SEMINAR : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. SEMINAR: ReformasiBirokrasidanPelayananPublik ReformasiBirokrasiDalamRangkaPemenuhanHakWarga Negara atasPelayananPublik yang Baik • Drs. AgunGunandjarSudarsa, Bc.IP., M.Si KetuaKomisi II DPR RI

2. PENDAHULUAN • Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

3. Berbagaipermasalahan/hambatan yang mengakibatkansistempenyelenggaraan pemerintahantidakberjalanatau diperkirakantidakakanberjalandengan baikmakaharusditataulangatau diperharui, sehinggadiperlukanReformasiBirokrasi • Reformasibirokrasidilaksanakandalam rangkamewujudkantatakelolapemerin tahanyang baik(Good Governance).

4. Good Governance adalahsuatumekanismekerja, dimanaaktivitaspemerintahanberorientasipadaterwujudnyakeadilan social dimanapemerintahdiharapkanmampusecaramaksimalmelaksanakan 3 fungsidasarnyayakni: 1. Service 2. Development 3. Empowerment.

5. Adapunkonsekuensidaripelaksanaangood governance, setidaknyaterlihatdari 3 halberikut : • Pemerintahmengambilposisisebagaifasilitatordan advocator kepentinganpublic • Adanyaperlindungan yang nyataterhadap “ruangdanwacana” public. • Mengakuidanmenghormatikemajemukanpolitikdalamrangkamendorongpartisipasidanmewujudkandesentralisasi.

6. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangu-nan nasional.

7. Tujuan UmumReformasiBirokrasi 1. Membangun/membentuk profil dan perilalaku aparatur negara dengan: a. Integritas Tinggi b. Produktivitas Tinggi dan bertanggungjawab. c. Kemampuan Memberikan Pelayananyang Prima.

8. 2. MembentukBirokrasi : a. Birokrasi yang Bersihdari KKN b. Birokrasi yang Effisien, Efektif dan Produktif c. Birokrasi yang Transparan d. Birokrasi yang Melayani Masyarakat e. Birokrasi yang Akuntabel

9. ManfaatReformasiBirokrasi • Penyelenggaraanpemerintahanyang berbasismenciptakankinerjabirokrasi yang professional danakuntabel. • Birokrasidalammelakukanberbagaikegiatanperbaikanpelayanandiharapkanlebihberorientasipadakepuasanpelanggan, yaknimasyarakatpenggunajasa.

10. 3. Mendorongmeningkatkanekonomimanajerialterutamasekalimengurangicampurtangan control yang dilakukanolehpemerintahpusat; 5. TransparansidanAkuntabilitaspublic sehinggaterciptapengelolaanmanajerial yang bersihdanbebasdarikorupsi;

11. HakWarga Negara dalam MemperolehPelayananPublik Negara demokrasi yang suksesadalahnegara yang cerdasmeletakkanpondasipelayananpublikdengannilai-nilaidemokrasi yang memuas-kankebutuhansemuagolongandariwarganegara. Dengandemikian maka:

12. Pelayananpublikdalamnegarademokrasiberarti: • menghormatihak-hakindividudangolongan, • menghormatihukumdanperaturanuntukkeadilan, • menghormatikeragamandanperbedaan, • menghormatihakmendapatkanlayananberkualitassecaraadildisemuasektordanaspekkehidupanuntuksemuawarganegaratanpadiskriminasi. • Tidakbolehadaaturan, kebijakan, danperaturan; baik yang formal maupun yang informal untukmenciptakan kerugianbuatsatupihakdankeuntunganbuatpihak lain. • Semuapelayananpublikdalamnegarademokrasiharuslah memilikinilai-nilaikemanusiaandankeadilandalam kesetaraan.

13. KondisiFaktualdan Ideal ReformasiBirokrasidanPelayananPublik di Indonesia Kesan atas buruknya pelayanan instansi pemerintahmerupa kan tantangan berat yang harus dihadapai dalam proses reformasi birokrasi di berbagailembaga. Layanan yang diberikanterkesan: 1. Terlalubirokratis, 2. Tidaktransparan, 3. Terlalupanjangdandirasakanseringkaliberbelit-belit. 4. Dalambeberapaprosespengambilankeputusanlayananterkadangjugasangatbirokratisterutamakarenamekanisme yang terlaluhirarkhisdenganperansentralpadapimpinantertinggidikantortertentu.

14. PeranPengawasan DPR RI dalamPelayananPublik Fungsi DPR RI: • FungsiLegislasiDilaksanakanSebagaiPerwujudanDprSelakuPemegangKekuasaanMembentukUndang-undang • FungsiAnggaranDilaksanakanUntukMembahas Dan MemberikanPersetujuanAtauTidakMemberikanPersetujuanTerhadapRancanganUndang-undangTentangApbn Yang DiajukanOlehPresiden • FungsiPengawasanDilaksanakanMelaluiPengawasanAtasPelaksanaanUndang-undang Dan APBN

15. PENGAWASAN DPR Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20A ayat 2: • Interpelasi Hak DPR untukMemintaKeteranganKepadaPemerintahMengenaiKebijakanPemerintah Yang Penting Dan Strategis Serta BerdampakLuasPadaKehidupanBermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara • Angket PenyelidikanTerhadapPelaksanaanSuatuUndang-undang Dan/AtauKebijakanPemerintah Yang BerkaitanDengan Hal Penting, Strategis, Dan BerdampakLuasPadaKehidupanBermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Yang DidugaBertentanganDenganPeraturanPerundang-undangan • MenyatakanPendapat KebijakanPemerintahAtauMengenaiKejadianLuarBiasaTindakLanjutPelaksanaanHakInterpleasi Dan Angket, DugaanPresidenMelanggarHukum

16. Kesimpulan Sebagaimanadimanatkandalam UUD 1945 bahwa didirikannyatujuan NKRI adalahmemajukan kesejahteraanumumdanmencerdasakan kehidupanbangsa, iatuartinyaNegara/Pemerintah berkewajibanmemenuhisetiapkewajibannegara melaluisuatusistimpemerintahan/menajemen pemerintahan yang mendukungterwujudnya pelayananpublik yang baikdalamrangkamemenuhi kebutuhandasardanhaksipilsetiapwarganegaraatas barangpublik, jasapublik, danpelayanan administratif.

17. “Negara demokrasi yang sukses adalah negara yang cerdas meletakkan pondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga negara.” • Drs. AgunGunandjarSudarsa, Bc.IP., M.Si KetuaKomisi II DPR RI FraksiPartaiGolkar