Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1. FOKUS STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN – MODEL BALANCE SCORE CARD Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Goals Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum Prespektif Stakeholder Aparatur yg Amanah Efisiensi dan Efektifitas Belanja Aparatur serta Optimalisasi Belanja Publik Objectives Prespektif Keuangan Daerah Reward & Punishment Regulasi Pelayanan Publik • Pakta Integritas • Penyusunan instrumen pengukuran kinerja • Formulasi reward proporsional • Penegakan disiplin aparatur • Penyusunan pola karier (talent mapping) • Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang kelembagaan • Evaluasi dan penataan produk hukum daerah bidang ketatalaksanaan • Evaluasi dan penataan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan kewenangan • Perbaikan administrasi • Sertifikasi ISO 9001:2000 • Pengembangan teknologi informasi • Penerapan pola satu pintu (OSS) • Penyusunan SOP • Pengukuran indeks kepuasan • Penanganan pengaduan masyarakat Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Kewenangan Keuangan Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kompetensi dan Komitmen Sumber Daya Aparatur Kewenangan berbasis potensi daerah Ketepatan Alokasi pembiayaan program pembangunan Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

2. FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG REGULASI PERIZINAN – MODEL BSC KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM KONDUSIF dalam berusaha tenang dan lancar Goals Prespektif Stakeholder PRODUK HUKUM : - Mengatur - Mengayomi - HAM TRANSPARANSI & AKUNTABEL Objectives Prespektif Keuangan Daerah REGULASI PERIJINAN KEPATUHAN MASYARAKAT SISDUR TATALAKSANA • - adanya kejelasan definisi operasional perijinan. • Peraturan tidak tumpang tindih. • Jelas Obyek pengaturannya. • Adanya Juklak dan Juknik yang jelas. • Adanya pemahaman aturan di masyarakat. • Penegakkan sanksi yang konsisten. • Tersedianya sisdur pelaksa-naan produk hukum yang jelas. • Tersedianya sisdur penegak-kan/ sanksi yang jelas. Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Organisasi Sistem Informasi Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan • Tersedianya SDM yang berkualitas, yang memenuhi teknis legal draft dari setiap SKPD; • Adanya role perseption yang optimal dari aparatur; • Tersedianya SDM penegakan hukum. Jelasnya mekanisme penyusunan produk hukum pada setiap SKPD sesuai dengan kewenangan dan tupoksi. Tersedianya sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

3. FOKUS STRATEGI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – MODEL BSC Kesadaran WP/WR Goals Prespektif Stakeholder Kesadaran Masy Pelayanan Prima OPTIMALISASI PAD Objectives Prespektif Keuangan Daerah Kebijakan PAD Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Pajak dan Retribusi • Intensifikasi & Ekstensifikasi • Penyesuaian Tarif • Penyesuaian jenis pungutan • Koordinasi antar unit kerja • Transparansi tarif dan perhitungan pajak dan retribusi • Penyuluhan • Pembukuan & pencatatan • Pemeriksaan kelayakan pembayaran pajak • Kelengkapan persyaratan • Pemberdayaan masyarakat • Perbaikan administrasi • Manajemen Pemeriksaan • Manajemen Penyidikan • Manajemen Pelayanan • Sistem informasi • Pelayanan secara online Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Sumber Daya Manusia Organisasi Teknologi Informasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Sistem Administrasi Modern Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

4. FOKUS STRATEGI REFORMASI BIDANG E-GOVERNMENT – MODEL BSC Citra Pelayanan Publik Goals Prespektif Stakeholder Optimalisasi Pelayanan G2B, G2C,G2G,G2E Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Transparansi Akuntabilitas Objectives Prespektif Keuangan Daerah Kebijakan e-Gorvernment Strategi e-Government • Teknologi yang berbasis sumber daya (Resource Base) • Integrasi Tindakan Sistem • Menggunakan Pendekatan Riset Integrasi-Pengembangan • Menyesuaian dengan kondisi user • Infrastruktur informasi • Sistem Aplikasi • Kandungan Informasi • Pengembangan SDM dan Kelembagaan • Pengembangan Regulasi dan Standardisasi Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Organisasi Kompetensi SDM dalam bidang Teknologi Informasi • Infrastruktur • Aplikasi/Aplikasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam bidant IT (e-Government) Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung

5. FOKUS STRATEGI PELAYANAN SATU PINTU – MODEL BSC GOOD GOVERNANCE CEPAT, AKURAT, TERJANGKAU, KEPASTIAN HUKUM Goals KEMUDAHAN INVESTASI Prespektif Stakeholder BERORIENTASI PENGEMBANGAN INVESTASI Objectives Prespektif Keuangan Daerah KEBIJAKAN PAD KEPATUHAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PROSEDUR • Intensifikasi & Ekstensifikasi pendapatan Non Perijian • Kebijakan fiskal penghapusan dan/atau perubahan biaya perijinan tertentu • Tariff Bundling • Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perijinan • 2.Tindakan tegas atas pelanggaran perijinan • 3. Transparansi informasi RDTR • Pendelagasian wewenang • Penyusunan standar • Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) • Sustainable Strategy and Policy Prespektif Internal Capacity Building Tangible Asset Sumber Daya Manusia Organisasi Teknologi Informasi Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Profesional ditunjang pemberian reward dan punishment proporsional Kewenagan,kedudukan tugas fungsidan dan struktur ideal Sistem Informasi Manajeman Yang terintegrasi Intangible Asset Sarana dan Prasarana Pendukung