FORMAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. FORMAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN • Asas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Sentralisasi, konsentrasi, dekonsentrasi, desentralisasi. • Sentralisasi merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dimana kekuasaan terpusat pada satu badan otoritatif yang memegang segala wewenang dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan

3. Alasan-alasan diterapkannya sentralisasi adalah alasan kultural politik, alasan ideologis, alasan modernisasi, alasan politik dan sejarah • Konsentrasi diartikan sebagai pemusatan kekuasaan. Kekuasaan terpusat di satu tangan sebagai penguasa tunggal yang memiliki kewenangan. • Dekonsentrasi merupakan redistribution of administrative or responsibility to lower levels within central government ministries and agencies. Dari sifatnya, dekonsentrasi dibagi menjadi 2: Horisontal dan Vertikal

4. Alasan memilih Desentralisasi • Mengurangi kontrol kesentralan perencanaan pembangunan oleh pusat • Daerah punya sensitifitas lebih tinggi pada masalah yang terjadi di daerah • Daerah lebih kreatif, inovatif, responsif • Meningkatkan akuntabilitas birokrat dan wakil rakyat • Meningkatkan partisipasi politik, sosial dan ekonomi masyarakat ( Political Equality )‏ • Pelayanan publik efisien dan efektif • Meningkatkan stabilitas nasional dan kesatuan • Meningkatkan kadar demokrasi • Desentralisasi merupakan training ground bagi national legislator

5. Metode Desentralisasi • Residu: Pemerintah pusat menentukan hal apa saja yang menjadi urusan pemerintah pusat, sisanya menjadi urusan pemerintah daerah • Materiil: Urusan daerah ditetapkan terlebih dahulu, satu per satusecara limitatif, terperinci, di luar tugas yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat

6. Jenis Desentralisasi • Simetrik: Desentralisasi yang sejajar. Dilakukan di 31 Provinsi di Indonesia • Asimetrik: Desentralisasi yang khusus/ Istimewa. Dilakukan di 3 Provinsi. NAD ( UU no 10 tahun 2006 ). DIY . Papua ( UU no 21 tahun 2001 )