KEUANGAN NEGARA

1. KEUANGAN NEGARA & PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN

2. Pengertian Keuangan Negara • semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No. 17 Tahun 2003) Sampai Sejauhmana Ruang Lingkupnya ???

3. Ruang Linkup Keuangan Negara • hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; • kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • Penerimaan Negara; • Pengeluaran Negara; • Penerimaan Daerah; • Pengeluaran Daerah; • kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; • kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; • kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Kekuasaan Pengelelolaan Keuangan Negara

5. ANGGARAN • ANGGARAN MERUPAKAN PERNYATAAN MENGENAI ESTIMASI KINERJA YANG HENDAK DICAPAI DALAM PERIODE TERTENTU (dalam ukuran Finansial) RENCANA FINANSIAL YANG MENYATAKAN BIAYA ATAS RENCANA YANG DIBUAT JUMLAH DAN CARA MEMPEROLEH UANG UNTUK PENDANAAN

6. PENGANGGARAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN Sebuah Proses untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocation resources to unlimited demands) Harapan untuk memberikan pelayanan yang optimal ditengah keterbatasan sumber daya.  Anggaran mempunyai fungsi dan peran yang strategis

7. PENGANGGARAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN MERUPAKAN PROSES POLITIK • AKAN MENJADI DOKUMEN POLITIK  MENJADI ALAT POLITIK (KREDIBILITAS PEMERINTAH DITENTUKAN OLEH KEBERHASILAN PENCAPAIAN ANGGARAN) INSTRUMEN AKUNTABILITAS ATAS PENGELOLAAN DANA PUBLIK DAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM YANG DIBIAYAI DENGAN UANG PUBLIK) ANGGARAN DISEKTOR PUBLIK HARUS TERBUKA  DIINFORMASIKAN KEPADA PUBLIK UNTUK DIKRITIK, DIDISKUSIKAN DAN DIBERI MASUKAN)

8. KRITERIA ANGGARAN • REFLEKSI (PERUBAHAN) PRIORITAS KEBUTUHAN & KEINGINAN MASYARAKAT • MENENTUKAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DEPARTEMEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH LAIN ARTI PENTING ANGGARAN • MENGARAHKAN PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DAN MENJAMIN KESINANAMBUNGAN DAN KUALITAS HIDUP. • ADANYA KETERBATASAN SUMBER DAYA (SCARCITY OF RESOURCES), PILIHAN (CHOICE) DAN TRADE OFF ANTARA KEDUANYA. • SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS LEMBAGA PUBLIK YANG ADA

9. FUNGSI ANGGARAN • ALAT PERENCANAAN • merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi • merencanakan program pencapaian tujuan • mengalokasikan dana yang dibutuhkan • menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. • ALAT PENGENDALIAN Pengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa cara • Membandingkan selisih dengan kinerja • Menghitung selisih anggaran • Menemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali • Melakukan revisi anggaran untuk periode berikutnya • ALAT KEBIJAKAN FISKAL • STABILISASI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

10. FUNGSI ANGGARAN..LANJ • ALAT POLITIK • ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI  ANTAR BAGIAN DALAM PEMERINTAHAN  MENJAMIN KONSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENCAPAIAN TUJUAN • ALAT PENILAIAN KINERJA • ALAT MOTIVASI •  TIDAK TERLALU TINGGI & TIDAK TERLALU RENDAH • ALAT UNTUK MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK. • KETERLIBATAN DALAM PROSES (TERORGANISASI, MISAL : LSM, PERGURUAN TINGGI) • MASYARAKAT HARUS TERWAKILI (ASPIRASI MASYARAKAT DAPAT TERTAMPUNG DALAM PROSES POLITIK YANG ADA)