HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA

1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA SUSETIAWAN

2. KLARIFIKASI • BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM AKAN DIATUR DALAM SATU PERDA? • APAKAH PERDA AKAN MENCAKAUP HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN DARI SEMUA JENIS BENCANA SEPERTI BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA TEKTONIK, VOLKANIK DAN YANG LAIN ? • JIKA SEMUA JENIS BENCANA AKAN DICAKUP, APA KONSEKWENSI SUBSTANSI DARI PENYUSUNAN PERDA ITU ? APAKAH SUBSTANSI HOLISTIK DAPAT DICAKUP? • PERTANYAAN INI MUNCUL KARENA KEMUNGKINAN KORBAN DARI JENIS BENCANA YANG BERBEDA MEMILIKI KONSEKWENSI LOGIS PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG BERBEDA PULA. • KECUALI APA YANG DIHARAPKAN DARI PERDA HANYA MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN DASAR DARI PARA KORBAN BENCANA

3. DASAR BERPIJAK • SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN • KONSEKWENSI LOGISNYA, SETIAP ORANG YANG TERKENA KORBAN BENCANA HARUS DIPERHATIKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP DEMI KEMANUSIAAN • NEGARA MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MENYEDIAKAN BANTUAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG TERKENA KORBAN BENCANA DAN MELINDUNGI SEBAGAIMANA PRINSIP HAM • ORGANISASI SOSIAL APAPUN HARUS BEKERJA SESUAI DENGAN PRISIP HAM UNTUK MENGHINDARI KOMODIFIKASI BENCANA. OLEH SEBAB ITU HARUS ADA PANDUAN YANG SAMA DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN • PARA KORBAN BERHAK MENDAPAT INFORMASI SELUAS-LUASNYA TENTANG DATANGNYA, BENTUKNYA, JUMLAH DAN JENIS BANTUAN

4. SUMBER INFORMASI DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK • BUKU PANDUAN OPERASIONAL IASC (INTER AGENCY STANDING COMMITTEE) ) TENTANG HAM DAN BENCANA ALAM DARI PBB • HAK PERLINDUNGAN JIWA, KEAMANAN, INTEGRITAS FISIK DAN MARTABATHak_Hak Korban Bencana.pdf • PERLINDUNGAN HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK • PERLIDUNGAN HAK-HAK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA • PERLINDUNGAN WARGA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN HAK POLITIK

5. Hak – hak korban bencana & Kode etik kemanusiaan Belajardaripengalaman rehab rekondi Yogyakarta

6. AdakahperspektifHakkorbandidalamdakumen PRB • UU No 24 tahun 2007 menyebutrakyatsebagaikorbanyang diberibantuan. • Sementarakorbanmenyebutnyasebagaihak-hakkorban yang harusdilayaniolehnegara. Beberapahak yang universal antara lain; perlindunganjiwakeamananorang, integritasfisikdanmartabatmanusia, perlindunganhakkebutuhanpokok (barang, jasa, kegiataankemanusiaan) ketersediaansandangpangan, kesehatanmemadai, perlindunganhakekosob (matapencahariandanpekerjaan, perumahan, properti right), hakwarganegaradanpolitik.

7. Isu – isu penting yang perlu digali; • Pendataankorban (verifikasi) apakah top down ataubuttom up? Bagaimana yang ideal? Mengingatpendataan yang terkesanseadanyatanpapelibatanwargaatauperwakilanwargaakanmenghasilkan data korban yang berhaktidakterpenuhi. • Konflikhorisontal. Terdapatbanyakkonflikdidesawilayahbencanaterkaitdenganhak-hak yang tidakdipenuhiolehnegara. • Pemberianhaksering kali menjadiajangmanipulasidanpeluangkorupsi. Contoh mark up data danpemotongandanarekontruksi (dakon)

8. Tercerabut dari akar cultur. Kasus rumah IGLO di Prambanan buktikan bahwa bantuan tidak peka dengan kebiasaan setempat. • Organisasi korban. Apakah korban berhak mengorganisir dirinya sendiri? Belajar dari pokmas yang di set up dari atas dan di dampingi oleh para konsultan proyek.

9. Pelanggaran kemanusiaan. Apakah pengemplang hak – hak korban berupa dana jadup, barang, informasi dan lain – lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kemanusiaan. Lebih luas lagi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

10. KODE ETIK Prinsip-prinsip dasar Hasil diskusi di KKY – PSPK 2006: • Panduan konsep dan tindak • Mengikat secara moral dan aturan hak asasi manusia

11. Berpihakdanberspektifrakyatkorban yang dibantuuntukmenjadimandiriberkelanjutan. • Dihindarkandarikemungkinanmenciptakankonflikdankecemburuansosial • memberikansemangatkepedulianpada yang lemahdansemangatbergotong-royong • Mengutamakantindakannyatabagikorbandaripadaomongdanjanji. • Mengakuibahwasebelumgempapersoalankeadilandankemakmuransudahadadalammasyarakat, makapenyelesaian yang bertolakdariakarpermasalahanharusdiutamakan.

12. Meninggalkancara-carasimbol-simbolkekuasaan, sehinggalebihmenukikkepadacara-carakebutuhankonkrit.mengutamakanperankorbansebagaiaktorutama. • Seluruhkonsepsidantindakanrehabilitasidanrekonstruksi, termasukpengumpulan data, haruslah “taren” dandibicarakandenganmasyarakatkorban. • Mendayagunakansebanyakmungkinsumberdaya, manusiadankearifanlokal yang adadan potential dalammasyarakat.

13. Merubahmasyarakatdariobyekjadisubyekharusdiakuisebagaisebuahproses yang tidakpendek. Pembelajarandanpenyadaranperlu, terutamabanyaktokoh yang bisabicaradalammasyarakathasildidikanOrdeBaru yang paternalistik. Ukuranperubahanmasyarakatbukanpadahasilan sich, tapiproses. • Komitmenrakyatmandiridanswadayaharus pula dipunyaiolehlembaga-lembaga yang unique dandapatmulaidariapa yang punya. Tidakperlu “konsolidasi”, “koordinasi”, dipaksakansebagaisesuatu yang ideal sampaitingkatpraktis.