Download
1 / 12
240 likes | 808 Views
HAK DAN KEWAJIBAN. Hak. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
E N D
Hak Pemegang IUP dan IUPK dijaminhaknyauntukmelakukanusahapertambangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan PemegangIUP dan IUPK dapatmemanfaatkanprasaranadansaranaumumuntukkeperluanpertambangansetelahmemenuhiketentuanperaturanperundang-undangan. PemegangIUP dan IUPK berhakmemiliki mineral, termasukmineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabilatelahmemenuhiiuraneksplorasiatauiuranproduksi, kecualimineral ikutanradioaktif.
Pemegang IUP dan IUPK tidakbolehmemindahkanIUP danIUPK-nyakepadapihak lain. Untukpengalihankepemilikandan/atausahamdibursa sahamIndonesia hanyadapatdilakukansetelahmelakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. (telahditemukan 2 (dua) wilayahprospekdalamkegiataneksplorasi) syarat: a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuaidengankewenangannya; dan b. sepanjangtidakbertentangandenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK wajib: • Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; • Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; • Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; • Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan • Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
Dalampenerapankaidahteknikpertambangan yang baik, pemegangIUP dan IUPK wajibmelaksanakan: • Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; • Keselamatanoperasipertambangan; • Pengelolaandanpemantauanlingkunganpertambangan, termasukkegiatanreklamasi dan pascatambang; • Upayakonservasisumberdaya mineral danbatubara; • Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhistandarbakumutulingkungansebelumdilepaske media lingkungan.
Pemegang IUP dan IUPK wajibmenjaminpenerapanstandardanbakumutulingkungansesuaidengankarakteristiksuatudaerah. PemegangIUP dan IUPKwajibmenjagakelestarianfungsidandayadukungsumberdaya air yang bersangkutansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Setiappemegang IUP dan IUPK wajibmenyerahkanrencanareklamasi dan rencanapascatambangpada saatmengajukanpermohonan IUP OperasiProduksiatauIUPK OperasiProduksi. PemegangIUP dan IUPK wajibmenyediakandanajaminanreklamasidan danajaminanpascatambang.
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. (untukmeningkatkanprodukakhirdariusahapertambanganataupemanfaatanterhadap mineral ikutan) • Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (untukmeningkatkandanmengoptimalkannilaitambangdariproduk, tersedianyabahanbakuindustri, penyerapantenagakerja, danpeningkatanpenerimaannegara)
Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual dikenai iuran produksi. Badan usaha wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalammelakukankegiatanoperasiproduksi, badanusahapemegangIUP dan IUPK wajibmengikutsertakanpengusahalokalyang adadidaerahtersebutsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. PemegangIUP dan IUPK wajibmenyusunprogram pengembangandanpemberdayaanmasyarakat. (dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakat)
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperolehdarihasileksplorasidanoperasiproduksikepadaMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya. • PemegangIUP dan IUPK wajibmemberikanlaporantertulissecara berkala atas rencanakerjadan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubarakepadaMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya.
Setelah 5 (lima) tahunberproduksi, badanusahapemegangIUP dan IUPK yang sahamnyadimilikiolehasingwajibmelakukandivestasisahampadaPemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usahamilikdaerah, ataubadanusahaswastanasional.
