1 / 57

Reformasi Birokrasi DJP

Reformasi Birokrasi DJP. BIROKRASI. BIROKRASI. Akibat Penyakit Birokrasi :. Penyakit Birokrasi ( Indonesia ) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani Korup Statis Tidak Transparan. Ekonomi Biaya Tinggi

devin
Download Presentation

Reformasi Birokrasi DJP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ReformasiBirokrasiDJP

  2. BIROKRASI

  3. BIROKRASI

  4. Akibat Penyakit Birokrasi: • Penyakit Birokrasi (Indonesia) • Struktur birokratif • Berbelit dan Lamban • Tidak Efisien • Kompetensi SDM rendah • Budaya Dilayani, Bukan Melayani • Korup • Statis • Tidak Transparan • Ekonomi Biaya Tinggi • Uncompetitive • Tingkat Kesejahteraan masyarakat rendah • Tidak ada Trust

  5. Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Kantor Pajak Secara Umum Key Findings – External Stakeholder Survey PERCEPTION INDICATORS – From the overall respondents; All dimensions are perceived as unsatisfactory, with Tax Refund, Regulations and Tax Audit have the big gaps. Yet, no dimension fall into disappointing category

  6. Citra DitjenPajak Riset KOMPAS, 26 November 2005 Persepsi masyarakat tentang pajak Setuju atau tidak setujukah anda dengan berbagai pernyataan berikut ini Tidak tahu Pernyataan Setuju Tidak setuju Mengurus Pajak Berbelit-belit 100% 43.6 49.5 6.9 Perhitungan nilai pajak tidak transparan 58.5 33.4 100% 8.1 Aparat Pajak cenderung mencari keuntungan pribadi 55.7 34.3 10.0 100% Aparat Pajak mudah disuap 100% 56.8 33.7 9.5 November 2006 Direktorat Jenderal Pajak

  7. Pandangan Tentang Pajak • ORANG PAJAK • MEMPERSULIT • MEMERAS • KORUPSI • URUSAN PANJANG • CARI KESALAHAN • MASYARAKAT: • TIDAK MAU TAHU PAJAK • TAKUT • MENGHINDAR • APRIORI PAJAK: “MENAKUTKAN”

  8. Target PenerimaanPajak Membiayai 77.2% APBN 2012 1032.6 Triliun

  9. PeranPajakdalam APBN PenerimaanPajaktermasukpenerimaan Bea danCukaidanPPhMigas

  10. Penerimaan Pajak * dalamtriliun rupiah

  11. Fakta: Menikmati Tanpa Berkontribusi NEGARA PUBLIC GOODS & SERVICES BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

  12. NEGARA Voluntarily Compliance TRUST PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

  13. Iklim Yang MendorongPerubahan Komitmenpimpinanuntukberubah Doronganperubahandari internal yang semakinkuat Tekanandaristakeholders (pemangkukepentingan) Persepsiumum yang masihnegatif : Belumtampakupayanyata DJP untukmembenahicitrapajak/aparatpajak yang bobrokdankorup (KOMPAS, 26-11-2005) Tentangotoritaspajakkitaperluiklim yang lebihfair, lebihbusiness friendly, tidakrumit, dantidakkorup – The Asian Wall Street Journal (KOMPAS, 26-11-2005) Pendapathasil survey dimasyarakat DJP menempatiposisikeduasetelah DJBC dalamhalkorupsidan KKN (Survey IndeksPersepsiPenyuapan, Transparancy International Indonesia 2005) Direktorat Jenderal Pajak November 2006

  14. DJP harusberubah!!

  15. SejarahReformasiBirokrasi • TuntutanReformasi 1998 : • AdiliSoehartodankroni-kroninya, • Laksanakanamandemen UUD 1945, • PenghapusanDwiFungsi ABRI, • Pelaksanaanotonomidaerah yang seluas-luasnya, • Tegakkansupremasihukum, • Ciptakanpemerintahan yang bersihdari KKN

  16. SejarahReformasiBirokrasi Kemenkeu DJP

  17. REFORMASI PERPAJAKAN JILID I Tahun 2002 – 2008

  18. RUANG LINGKUP 18

  19. Tahapan Modernisasi Kantor DJP Sem II 2008 7 Kanwil luar Jawa dan Bali 88 STO Sem I 2008 2 Kanwil luar Jawa dan Bali 40 STO Peresmian terakhir modernisasi Di Bukit Tinggi, 24-11-2008 Dec-2006 KPDJP, MTO Kanwil (13) ` Dec-2005 MTO Batam 2007 156 STO Jawadan Bali Dec-2004 STO Jakarta Pusat Agt-2004 PMA (2) BADORA (2) MTO Jakarta Pusat July-2002 LTO (2) May-2006 MTO Denpasar, MTO Tangerang, MTO Bekasi, MTO Pekanbaru, Juni-2005 STO Jakarta Pusat (14) Oct-2004 PMA (4) PMB (1) Dec-2003 BUMN

  20. StrukturOrganisasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah (31 Kantor) Kantor Pelayanan Pajak (331 Kantor) KP2KP (207 Kantor)

  21. REFORMASI PERPAJAKAN JILID II Tahun 2009 ---

  22. RUANG LINGKUP

  23. RUANG LINGKUP

  24. PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM PINTAR

  25. LatarBelakang 25 DirektoratJenderalPajakmenyadarimasihterdapatkekuranganmaupunketidaksempurnaandariReformasiPerpajakanJilidSatu, sehinggaterusdiupayakanpenyempurnaandenganmembangunsistemadministrasipajak yang efisiendanefektif. Fokuspenyempurnaan:

  26. PINTAR merupakan program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP

  27. Komponen PINTAR

  28. PerbaikandanFokus PINTAR 28 Penyempurnaan proses bisnis:

  29. Perbaikan dan Fokus PINTAR 29 Dalambidangmanajemensumberdayamanusia (SDM), PINTAR akan:

  30. RUANG LINGKUP

  31. Goals MANUSIA-DRIVERmemberdayakan ALAT-ENABLER untukmencapaitujuan Apakahmungkinsepeda-ENABLER bisanaikgunungtanpadiberdayakanolehManusiasebagai DRIVER Apakahmungkinsepeda-ENABLER bisanaikgunungtanpadiberdayakanolehManusiasebagai DRIVER Manusia-DRIVER masihdapatnaikgunungtanpasepeda-ENABLER, walaumenjadijauhlebih lama mencapaitujuan. Driver Manusia-DRIVER masihdapatnaikgunungtanpasepeda-ENABLER, walaumenjadijauhlebih lama mencapaitujuan. Enabler

  32. PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Visi : Menjadiinstitusipemerintah yang menyelenggarakansistemadministrasiperpajakan modern yang efektif, efisien, dandipercayamasyarakatdenganintegritasdanprofesionalisme yang tinggi. Misi : MenghimpunpenerimaanpajaknegaraberdasarkanUndang-UndangPerpajakan yang mampumewujudkankemandirianpembiayaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara melaluisistemadministrasiperpajakan yang efektifdanefisien. Nilai : Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Teamwork • Masyarakat • DPR • Pemerintah PJ-2 Kepercayaanmasyarakat yang tinggi Terwujudnyamasyarakatsadardanpedulipajak PJ-1 Penerimaanpajaknegara yang optimal Stakeholder Perspective WajibPajak PJ-3 Tingkat kepuasanWajibPajak yang tinggiataspelayananperpajakan PJ-4 Tingkat kepatuhanWajibPajak yang tinggi Customer Perspective PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PJ-6 Peningkatankualitaspelayanan PERUMUSAN KEBIJAKAN PJ-8 Peningkatanpenggalianpotensiberbasismapping, profildanbenchmark PJ-10 Optimalisasipelaksanaaanpenagihan PJ-5 Peningkatanefektivitaspembuatandanpenyempurnaanperaturandibidangperpajakan PJ-7 Peningkatanefektivitassosialisasidankehumasan Internal Process Perspective PJ-9 Peningkatanefektivitaspemeriksaan PJ-11 Peningkatanefektivitaspenyidikan ORGANISASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI ANGGARAN SDM Learning & Growth Perspective PJ-14 Pengelolaananggaran yang optimal danefisien PJ-12 Penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan yang dinamis PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi PJ-13 Pengembangansistem TIK yang terintegrasisesuaidengankebutuhan

  33. Visi : Menjadiinstitusipemerintah yang menyelenggarakansistemadministrasiperpajakanmodern yang efektif, efisien, dandipercayamasyarakatdenganIntegritasdanprofesionalisme yang tinggi. Misi : MenghimpunpenerimaanpajaknegaraberdasarkanUndang-UndangPerpajakanyang mampumewujudkankemandirianpembiayaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara melaluisistemadministrasiperpajakan yang efektifdanefisien. SDM PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi

  34. Kepemimpinan Proses Teknologi NILAI & BUDAYA Organisasi NILAI & BUDAYA SDM Infrastruktur Struktur

  35. NILAI BUDAYA VISI MISI INDIKATOR PERILAKU KAMUS KOMPETENSI KodeEtik KPI PROSES “CASCADING” NILAIBUDAYA

  36. Dulu…. PROFESIONALISME INTEGRITAS TEAM WORK INOVASI

  37. Sekarang…. Nilai-nilaiKementerianKeuangan : - Integritas - Profesionalisme - Sinergi - Pelayanan - Kesempurnaan

  38. KodeEtik Adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawaidalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari(PMK 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007) • DasarHukum : • PMK Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP; • SE Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan KE Pegawai di Lingkungan DJP TujuanKodeEtik (Pasal 2 ayat 1 PMK 1/PM.3/2007) : • Meningkatkandisiplinpegawai • Menjaminterpeliharanyatatatertib • Menjaminkelancaranpelaksanaantugasdaniklimkerja yang kondusif • Menciptakandanmemeliharakondisikerjasertaperilaku yang profesional • Meningkatkancitradankinerjapegawai

  39. KriiingPajak 500200 Alert System • PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak • PengaduanmelaluiKringPajak 500200

  40. HasilReformasiPerpajakan Pelayanan yang lebihbaik, terpadu, dan personal, melaluiKonsepOne Stop Service yang melayaniseluruhjenispajak(PPh, PPN, PBB & BPHTB)

  41. HasilReformasiPerpajakan Pelayanan yang lebihbaik, terpadu, dan personal, melaluiadanyatenagaAccount Representative (AR) dengantugasantara lain : - konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP - mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya - updateatasperaturanperpajakan yang terbaru

  42. KriiingPajak 500200 HasilReformasiPerpajakan 43 Pelayanan yang lebihbaik, terpadu, dan personal, melalui: • Pemanfaatan IT: e-registration, e-SPT, e-filing, otomasioperasionalkantor • Call CenteruntukmelayaniwajibPajak : KringPajak 500200 • SDM yang profesional • adanyafit and proper test dancompetency mapping • pelaksanaankodeetik yang tegasdankonsisten • pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)

  43. HasilReformasiPerpajakan Rasa keadilan melalui tindakan penegakan hukum, baik itu melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan yang lebih transparan dan profesional yang berbasis analisis resiko. Penerapan dan penegakan GOOD GOVERNANCE di semua lini

  44. Hasil Survey Sumber : Transparancy Internasional Indonesia

  45. Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010 HasilPenilaianInisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembagadan 8 Pemda. Indikator PIAK 2010: 1. KODE ETIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan Pemkot Yogyakarta dengan nilai 9,73. 2. PROMOSI ANTI KORUPSI:DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 7 Unit Utama lainnya danmendapatnilai9,82. 3. PENINGKATAN AKSES PUBLIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 28 Unit Utama lainnyadanmemperolehnilai 9,62. 4. TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA: DJP berada pada peringkat 4 dengan nilai 9,10. 5. TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM: DJP berada pada peringkat 7 dan mendapat nilai 8,12.

  46. Hasil Survey SurveiterkaitPenilaianInisiatifAntikorupsitahun 2010 - KPK DitjenPajakmemperolehnilai 9,73 (skala 10) untukkodeetik dan 9,82 (skala 10) untukPromosiAntikorupsi Survei Integritas Sektor Publik tahun 2011 – KPK DitjenPajakmemperolehnilai 7,65 (dariskala 10) jauhdiatasnilaistandar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0 Survei IndeksKepuasanLayananWajibPajaktahun 2011– IPB Ditjen Pajak memperoleh skor 3,79 (skala 4)

  47. Testimoni Pelayanan DJP sudahmulaimeningkatdanlebihbaik. Dimanabanyakhaldalampelayananpajakmeningkat, baikdalamurusanadministrasi, pelaporan e-SPT, konsultasi, pemeriksaan. UntukurusanadministrasiWajibPajak (WP) sudahtidakkesulitanlagidalammelaporkan SPT. WP bisasecaralangsungmelaporkan e-SPT kepadapetugaspajaktanpaadapungutanbiayaapapun. Untukpelaporan e-SPT, DJP sudahmenciptakanberbagaiaplikasipajak agar WP tidakmengalamikesulitandalampembuatan SPT MasadanTahunan. Dimanaaplikasi-aplikasiitujugabanyakmengalamiperubahan-perubahan yang semakinmempermudahuntukmembuatlaporan SPT MasadanTahunan. UntukkonsultasiparaAccount Representative (AR) jugalebihterbukadalammemberikaninformasi-informasidanhal-halterbarumengenaipajak. Dan para AR jugamembantudenganbaikbila WP mengalamikesulitandalamperhitunganpajak, dalamartimemberikaninformasihal-hal yang dapatdiperhitungkandalampajak. Seperti : apa yang menjadisubyekdanobyekpajak. Sedangkanuntukpemeriksaan, parapetugaspajakmemeriksasesuaidenganprosedur yang berlakudantidakmenyulitkankeduabelahpihak, demikiandiungkapkanolehNikenWidiastutidalamwawancaraekslusifkepadaPeliputanBerita DJP(RosaritaNikenWidiastuti - DirutLembagaPelayananPublik Radio RepublikIndoensia) Pelayanandikantorpajakkinilebihcepatdanlebihbaikdibandingbeberapatahunlalu (Sulaiman Abdul Manan - MantanDubes RI untukBelgia)

  48. Testimoni Selamainipelayananpajaksudahcukupbaik, misalnyapetugas DJP memberikanpengarahanteknis yang jelasmengenaipenguranganpembayaran PBB setiaptahunnya (AntariniMalik  - Dirut Adam Malik Center) Pelayanan DJP kepadamasyarakatmasukdalamperingkat "baik". Terbuktipelayanandikantor-kantorpajakdiarahkankepadakemudahanbagi WP, bahkantidakseganmenuntun WP dalampengisianformulirpajakdll (DewiPandjiAtmasudirja - Mantanwartawan, penulis, sosialitadanpemerhati Kota Bogor) Sudahcukupbanyakterobosandalampelayanankepadamasyarakatsehinggamasyarakatmudahdalammelakukanpembayarandanpelaporanpajaknyatermasukpengaduanpajak. Kalauduludalammelakukanpelaporanpajak, masyarakatharusdatangkekantorpajak, sekarangsudahbisadikirimkanmelalui pos danataudimasukkanpada drop box menjelangbataswaktupelaporanpajakberakhir. Pengaduanpajakbahkanbisadilakukanmelaluiberbagaicara, misal via telepon, email, faksimiliatausuratlangsungdiikutitindaklanjutpengaduan yang jugasudahditentukantenggatwaktunya ( Ismail Agoes Said - PresidenDirekturDompetDhuafa)

  49. Things To Be Consideration………. • Reformasi (re-ulang/ulangi, form/formasi- bentuk/wujud/model) adalahsebuahproses/siklustanpahenti, bukansuatu program sesaat • Langkah-langkah monitor-evaluasi-perbaikiakanterusdanterusdilakukan • Adanyakasus-kasus yang munculbukanberartireformasitelahgagalkarenareformasidi DJP masihterusberjalan

More Related