProfesi Memp[ertahankankompetensidanprofesionalisme Sub Komite Etika& DisiplinProfesi MenjagadisiplinetikadanperilakuprofesiSM

13. Tugas Komite Medik • Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RS dengan cara: • a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RS; • b. memeliharamutuprofesistafmedis; dan • c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

14. Kewenangan KomiteMedik Memberikan rekomendasi : • rincian kewenangan klinis (delineation ofclinical privilege); • surat penugasan klinis (clinical appointment); • penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) • perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege); • tindak lanjut auditmedis • pendidikan kedokteran berkelanjutan • pendampingan (proctoring) • pemberian tindakan disiplin 

15. Panitia Adhoc Pasal 14 • Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc. • Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/direktur RS berdasarkan usulan ketua komite medik. • Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yg tergolong sbg mitra bestari. • Staf medis yg tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari RS lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

16. Hubungan Komite Medik dengan Kepala/Direktur Pasal 13 PMK 755/2011 • Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik. • Komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit  PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 TentangPenyelenggaraanKomiteMedikdiRumahSakit

17. Komite medik memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada direktur RS • Lingkup hubungan antara direktur rumah sakit dengan komite medik adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalismestaf medis saja

18. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 • Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan komite medik dilakukan oleh Menteri, BadanPengawas RS, DewanPengawas RS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,dan perhimpunan/asosiasi perumah sakitan dengan melibatkan perhimpunan ataukolegium profesiyang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

19. KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku: • a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)sepanjang mengenai pengaturan staf medis; • b.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis; • c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

20. Kelompok Staf Medis • Komite medik bukan merupakan kumpulan atau • himpunan kelompok staf medis / departemen klinik sebuah RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011) • Para staf medis yang tergabung dalam kelompok staf medis / departemen klinik diorganisasioleh kepala/direktur RS. (Hal 20 Lamp PKM 755/2011) • Tentang istilah Staf Medis / Staf Medis Fungsional, pada PMK 755/2011 telah ditentukan, pada Ketentuan umum (dan pada berbagai pasal) : Staf Medis(tanpa fungsional !).

21. Kelompok Staf Medis • Pengaturan oleh Pimpinan RS • Pengelompokkan dgn dasar disiplin/spesialisasi, atau yg lain. • Kelompok Staf Medis berada dibawah Pimpinan RS • AMA : Physician’s Guide to Medical Staff Organization Bylaws, 4th edition, 2007 : • It is customary for medical staffs organized by departmentto follow clinical specialty. The medical staff may wantto refrain from naming the departments in the bylaws togive the medical staff flexibility in merging, eliminating or creating departments...... • Because departments are not listed in the bylaws, changes in departmentswould not be submitted to the governing body for approval.

22. Subkomite / Panitia lain • Bahwa RS dapat membutuhkan beberapa panitia lain dalam rangka tata kelola klinis yang baik seperti panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medis, dsb. • Panitia-panitia tsb perlu dikoordinasikan secara fungsional oleh sebuah komite tertentu yang bertanggung jawab pada kepala/direktur RS. • Komite tertentu tsb berperan meningkatkan mutu RS yg tidak langsung berkaitan dgn profesi medis, shg perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat melakukan tugasnya secara lebih terfokus.

23. Direktur RS • Komite Medik • SubKom Kredensial • SubKom Mutu Profesi • SubKom Etika&Disiplin • Profesi “Komite Klinis” Staf Medis • T.Kelola klinis baik • Mutu Yan medis & • Keselamatan pasien, • Profesionalisme staf medis Subkomite/ Pokja/Panitia lain Pasien

24. Fungsi Komite Medik melaksanakan tugas KREDENSIAL • penyusunan & pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dgn masukan dari kelompok SM berdasarkan norma keprofesian yg berlaku; • penyelenggaraan pemeriksaan & pengkajian: 1.kompetensi; 2.kes fisik dan mental; 3.perilaku; 4.etika profesi. • evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan; • wawancara thd pemohon kewenangan klinis; • penilaian & pemutusan kewenangan klinis yg adekuat. • pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kpd KM; • melakukan proses rekredensial pd saat berakhirnya masa berlaku SPK dan adanya permintaan dari KM; • rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan SPK.

25. Kriteria Yang HarusDipertimbangkanDalamMemberikanRekomendasiKewenanganKlinis: • Pendidikan: • lulus darisekolahkedokteran yang terakreditasi, ataudarisekolahkedokteranluarnegeridansudahdiregistrasi; 2. menyelesaikan prodi konsultan. • Perizinan(lisensi): • memilikisurattandaregistrasi yang sesuaidenganbidangprofesi; • memilikiizinpraktekdaridinaskesehatansetempat yang masihberlaku. • Kegiatanpenjagaanmutuprofesi: • menjadianggotaorganisasiygmelakukanpenilaiankompetensibagianggotanya; • berpartisipasiaktifdalamproses evaluasimutuklinis. • Kualifikasipersonal: • riwayatdisiplindanetikprofesi; 2. keanggotaandalamperhimpunanprofesi yang diakui; 3. keadaansehatjasmanidan mental, termasuktidakterlibatpenggunaanobatterlarangdanalkohol, yg dptmempengaruhikualitasyan thd pasien; 4. riwayatketerlibatandalamtindakankekerasan; 5. memiliki asuransi proteksi profesi (professional indemnity Insurance). • Pengalaman dibidang keprofesian: 1. riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi; 2. riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi. PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 TentangPenyelenggaraanKomiteMedik di RumahSakit

26. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen: a. kompetensi: 1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu; 2) kognitif; 3) afektif; 4) psikomotor. b. kompetensi fisik; c. kompetensi mental/perilaku; d. perilaku etis (ethical standing). PMK 755/MENKES/PER/PER/IV/2011 TentangPenyelenggaraanKomiteMedik di RumahSakit

27. Rekredensial • Setiaptigatahun • RSmencaridanmenggunakaninformasitentang area kompetensipraktisiklinisberikutini : • Asuhanpasien • Pengetahuanmedis/klinis • Pembelajarandanpeningkatanberbasispraktik • Ketrampilanhubunganantarmanusiadan • Profesionalism- • Praktekberbasissistem---melaluipemahamanterhadapkonteksdansistemdimanapelayanankesehatandiberikan.

28. Fungsi Komite Medik dalam memelihara MUTU PROFESI Staf Medis • Pelaksanaan audit medis; • Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis; • Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis RS tsb • Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi Staf Medis yang membutuhkan.

29. Subkomite Mutu Profesi Subkomite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi medis dengan tujuan: a. memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan profesional; b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence) dan kewenangan klinis (clinical privilege); c. mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (medical mishaps); d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice evaluation)

30. Subkomite Mutu Profesi Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui : a. memantau kualitas, misalnya morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasuskematian(death case), audit medis, journal reading; b. tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

31. Fungsi Komite Medik menjaga Disiplin, Etika, & Perilaku Profesi Staf Medis • PembinaanEtika& DisiplinProfesiKedokteran; • Pemeriksaan Staf Medis yg diduga melakukan pelanggaran disiplin; • Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RS • Pemberian nasehat/pertimbangan dlm pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

32. Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medik di RS dibentuk dengan tujuan: 1. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak (unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical care). 2. memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di RS Subkomite Etika & DISIPLIN Profesi

33. Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis, antara lain: 1. pedoman pelayanan kedokteran di RS; 2. prosedur kerja pelayanan di RS; 3. daftar kewenangan klinis di RS; 4. pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (white paper) di RS; 5. kode etik kedokteran Indonesia; 6. pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik); 7. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia; 8. pedoman pelayanan medik/klinik; 9. standar prosedur operasional asuhan medis. Subkomite Etika & DISIPLIN Profesi

34. 1. UpayaPendisiplinanPerilakuProfesional a. Sumber Laporan b. Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi c. Pemeriksaan d. Keputusan e. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional f. Pelaksanaan Keputusan 2. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran 3. Pertimbangan Keputusan Etis Subkomite Etika & DISIPLIN Profesi

35. Standar Akreditasi Rumah Sakit

37. Kredensial Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012 Bab KPS : Kualifikasi & Pendidikan Staf • Standar KPS 9. • RS mempunyai proses yng efektif utk mengumpulkan, memverifikasi, mengevaluasi kredensial/bukti-bukti keahlian/kelulusan (izin/lisensi, pendidikan, pelatihan, kompetensi dan pengalaman) dari Staf Medis yg diizinkan utk memberikan asuhan pasien tanpa supervisi.

38. Maksud dan Tujuan KPS 9 dan KPS 9.1 • Staf medis : Dr dan Drg, dan profesional lain yg diberi izin utk praktek independen/mandiri (tanpa supervisi) • Memberikan pelayanan preventif, kuratif, restoratif, bedah, rehabilitatif atau yan medis lain atau yan gigi kpd pasien; • Memberikan pelayanan interpretatifkpd pasien, seperti patologi, radiologi atau yan laboratorium, • Tanpa memandang klasifikasi penugasan oleh RS, status kepegawaian, kontrak, atau kerjasama lain dgn individu utk memberikan yan asuhan pasien. • Penangg-jwb utama atas asuhan pasien dan hasil asuhan. • RS sgt bertangg-jwb utk memastikan bhw setiap praktisi kompeten utk memberikan asuhan dan pengobatan yg aman dan efektif kpd pasien.

39. ElemenPenilaian KPS 9 • Mereka yg memperoleh izinberdasarkanperaturanperUU dandariRS utk melakukanasuhanpasientanpasupervisidiidentifikasi. • Kredensialyg diperlukan (a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) sesuai peraturan dan kebijakan RS bagi setiap anggota SM dicopy oleh RS dan disimpan dlm file kepegawaian atau dlm file kredensial yg terpisah bagi setiap anggota SM. • Semua kredensial (a.l. pendidikan, surat izin, registrasi) diverifikasi dengan sumber yang mengeluarkan kredensial sebelum individu tsb mulai memberikan yan kpd pasien. • Semua kredensial dalam file (a.l. lain pendidikan, surat izin , registrasi) terkini dan ter updatesesuai persyaratan. • Pd penugasanawal, dibuat pengumumanttg ketentuan kualifikasiterkinidariseseorangutk memberikan yan asuhanpasien.

40. STAF MEDIS Penetapan Kewenangan Klinik StandarKPS 10 (KualifikasidanPendidikanStaf) • Rumahsakitmemilikitujuan yang terstandar, prosedurberbasisbuktiuntukmemberiwewenangkepadasemuaStafMedisuntukmenanganidanmerawatpasiendanmenyediakanpelayananklinislainnyasecarakonsistensesuaidengankualifikasinya. StandarAkreditasiRumahSakit .KementrianKesehatan R.I. danKomisiAkreditasiRumahSakit.Sept 2011

41. MaksuddanTujuan KPS 10 • Penentuankompetensiklinisterkini • Memutuskantentangapakahsuatujenispelayanantertentu dariseorangstafmedisakandiizinkan, • Disebut“privileging”,  adalahpenentuan yang paling kritisdalamrumahsakituntukmenjagakeselamatanpasiendanlebihlanjutadalahmenjagakualitaspelayananklinisrumahsakit. StandarAkreditasiRumahSakit .KementrianKesehatan R.I. danKomisiAkreditasiRumahSakit.Sept 2011

42. INFORMASI TTG RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) • Setiap StafMedis hanya memberikan pelayanan medis sesuai RKK • Informasi RKK  tersediadalam hard copy, elektronikataulainnyaditempatterkait (contoh, kamaroperasi, instalasigawatdarurat,dll ) • Rinciankewenanganklinisdiinformasikanolehkepala RSkeseluruh RS dan keseluruhstafmedis • Informasiuntukmembantumemastikanbahwapraktikdoktertsbadadalamlingkarkompetensidankewenangankliniknya • Informasiinisecaraberkaladiperbaharui StandarAkreditasiRumahSakit .KementrianKesehatan R.I. danKomisiAkreditasiRumahSakit.Sept 2011

43. ElemenPenilaianKualifikasidanPendidikanStaf (KPS) 9 • Izinberdasarkanperaturanperundangandanizindari RS untukmelakukanasuhanpasientanpasupervisi. • Dibutuhkan kredensial (antara lain : pendidikan, izin, registrasi) sesuai peraturan dan kebijakan rumah sakit bagi setiap anggota staf medis • Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin, registrasi) diverifikasi dengan sumber yang mengeluarkan kredensial. • Semua kredensial (antara lain pendidikan, izin , registrasi) terkini dan ter -update sesuai persyaratan. • Padapenugasanawal, penentuanterinformasi dibuattentangkualifikasiterkinidariseseoranguntukmemberikan pelayanan asuhanpasien. StandarAkreditasiRumahSakit .KementrianKesehatan R.I. danKomisiAkreditasiRumahSakit.Sept 2011

44. Std 9.1.Pimpinan membuat keputusan yg diinformasikan ttg pembaharuan izin bagi setiap anggota SM dapat melanjutkan memberikan yan asuhan pasien sekurang-kurangnya setiap tiga tahun • ElemenPenilaian KPS 9.1. • Ada yg diuraikan dlm kebijakan utk mereview file kredensial setiap SM secara berkala yg seragam sekurang-kurangnya setiap tiga tahun sekali. • Ada petugas-petugas tertentu yg ditugaskan membuat keputusan resmi dlm rangka memperbaharui izin bagi setiap anggota SM utk melanjutkan pemberian yan asuhan medis di RS. • Keputusan ttg pembaharuan tsb didokementasikan dalam file kredensial dari anggota SM tsb.

45. StandarKPS 10. • RS mempunyai tujuan yg terstandar, prosedur berbasis bukti utk memberi wewenangkpd semua anggota SM untuk menerima pasien dan memberikan yan klinis lainnya konsisten/sesuai dgn kualifikasi.

46. Maksud & Tujuan KPS 10 • Pada penugasan ulang, setiap tiga tahun, RS mencari dan menggunakan informasi ttg area kompetensi umum dari praktisi klinis berikut ini : • Asuhan pasien---praktisi memberikan asuhan pasien dgn kasih, tepat & efektif utk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit & pelayanan sampai akhir hayat. • Pengetahuan medis/klinis---dlm ilmu-ilmu biomedis, klinis dan sosial serta penerapan pengetahuan ke dlm asuhan pasien & pendidikan orang2 lainnya. • Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktek----menggunakan bukti dan metode ilmiah utk investigasi, evaluasi & meningkatkan praktek asuhan pasien • Ketrampilan hubungan antar manusia/interpersonal dan komunikasi----yg akan memampukan dan menjaga hubungan profesional dgn pasien, keluarga dan anggota tim kesehatan lain. • Profesionalisme----terpancar dalam komitmen utk secara terus menerus mengembangkan professionalitas, praktek etika, pemahaman dan kepekaan thd keragaman dan sikap tangg-jwb thd pasien, profesinya dan masyarakat. • Praktek berbasis sistem---melalui pemahaman thd konteks dan sistem dimana yan kes diberikan.

47. ElemenPenilaian KPS 10 • RS menggunakan proses terstandar yg didokumentasikan dlm kebijakan resmi RS utk memberikan kewenanganbagi setiap anggota SMdalam memberikan pelayanan pd penugasan pertama dan pd penugasan ulang. • Keputusan memberikan penugasan ulangutk memberikan pelayanan kpd pasien berpedoman pada item a) sampai f) pada Maksud & Tujuan dan pada review kinerja tahunan dari para praktisi. • PelayananpasienygdiberikanolehsetiapanggotaSM dirinci secarajelasdandikomunikasikanolehpimpinan RS keseluruhRS maupun keanggotaSM. • Setiap SM hanya memberikan yan medis yg secara spesifik diizinkan oleh RS.

48. Standar KPS 11 • RS menggunakan proses berkelanjutan terstandardisir (ongoing) untuk mengevaluasi sesuai kualitas dan keamanan pelayanan pasien yang diberikan oleh setiap staf medis. • Maksud & Tujuan KPS 11 • Informasiinibisa diperoleh melaluihal-halberikut : • Grafik review berkala • Observasilangsung • Monitoring terhadap teknikdiagnostikdanpengobatan • Monitoring kualitasklinis • Diskusidengansejawatseprofesidanstaf lainnya. StandarAkreditasiRumahsakit , KementrianKesehatan R.I. danKomisiAkreditasiRumahSakit . September 2011

49. ElemenPenilaian KPS 11. • Ada evaluasipraktekprofesionalterus-menerusthd kualitas dan keamanan yan pasien yg diberikan oleh setiap anggota SM yg direview dan dikomunikasikan kepada setiap anggota SM sekurang-kurangnya setahun sekali. (lihat juga PMKP.1.1, EP 1) • Evaluasipraktek professional yang terus-menerusdan review tahunan dari setiap anggota SM dilaksanakan dengan proses yang seragam yang ditentukan oleh kebijakan RS. • Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan data komparatif secara proaktif, spt membandingkan dengan ilmu literatur kedokteran berbasis literatur. • Evaluasi mempertimbangkan dan menggunakan kesimpulan dari analisis yg mendalam thd komplikasi yang dikenal dan berlaku. • Informasi dari proses evaluasi praktek profesional tersebut didokumentasikan dalam file krendensial anggota SM dan file lainnya yang relevan.

50. Standar KPS 1.1. Tanggung jawab setiap staf dideskripsikan/ditetapkan dalam uraian tugas yang mutakhir. • Maksud & Tujuan : • Uraiantugasjugadibutuhkanbagi profesionalkesehatanketika: • b). Seseorangygmemilikibeberapa tanggungjawabklinis, dimanadia tidakdiberi kewenanganuntukberpraktekmandiri, sama seperti seorang praktisi mandiri yang sedangbelajartugas baruatauketerampilanbaru • ElemenPenilaian KPS 1.1. • Setiapanggota staf yang tidakdiizinkanpraktekmandiripunya uraiantugasnyasendiri. • Mereka yang termasukpada a) sampai d) di Maksud dan Tujuan, ketikaberadadi RS, punya uraiantugassesuaidenganaktifitasdantanggungjawabmerekaatausudahdiberi kewenangan sebagaialternatif. • Uraian tugas mutakhir sesuai kebijakan RS.