130 likes | 262 Views
NGO Mengontron Terhadap ILLEGAL MINING” Disampaikanoleh: JATAM 27 Januari 2011. Illegal Mining. Illegal Mining adalahseluruhaktivitaspertambangan yang dengansengajamelanggaraturan-aturanterkaitdemikeuntunganygbesar. Baikitudilakukanperusahaanberijinmaupuntidak yang berijin.
E N D
NGO Mengontron TerhadapILLEGAL MINING”Disampaikanoleh:JATAM27 Januari 2011
Illegal Mining Illegal Mining adalahseluruhaktivitaspertambangan yang dengansengajamelanggaraturan-aturanterkaitdemikeuntunganygbesar. Baikitudilakukanperusahaanberijinmaupuntidak yang berijin.
Aktivitaspertambangan yang dimaksudadalahseluruhrangkaiankegiatantambangdariawalhinggaakhir (Perijinan, ekploitasi, pascatambang, termasuk area danunsurpendukunglainnya; Jalan, sumberenergi, Pelabuhan
Pertambangan DayaRusak KerusakanLingkungan Kriminalisasi Manipulatif Penggusuran Intimidasi MasalahKesehatan Kekerasan Pencemaran Korupsi Kemiskinan Konflik Krisis Air KrisisEnergi KrisisLahan KrisisPangan
KemewahanBagi Perusahaan Tambang • Perijinanmudahdidapat; Sepanjang 2007-2009 sebanyak 1.212 izindikeluarkanPemda • Konsesi yang luas; Minimal 1.000 ha didapat Perusahaan tambang. Luaskonsesi Freeport 2,6 juta ha. • KemudahanAlihFungsiKawasan; 14.000 ha TN Botani Warta Bone diGorontalodialihfungsikanolehMenhutZulkifliHasan, Mei 2010 untuk area tambang PT. Gorontalo Minerals, anakperusahaanBumi Resources. • KemudahanPelepasanTanah; Intimidasiolehaparatdanpreman. RUU PengadaanTanahuntuk Pembangunan akanmempercepatprosespembebasan. • DukunganPendanaan; Hampirsemua Bank negaramembiayaitambang; Bank Mandiri = Freeport, Arutmindll. Bank BRI = PT. MSM, PT. DPM, PT. Inco dll. BNI 46 = PT. NNT, PT. NHM dll. • Menggunakanteknologiburukdanmurah; Open Pit Mining (hanyaAntamPongkordan PT. DPM), Submarine Tailing Disposal (STD) = PT. NNT. DAM Tailing; hampirsemuatambang. • Pengamanan; Aset Vital Negara - UU 34/2004 pasal 7 = BisnisKeamanan. • Subsidikelalaian; KasusLapindotelahmenghabiskan Rp.4,1 triliunuangnegara. • TidakpatuhdanKebalhukum; Freeport tidakmerubah AMDAL ketikaproduksinyameningkatdari 15 juta ton menjadihampir 19 juta ton. • Menggunakansaranadanfasilitasnegara; Jalanrayasepanjang 293 km diKalselrusakkarenadilewati truck pengangkutbatubaradan BBM untukpublikdiserobot. UU No.4/2009 pasal 91 memberikanfasilitastersebut. • Mewakilinegaradalamtransaksi; BP melakukantransaksilangsungdenganpembelidari China untukmenjual LNG. • Mewarisikerusakan;Tidakadasanksibagiperusahaan yang belumatautidakmelakukanrehabilitasiataureklamasi. • MenunggakPajakdanRoyalti; 5 perusahaanmenunggakroyalti Rp.7 triliundan 3 perusahaan Bakrie menunggakpajak Rp.2,1 triliun.
Pembuanganlimbah • Pengolahanlimbah • Eksplorasi * Tidaksesuaidantakmerubah AMDAL • Tanpa IUP, IPR dan IUPK • Tanpa IPPKH • Tanpa AMDAL • TanpaKelayakanLingkungan • Tanpapersetujuanwarga
KontrakKarya (KK) • PerjanjianKaryaPertambanganBatu Bara (PKP2B) • KuasaPertambangan (KP) • SuratIzinPertambangan Daerah (SIPD) Pra UU No.4/2009 • Izin Usaha Pertambangan (IUP) • Izun Usaha PertambanganKhusus (IUPK) • IzinPertambanganRakyat (IPR) UU No.4/2009
PadaTahun 2010 DI Kabupatenlahatterdapat 49 perusahaan (Kp) dan 30 diantaranyatidakmemilikiamdal
ContohKasus : • Kasus Inco (PenegakanHukum) • UniversitasMulawarman - CV. RastinoSamarinda (Penyalahgunaanizinkerja) • Lapindo • Babel : PT. TimahTbk, PT. Kobatin • Bengkulu : FamiatardioNagara
PersoalanIllegal Mining terjadikarena : • Penegakanhukum yang lemah • PengawasanLapangan yang lemah • Tambang rumahKorupsi • RezimPerizinan (KemudahanMendapatkanIzindanBirokrasi)
Posisi JATAM • Keselamatan Rakyat • Produktivitas Rakyat • KelangsunganLayananFungsiAlam