KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF Disampaikan di Aula Kantor Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com www.ekoharrysusanto.wordpress.com Banjarmasin, 11 Juni 2013

PENDAHULUAN : KEBEBASAN KOMUNIKASI

PinsipDasarDemokrasi (Melvin Urofsky, 2001) • Pemerintahan berdasarkan Konstitusi • Pemilu yg demokratis • Pembuatan UU • Sistem Peradilan yang Independen • Kekuasaan Lembaga Kepresidenan • Peran Media yang bebas • Peran Kelompok Kepentingan : LSM • Hak masyarakat untuk Tahu • Melindungi Hak – hak Minoritas • Kontrol Sipil Atas Militer

Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi

Komunikasi Politik

ESENSI KOMUNIKASI POLITIK

Mempengaruhi Khalayak

Jumlah Golput • Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah golput 49.212.158 (27,77 %). • Jumlah ini lebih besar, dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat, sejumlah 21.703.137 suara. (Kompas, 10 Mei 2009).

GolputPilpres • Pilpres 2004 Putaran 1 (23,47 %,) • Pilpres 2004 Putaran 2 (24, 95 %) • Pilpres 2009, (27,77 %) • Dari tahun 2004 - 2009 terjadi penurunan jumlah pemilih

Faktor yang MenentukanPilihanCaleg 2009 • Hasil survei Kompas (2 Februari 2009)

MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF BERKUALITAS

Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan Penguasaan di Provinsi • Kompas, 24 Juli 2009

Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011

Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi dalam Komunikasi Politik. Pesan Penerima Pengirim Kekurangan : Penerima dapat kecewa Ketelitian rendah Kurang kepercayaan thd informasi Kelebihan : Tampak tertib krn pengirim tidak ditanya Pengirim lebih berprestise & berwenang Cepat dan Murah

Cybernetics : Konsep Umpan Balik dalam Komunikasi Politik Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya sistem komunikasi dalam politik negosiasi. Pesan Penerima Pengirim Kekurangannya : Memakan waktu, Menekan pd pengirim, Menurunkan prestise pengirim Kelebihan: Lebih Akurat, Meningkatkan rasa percaya, Mengurangi kecewa penerima, Moral tinggi Umpan Balik

REFERENSI • Bower, John W and James J. Bradac .1982., Issues in Communication Theory : A Metatheoritical Analysis, Communication Yearbook 5, Sage Publication. • Johnson, John W. 2003. “ Peran Media Bebas” dalam Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment • Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

REFERENSI • Stepphenson Jr, D Grier, 2001. “ Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Penerbit Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, USIS : Jakarta • Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com www.ekoharrysusanto.wordpress.com

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF