KEBERADAAN MATA KULIAH HAPTUN

1. KEBERADAAN MATA KULIAH HAPTUN HAPTUN adalah mata kuliah inti (kompetensi utama) dan merupakan kurikulum nasional Kedudukan HAPTUN adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian. Fungsi HAPTUN memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Nega ra

2. EKSISTENSI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EKSIS TENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA HAPTUN adalah rangkaian peraturan-peraturan yg memu at cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka peradilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk untuk melaksanakan ber jalannya Peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). UU No.5 Th.1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dlm UU No.9 Th.2004 merupakan hukum acara dalam arti luas, karena undang-undang ini tidak saja mengatur ten tang cr-cr berperkara diTUN,tetapi sekaligus juga menga tur tentang kedudukan,susunan dn kekuasaan dari PTUN

3. Indonesia adalah negara hukum didasarkan atas Penjelasan UUD 1945 : “Negara Republik Indone sia berdasarkan atas hukum (rechstaat),tidak ber dasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)” Sebagai negara hukum, tindakan penguasa harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Tujuan akhir negara hukum adalah memberikn per lindungan terhadap hak asasi manusia dari tinda kan sewenang-wenang para penguasa.

4. TUJUAN PEMBENTUKAN PERADILAN TUN Tujuan Peradilan Administrasi negara secara preven tif adalah mencegah tindakan-tindakan badan/ pejabat tata usaha negara yang melawan hukum atau merugikan rakyat, Sedangkan secara represif ditujukan terhadap tinda kan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yg melawan hukum dan merugikan rakyat, perlu dan harus dijatuhi sanksi. (Menurut SF Marbun)

5. Tujuan peradilan administrasi adalah untuk membe rikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi admiistrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (Menurut Sjahran Basah)

6. FUNGSI PERADILAN TUN Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah seba gai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah-Badan/Pejabat TUN dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalah sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

7. PENDEKATAN TENTANG EKSISTENSI PTUN • Pendekatan Filosofis • Pendekatan Teoritis • Pendekatan Historis • Pendekatan Sistemik

8. PENDEKATAN FILOSOFIS Eksistensi PTUN bertitik tolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai dgn fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonnum commune) seluas-luasnya. Dalam menjalankn fungsinya,alat-alat negara (pemerintah dlm arti luas) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan rakyat (kedaulatan hukum dan kedaula tan rakyat). Pengujian yg dilaksanakn oleh peradilan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ditujukan agar terwujud kesatu an yg harmonis antara norma umum abstrak yg terkandung dalam peraturan dasar suatu keputusan tata usaha negara

9. Menurut Hans Kelsen, hukum berlaku karena semua hukum berakar pada satu norma dasar (grundnorm). Keputusan TUN yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum (rechtsorde) yang berlaku. Judicial riview terhadap produk hukum pemerintah telah dilakukn secara bertingkat Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perun dang-undangan di bawah UU terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji Kepu tusan Tata Usaha Negara. Dengan uji materiil tersebut diharapkan dapat tersusun suatu bentangan norma hukum yang sesuai sinkron dan berhierarkhi sebagaimana teori hierarkhi peratu ran perundang-undangan dan oleh karenanya semua peraturan hukum yang ada adalah bentuk dari norma tisasi cita hukum dan cita sosial sebagaimana norma dasar negara (Gundnorm).

10. PENDEKATAN TEORITIS Eksistensi suatu negara hukum tidak pernah akan ter lepas dari unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik. Menurut FJ.Stahl dlm bukunya“Philosohie des Recht (1878), diintrodusir bahwa suatu negara hukum hrs memenuhi empat unsur penting, yaitu : a. Adanya perlindungan terhadap HAM b. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan; c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Adanya PTUN

11. PERKEMBANGAN KONSEP Konsep negara hukum versi F.J. Stahl ini kemu dian berkembang di Eropa Barat (Eropa Konti nental) yang bertradisi hukum civil law. Selanjutnya, muncul varian negara hukum baru yaitu Rule of Law,yang dikenal kan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya Introduction to the law of the consti tution (1885). Negara hukum versi Albert Venn Dicey ini ber kembang di negara-negara Anglo Saxon yang bertradisikan common law sytem (termasuk jajahan-jajahan Inggris).

12. KONSEP RULE OF LAW Konsep ini menghendaki bahwa setiap negara hukum harus memiliki unsur-unsur : a. Adanya supremasi hukum (Supremacy of Law) b. Persamaan kedudukan didepan hukum (Equality Before the Law) c. Adanya jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manu sia (Constitutions Based on IndividualRight)

13. PERSAMAAN RECHTSTAAT – RULE OF LAW • Keduanya sama-sama menghendaki adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya. • Keduanya mensyaratkan agar pemerintah dijalankan berdasarkan atas hukum, bukan oleh manusia ataupun atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

14. PERBEDAAN RECHSTAAT – RULE OF LAW • Terletak pada keharusan adanya Peradilan Administrasi guna melindungi rakyat dari tindak/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasi warganya • Penganut konsep Rechtstaat, menganggap bahwa kehadiran peradilan admi nistrasi negara adalah penting adanya guna memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasi war ganya dalam lapangan hukum administrasi, termasuk juga memberikan perlindu ngan bagi Pejabat Administrasi Negara yang telah bertindak sesuai hukum

15. Penganut konsep Rule of Law, menganggap bahwa keberadaan peradilan admi nistrasi negara bukanlah keharusan. • Prinsip Equality Before the Law (persamaan kedudukan didepan hukum) lebih ditonjolkan. Prinsip ini menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara tercermin pula dalam lapangan peradilan

16. PENDEKATAN HISTORIS Pasal 134 ayat (1) danPasal 138 IS Pasal 2 RO (Reglement op de Rechterlijk Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie) Ordonansi Staatsblad 1915 No. 707 yang diatur lebih lanjut dengan Ordonansi Staatsblad1927 No.29 Tentang Peratu ran Perbandingan dalam Perkara Pajak (mengatur Perdilan Tata Usaha Istimewa atau Raad van Beroep voor Belasting zaken) dan Pasal 59 ICW Tahun 1925 Stbl.1924 No.448 dibentuk peradilan khusus bagi bendaharawan (Comptabelrechtspraak)

17. Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 RO menetukan bahwa : • Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang, • Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri • Perselisihan perdata antara rakyat pencari keadilan dengan pemerintah diselesai kan melalui peradilan perdata • Penyelesaian sengketa administrasi negara dilakukan melalui Administratief beroep (penyelesaian sengketa internal melalui administrasi negara itu dilaku kan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi atau oleh oleh instansi lain diluar instansi yang memberikan keputusan).

18. PENDEKATAN SISTEM Menurut Hans Kelsen, norma merupakan kesatuan dgn struktur piramida, dimulai dari yg tertinggi yaitu nor ma dasar (Grundnorm),norma umum Generalnorm dn diimplementasikan menjadi norma-norma konkret (Concrete norm). Sistem hukum merupakan suatu proses yg terus mene rus, mulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan selanjutnya sampai menjadi yang nyata/konkrit Guna menjaga konsistensi vertikal peraturan perun dang-undangan RI (termasuk Keputusan) diperlukan instrumen pengujian materiil (judicial riview) terhadap perundang-undangan Judicial riview (uji materiil) terhadap produk hukum pemerintah dilakukan secara bertingkat PTUN berwenang menguji Keputusan TUN akibat adanya Sengketa Tata Usaha Negara

19. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Audi Alteram Partem Kedudukan Penggugat dengan Tergugat sama Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan sederhana : dapat diikuti oleh orang awam cepat : tidak berbelit-belit biaya ringan : terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Sidang Terbuka Untuk Umum Praduga Rechmatig SK yg digugat dianggap sah sebelum dinyatakan ketidak absahannya oleh putusan yg berkeku atan tetap

20. -Pembuktian Bebas -Keaktifan Hakim Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak sela ma dalam proses persidangan guna memperoleh sua tu kebenaran materiil -Erga Omnes Putusan Peradilan TUN mengikat semua pihak /pihak III, sesuai dengan karakter publik -Gugatan TUN tdk menunda pelaksanaan Keputusn TUN

21. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kompetensi adalah kekuasaan mengadili Kompetensi terdiri atas : a. Kompetensi relatif b. Kompetensi absolut Kompetensi Relatif PTUN : adalah kekuasaan mengadili antar badan-badan pengadilan yang sejenis (distribusi van rechtsmacht). Misal : PTUN Sby, PTUN Mdn, PTUN Jkt, PTUN Smr Kompetensi Absolut adalah kekuasaan mengadili antar badan badan peradilan (attributie van rechtsmacht). Misal : PU, PTUN, PA, PM

22. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kompetensi Absolut PTUN : Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Sengketa TUN : Sengketa yg timbul dalam bidang TUN,antara orang / badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN,termasuk sengketa Kepegawai an berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

23. Keputusan Tata Usaha Negara Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yg berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peratu ran perundang-undangan yang berlaku, yg ber sifat konkrit, individual dan final yang menimbul kan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

24. 7 elemen KTUN : a. penetapan tertulis b. dikeluarkan oleh BPTUN c. berisi tindakan hukum TUN d. bersifat konkrit, individual dan final e. menimbulkan akibat hukum f. bagi seseorang / badan hukum perdata

25. Tertulis, tidak menunjuk pada bentuk format (formaliteiten) seperti SK Pengangkatan, tetapi pada isi (materi) yang menunjuk pada hubungan hukum Konkrit berwujud tertentu atau dapat ditentukan Individual tidak ditujukan untuk umum Final sudah definitif

26. SYARAT-SYARAT GUGATAN Tertulis (ps.53 ayat 1) - sebagai dasar pegangan pemeriksaan - tidak pandai baca/tulis dapat mengutarakan untuk menggugat kepada Panitera PTUN untuk dirumuskan dalam bentuk tertulis - sifat mutlak

27. Dibuat dan ditandangani oleh Penggugat atau Kuasanya (ps.56 ayat 2) atau cap jari yang dilegalisir oleh Ketua PTUN (ps.56 ayat 2) Dilampiri Surat Kuasa yang sah bila diwakili oleh Kuasa (ps.56 ayat 2) Sedapat mungkin disertakan KTUN yang disengketakan (ps.56 ayat 3) Diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau sejak diumumkan KTUN (ps.55)

28. ISI GUGATAN • Syarat Formal : 1. Nama Penggugat 2. Kewarganegaraan Penggugat 3. Tempat tinggal Penggugat 4. Pekerjaan Penggugat / Kuasanya 5. Nama Jabatan Tergugat 6. Tempat kedudukan Tergugat

29. Syarat Materiil : 1.Dasar Gugatan / Posita / Fundamentum Petendi : a. KTUN yang disengketakan b. Ada kepentingan yang dirugikan c. Diajukan masih dalam tenggang waktu d. Uraian alasan gugatan :

30. 2. Tuntutan / Petitum : a. KTUN dinyatakan batal / tidak sah b. Ganti rugi dan rehabilitasi c. Perintah untuk menerbitkan KTUN yang dimohon

31. Alasan Gugatan : 1. Bertentangan dengan peraturan per-UU-an : a. bersifat prosedural / formal; b. bersifat materiial / substansial c. dikeluarkan oleh B/P-TUN yang tidak berwenang

32. 2.B/P-TUN pada waktu mengeluarkan KTUN te lah menggunakan wewenangnya utk tujuan la in dari maksud diberikannya wewenang itu (penyalahgunaan wewenang/detour nement de pouvoir) 3. B/P-TUN pada waktu mengeluarkan KTUN atau tidak setelah mempertimbangkan semua kepenti ngan yang tersangkut dengan KTUN itu seharus nya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil KTUN tersebut :

33. Pengecualian alasan ini : a. bila B/P-TUN tidak mengeluarkan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,maka hal itu disamakan dgn KTUN; b. bila B/P-TUN tidak mengeluarkan KTUN yg dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan dalam UU telah lewat, maka B/P-TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan KTUN tsb.; c. Dalam hal per-UU-an tidak menentukan, maka lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, B/P-TUN ybs. Dianggap telah mengeluarkan KTUN yang berisi menolak

34. SUBYEK-OBYEK DALAM GUGATAN Subyek : 1. Penggugat - Perseorangan - Badan Hukum Perdata 2. Tergugat - Badan - Pejabat Tata Usaha Negara

35. SURAT KUASA • Dasar Hukum • Pasal 57 UU No.5 Th.1986 • Juklak MARI No.05/Td.TUN/III/1992 • SEMA RI No.2 Th.1991 angka V.9.c • SEMA RI No.6 Th.1994 tentang Kuasa Khusus

36. Pihak dapat diwakili oleh : Seseorang Beberapa orang kuasa, dengan syarat : a. Materi/obyek gugatan sama b. Semua penerima kuasa harus bertanda-tangan c. Harus seorang advokat d. Boleh kuasa substitusi/limpahan

37. JENIS SURAT KUASA 1.Surat Kuasa Khusus Surat kuasa yang memberi wewenang khusus kepada si Penerima Kuasa, yakni wewenang yang bersifat terbatas tentang suatu masalah tertentu

38. 2. Surat Kuasa Umum Surat kuasa yang memberikan wewenang umum kepada si Penerima Kuasa. Biasanya surat kuasa ini diberikan dalam rangka melakukan perbuatan pemilikan dan pengelolaan

39. BENTUK SURAT KUASA Surat Kuasa dapat berbentuk lisan atau tulis Sifat kekhususan surat kuasa, terletak pada : a. penyebutan Para Pihak secara lengkap b. peruntukan Perbuatan tertentu c. penyebutan Forumnya

40. Bila dibuat di Luar Negeri : -Memenuhi syarat yang ditentukan di negara yang bersangkutan -Diketahui oleh perwakilan NKRI di negara tersebut -Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

41. LEGALISASI SURAT KUASA • Surat Kuasa Khusus bagi Advokat tidak perlu dilegalisir • Surat Kuasa dengan cap jempol harus diwarmerking oleh pejabat yang berwenang • Surat Kuasa harus diberi materai yang cukup

42. KUASA SUBSTITUSI • Surat Kuasa Substitusi adalah surat kuasa yang memberi wewenang limpahan kepada si Penerima Kuasa limpahan dari Penerima Kuasa I • Persyaratan Surat Kuasa Substitusi: • Nama, Kewarganegaraan, kualitas Pelimpah kuasa dan kedudukannya dalam perkara • Dasar wewenang pelimpahan kuasa • Nama, Kewarganegaraan, identitas Penerima kuasa limpahan dan kedudukannya dalam perkara • Nama dan identitas pihak lawan perkara • Tentang masalah apa yang kuasa itu diberikan • Nomor perkara dan forum

44. PROSES PEMERIKSAAN Tahap I - Penelitian Administrasi Tahap II - Proses Dismissal / Rapat Permusyawaratan - Menolak/mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN - Menolak/mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Cuma-Cuma - Menolak/mengabulkan Permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat Tahap III - Menetapkan perkara diperiksa dengan Acara Biasa - Pemeriksaan Persiapan Tahap IV Sidang Terbuka untuk Umum

45. DISMISSAL PROSEDUR Proses 1. Dilaksanakan oleh Ketua PTUN 2. Dilaksanakan dalam Rapat Permusyawaratan dengan Acara Singkat 3. Ketua PTUN dapat mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal 4. Penetapan Dismissal berisi gugatan Dinyatakan Tidak di terima atau tidak berdasar :

46. Alasan 1. Pokok gugatan tidak termasuk wewenang PTUN 2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi 3. Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak 4. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi 5. Gugatan diajukan sebelum waktu atau telah lewat waktu Perlawanan 1. Diajukan dalam waktu 14 hari setelah diucapkan 2. Perlawanan diajukan sesuai keterangan yang dimaksud dalam Pasal 56 3. Diperiksa dan diputus dengan Acara Singkat 4. Jika perlawanan dibenarkan, Penetapan dinyatakan gugur 5. Pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara

47. PEMERIKSAAN PERSIAPAN Proses 1. Dilakukan sebelum pokok sengketa diperiksa 2. Dilakukan dengan majelis lengkap atau dapat juga di lakukan oleh satu orang hakim 3. Pemeriksaan dilakukan tertutup 4. Kepada Penggugat, Hakim memberi nasehat untuk penyempurnaan gugatan dn kepada Tergugat, Hakim dapat meminta penjelasan 5.Jika dalm tenggang waktu 30 hari setelah diberi nase hat gugatan tdk disempurnakan,maka gugatan gugur

48. Yang dilakukan dalam pemeriksaan 1. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait 2. Meminta informasi kepada para pihak 3. Pemeriksaan setempat 4. Mendengar saksi-saksi

49. Ber-Acara Cuma-Cuma -Diajukan pada waktu Penggugat mengajukan gugatan -Harus disertai surat keterangan tidak mampu/Lurah/Camat -Permohonan diperiksa dan ditetapkan sebelum pokok sengketa diperiksa -Penetapan diambil di tingkat pertama dan terakhir -Jika dikabulkan biaya dibebankan pada Negara

50. ACARA PEMERIKSAAN Cepat Luar Biasa Acara Pemeriksaan Singkat Biasa