K EBIJAKAN P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN D ESA B ERDASARKAN UU N O . 6 T AHUN 2014

1. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA OLEH : FIRMAN G.S. KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASARHUKUM • UU Nomor6Tahun 2014 tentangDesa; • Catatan : • Pasal 120 ayat (1), semua perat. pelaks. ttg Desa yg slm ini ada ttp berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn UU ini; • PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa; • Antara lain, • Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; • Permendagri No.37 Tahun 2007 tentangPedoman PengelolaanKeuanganDesa; • Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

3. Kewenangan : • Asal Usul ; • Lokal Berskala Desa ; • Ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota ; • Kewenangan Lain,

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWENANGAN DESA • KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SIST ORG MASY ADAT, PEMB. KELEMBAG. MASY ADAT,KELEMBAG MASY, LEMB. HK. ADAT, PENGELOLAAN TKD, PENGEMBANGAN PERAN MASY.DESA ). • KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (a.l. PENGELOLAAN PASAR DESA, PEMANDIAN UMUM, JARINGANIRIGASI, EMBUNG DESA, PERPUSDES, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). • KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA. • KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN. • CATATAN: • KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA • KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI • BIAYA)

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DESA ADALAH : DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN , SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL-USUL DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAH DESA KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS.

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kelembagaan Desa/Desa Adat • Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri: • Pemerintah Desa/Desa Adat; • Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat; • Lembaga Kemasyarakatan Desa; • Lembaga Adat.

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • KADES/DESA ADAT (SEBUTAN LAIN) MERUPAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT YG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SBG KEPANJANGAN TANGAN NEGARA YG DEKAT DNG MASYARAKAT, DNG DEMIKIAN PENGATURAN TTG KADES/DESA ADAT : • DISESUAIKAN DNG SEBUTAN LOKAL; • BERKEDUDUKAN SBG KEPALA PEMERINTAH DESA/DESA ADAT & PEMIMPIN MASYARAKAT; • DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, KECUALI DESA ADAT MEKANISME LOKAL; • PEMILIHAN LANGSUNG TDK MENGGUNAKAN BASIS PARPOL.

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEDUDUKAN, KEWENANGAN, KEUANGAN SEMAKIN KUAT AKUNTABEL VISI - MISI KADES & BPD “SAMA” “KHUSUSNYA” BPD BERFUNGSI PENTING DLM MENYIAPKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA SIST. PENGAWASAN & KESESIMBANGAN PEMERINTAHAN DESA & LEMB DESA

10. Keuangan Desa(Pasal 71 UU 6/2014) KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. • Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

11. PENDAPATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI • PADesa; • Alokasi APBN; • Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; • ADD • Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. • Hibah dan sumbangan pihak ketiga; • lain-lain Pendapatan Desa yg sah. • ADD • SILTAP Kades & Perangkat • Merupakan bag. DP yg diterima kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; • Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa. - PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) - Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa: - Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa.

12. Belanja KEMENTERIAN DALAM NEGERI - Diprioritas utk Kebut. Pemb. - Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: a. Kebut. Primer; b. Pelayanan Dasar; c. Lingkungan; d. Pemberdayaan Masy. Desa. • Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW • (membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa) • - “tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg dibutuhkan masyarakat desa. -Kebutuhan Primer adalah sandang, pangan, papan; - Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.

13. Pengelolaan KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; • Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa; • Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

14. Pengelolaan Keuangan Desa PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENATA USAHAAN PARTISIPATIF PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN • Buku Kas Umum • Buku Kas PePerincian Objek Penerimaan • Buku kas Perincian Objek Pengeluaran • Buku Kas Harian Pembantu • Buku Kas Pembantu Pajak Penganggaran • ADesa; • APBN; • ADD; • Bantuan Keu; • Pajak & Retribusi; • Hibah • Lain” yg sah • Perdes • SKKades • Bukti-buktipengeluaran yang sah • BuktiPenyetoran PPN/PPH Rancangan APBDesa Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban

15. 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER

16. PENGELOLA KEUANGAN DESA

17. STRUKTUR APBDES Struktur APBDesa PENDAPATAN DESA PEMBIAYAAN DESA semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yg bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya BELANJA DESA semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahunanggaran semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran • PAD Desa • BagihslPajak & RtbsKab.Kota • ADD • Bantuan Keu. Pem.Prov,Pem.Kab/Kota • Hibah/sumbanganpihakketiga • Penerimaan • SILPA,PencairanDanaCad.,HslPenj.KekayaanDesaygdipisahkan,PenerimaanPinjaman • Pengeluaran • Pemb.DanaCad.,Penyert. Modal Desa,PembayaranUtang • Bel.langsung • Peg,Brg/Jasa,Modal • Bel.Tdklansung • Peg/Siltap,Subsidi,Hibah,Bansos,Bant Keuangan.,Takterduga.

18. PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA • plng lama ± 20 hr; • Melampaui batas, Desa menetapkn; • Tdk sesuai, Kades &BPD menyempurnakan (7 hr dr hsl evls.); • Hsl ev. tdk ditinjut mk berlaku pagu APBDesa TA sblm.; • Pembatalan dittp dg Perbup/wal.; • 7 hr stl pembtln Kades bersama BPD mencabut Perdes. APBDesa (pencabutan hrs dg Perdes). • ±3 bln stlh dilantik Penjabaran Visi & Misi Kades; • RKP plg lmbat akhr bln Jan TA sblmnya • Sekdes menys. Ranc.Perdes ttg APBdes; • Dibahas Kades & BPD u/ persetuj. (+Nov.TA sblmya); • 3 hr  Bup/Walikota; • Dittpkan 1 bln stlh APBD dittpkan.

19. PELAKSANAAN APBDesa • Pendapatan Desa melalui rekening Kas Desa • Desa yg belum memiliki pelayanan Perbankan , Pengaturan diserahkan kpd Daerah; • Program & Kegiatan yang masuk ke desa wajib dicatat dalam APBDesa; • Pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. • Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa dilaksanakan melalui Rek. Kas Desa dan hrs didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; • Bukti yg lengkap dan sah hrs mendpt pengesahaan oleh Sekdes; • Pengeluaran Kas Desa tdk dpt dilakukan sebelum Ranc.Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa; • Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.

20. PerubahanAPBDesa • 1. PERUBAHAN APBDesa : • Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja; • Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan; • Keadaan darurat; • Keadaan luar biasa. • Perub. Apbdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A; • Merubah Perdes tentang APBDesa menjadi perubahan APBDesa; • Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa.

21. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BENDAHARA DESA

22. ALOKASI DANA DESA • Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap T.A • Pengalokasian ADD mempertimbangkan : • Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa • Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. • Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. • Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

23. BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA • Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan • Pengalokasian dgn ketentuan : • 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa • 40% dibagi secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa • Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. • Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

24. BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KABUPATEN/KOTA • Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa • Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus • Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan • Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

25. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA • Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD • Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : • Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60% • Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50% • Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40% • Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30% • Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis. • Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : • Kepala Desa • Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan • Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Siltap kades per bulan • Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Walikota.

26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI ASET DESA BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH. BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. • Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum.

28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGELOLA BARANG MILIK DESA • KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN • PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS : • MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI • APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH; • MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG • DIPELIHARA/DIPERBAIKI; • MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA; • MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK • DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.

29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Perencanaankebutuhan adalah kegiatanmenyusunrinciankebutuhan barang milikdesa pada tahunberikutnyadenganmempertimbangkan barang milikdesa yang ada; • Pengadaanadalah keg.utkmelakukanpemenuhankebutuhanbarang/jasa Pemdes; • Penggunaanadalah keg. unsur Pemdes dlm rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes: • APBDesa  Kep. Kades • Hibah/Pihak Ke-3 • B.A. Hibah • Keputusan Kades ttg Hibah • Kekayaan asli desa.

31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Pemeliharaanadalah keg.ygdilakukan agar semuabrgmilikdesa slldlmkeadaanbaik dlm rangka penyelenggaraan pemdes; • Pengamananadalah keg.pengendalianbrgmilik desadlmbentukfisik danadministratif; • Pemanfaatanadalahmenggunakanbrgmilikdesaygtdkdigunakandlmpenyelenggaraanpemerintahandesa, yaitudalambentuk • Sewa; • pinjampakai; • kerjasamapemanfaatan; • BSG/BGS tdkmengubahsttskepemilikan

32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Penghapusanadalah: kegiatan menghapus barang milik desa daribuku Data Inventaris Desa (Model A.3.); • B.A Penghapusan ; • Kep. Kades tentang Penghapusan Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa

33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa. • Tanah Desa terdiri dari : • Tanah Kas Desa (TKD)adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa; • Tanah Desa (TD) lainnyaadalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa.

34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pasal 15 Permendagri 4/2007 • Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum; • Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP); • Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat; • Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur; Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto Perpres 71/2012

35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Apabila : • Tanah pengganti diluar desa; • Bukan untuk pemb. kepentingan umum; • Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007; • Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar; Permasalahan dari beberapa Daerah Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD Sbb :

36. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Pengganti tidak di Desa setempat • Apabilatanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri; • Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ; • Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara; • (kebenaran formil dan materiil); • Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur kepada Mendagri.

37. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ....... • Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum • Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati; • SebelumBupatimengajukanpermohonanijin kpdGubernur, terlebihdahulumembentuk Tim KajianKabupatenberdasarkan S.K. Bupati; • Tim kajiankeanggotaannyaterdiridari SKPD terkaitsesuaikebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya; • Tim mengkaji berupapeningkatanekonomidesa, menguntungkandesa, & tdkmerugikanasetdesa;

38. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ....... • Hasilkajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin,kemudian disampaikan kpd Gubernur ; • Sebelum Gubernur mengeluarkanijin, terlebihdahulumelakukantelaahanberupatinjauanlapangandan verifikasi datadilokasitanahkasdesamaupundilokasipenggantinya; • Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapandokumenhasilkajianPemerintahKabupaten, diajukankepadaMenteriDalamNegeri;

39. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ....... • Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauanlapangandan verifikasi data yang dapat menjadi dasarpertimbanganMenteriDalamNegeriuntukmenerbitkandispensasi.

40. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ....... • Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 4/2007 • Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.

41. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum • Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

42. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPALA DESA TUGAS Menyelenggarakan Pemdes; Melaksanakan Pembangunan Desa; Pembinaan KemasyarakatanDesa; Pemberdayaan Masyarakat Desa: WEWENANG Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa; Menetapkan Perdesa; Menetapkan APBDesa; Membina kehidupan masy.desa; Membina ketentraman & ketertiban masy.desa; Membina meningkatkan perekonomian desa; Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa; Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif; Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan; Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU. HAK Usulkan SOTK Pemdes; Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes; Menerima Siltap, tunjangan & pernerimaan lain yg sah, serta mendapatkan Jamkes; Dapatkan Perlindungan Hukum; Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban lain kpd Perangkat Desa.

43. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan....... KEWAJIBAN MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45 SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA; MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA; MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA; MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an; MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER; MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN; MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA; MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK; MENGELOLA KEU & ASET DESA; MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA; MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA; MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA; MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA; MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP; MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA.

44. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWAJIBAN KADES MENURUT Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014) SANKSI Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota; Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap akhir Tahun Anggaran; Memberikan dan/atau menyebarkan info penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27 UU.6 Th 2014 Teguran lisan dan/atau teguran tertulis; Bila sanksi admin pada ayat (1) tidak dilaks, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dpt lanjut pemberhentian;

45. KEMENTERIAN DALAM NEGERI LARANGAN Merugikan Kepentingan Umum; Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; Bertindak diskriminatif; Bertindak meresahkan masyarakat; Melakukan KKN; Menjadi pengurus Parpol; Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; Rangkap jabatan; Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; Melanggar sumpah jabatan; Meninggalkan tugas selama 30 hari tanpa keterangan.

46. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Perangkat Desa • Sekretariat Desa; • Pelaksana Kewilayahan; • Pelaksana teknis. SYARAT Pendidikan minimal SMU; Usia antara 20 s.d. 42 tahun; Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1 th sblm pendaftaran; Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota. • TUPOKSI • Membantu Kades dlm melaks. Tugas & wewenang; • Diangkat oleh Kades, stlh dikonsulkan dng Camat atas nama bupati/walikota; • Bertanggung jawab pada Kades. • SANKSI • Sanksi Administratif : teguran lisan dan/atau tulisan; • Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dng pemberhentian

47. KEMENTERIAN DALAM NEGERI LARANGAN PERANGAKAT DESA Merugikan Kepentingan Umum; Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban; Bertindak diskriminatif; Bertindak meresahkan masyarakat; Melakukan KKN; Menjadi pengurus Parpol; Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang; Rangkap jabatan; Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu; Melanggar sumpah jabatan; Meninggalkan tugas selama 60 hari tanpa keterangan.

48. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGERTIAN • MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. • RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. • RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)adalah penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.

49. KEMENTERIAN DALAM NEGERI MUSYAWARAH DESA • DISELENGGARAKAN OLEH BPD DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA; • DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT; • UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS : • TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN; • PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN, PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT MISKIN; • DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

50. KEMENTERIAN DALAM NEGERI MUSYAWARAH DESA (HAL BERSIFAT STRATEGIS) PENATAAN DESA PERENCANAAN DESA KERJASAMA DESA RENCANA INVESTASI YG MASUK KE DESA PEMBENTUKAN BUMDESesa PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA KEJADIAN LUAR BIASA