1 / 21

HUKUM PAJAK

MATA KULIAH PERPAJAKAN. HUKUM PAJAK. Sri Andriani , SE, M. Si S 1: Universitas Muhammadiyah Malang ( Akt ) S2: Universitas Gajah Mada Yogyakarta ( Akt ) Alamat : Jl Tlogo Suryo Dalam 76A Rt6/2 Tlogomas - Malang No Telp : 0341-580428/081333689915/0341-9738942

ashton
Download Presentation

HUKUM PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATA KULIAH PERPAJAKAN HUKUM PAJAK

  2. Sri Andriani, SE, M. Si S1: UniversitasMuhammadiyah Malang (Akt) S2: Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Akt) Alamat: JlTlogoSuryoDalam 76A Rt6/2 Tlogomas- Malang No Telp: 0341-580428/081333689915/0341-9738942 Email: andri1375@gmail.com HUKUM PAJAK

  3. SILABUS PERPAJAKAN SAP PERPAJAKAN

  4. PENGERTIAN PAJAK

  5. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan negara Darimana Sumber Pembiayaannya ?

  6. Menjual Sumber Daya Alam Pinjaman LN dan DN Pajak

  7. MASALAHNYA ……. SUMBER DAYA ALAM KITA SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENIPIS DAN TIDAK BISA DIPERBAHARUI HUTANG ADA BIAYA BUNGA YANG SANGAT MAHAL DAN APAKAH KITA AKAN TERUS BERHUTANG ????

  8. PAJAK ..... MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT UNTUK MEMBIAYAI NEGARANYA SENDIRI RAKYAT YANG MANA ?? RAKYAT YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK YAITU YANG SUDAH MEMILIKI PENGHASILAN MELEBIHI PTKP DALAM SATU TAHUN

  9. TANYA PAK?? Apa sih PAJAK itu ? Kenapa sih harus bayar PAJAK ?

  10. Pengertian Pajak Iuran Rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), imbalannya berupa pelayanan yang baik oleh negara, baik secara fisik maupun nonfisik Ciri Pengertian Pajak • Iuran rakyat bersifat wajib (berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan) oleh negara • Rakyat sebagai pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung • Pajak dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (negara) • Yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat DP - 01

  11. FUNGSI PAJAK FungsiBudgetair: Untukmembiayai Pengeluarannegara Fungsimengatur: Untukmengatur/melaksanakan Kebijaksanaanpemerintah Dalambidangsosialdan Ekonomi

  12. Pemungutanpajakharus Adil (syaratkeadilan) Pemungutanpajakharus Berdasarkanundang-undang (SyaratYuridis) SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK Pemungutanpajakharus Efisien (syaratfinansiil) Tidakmengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) Tidakmengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

  13. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK HukumPerdata: Mengatur Individudenganindividu lain HukumPublik: mengatur Hubunganantarapemerintah Denganmasyarakat

  14. HUKUM PAJAK Hukumpajakmateriil: Norma-norma Hukumpajakriil: cara Melaksanakanhukummateriil

  15. PENGELOMPOKKAN PAJAK • MenurutLembagaPemungutan • PajakPusat: PPh, PPN, • Pajak Daerah: • Kendaraan, hotel, parkir • Menurutsifatnya • PajakSubyektif: PPh • PajakObjektif : PPN-Bm • Menurutgolongannya • PajakLangsung:: PPh • PajakTidakLangsung: PPN

  16. StelselPajak TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel Nyata:Didasarkan pd objek yg Nyata, pemungutan dilakukan diakhir Stelsel Anggappan:Didasarkan pada anggapan Stelsel Campuran:Kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan

  17. AzasPemungutanPajak TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Azas domisili (Asas tempat tinggal): pajak dipungut berdasarkan tempat tinggal Azas sumber: berdasarkan dimana wp berpenghasilan Azas kebangsaan: berhubungan dengan kebangsaan suatu negara

  18. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Sistem Pemungutan Pajak sistem Pemunguttan Self Assessment System Official Assessment System With Holding System

  19. TARIF PAJAK Tarif sebanding) proposional: besar nya Pajak yang dibayar proporsional dengan penghasilannya Tarif tetap: pajak yang terutang adalah tetap Tarif progresif : %tarif semakin besar pajak semakin besar Tarif Degresif : % tarif semakin kecil pajak semakin besar

  20. KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN Dasar Hukum UU No. 6 Tahun 1983 UU No. 9 Tahun 1994 UU No. 16 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2007 UU No. 36 Tahun 2008

  21. Mau lanjut....

More Related