130 likes | 445 Views
Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). ( Kasus Penyebaran Wabah Flu Babi di Indonesia). Apa itu SPS Agreement?. Sanitary kehidupan / kesehatan manusia dan hewan . Phytosanitary kehidupan tumbuh-tumbuhan.
E N D
Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) (KasusPenyebaranWabah Flu Babidi Indonesia)
Apaitu SPS Agreement? • Sanitary kehidupan/kesehatanmanusiadanhewan. • Phytosanitarykehidupantumbuh-tumbuhan. Persetujuanatassemuatindakanperlindungankesehatandankehidupanmanusia, hewan, dantumbuh-tumbuhanyang secaralangsungmaupuntidaklangsungdapatmempengaruhi perdaganganinternasional.
PembentukandanBerlakunya SPS Article XX.b GATT(General Exceptions): ”necessary to protect human, animal or plant life or health.” WTO memperbolehkan anggotanya untuk mengajukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan selama tidak bertentangan dengan tata cara yang telah diatur oleh WTO serta tidak melakukan diskriminasi antar negara anggotadanrestriksiterselubungterhadapperdaganganinternasional. Melalui “Uruguay Round 1994”:ditetapkan SPS Agreement (Lampiran 1A: Multirateral Agreements on trade in Goods ) • Lampiran GATT mengikatbagisemuanegaraanggota WTO • Indonesia UU 7 /1994tentang PengesahanAgreement Establishing The WTO
RuangLingkupTindakan SPS (Annex A: Definitions) Tindakan SPS, setiaptindakan yang diterapkanuntuk: • melindungikehidupanataukesehatanhewanatautanamandalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama, penyakit, organismepembawapenyakitatauorganismepenyebabpenyakit; • melindungikehidupanataukesehatanmanusiaatauhewandalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldariaditif, kontaminan (zat-zat yang mencemarkan), toksinatauorganismepenyebabpenyakit yang terkandungdalammakanan, minuman, ataubahanpakanternak; • melindungikehidupandankesehatanmanusiadalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldaripenyakit yang dibawahewan, tanamanatauproduknya, ataudarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama; atau • mencegahataumembatasikerugian lain dalamwilayahnegaraanggotayang timbuldarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama. Dengandemikian,perlindungan SPS mencakup 2 halpokok: • melindungikonsumen (manusia) danhewandarimakanandanminuman yang mengandungresiko; dan • melindungikonsumen (manusia), hewan, dantumbuhandariresikopenyebaranpenyakitatauseranganhama.
PokokPengaturan SPS SPS terdiridari • 14 Pasal • 3 Lampiran daftarberbagaiistilahdanpenjelasanbeberapakewajibandalambatangtubuh SPS Agreement.
Prinsip-Prinsip SPS • Scientific Justification (pembuktiansecarailmiah) Art. 2.2. & Art. 5.7. Para Anggotaharusmemastikanbahwasetiaptindakan SPS hanyaditerapkansejauhdiperlukanuntukmelindungikehidupandankesehatanmanusia, hewan, dantanamandidasarkanpadaprinsipilmiah (penilaiansecarailmiahterhadapsuaturesiko). Dalamhaltidaktersediabuktiilmiahrelevan yang memadai, untuksementarawaktuAnggotadapatmenetapkanberdasarkaninformasi sanitary atauphytosanitaryyang tersedia, termasukinformasidariorganisasiinternasional yang relevandandaritindakanSPS yang diterapkanolehnegaraAnggotalain. • Non-discrimination Art. 2.3 Para Anggotaharusmemastikanbahwatindakan SPS tidakmenimbulkandiskriminasisemena-menaatautidakberalasanantara Para Anggota. TindakanSPStidakbolehditerapkansebagairestriksiterselubungterhadapperdaganganinternasional. • “The two basic principles of SPS Agreement are the principles of scientific justification and the principle of non-discrimination.” • (M. Friis Jensen, Reviewing the SPS Agreement, A Developing Country Perspective, 2000)
… Prinsip SPS • Assessment of Risk (PenaksiranRisiko) Art. 5.2. Dalampenaksiranrisiko, Para Anggotaharusmemperhatikanbukti yang tersedia; prosesdanmetodeproduksi yang relevan; mode inspeksi, sampling danpengujian yang relevan; apaadapenyakitdanhamatertentu yang biasamenyerang; apaadadaerah-daerahbebashamadanpenyakit; keadaanekologidanlingkungan yang relevan; dankarantinaatauperlakuan lain. • Determination of the Appropriate Level of SPS Protection (PenetapanTingkat PerlindunganSPS yang Layak) Art. 5.4 & 5.6. PerlindunganSPS yang layakdiupayakansekecilmungkinmemberikandampaknegatifterhadapperdagangansertatidakmembatasiperdaganganlebihdari yang diperlukandalammencapaitingkatperlindungan SPS yang layak, denganmemperhatikankelayakannyadilihatdarisudutteknisdanekonomis. • Consistency Art. 5.5. Negara anggotaharusmenghindariperbedaan yang tidakdapatdipertanggungjawabkan yang mengakibatkanadanyadiskriminasiataupembatasanperdaganganinternasional yang terselubung.
… Prinsip SPS • Harmonization (Harmonisasi) tindakan SPS didasarkanpadastandar, panduan, danrekomendasiinternasionaldalamhaltindakantersebutdiatursecarainternasional. Negara Anggotadapatmemberlakukantindakan SPS yang lebihtinggidaristandarinternasional, jikahalinidapatdipertanggugjawabkansecarailmiah, atausebagaiakibatdaritingkatperlindunganSPS olehsuatuAnggotaditentukanmemadaisesuaidenganketentuan yang relevanpadaPasal5. • Equivalence (Kesetaraan/Kesepadanan) Art. 4. Negara Anggota yang mengimpormenerimaketentuan SPS darinegaraAnggota yang mengeskpor . Dengandemikian, untukmenunjukankesetaraanini, negarapengekspormenunjukanpadanegarapengimporbahwasemuatketentuan SPS yang dijalankantelahmencapaitingkatperlindungan yang sesuaidinegarapengimpor. Untuktujuanini, negaraAnggotapengimporharusdiberikanaksessewajarnyaataspermintaanuntukmengadakanpemeriksaan, pengujian, danprosedur lain yang relevan.
… Prinsip SPS • Regionalisasi Art. 6. Para Anggotapengekspor yang menyatakanbahwadaerah-daerahdalamwilayahmerekabebashamaataupenyakitataumempunyaitingkatseranganhamaataupenyakit yang rendah, harusmemberikanbuktikepadaAnggotapengimpor. Untuktujuanitu, Anggotapengimporharusdiberiakses yang wajar, ataspermintaannyauntukdatanggunamengadakanpemeriksanaan, pengujiandanprosedur lain yang relevan. • Transparansi Art. 7. Para Anggotaharusmenyampaikanpemberitahuantentangperubahan-perubahandalamtindakanSPS merekadanmemberikaninformasitentangtindakan sanitary atauphytosanitarysesuaidenganketentuanpadaLampiran B.
… Prinsip • Special and Differential Treatment (Perlakuanyang Khusus) Art. 10. DalammempersiapkandanmenerapkantindakanSPS, paraAnggotaharusmemperhatikankebutuhan-kebutuhankhususdari Para Anggota yang sedangberkembang, danterutamadari Para Anggotaterbelakang. Untukmemastikanbahwa Para Anggota yang sedangberkembangdapatmemenuhiketentuan-ketentuanPersetujuanini, Komite SPS diberihakuntukmemberikankepada Para Anggotatersebutpengecualian yang spesifikdenganbataswaktutertentuterhadapkewajibanPersetujuanini, baikkeseluruhanmaupunsebagian, denganmemperhatikankebutuhankeuangan, perdagangandanpembangunanmereka. Pengecualiantersebutterutamaberkaitandenganperdaganganproduk-produk yang pentinguntukmempertahankanpeluangekspornegaraberkembang. • DalamKetentuanPenutupSPS Agreement, dinyatakanbahwanegaraterbelakangdapatmenangguhkanpelaksanaansampai paling lama 5 tahun, dannegaraberkembangsampai paling lama 2 tahun.
Praktik SPS Agreement di Indonesia (Kasus Flu Babi) • OrganisasiKesehatanDunia (WHO) memperingatkanmunculnyawabah flu babi (H5NI). Sedikitnya100 orangdidugatewasakibatwabahinidiMeksiko, denganjumlahpasiendidugamencapai 1.614 jiwa. Wabahjugadilaporkanmunculdi AS danKanada, jugamunculkasusbarudi Australia, SelandiaBaru, Prancis, Spanyol, Brasildan Israel. • MenteriPerdaganganmenerbitkanPeraturanMenteriPerdaganganNomor. 16/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentangLaranganSementaraImporHewanBabidanProdukTurunannya. • Konsideranperaturantersebutmenyatakan, sehubungandenganberjangkitnyapenyakit flu babi (Swine Influenza) dibeberapanegaraberdasarkanlaporanOrganisasiKesehatanDunia (World Health Organization - WHO), yang dikhawatirkanmenyebarkeberbagaitempatdannegara lain, makadalamrangkamelindungikesehatanmasyarakatdansumberdayahayatinasionalsertamencegahmasukdanmeluasnyapenyakit flu babi (Swine Influenza) perluuntuksementarawaktumelarangmasuknyahewanbabidanprodukturunannyakewilayah Indonesia. • Menetapkan7 (tujuh) negara yang tertular flu babiyaituMeksiko, AmerikaSerikat, Kanada, Perancis, Israel, SpanyoldanSelandiaBaru; dari 11 (sebelas) negara yang ditetapkanWHO.
PeraturanMenteriPerdaganganNomor. 16/M-DAG/PER/5/2009 merupakansalahsatubentukimplementasi SPS. • Bertujuandalamrangkamelindungikesehatanmasyarakatdansumberdayahayatinasionalterkaitdenganmeluasnyapenyakit flu babi. • DapatdipertanggungjawabkansecarailmiahdandidasarkanpadalaporanOrganisasiKesehatanDunia (World Health Organization/WHO) yang dapatmenjadi rujukan dalam pengambilan tindakan SPSini. • 7 negara yang ditetapkandalamPermendagritidakdiperlakukansecaradiskriminatif. • Bukanmerupakanhambatan non tarif yang melanggarprinsipnon tariff barrier GATT/WTO karenabukandimaksudkansebagaiproteksiterselubung yang merusaktatananperekonomiandunia.