1 / 55

TUSI Keuangan

Tusi Keuangan

andi2010
Download Presentation

TUSI Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LATSAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2017 TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN BadanPendidikandanPelatihanKeuangan PusdiklatPengembangan SDM

  2. POKOK BAHASAN • TugasPokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Keuangan • Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Eselon I dan instansi vertikal; • Tugas Pokok dan Fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekjend Kementerian Keuangan

  3. TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Keuangan

  4. TUGAS KEMENTERIAN KEUANGAN Menyelenggarakanurusan di bidangkeuangandankekayaannegaradalampemerintahanuntukmembantuPresidendalammenyelenggarakanpemerintahannegara.

  5. FUNGSI • perumusan, penetapan, danpelaksanaankebijakan di bidangpenganggaran, pajak, kepabeanandancukai, perbendaharaan, kekayaannegara, perimbangankeuangan, danpengelolaanpembiayaandanrisiko; • perumusan, penetapan, danpemberianrekomendasikebijakanfiskaldansektorkeuangan; koordinasipelaksanaantugas, pembinaan, danpemberiandukunganadministrasikepadaseluruhunsurorganisasi di lingkunganKementerianKeuangan; • pengelolaanbarangmilik/kekayaannegara yang menjaditanggungjawabKementerianKeuangan;

  6. Lanjutan • pengawasanataspelaksanaantugas di lingkunganKementerianKeuangan; • pelaksanaanbimbinganteknisdansupervisiataspelaksanaanurusanKementerianKeuangan di daerah; • pelaksanaankegiatanteknisdaripusatsampaikedaerah; • pelaksanaanpendidikan, pelatihan, dansertifikasikompetensi di bidangkeuangannegaradan • pelaksanaandukungan yang bersifatsubstantifkepadaseluruhunsurorganisasi di lingkunganKementerianKeuangan.

  7. VISI DAN MISI KEMENKEU

  8. V I S I KEMENTERIAN KEUANGAN Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

  9. M I S I • Mencapaitingkatkepatuhanpajak, beadancukai yang tinggimelaluipelayanan prima danpenegakanhukumyang ketat; • Menerapkankebijakanfiskal yang prudent • Mengelolaneracakeuanganpusatdenganrisiko minimum • Memastikandanapendapatandidistribusikansecaraefisiendanefektif • Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

  10. PerpresNomor 7 Tahun 2015TentangOrganisasiKementerian Negara SusunanOrganisasiKementerianterdiriatasunsur: • Pemimpin : Menteri; • PembantuPemimpin : SekretariatJenderal; • Pelaksana : DirektoratJenderal; • Pengawas : InspektoratJenderal; dan • Pendukung : Badan dan/atau Pusat • Unsur Pelaksana Tugas Pokok di Daerah dan/atau perwakilan di luar negeri

  11. BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN WAKIL MENTERI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL 8 STAF AHLI PUSINTEK PUSHAKA PLPSE SETKOM WASJAK SET PP LPDP PPPK PIP DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN KEKAYAAN NEGARA DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DITJEN ANGGARAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL DITJEN PERBENDAHARAAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DITJEN PAJAK Tingkat Pusat Tingkat Daerah UPT KANWIL DJP UPT KANWIL DJPb KANWIL DJKN KANWIL/ KPU DJBC KPP KPPBC KPPN KPKNL BDK

  12. INSTANSI VERTIKAL BerbedadenganKementerianlainnya yang bersifatintegrated type, dimanadirektorat-direktoratjenderalnyamelaksanakantugas yang sejenis. KementerianKeuanganbersifatholding company type dimanadirektorat-direktoratjenderalnyamelaksanakantugasdenganruanglingkupdansifat yang berbeda, danmempunyaiinstansivertikaluntukmendukungpelaksanaantugasdanfungsidiwilayah. BerdasarkanPerpresNomor28 Tahun2015 InstansiVertikal di LingkunganKementerianKeuanganterdiridari:

  13. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

  14. TUGAS DAN FUNGSI, VISI MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

  15. SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015

  16. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, ANTARA LAIN: • KoordinasikegiatanKementerianKeuangan; • Koordinasidanpenyusunanrencanadan program dananggaranKemenkeu ; • Pembinaandanpemberiandukunganadministrasi yang meliputiketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubunganmasyarakat, arsip, dandokumentasiKementerianKeuangan; • Pembinaandanpenataanorganisasidantatalaksana;

  17. INSPEKTORAT JENDERALBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pengawasan intern ataspelaksanaantugasdi lingkungan Kementerian Keuangan. • FUNGSI, AL: • penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; • pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; • penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KementerianKeuangandan • .

  18. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG EKONTIM DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIRTEKTORAT BIDANG POLHUK HANKAM DAN BA BUN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

  19. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TUGAS: Menyelenggarakanperumusandanpelaksanaankebijakan di bidangpenganggaransesuaidenganketentuanperaturan per undang-undangan. • FUNGSI • perumusan kebijakan dan pelaksanaandi bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

  20. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIRTEKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT INTELEJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT HUKUM DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR

  21. TUGAS DAN FUNGSI DJPBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. • FUNGSI : • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; • Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

  22. INSTANSI VERTIKAL DJPPMK NO:206.2/PMK.01/2014 Kantor Wilayah: Bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. KPP Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. • KP2KP • Melayani tugas KPP di pelosok

  23. INSTANSI UPT DJP • PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI PERPAJAKAN, DJP • KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN, DJP • KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL, DJP • KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN, DJP

  24. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT KEPABEAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT INFORMASI KEPABEAN DAN CUKAI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT KEPABEANAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

  25. TUGAS DAN FUNGSI DJBC TUGAS : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. • FUNGSI, antara lain: • Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai; • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.

  26. INSTANSI VERTIKAL DJBCPMK NO:206.3/PMK.01/2014 Kantor Wilayah: Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya • KP2KP • Melayani tugas KPP di pelosok

  27. TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TUGAS : Melaksanakanpengawasandanpelayanankepabeanandancukaidalamdaerahwewenangnyaberdasarkanperaturandanperundang-undangan yang berlaku

  28. TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC • UPT DJBC: • Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) • mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaandanpengoperasiansaranaoperasi Bea danCukaidalammenunjangpatrolidanoperasipencegahandanpenindakan di bidangkepabeanandancukaiberdasarkanaturan yang berlaku. • b. Badan Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB). • MerupakanUPT dibawahDitjen Bea danCukai yang mempunyaitugasmelaksanakanpengujianlaboratorisdanidentifikasibarangberdasarkanperaturanperUU-an yang berlakuuntukkepentinganKepabeanandancukai

  29. DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHRAAN DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

  30. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • FUNGSI , antara lain: • Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal; • Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel; • Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

  31. INSTANSI VERTIKAL DJPB KANTOR WILAYAH (KANWIL): Merupakan instansi vertikal eselon II DJPB yang mempunyai tugas melaksanakankoordinasi, pembinaan, supervisi, bimbinganteknis, dukunganteknis, monitoring, evaluasi, penyusunanlaporan, verifikasidanpertanggungjawaban di bidangperbendaharaanberdasarkanperaturanperundang-undangan. • KPPN : • KPPN Type A1 dan Type A2 bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  32. Lanjutan • KPPN : • b. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, • Tugas KPPN ini melaksanakan penyaluran pembiayaan atas • beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam • negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta • melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, • penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta • penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui • dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang- • undangan. • KPPN Penerimaan • Bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, • dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan • penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan • peraturan perundang-undangan.

  33. DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DIREKTORAT PENILAIAN

  34. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • FUNGSI , antara lain: • perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BMN , kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang.

  35. Instansi vertikal DJKN Kantor wilayah (Kanwil) : Kanwil adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). • MerupakaninstansivertikalDirektoratJenderalKekayaan Negara yang berada di bawahdanbertanggungjawablangsungkepadaKepala Kantor Wilayah. • KPKNL mempunyaitugasmelaksanakanpelayanan di bidangkekayaannegara, penilaian, piutangnegaradanlelang.

  36. DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

  37. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • FUNGSI, antara lain: • perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

  38. DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA (SUN) DIREKTORAT PENGELOLAAN RESIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT EVALUASI , AKUNTANSI DAN SETELMEN DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

  39. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakanperumusandanpelaksanaankebijakan di bidangpengelolaanpinjaman, hibah, suratberharga Negara, danrisikokeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan • FUNGSI , antara lain: • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengelolaanpinjaman, hibah, suratberharga Negara, pengelolaanpinjaman, hibah, suratberharga Negara, danrisikokeuanganpengelolaanpinjaman, hibah, suratberharga Negara, dukunganpembiayaandanpenjaminanpembangunandanrisikokeuangan; • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaanpinjaman, hibah, suratberhargaNegara, dukunganpembiayaandanpenjaminanpembangunandanrisikokeuangan;

  40. PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN APBN PUSAT PENGELOLAAN RESIKO FISKAL BADAN KENIJAKAN FISKAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 BADAN KEBIJAKAN FISKAL SEKRETARIAT DITJEN PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL

  41. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakanperumusan, penetapan, dan pemberianrekomendasikebijakanfiskal dan sektorkeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • FUNGSI , antara lain: • penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisisdanperumusanrekomendasikebijakan fiscal dansektorkeuangansertakerjasamaekonomidankeuangninternasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskaldansektorkeuangan; • pelaksanaananalisisdanperumusanrekomendasikebijakanfiskal dansektorkeuangan; • Pelaksanaanpemantauandan evaluasi kebijakan fiskaldansektorkeuangansertakerjasamaekonomidankeuanganinternasional;

  42. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT DIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT DIKLAT BEA DAN CUKAI PUSAT DIKLAT PAJAK PUSAT DIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT DIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DIKLAT KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANBerdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. • FUNGSI : • penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; • pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negaradan • pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

  43. UPT BPPK BPPK memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III, yang tersebar di dua belas tempat yaitu: BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

  44. STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, tugasmemberikanrekomendasi terhadapisu-isustrategiskepadaMenteriKeuangan di bidangperaturandan penegakan hukumpenerimaanpajak. Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyaitugasmemberikanrekomendasiterhadapisu- isustrategiskepadaMenteriKeuangan di bidangkepatuhanpenerimaanpajak. 3. Bidang Pengawasan Pajak mempunyaitugasmemberikanrekomendasiterhadapisu- isustrategiskepadaMenteriKeuangan di bidangpengawasanpenerimaanpajak. 4. Bidang KebijakanPenerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara. 5. Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.

  45. STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 6. Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional. 7. Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal 8. Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

  46. Tugas dan Fungsi TUGAS: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penenmaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan peneri-maan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. • FUNGSI: • pengolahandanpenelaahanmasalah-masalah di bidangperaturandanpenegakanhukumpenerimaanpajak,kepatuhanpenerimaanpajak, pengawasanpenerimaanpajak, kebijakanpenerimaannegara, pengeluarannegara, makroekonomidankeuanganinternasional,kebijakandanregulasijasakeuangandanpasarmodal,danorganisasi, birokrasi, danteknologiinformasi, sertapenyiapanpenalaransecarakonscpsional; • penalarankonsepsionalsuatumasalah di bidangkeahliannyaatasinisiatifsendiridanpemecahanpersoalansecaramendasardanterpaduuntukbahankebijakanMenteriKeuangansebagaipenelaahanStaf; • pemberianbantuankepadaMenteriKeuangandalampenyiapanbahanuntukkeperluanrapat, seminar, dlLyang dihadiriolehMenteriKeuangan; • pelaksanaantugas-tugas lain MenteriKeuangan.

  47. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN SEKJEN KEMENTERIAN KEUANG AN

  48. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tugas: menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Fungsi: • penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; • pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi; • pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan • pelaksanaan administrasi pusat LPSE.

  49. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan(PUSINTEK) TUGAS: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sisteminformasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Fungsi, antara lain: • koordinasipenyusunandanpemutakhiranrencanastrategis TIK; • koordinasipenyusunandanpemutakhiranarsitekturTIK; • koordinasipenyusunananalisiskapasitas TIK; • koordinasipenyusunandanpemui:akhirankebijakandanstandardisasitatakelola TIK;

  50. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Tugas: melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Fungsi, antara lain: • pelaksanaananalisis, harmonisasi, dansinergikebijakanatas program dankegiatanMenteriKeuangan di bidangPendapatan Negara danPembiayaan Negara; • pelaksanaananalisis, harmonisasi, dansinergikebijakanatas program dankegiatanMenteriKeuangan di bidangBelanja Negara danKekayaan Negara; • pelaksanaananalisis, harmonisasi, dansinergikebijakanatas program dankegiatanMenteriKeuangan di bidangSumberDayaAparaturdanPengawasan;

More Related