SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI

1. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI OLEH: Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd DEPARTEMEN AGAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA 2009

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami hal ihwal tentang penyelenggaraan negara RI

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelahmengikutipembelajaranini, pesertadiharapkanmampu: a. Menjelaskansistempenyelenggaraanpemerintahannegara. b. Menjelaskanpenyelenggaraannegara yang bersihdanberwibawa. c. Menjelaskantataurutperundangandanteknikpenyusunannya. d. Menjelaskanlembagapenyelenggarapemerintahan. e. Menjelaskanhubunganpresidendenganlembaganegaralainnya. f. Menjelaskanprosesmanajemenpemerintahan.

4. PENDAHULUAN PNS sebagaiunsurutamasumberdayamanusiaaparaturnegaramempunyaiperanan yang sangatmenentukankeberhasilanpenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan. Sosok PNS yang mampumemainkanperanantersebutadalah PNS yang mempunyaikompetensi yang diindikasikandarisikapdanprilakunya yang penuhdengankesetiaandanketaatankepadanegara, bermoraldanbermentalbaik, profesional, sadarakantanggungjawabnyasebagaipelayanpubliksertamampumenjadiperekatpersatuandankesatuanbangsa. Untukmewujudkandanmendukungperanannyasebagaiaparaturnegara, seorang PNS wajibmengetahuidanmemahamisistempenyelenggaraannegaradalamkesatuanRepublik Indonesia.

5. PENGERTIAN SISTEM PENYELENGARAAN NEGARA • Mekanismebekerjanyalembagaeksekutifdipimpinolehpresidenselakukepalapemerintahan. • Penyelenggaraankekuasaaneksekutif, yang kekuasaandantanggungjawabnyaadapadapresiden. • Uraiantentangbagaimanamekanismepemerintahannegara yang dijalankanolehpresidensebagaipemegangkekuasaanpemerintahanmenurut UUD 45. • Disinggungnyafungsilembaga-lembaganegaradiperlukanuntukmemberikanketerangan yang lebihjelastentangfungsipresidensebagaipemegangkekuasaanpemerintahannegara.

6. AZAS SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA • Indonesia adalahnegara yang berdasarkanatashukumbukankekuasaan. • Pemerintahanberdasarkanatassistemkonstitusi (hukumdasar) tidakbersipatabsolut. • Kekuasaannegara yang tertinggiditanganrakyat. Presidendanwakilnyadipilihlangsungolehrakyat. • Presidenadalahpemegangkekuasaanpemerintahannegara. • Presidentidakbertanggungjawabkepada DPR, DPR hanyabolehmengusulkanpemberhentianpresiden. • Menteriadalahpembantupresiden. • Kekuasaankepalanegaratidaktakterbatas.

7. CIRI ADMINISTRASI NEGARA ABAD 21 MENUJU GOOD GOVERNANCE • Pemerintah lebih berperan sebagai penghasil dan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat ketimbang sebagai pengatur. • Birokrasi yang besar yang menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat tersebar diseluruh peloksok negara.

8. CIRI GOOD GOVERNANCE • Partisipasi • Aturan hukum • Transparansi • Ketanggapan • Orientasi pada konsensus • Kesetaraan • Efesiensi dan efektifitas

11. AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA • Kepastian hukum • Tertib penyelenggaraan negara • Kepentingan umum • Keterbukaan • Proporsionalitas • Akuntabilitas

12. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1. Prinsipakuntabilitas: • Harusadakomitmendaripemimpindanseluruhstafinstansiuntukmelakukanpengelolaanpelaksanaanmisi agar akuntabel. • Harusmerupakansuatusistem yang dapatmenjaminpenggunaansumberdayasecarakonsistendenganperaturanperundangan yang berlaku. • Harusdapatmenunjukantingkatpencapaiantujuandansasaran yang telahditetapkan. • Harusberorientasipadapencapaianvisidanmisisertahasildanmanfaat yang diperoleh. • Harusjujur, objektif, transparandaninovatifsebagaikatalisatorperubahanmanajemeninstansi.

13. 2. PERENCANAAN STRATEGIK INSTANSI PEMERINTAH MENCAKUP: • Pernyataan visi, misi dan strategi • Rumusan tujuan, sasaran dan uraian aktifitas organisasi. • Uraian cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

14. 3.PENGUKURAN KINERJA • Penetapan indikator kinerja Merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau infomasi untuk menentukan pencapaian tingkat kinerja suatu kegiatan/program. • Penetapan pencapaian kinerja Untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

15. 4. EVALUASI KINERJA • Menghitung nilai pencapaian dari pelaksanaan perkegiatan. • Menghitung pencapaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada dalam setiap kegiatan.

16. 5. PELAPORAN AKUNTABILITAS Prinsip: • Prinsippertanggungjawaban Haruscukupjelashal-hal yang dikendalikanolehpihak yang melaporkanharusdapatdimengertipembaca. • Prinsippengecualian Yang dilaporkan yang pentingdanterdepanbagipengembilankeputusandanpertanggungjawabaninstansi yang bersangkutansepertikeberhasilandankegagalan, perbedaanrealisasidan target. • Prinsipmanfaat Yaitumanfaatlaporanharuslebihbesardaripadabiayapenyusunan.

17. TATA URUTAN PERUNDANGAN • UUD 1945 • Tap MPR • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) • Peraturan Pemerintah (PP) • Keputusan Presiden (Kepres) • Peraturan Daerah (Perda)

18. TATA CARA PENGAJUAN RUU • DPR memegang kekuasaan membentuk UU. • Presiden berhak mengajukan RUU yang berisi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, jangkauan dan arah pembangunan. • Pembentukan antar departemen dan lembaga. • Konsultasi RUU. • Penyampaian RUU kepada DPR. • Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan UU.

19. FUNGSI PENYELENGARA NEGARA • Melayani masyarakat • Mengayomi masyarakat • Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

20. PRINSIP PENDEKATAN FUNGSI PEMERINTAH • Sebagaipengendalibukanpendayung. • Berperandalampemberdayaanmasyarakatdaripadamelayani. • Menciptakaniklimpersaingan yang ketat • Berorientasipadamisibukanpadaaturanpelaksanaantugas yang kaku. • Berorientasipadahasil. • Berorientasipadapemenuhankebutuhanmasyarakatbukankepentinganbirokrasi. • Menerapkanprinsipperusahaanyaitumemperolehketimbangmengeluarkan. • Mempunyaidayatanggapdanmampumengantisipasitantangan yang terjadi. • Berorientasipadapelayanandalammemenuhituntutanmasyarakat.

21. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT • Menetapkankebijakangunamendukungpembangunanmakro. • Menetapkanpedomanstandarpelayanan minimal yang wajibdilaksanakanolehdaerah. • Menetapkankriteriapenentuandanperubahantataruang. • Menyusunrencanannasionalsecaramakro • Membinadanmengawasipelaksanaanotonomidaerah. • Menetapkanpedomanpengelolaa SDA. • Mengaturpeneratapanperjanjianinternasional. • Menetapkanstandarpemberianizinolehdaerah. • Mengaturpelaksanaaneksporimpordankarantinabarang. • Menanggulangiwabah yang bersipatnasional. • Menetapkansistemlembagaperekonomiannegara.

22. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI • Kewenangandalambidangpemerintahan yang bersipatlintaskabupaten/kota. • Kewenangan yang tidakataubelumdapatdilaksanakankabupaten/kota. • Kewenangandalambidangpemerintahan yang dilimpahkankepadagubernur. • Kewenanganmelaksanakanfungsipelayananumum, pengaturandanpembangunan yang bersipatlintaskabupaten/kota. • Kewenanganmelaksanakantugas yang dilakukankabupaten/kota yang merugikankabupaten/kotalainnya.

23. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA • Kewenangan selain kewenangan pemerintah pusat. • Kewenangan wajib seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, perhubungan, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

24. LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA TINGKAT PUSAT • DEPARTEMEN Fungsinya: a. Pelancaranpelaksanaansertapembinaandibidangnya. b. Pembinaandankoordinasipelaksanaantugassertapelayananadministrasidepartemen. c. Penelitiandanpengembanganterapansertapendidikandanpelatihantertentudalamrangkamendukungkebijakandibidangnya. d. Pelaksanaanpengawasanfungsional.

25. MENTERI KOORDINATOR • Fungsi: a. Pengkoordinasian para menteri negara. b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan kebijakan pemerintah. c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan. d. Penyusunan laporan hasil evaluasi.

26. MENTERI NEGARA • Fungsi: a. Perumusan kebijakan pemerintah dalam bidangnya. b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi. c. Peningkatan peran serta masyarakat dibidangnya. d. Pengkoordinasian kegiatan di bidangnya. e. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan. f. Pelaksanaan tugas lain sebagaimana tersebut dalam peraturan perundangan.

27. TENTARA NASIONAL INDONESIA • Tugas: a. Alatnegara yang berperansebagaialatpertahanannegara. b. Menegakankedaulatannegara, keutuhanwilayah NKRI sertamelindungisegenapbangsadanseluruhtumpahdarah Indonesia dariancamanbaikdaridalammaupunluarnegeri. c. Menyelenggarakanwajibmiliterbagisetiapwarganegara yang diaturdenganundang-undang. d. Membantupenyelenggaraantugaskemanusiaan. e. Memberikanbantuankepada POLRI dalamtugaskeamanan.

28. KEPOLISIAN NEGARA • Tugas: a. Alatnegara yang berperandalammemeliharakeamanandanketertibanmasyarakat, menegakanhukum, memberikanpengayomandanpelayanankepadamasyarakat. b. Dalamkeadaandaruratmemberikanbantuankepada TNI yang diaturdenganundang-undang. c. Turutaktifdalamtugaspenanggulangankejahataninternasional. d. Membantusecaraaktiftugaspemeliharaanperdamaiandunia.

29. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH • Sekretariat daerah • Dinas daerah • Lembaga teknis daerah • Kecamatan • Desa • Instansi vertikal

30. DISKUSI KELOMPOK

32. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR • Presiden dan wakilnya dilantik MPR • Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. • Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya, atas usul DPR dan disetujui Mahkamah Konstitusi. • Sebelum memangku jabatannya, presiden disumpah dihadapan anggota MPR.

33. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR • Presidentidakbertanggungjawabkepada DPR danpresidentidakdapatmembubarkan DPR. • DPR memilikifungsilegislasi, fungsianggarandanfungsianggaran. • Sebelummasajabatanpresidendanwakilnyaberakhir, DPR dapatmengajukanusulpemberhentianpresidenkepada MPR setelahdisetujuiMahkamahKonstitusi. • Sebelummemangkujabatannya, presidendanwakilnyabersumpahdidepananggota DPR dan MPR. • DPR bersamapresidenmenjalankanfungsilegislatif. • Presidendenganpersetujuan DPR menyetakanperang, perdamaiandanperjanjiandengannegara lain. • Presidenmengangkatdutadanmenerimadutanegara lain denganpertimbangan DPR. • Presidenmemberiamnestidanabolisidenganpertimbangan DPR.

34. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sepanjang menyangkut daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi daerah lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

35. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK • BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. • Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR

36. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA • MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta. • MA memberikan nasehat hukum kepada presiden untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi. • MA mempunyai wewenang untuk menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan dibawah UU. • Hakim agung ditetapkan oleh presiden dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.

37. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI • Mahkamah Konsitusi memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya menurut UUD. • Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan oleh presiden.

38. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BANK INDONESIA • BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. • Atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan penagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negari. • Pemerintah wajib menerima pendapat BI dalam membahas ekonomi, perbankan dan keuangan. • Dalam menerbitkan surat berharga, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI. • Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan presiden.

39. PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN • Perencanaan: a. TerwujudnyapengamalanPancasilasecarakonsekwen. b. Terwujudnyapenegakankedaulatanrakyat. c. Terwujudnyapengamalanajaran agama dalamkehidupansehari-hari. d. Terwujudnyakondisiaman, damai, tertibdantentram. e. Terwujudnyasistemhukumnasional yang menjamintegaknyasupremasihukum. f. Terwujudnyakehidupansosialbudaya yang berkepribadian, dinamis, kreatifdantahanterhadapglobalisasi. g. Terwujudnyaotonomidaerah. h. Terwujudnyakesejahteraanrakyat.

40. PRINSIP PENGORGANISASIAN • Pembagianhabistugas • Perumusantugaspokokdanfungsi yang jelas • Fungsionalisasi • Koordinasi, integrasidansinkronisasi • Kontinuitas • Linidanstaf • Kesederhanaan • Fleksibilitas • Pendelagasianwewenang yang jelas • Pengelompokan yang homogen • Jenjangpengendalian • Akordion (dapatdiperluasdandipersempit)

41. PEDOMAN KOORDINASI • Dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan. • Perlu ditentuka secara jelas, siapa yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah. • Pejabat yang bertanggungjawab memprakarsai koordinasi • Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas. • Perlu dirumuskan progam kerja organisasi secara jelas. • Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi.

42. MANFAAT PENGAWASAN • Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban. • Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut. • Mencari cara-cara yang lebih baikatau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan malaksanakan tugas-tugas organisasi.

43. DISKUSI KELOMPOK • Tema : Presiden Kepolisian Duta besar • Diskusikan : 1. Sebutkan dua masalah yang sering dihadapinya. 2. Apa faktor penyebabnya. 3. Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. 4. Bagaimana solusinya