1 / 14

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA. OLEH HARYONO,AS.SPD SRI BIJAWANGSA. A. Kaitan Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi.

kalea
Download Presentation

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA OLEH HARYONO,AS.SPD SRI BIJAWANGSA

  2. A. KaitanHukumPajakdenganHukumAdministrasi HukumPajakmenyangkutHukumAdministrasikarenadalam APBN terdapatpendapatan (Pemasukan) negaraantara lain berupapajak, dimanasecaraadministrasidanorganisasidiaturpemungutannyakepadarakyat.

  3. AdanyaUnsurHukumAdministrasidalamHukumPajak. • Pajakditarikolehpemerintahdenganadmininistrasiygbaik • Apabilapetugaskantorpajakmelakukanpenyelewengan, makadiadiliolehPengadilan Tata Usaha Negara/ PengadilanAdministrasinegara

  4. 3. DalamMemakaiMateraiPada surat2 perjanjian, akte2, surat2 berharga, suratkuasa yang telahditetapkan, ternyatakurangdarijumlahygditetapkanmakadikenakandendaadm. Sebanyak 100 kali materaiygsebenarnya, baikitudisengajaatautidak, dimengertiatautidak. 4. Seorangmajikanwajibpajakupahkepadapegawainyadandiserahkepadanegara, jkialalai/sengajatidakmenyerahkankpdkasnegaramakakenahukuman Adm. Dg dicabutzinusahanya

  5. B. KaitanHukumPajakDenganHukumPerdata. • DidalamHukumPajak yang terkenapajakadalahorangdewasauntukmelihatsewasanyawagranegaradiaturdalamPasal 330 KUHPerdata. • MenurutBuku III KUHPerdata (B.W) dalamhalinihutangpiutang yang menimbulkanhukumperdata. MenurutPasal 1352 KUHPerdata (B.W), Perikatanterjadidenganperjanjianitudapatlahir 1. Persetujuan. 2. Undang2. inilahdasartimbulnyahutangpajak

  6. Secaraumum yang merupakanindukpangkalhukumsebagaiLexGeneralisdalamartiluasadalahhukumperdata SedangkanHukumPajakmerupakanHukumKhusus (LexSpesialis) yang mempunyaiunsurpublikkarenanegarasebagaibadanhukum (Rechtspersoon) menjadipihakkreditur.

  7. C. KaitanHukumPajakDenganHukumPIdana HukumPajakmenyangkutpidanakarenajikawajibpajaktidakmembayarpajakdanberbohongmakadikenakanpidanaberdasarkanketentuanygberlaku, karenaketentuanpidanajugadiaturdalamhukumpajak MenurutPasal 103 KUHPidanaKetentuanpidanapadaKHUPidanaberlakujugauntuktindakpidanadalm UU lainya, SptH.Pajak.

  8. FaktorseseorangmelakukanpidanakhususdalamhukumpajaksehinggatimbulhukumpidanaFaktorseseorangmelakukanpidanakhususdalamhukumpajaksehinggatimbulhukumpidana • WajibPajakMengisiformulirdanketerangansecarapalsuatautidakdengansebenarnya, makawajibpajakitudapatdipidanatelahmemalsukanketerangan. • DalamPasal 322 KUHPidanadiancamterhadappegawai yang sengajamembukarahasia, yang seharusnyadisimpansecarabaik.

  9. 3. Terhadaporangataubadan yang melakukanusahamenyimpan, menguasaiataumembuatlaporankeuangandanhartabendakekayaanpihakketiga, Spt : Akuntan, Biro.adm, biro penasehat, wajibmemberiketerangandanmemperlihatkanarsipkepadapetugaspajak, jikamelakukanpelanggaranterhadaphalinimakadikenakanhukumanpidana.

  10. 4. BerdasarkanStb 1941 no. 491 terhadapseseorang yang memakailagimateraitempel yang telahdipakai, merupakankejahatanPidanaFisikaldandiancamsesuaipasal 122 ayat 1 Aturanbeamaterai 1921 danpasal 260 KUHPidana 5. Sogokatausuapkepadawajibpajakdansebaliknya. 6. Pemerasanterhadapwajibpajak.

  11. D. KaitanHukumPajakDenganKonstitusi Hal initerjadikarenasecaragarisbesardansecaraprinsiphukumpajaktermuatdalamkonstitusinegarabaikdalam UU maupun Convention. Di NKRI ttgpajakterdapatdalamPasal 23 A UUD 45. berdasarkanbunyipasaliniterdapatunsurkonstitusiyaknipajakuntukkeperluannegaradanditarikolehpihakberwenangyaknipemerintahbukanswasta.

  12. E. KaitanHukumPajakDenganHukum Tata Negara. HukumPajakmenyangkutHukumtatanegarakarenamemungutpajakitumelaluipelaksanaan ole BE/pemerintahgunanyautkmembiayaiKeseluruhannegara. Dalam RUU APBN pemasukannegaraadalahpajaksebagaisumberutama. RAPBN menjadi APBN sumberutamanyaadalahpajak.

  13. APAKAH ANDA PUNYA PERTANYAAN TENTANG KAITAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

  14. DEMIKIAN DAN TERIMAKASIHSEMOGA PAJAK DAPAT MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

More Related