1 / 19

KONSEP DASAR HUKUM PAJAK

KONSEP DASAR HUKUM PAJAK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012. MOH. SALEH ISMAIL. PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK. APBN tahun 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun Penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun

eliot
Download Presentation

KONSEP DASAR HUKUM PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP DASAR HUKUM PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL enny, 2008

  2. PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK • APBN tahun 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun • Penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun • Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6% • Penerimaan PPh Rp. 431, 97 triliun, PPN PPnBM sebesar Rp. 277,73 triliun, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 29,89 triliun http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011 enny, 2008

  3. DEFINISI PAJAK • Prof. Dr. P.J.A. Adriani : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. • Prof. Dr. M.J.H. Smeets (1951) : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. enny, 2008

  4. DEFINISI • Dr. Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. • Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. enny, 2008

  5. CIRI-CIRI PAJAK Suatu Pungutan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; berdasarkan undang-undang; Tidak ada kontra-prestasi individual; Untuk membiayai pengeluaran umum; dan Memiliki fungsi budgetair dan regulerend enny, 2008

  6. RETRIBUSI RETRIBUSI : • Terdapat kontra-prestasi langsung individual; • Dapat dipaksakan; • Ditentuan melalui PERDA; • Tidak memiliki fungsi budgetair. PERSAMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI : • Sama-sama memupunyai sifat memaksa, dalam hal ini pajak memaksa secara yuridis dan retribusi memaksa secara ekonomis; enny, 2008

  7. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK TEORI ASURANSI Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itulah rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi. TEORI KEPENTINGAN pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang tersebut, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. TEORI DAYA PIKUL Beban pajak untuk semua orang harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. enny, 2008

  8. Lanjutan… Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan : Unsur objektif : dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subjektif : dengan meperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Contoh : Tuan ATuan B Penghasilan/bulan Rp. 2 Juta Rp. 2 Juta Status Menikah dg 3 anak Bujangan enny, 2008

  9. Lanjutan… TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK ATAU TEORI BAKTI Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. TEORI ASAS DAYA BELI Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. enny, 2008

  10. FUNGSI PAJAK Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Regulerend Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. contoh : - pajak tinggi dikenakan terhadap minuman keras. - pajak tinggi untuk barang mewah kurangi hidup konsumtif. - Tarif pajak ekspor 0% untuk dorong ekspor ke pasar dunia enny, 2008

  11. FUNGSI PEMERINTAH DALAM PERKONOMIAN STABILITAS EKONOMI ALOKASI SUMBER DANA REDISTRIBUSI PERPAJAKAN enny, 2008

  12. MACAM-MACAM HUKUM PAJAK HUKUM PAJAK MATERIIL Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiscus dan Wajib Pajak. Contoh : UU PPh HUKUM PAJAK FORMIL Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Contoh : UU Peradilan Pajak enny, 2008

  13. MACAM-MACAM PAJAK MENURUT GOLONGANNYA : • Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) enny, 2008

  14. Lanjutan… MENURUT SIFATNYA : Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan atau dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah enny, 2008

  15. Lanjutan… MENURUT BENTUKNYA: Pajak Tertulis Pajak yang pada permulaan tahun atau pada permulaan suatu masa, telah tersusun suatu daftar yang berisikan data-data tertentu dari wajib pajak. Pajak Tidak Tertulis Pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan, yang tidak diketahui sebelumnya sehingga tidak mungkin untuk disusun suatu daftar wajib pajak. enny, 2008

  16. Lanjutan… MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTNYA : a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tanggal negara. Diantara yang termasuk Pajak Pusat : 1. PPh 2. PPN & PPnBM 3. Bea Materai enny, 2008

  17. Lanjutan… Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tanggal daerah. • Pajak Provinsi : • 1. Pajak Kendaraan Bermotor • 2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor • 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • 4. Pajak Air Permukaan • 5. Pajak Rokok enny, 2008

  18. Lanjutan… • Pajak Kota/Kabupaten : • 1. Pajak Hotel • 2. Pajak Restoran • 3. Pajak Hiburan • 4. Pajak Reklame • 5. Pajak Penerangan Jalan • 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • 7. Pajak Parkir • 8. Pajak Air Tanah • 9. Pajak Sarang Burung Walet • 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdeseaan dan Perkotaan • 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. enny, 2008

  19. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008

More Related