Oleh: DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, MA Wakil Sekretaris Jenderal PPP

1. PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL Oleh: DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, MA Wakil Sekretaris Jenderal PPP

2. Wilayah Asia Tenggara

3. Maksud Memberikan gambaran komprehensif mengenai pemberdayaan organisasi ASEAN dalam mensinergikan negara-negara di Asia Tenggara guna meningkatkan daya saing regional dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional Tujuan Memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait guna mendapatkan format yang tepat dalam tataran kebijakan, strategi, dan upaya pemberdayaan organisasi ASEAN dalam mensinergikan negara-negara di Asia Tenggara. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika/Tata Urut BAB I PENDAHULUAN BAB II LANDASAN PEMIKIRAN BAB III PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA SAAT INI BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

5. Sistematika/Tata Urut (Lanj.) BAB V PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA YANG DIHARAPKAN BAB VI KONSEPSI PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA BAB VII PENUTUP

6. PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL PARADIGMA NASIONAL POKOK PERSOALAN PROSES PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG YG DIHRAPKAN PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG SAAT INI S O M • BLM STABIL DAN MERATANYA KONDISI PEREKONOMIAN NGR2 ASEAN • MSH SERING TERJADI TRANSNASIONAL CRIME DI BBRP NGR ASEAN • MARAKNYA BUDAYA BARAT NEGATIF YG MASUK KE DLM NGR2 KWSAN YG DPT MERUSAK GENERASI MUDA DAYA SAING REGIONAL MENINGKAT K S U ALUR PIKIR FEED BACK TANNAS TRKKHKAN PELUANG DAN KENDALA PENGARUH LINGSTRA

7. PEMBERDAYAAN ORGANISASI ASEAN DALAM MENSINERGIKAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING REGIONAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL PARADIGMA NASIONAL PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG YG DIHRAPKAN PEMBRDY ASEAN DLM MENSNRG NGR2 ASTENG SAAT INI PROSES DAYA SAING REGIONAL MENINGKAT S O M • Supra Struktur • Infra Struktur • Sub Struktur • PMRTH/ DPR • DEPLU • DUBES • TNI/POLRI • DEPKOP • DEPKEU • BI • DIKNAS • ASEAN • TOMAS • TOGA • Regulasi • Traktat • Perjnjian • MOU • Krjsama • Pmbinaan • Gakkum Intrnsional TANNAS TRKKHKAN K S U POLA PIKIR BANG LINGSTRA FEED BACK

8. Beberapa organisasi di kawasan Asia Tenggara yang menginspirasikan berdirinya ASEAN: • The South East Asian Treaty Organization (SEATO), didirikantahun 1954 di Manila. • The Asian and Pacific Council (ASPAC), didirikantahun 1966 atasinisiatif Korea Selatan • The Association of South East Asia (ASA), didirikanpadatanggal 30 Juli 1961 atasinstigasi PM Malaysia, Tunku Abdul Rahman • The Malaysia-Philippines-Indonesia (MAPHILINDO), didirikantanggal 31 Juni 1963 di Manila

9. Kata Kunci/Ruang Lingkup • Pemberdayaan Organisasi ASEAN Dalam Mensinergikan Negara-negara di Asia Tenggara • Meningkatkan Daya Saing Regional • Memperkokoh Ketahanan Nasional

10. PARADIGMA NASIONAL

11. Peraturan Perundangan Terkait PEMBUKAAN UUD 1945 TAP MPR NO. IV/MPR/1999 TENTANG GBHN UU NO. 17/1985 TENTANG PENGESAHAN UNCLOS UU NO. 6/1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA UU NO. 37/1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI RUU TENTANG PENGESAHAN PIAGAM ASEAN PP NO. 37/2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING

12. Beberapa Tinjauan Pustaka • Anwar Ibrahim, "Penduduk Asia Tenggara tidak akan pernah melupakan sejarah yang telah berlalu, bahwa kawasan yang mereka diami konon merupakan pusat pertemuan peradaban besar dari berbagai tempat di belahan bumi. Namun mereka tetap menyadari bahwa peradaban yang masuk tersebut bukanlah sesuatu yang harus diikuti secara utuh melainkan harus disesuaikan dengan kondisi kawasan yang mereka huni.“ (Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance, Times Book International, Singapura, 1996, hh. 123-124) • Samuel P. Huntington, "Pembangunan ekonomi Asia Tenggara dan rasa percaya diri masyarakatnya dapat mempengaruhi politik internasional setidaknya melalui tiga jalan: (1) pembangunan ekonomi yang memungkinkan negara pemimpin kawasan tersebut memperluas kemampuan militer mereka, (2) pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan intensitas konflik antara masyarakat Asia Tenggara dan barat, dan (3) pertumbuhan ekonomi yang datang dari negara paling besar di kawasan tersebut dapat mempengaruhi hegemoni sosial di kawasan tersebut.“ (Samuel P.H., Clash of Civilization, Simon&Schusters, NY, 1996, h. 2006) • Ian Batey beropini, bahwa: • Abad XXI akan menjadi abad milik Asia, termasuk Asia Tenggara. • Abad XXI akan menjadi abad konsumen dan permainan penting dalam peta pemasaran. • Tingkah laku dan daya beli masyarakat Asia (termasuk Asia Tenggara) akan mampu menyaingi tingkah laku dan daya beli masyarakat negara-negara barat dimulai jelang tahun 2020. (Ian Batey, Asian Branding: a Great Way to Fly, Gramedia, Jakarta, 2002)

13. Beberapa Tinjauan Pustaka (Lanjutan) • Mahathir Mohammad, “Asia sudah barang tentu dapat mencapai kejayaan dengan kenyataannya sebagai benua terbesar, sebagaimana Amerika Serikat yang mencapai kejayaan karena keberadaannya sebagai negara terkuat dan terbesar. Keberadaannya itulah yang memungkinkan berbagai impian terjadi. Jadi kelak orang-orang Asia akan bangga jika dipanggil sebagai ‘Engkau orang Asia’, sebagaimana orang-orang Amerika berbangga dengan panggilan ‘Engkau orang Amerika’.” (Mahathir Muhammad, Pentadbiran Mahathir: Prestasi dan Krisis Dalam Pemerintahan, Times Books International, Kuala Lumpur, 2003, h. 223) • Paul L. Krugman dan Maurice Obstfeld, "Dibandingkan dengan negara-negara industri, negara-negara berkembang begitu miskin akan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk membangun perindustrian modern, yakni modal dan tenaga kerja trampil. Kelangkaan faktor-faktor produksi inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan per kapita sekaligus menghambat negara berkembang untuk mencapai skala ekonomis (economics of scale) yang optimal yang telah mampu memperkaya negara-negara industri.“ (Paul LK dan Maurice O, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, UI—HC Publisher, Jakarta, 1991, h. 431)

14. Beberapa Tinjauan Pustaka (Lanjutan) • Jose L. Tongzon, “Singapura—Malaysia—Indonesia secara berkelanjutan melakukan dominasi perdagangan intra-ASEAN: ekspor Singapura ke Malaysia, ekspor Malaysia ke Singapura, ekspor Indonesia ke Singapura, dan ekspor Singapura ke Indonesia. Bentuk perdagangan yang dilakukan ketiga negara tersebut diambil secara intensif dengan berbagai pendekatan.” (Jose LT, The Economies of Southeast Asia: Before and After Crisis, EdwardElgar publishing, Cheltenham, 2002, hh. 3-5) • Ginandjar Kartasasmita, “Negara-negara industri baru yang kemudian sukses dalam pembangunan ekonominya, adalah negara-negara yang menerapkan asas-asas demokrasi.” (Ginandjar K., Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta, 1996, h. 111) • Samuel P. Huntington, “Kemajuan sebuah bangsa paling tidak akan tercapai sekali dalam sejarah peradabannya, dan jika bangsa itu beruntung maka sejarah itu akan terulang pada segmen-segmen peradaban berikutnya.” (Samuel PH, Op.Cit., h. 301)

15. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS • Pasca era reformasi mendatangkan banyak perubahan di segala sektor kehidupan masy. Indonesia. • Penentuan OTDA dlm rangka mempercepat pembangunan di daerah. • Timbulnya penguatan identitas lokal. • Perbaikan iklim investasi yg sebelumnya tertutup bagi pihak asing. • Dll. • Perekonomian dunia yang tidak seimbang merupakan dampak buruk globalisasi. • Perkembangan globalisasi dalam segala bidang berjalan sangat cepat. • Berakhirnya perang dingin ditandai dengan makin dominannya perdagangan. • Dll. • Adanya klaim tumpang tindih di kawasan Laut Cina Selatan. • Pencetusan CEPT dlm rangka mempercepat perwujudan AFTA. • Dll. PELUANG DAN KENDALA

16. STRUKTUR ORGANISASI ASEAN

17. Pemberdayaan organisasi ASEAN dapat terstruktur menjadi kerjasama ASEAN, yaitu: Kuala Lumpur

18. Menuju Kawasan ASEAN yang Memiliki Daya Saing KOMPETISI GLOBAL Peluang Memperkuat Integrasi Pencapaian Skala Ekonomi ASEAN Pasar Tunggal dan Basis Produksi • Persaingan Bebas: • Antarnegara anggota • Dengan kawasan lain Daya Saing Proses Liberalisasi Mekanisme Pasar Membuka Pasar Domestik Negara Anggota (Produk dan Faktor Produksi) Kendala Sumber: Sjamsul Arifin, dkk., Masyarakat Ekonomi ASEAN: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 10

19. Selected Basic ASEAN Indicators (30 April 2008)

20. Selected ASEAN Macroeconomics Indicators (30 April 2008)

21. KONTRIBUSI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA (Data Depdag RI, 2007)

22. KONTRIBUSI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA (Data Depdag RI, 2007)

23. Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini Di Bidang Ekonomi: • Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% di masa pertengahan 1980-an, dan menyumbang 2,8% bagi pertumbuhan ekonomi dunia secara global. • Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan dipercepat di tahun 2015 pada ASEAN Summit ke-12 melalui Cebu Declaration (13 Januari 2007). Percepatan pembentukan AEC dilakukan guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India. • Beberapa pertimbangan untuk mempercepat pembentukan AEC di antaranya: • Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi. • Peningkatan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, intelectual property rights, dan adanya persaingan.

24. Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini Di Bidang Keamanan: • Pembentukan ASEAN Security Community (ASC) atau Masyarakat Keamanan ASEAN. • Penjalinan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dilakukan melalui beberapa upaya berikut: • Deklarasi ASEAN (Bangkok, 8 Agustus 1967), • Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral (Kualalumpur, 27 Nopember 1971), • Deklarasi Persesuaian (ASEAN Concord) (Bali, 24 Pebruari 1976), • Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Bali, 24 Pebruari 1976), • Deklarasi ASEAN mengenai Laut China Selatan (Manila, 22 Juli 1992), • Traktat mengenai Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Bangkok, 15 Desember 1997), • Visi ASEAN 2020 (Kualalumpur, 15 Desember 1997) • Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) di tahun 1994, karena adanya saling ketergantungan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Awalnya ARF beranggotakan negara-negara anggota ASEAN, selanjutnya keanggotaan tersebut diikuti oleh negara-negara Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, dan Amerika Serikat. • Yang dibahas dalam ARF adalah isu-isu yang berkembang seputar keamanan kawasan (Asia-Pasifik dan ASEAN) yang meliputi hubungan dengan negara-negara kuat, non-proliferasi, kontra terorisme, kejahatan antar-negara, dan isu-isu seputar Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

25. Pemberdayaan Organisasi ASEAN Saat Ini Di Bidang Sosial-Budaya: • Pembentukan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) atau Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, seiring dengan Visi ASEAN 2020, merupakan pengikat komunitas yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan wujud kepedulian dan penemuan atas identitas kawasan secara umum. • Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu strategi kunci untuk mempersiapkan potensi profesi dan pekerjaan, di samping untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial khususnya di bidang ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkat. • Untuk menunjang tujuan di atas, ASEAN telah melakukan: • Program Kerja ASEAN di bidang kesejahteraan sosial, keluarga, dan kemasyarakatan. • Program Kerja ASEAN di bidang penanganan HIV/AIDS. • Program Kerja ASEAN di bidang penganganan kaum lanjut usia. • Jaringan keamanan dan kesehatan bagi kaum buruh. • Program Kerja ASEAN dalam mempersiapkan kaum generasi muda untuk pekerjaan dan berbagai peluang global. • Pembentukan ASEAN University Network (AUN) atau Jaringan Perguruan Tinggi ASEAN yang mempromosikan kolaborasi antara tujuh belas perguruan tinggi di kawasan ASEAN. • Pembentukan Program Pertukaran Pelajar ASEAN, Forum Budaya Kaum Generasi Muda, dan Forum Pembicara Muda ASEAN. • Pekan Budaya ASEAN Tahunan, Perkemahan Kawula Muda ASEAN, dan ASEAN Quiz. • Program Pertukaran Media ASEAN. • Pembentikan kerangka Environmentally Sustainable Cities (ESC) dan Perjanjian Kerjasama mengenai Penanggulangan Polusi Kabut antar-Perbatasan.

26. Permasalahan yang Dihadapi 1. Di Bidang Ekonomi: Belum stabil dan meratanya kondisi perekonomian masing-masing negara ASEAN. 2. Di Bidang Keamanan: Masih sering terjadinya transnational crime (kejahatan transnasional) di beberapa negara dalam kawasan Asia Tenggara, seperti terorisme, illegal mining, illegal fishing, illegal loging dan lain-lain. 3. Di Bidang Sosial-Budaya: Maraknya budaya Barat negatif yang masuk ke dalam negara-negara kawasan (termasuk Indonesia) yang dapat merusak kehidupan generasi muda.

27. Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan Di Bidang Ekonomi: • Pembentukan AEC sudah selayaknya dilakukan melalui tiga kerangka strategis, yaitu: • Pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. • kawasan ekonomi yang berdaya saing. • pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. • Integrasi ekonomi dapat dicapai baik melalui pendekatan supranasional maupun intergovernmental. Dalam pendekatan supranasional, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menjalankan sebagian kedaulatan mereka kepada suatu lembaga supranasional. Ketentuan atau hukum berlaku secara regional yang mengikat negara-negara anggota maupun masyarakat di negara-negara tersebut. Sementara pendekatan intergovernmental ditandai dengan tidak adanya sharing kedaulatan di antara negara-negara anggota, dan negara-negara tersebut mempunyai hak veto atau hak untuk menolak atas penawaran kesepakatan regional. • Suatu negara masih dimungkinkan untuk mengadopsi kebijakan yang berbeda dengan negara lainnya dalam kerangka kepentingan nasional sepanjang bukan diskriminasi di antara negara-negara anggota. • Penerapan kebijakan tersebut sebetulnya dapat diterapkan dengan adanya beberapa perangkat media yang telah dibentuk oleh negara-negara yang berada dalam kawasan ASEAN, seperti AFTA dengan mekanisme CEPT.

28. Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan Di Bidang Keamanan: • Penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial • Tanggungjawab kolektif untuk memperkokoh perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. • Penolakan agresi. • Prinsip non-interference dalam masalah internal. • Pengembangan konsultasi. • Penolakan kekerasan. • Pengembangan terhadap kebenaran dan rekonsiliasi. • Penolakan blokade ekonomi dan boikot serta ancaman penggunaan kekuatan. • Batas nasional yang tak boleh diganggu gugat. • Penghormatan terhadap HAM , perbedaan kultur, bahasa dan agama serta warisan peradaban; • Ketentuan tentang “human security” untuk semua; • Penyelesaian perselisihan secara damai; • Saling membantu dalam mengatasi bencana alam; • Perhatian atas keluhan atas rasa takut atau khawatir; • Keterbukaan, komprehensif, dan orientasi ke depan; • Penghormatan terhadap Piagam PBB, hukum internasional, good governance, demokrasi, dan konstitusi; • Penghormatan terhadap pluralisme budaya, sosial, agama, dan keanekaragaman. • Perlakuan khusus terhadap negara-negara yang belum berkembang; • Pengembangan “people to people contact”.

29. Pemberdayaan Organisasi ASEAN yang Diharapkan Di Bidang Sosial-Budaya: • ASCC harus seiring dengan Visi ASEAN 2020 yang mengedepankan kepedulian sosial. • ASCC hendaknya melakukan pengembangan sosial yang ditujukan pada peningkatan standar kehidupan khususnya di masyarakat pedesaan, mencakup penanganan kaum wanita, remaja, dan masyarakat lokal. • ASEAN hendaknya mensinergikan berbagai program pengembangan sosio-kultural yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan melakukan pembinaan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kunci strategis demi perwujudan lapangan pekerjaan bagi generasi mendatang, mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu ASEAN melalui ASCC harus dapat mengedepankan berbagai potensi lokal (yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam) demi mengangkat citra lokal. • ASEAN hendaknya melakukan koordinasi dan kerjasama di dalam kawasan dalam penanganan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan SARS. ASEAN juga hendaknya mendukung berbagai kegiatan internal kawasan dengan penyediaan obat-obatan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat ASEAN merasa aman dan terjamin dalam masalah kesehatan dirinya. • ASCC diharapkan dapat membentuk semacam forum persekutuan antar generasi dan profesi, seperti pelajar, penuilis, seniman, dan praktisi media agar persekutuan tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan ASEAN dalam menghadapi perbedaan sosial-budaya yang berlaku di dalam kawasan, termasuk dapat membentuk sosial-budaya Asia Tenggara yang memiliki ciri tersendiri. • ASCC juga hendaknya dapat secara intensif melakukan berbagai kerjasama dalam menyelesaikan ragam persoalan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, pengangguran, degradasi lingkungan, polusi di perbatasan antar-negara anggota, dan lain-lain, hingga keberadaan ASEAN dapat dirasakan membawa manfaat bagi masyarakat negara-negara di kawasan tersebut dan ASEAN menjadi spirit tersendiri bagi mereka.

30. INDIKATOR KEBERHASILAN • Terlaksananya Kebijakan Pemerintah yang Konsisten • Berkembangnya Investasi di Asia Tenggara • Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi • Daya Saing Produk Industri Mengalami Peningkatan • Keamanan yang Terjamin • Gaya Hidup Masyarakat yang Lebih Mengedepankan Ciri Khas, Nilai, dan Norma Budaya Setempat

31. KEBIJAKAN Terciptanya pemberdayaan organisasi ASEAN dalam mensinergikan negara-negara di Asia Tenggara guna meningkatkan daya saing regional, melalui stabilisasi aspek-aspek perekonomian negara-negara anggota ASEAN, peningkatan dan pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaan masing-masing negara anggota, serta penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami latar belakang dan identitas yang harus diagungkan, dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

32. STRATEGI Stabilisasi aspek-aspek perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Peningkatan dan pengembangan sistem pemantauankeamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaan masing-masing negara anggota. Penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah dan budaya lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami latar belakang dan identitas yang harus diagungkan.

33. Upaya Strategi 1:Stabilisasi aspek-aspek perekonomian negara-negara anggota ASEAN Parlemen dan pemerintah masing-masing negara membuat berbagai kebijakan strategis dalam menstabilkan perekonomian nasionalnya. Pemerintah masing-masing negara membuka kesempatan asing untuk melakukan investasi di negara masing-masing pada sektor-sektor pembangunan sarana dan prasarana dengan tidak merugikan kedua belah pihak (investor dan kreditur). Pemerintah masing-masing negara melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan ekspor. Bank Sentral masing-masing negara anggota hendaknya melakukan pemantauan pergerakan transaksi di berbagai bursa nasional masing-masing, bahkan jika perlu melakukan intervensi (dalam pasar mata uang) untuk melindungi nilai mata uang nasionalnya. Pemimpin negara-negara anggota hendaknya mencari solusi kongkrit dalam menangani masalah perekonomian, antara lain dengan mengupayakan pencetusan satu nilai mata uang (single currency) yang berlaku umum di negara-negara anggota kawasan. Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi & UKM, dan menteri-menteri terkait lain, yang juga berlaku di masing-masing negara anggota, melakukan pengkajian kebijakan penanaman modal dan ekspor baik di dalam maupun luar negeri.

34. Upaya Strategi 1 (Lanjutan):Stabilisasi aspek-aspek perekonomiannegara-negara anggota ASEAN Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi & UKM, dan menteri-menteri terkait lain, yang juga berlaku di masing-masing negara anggota, melakukan pemberdayaan ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi internasional masing-masing negara anggota melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya kepada masyarakat internasional berkaitan dengan pemberlakuan perekonomian nasional. ASEAN sebagai organisasi harus dapat menjembatani kepentingan masing-masing negara anggotanya dalam mencapai kesepakatan perekonomian, baik itu bilateral maupun multilateral, antar negara-negara anggota maupun antara negara anggota dan negara-negara lain yang bukan anggota. ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan membentuk badan khusus dalam mempersiapkan pembentukan satu nilai mata uang (single currency) yang akan diberlakukan paling tidak di beberapa negara anggotanya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di tiap-tiap negara anggota melakukan sosialisasi kebijakan perekonomian nasional dari berbagai aspeknya kepada masyarakat luas di negara masing-masing, seperti dengan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, dan sebagainya.

35. Upaya Strategi 2:Peningkatan dan pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaanmasing-masing negara anggota Parlemen dan pemerintah masing-masing negara anggota harus dapat membuat kebijakan mengenai sistem pemantauan keamanan yang lebih komprehensif dan integral di wilayah kedaulatan negaranya. Pemerintah masing-masing negara anggota melakukan kesepakatan multilateral dalam hal sistem pemantauan keamanan masing-masing negara, khususnya pada batas-batas wilayah antar-negara anggota. Pemerintah masing-masing negara anggota melakukan kesepakatan multilateral untuk melakukan pemantauan keamanan kawasan secara umum. ASEAN sebagai organisasi harus dapat menjembatani kepentingan masing-masing negara anggotanya dalam mencapai kesepakatan pemantauan keamanan antar-negara anggota, baik itu bilateral maupun multilateral.

36. Upaya Strategi 2 (Lanjutan):Peningkatan dan pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaanmasing-masing negara anggota ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan dapat membentuk badan khusus, semacam Dewan Keamanan Kawasan, untuk mewujudkan pemantauan keamanan kawasan secara umum dengan tetap menghormati kedaulatan dan kewibawaan negara-negara anggota. Perangkat hankam yang berlaku di masing-masing negara anggota saling berkoordinasi dalam menangani kejahatan transnasional yang terjadi di negara-negara anggota kawasan. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi internasional masing-masing negara anggota melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya kepada masyarakat internasional berkaitan dengan sistem pemantauan keamanan nasional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di tiap-tiap negara anggota melakukan sosialisasi kebijakan pemantauan keamanan nasional kepada masyarakat luas di negara masing-masing agar dapat menyadari dan memahami kepentingan keamanan nasional serta bertindak hati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, seperti dengan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, dan sebagainya.

37. Upaya Strategi 3:Penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah dan budaya lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami latar belakang dan identitas yang harus diagungkan Parlemen dan pemerintah masing-masing negara (khususnya Indonesia) melakukan kajian ulang terhadap kebijakan sistem pendidikan nasional khususnya yang berkenaan dengan pendidikan sejarah dan budaya bangsa yang saat ini porsinya lebih kecil jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Menteri Pendidikan Nasional dan menteri-menteri serupa lain di negara-negara anggota ASEAN membuat rancangan kurikulum nasional mengenai pendidikan formal sejarah nasional yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh para peserta didik di masing-masing negara. Parlemen dan pemerintah masing-masing negara harus berani melakukan ratifikasi—atau amandemen ratifikasi yang telah ada—terhadap berbagai produk hukum kawasan yang membatasi ruang gerak nasional masing-masing negara jika itu diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR yang membuat RUU tentang amandemen Piagam ASEAN karena masih dianggap tidak representatif bagi kepentingan nasional.

38. Upaya Strategi 3 (Lanjutan):Penggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah dan budaya lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami latar belakang dan identitas yang harus diagungkan Pemerintah masing-masing negara menggalakkan program pembinaan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku seks bebas dan pelacuran, dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di masing-masing negara. Menteri Pemuda & Olahraga dan menteri-menteri serupa di negara-negara anggota melakukan pembinaan bagi para generasi muda bangsa di bidang pemahaman nilai-nilai budaya bangsa. Menteri Pemuda & Olahraga dan menteri-menteri serupa di negara-negara anggota melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengenalan budaya yang ada di kawasan Asia Tenggara terhadap generasi muda untuk menambah wawasan dan khazanah intelektual, seperti dengan pertukaran pemuda, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Menteri Luar Negeri dan perangkat diplomasi internasional masing-masing negara anggota melakukan sosialisasi kebijakan nasionalnya kepada masyarakat internasional berkaitan dengan sistem pelaksanaan sosial-budaya.

39. KESIMPULAN • ASEAN merupakan organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk setelah diilhami dengan pembentukan organisasi-organisasi serupa di seputar kawasan tersebut sebelumnya, yakni SEATO (di Manila, 1954), ASPAC (Seoul, 1966), ASA (Kuala Lumpur, 1961, atas instigasi PM Malaysia, Tunku Abdul Razak, di tahun 1959), dan MAPHILLINDO (Manila, 1963). • Pemberdayaan organisasi ASEAN dilakukan dengan mensinergikan negara-negara anggotanya di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya, sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota tersebut dalam Bali Concord II tahun 2003. • Pemberdayaan di tiga bidang tersebut diwujudkan dalam pembentukan berbagai komunitas kawasan, yakni: (a) di bidang ekonomi membentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, (b) di bidang keamanan membentuk ASEAN Security Community (ASC) atau Masyarakat Keamanan ASEAN, dan (c) di bidang sosial-budaya membentuk ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) atau Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

40. KESIMPULAN (Lanjutan) • Permasalahan-permasalahan pun muncul dalam melakukan pensinergian negara-negara anggotanya, yakni: (a) di bidang ekonomibelum stabil dan meratanya kondisi perekonomian masing-masing negara ASEAN, ditandai dengan adanya fluktuasi kondisi pasar-pasar perdagangan yang menjadi indikator makroekonomi yang mengalami kemerosotan tajam, disebabkan oleh krisis global, seperti kenaikan harga minyak dunia, krisis yang melanda Amerika Serikat, dan lain-lain, (b) di bidang keamananmasih sering terjadinya transnational crime (kejahatan transnasional) di beberapa negara dalam kawasan Asia Tenggara, seperti terorisme, illegal mining, illegal fishing, illegal loging dan lain-lain yang dilakukan oleh aktor non-negara, bahkan ada juga beberapa kejahatan lain yang dilakukan oleh aktor negara seperti transaksi pembelian pasir ilegal yang diambil dari Kepulauan Riau oleh Negara Singapura, dan (c) di bidang keamananmaraknya budaya barat negatif yang masuk ke dalam negara-negara kawasan (termasuk Indonesia) yang dapat merusak kehidupan generasi muda, seperti kehidupan seks bebas, hedonisme, pelacuran, dan sebagainya.

41. KESIMPULAN (Lanjutan) • Untuk menetralisir permasalahan tersebut, perlu dikeluarkan kebijakan oleh masing-masing negara anggota dengan upaya-upaya yang jelas. Kebijakan tersebut adalah: • Di bidang ekonomistabilisasi aspek-aspek perekonomian negara-negara anggota ASEAN, • Di bidang keamananpeningkatan dan pengembangan sistem pemantauan keamanan kawasan berdasarkan batas-batas wilayah, kedaulatan, dan kewibawaan masing-masing negara anggota, dan • Di bidang sosial-budayapenggalakkan pendidikan serta pembinaan sejarah lokal yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN kepada masing-masing rakyatnya agar dapat lebih memahami latar belakang dan identitas yang harus diagungkan.

42. SARAN • DPR dan Pemerintah harus segera mensahkan RUU tentang Piagam ASEAN menjadi UU sebagai ratifikasi, mengingat negara-negara anggota ASEAN lain telah melakukan ratifikasi terlebih dahulu. • Pemerintah dan hendaknya dapat memotori negara-negara anggota ASEAN lain dalam mengamandemen ASEAN Charter setelah empat tahun resmi diberlakukan. • Lemhannas RI sebagai badan strategis negara dalam pembinaan ketahanan nasional dapat memberikan masukan kepada pemimpin nasional untuk menindaklanjuti pemberdayaan ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara dalam menciptakan iklim kawasan yang sehat dan memiliki daya saing internasional. • ASEAN sebagai organisasi sentral kawasan harus dapat berposisi netral dan tidak memihak salah satu atau sebagian negara anggotanya, serta tidak dapat diintervensi pihak luar kawasan dalam menentukan kebijakan strategis kawasan.

43. DAFTAR PUSTAKA • ---, Menggalang Investasi di Indonesia., Laporan Bank Dunia, 2005. • Abdurrohim Ghazali (ed.), Suara-suara Kritis Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Mizan, Bandung, 1998. • Amado S. Lagdameo, Jr. (Ed.), Shaping the Future, Pandan Press, Makati, 2001. • Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance, Times Books International, Kuala Lumpur, 1996. • Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge, 1998. • Azyumardi Azra (peny.), Perspektif Islam di Asia Tenggara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989. • Benjamin Reilly, Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific, Oxford University Press, New York, 2006. • Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah, Pustaka Attadbir—Sahifa, Bandung, 2006. • Hamzah Haz, Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia: Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 2001. • Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, Vanguard Books Pvt. Ltd., Lahore, 1991.

44. DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan) • Ian Batey, Asian Branding: a Great Way To Fly, Gramedia, Jakarta, 2002. • Jamal Albana, Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan, Pilar Media, Yogyakarta, 2005. • Judith Kipper dan Harold H. Saunders (ed.), The Middle East in Global Perspective, American Enterprise Institute, Colorado, 1991. • Johan Hendrik Meuleman (peny.), Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme, LKiS, Yogyakarta, 1994. • Jose L. Tongzon, The Economies of South-East Asia: Before and After the Crisis, Edward Elgar, Cheltenham, 2002. • Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat: Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993. • M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pembangunan Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan Pemerataan,Keadilan, dan Ekonomi Kerakyatan, Intermasa, Jakarta, 1997. • Madhukar Rana SJB, Comphrehensiver Security for South Asia: Conceptualization Toward a Regional Strategy, SGE Publication, New Delhi, 2008. • Mahathir Mohammad, Pentadbiran Mahathir: Prestasi dan Krisis Dalam Pemerintahan, Times Books International, Kuala Lumpur, 2003. • Muladi, Comprehensive Security, Bahan paparan pada PPRA XLII Lemhannas RI, Jakarta, 2008.

45. DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan) • Michael T. Gibson (ed.), Tafsir Politik: Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer, Qalam, Yogyakarta, 2002. • Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, UI—HarperCollins Publishers, Jakarta, 1994. • Peter M. Manikas and Laura L. Thornton (Ed.), Political Parties in Asia, NDI, Washington DC, 2002. • Rokhmin Dakhuri, Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan, t.p., t.k., t.t. • Samuel P. Huntington, the Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon&Schuster, New York, 1996. • Sjamsul Arifin dkk., Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008. • Stanley Wolpert, Mahatma Gandhi: Sang Penakluk Kekerasan—Hidupnya dan Ajarannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. • Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi 2005, UNJ, Jakarta, 2004. • Tim Pokja BS Ketahanan Nasional, Modul: Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2008. • www.aseansec.org • www.bps.go.id

46. Sekian dan Terima Kasih