1 / 51

B O S

B O S. PADA MI DAN MTs. Muhammad Andi. B O S. ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPs, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:.

celine
Download Presentation

B O S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. B O S PADA MI DAN MTs Muhammad Andi

  2. B O S ADALAH PROGRAM PEMERINTAH UNTUK PENDANAAN BIAYA NON PERSONALIA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PELAKSANA WAJIB BELAJAR

  3. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPs, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: • MI : Rp 580.000,-/siswa/tahun MTs: Rp710.000/siswa/tahun

  4. TUJUAN BOS TUJUAN UMUM: MeringankanbebanmasyarakatterhadappembiayaanpendidikandalamrangkaWajar 9 Tahun yang bermutu TUJUAN KHUSUS : Membebaskansegalajenisbiayapendidikanseluruhsiswamiskinditingkatpendidikandasardimadrasahnegeriatauswasta Membebaskanbiayaoperasionalsekolahbagiseluruhsiswa MI dan MTs Negeri Meringankanbebanbiayaoperasionalsekolahbagisiswadimadarasahswasta/PPS Deputi PIP Bidang Politik Sosial dan Keamanan

  5. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BOS • Tepat Waktu • Tepat Jumlah • Tepat sasaran • Tepat Penggunaan

  6. TEPAT WAKTU • Pencairandana BOS dilakukansecarabertahap PER TRIWULAN • Setiaptahapdapatdicairkan: • Triwulan 1 paling lambat akhir Januari • Triwulan 2 paling lambat 14 hari kerja bulan April • Triwulan 3 paling lambat 14 hari kerja bulan Juli • Triwulan 4 paling lambat 14 hari kerja bulan Oktober • Cepatlambatnyapenyalurandana BOS tergantungpadakinerja Tim Manajemen BOS provinsi---tergantung tim Manajemen BOS Kab/Kota---tergantung madrasah dalam mengirimkan data siswa

  7. TEPAT JUMLAH • MI/PPs ULA : • Rp. 580.000,-/tahun/siswa • Rp. 145.000,-/triwulan/siswa • MTS/PPs WUSTHA: • Rp. 710.000,-/tahun/siswa • Rp. 177.500,-/triwulan/siswa • Dana BOS yang disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki madrasah • Kekurangan dana BOS pada satu triwulan dapat dipenuhi pada triwulan berikutnya • Kelebihan dana BOS pada satu triwulan dpt dikurangkan pada triwulan berikutnya---tidak usah dikembalikan langsung ke Kas Negara, kecuali jika kelebihannya pada triwulan ke-4 harus dikembalikan ke Kas Negara

  8. TEPAT SASARAN • SASARAN PENERIMA BOS: • MI/MTs negeri dan swasta • Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas---santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah/madrasah • MI penerima BOS menyelenggarakan KBM pagi hari • Lembaga2 tersebut harus sudah memiliki izin operasional yg ditandai dg nomor statistik (NSM) atau Piagam (untuk PPS)

  9. TEPAT GUNA MADRASAH €€ • Penggunaan dana BOS di Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah, • Harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKM/RAPBM, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah dan disetujui oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

  10. PERBANDINGAN PENGGUNAAN BOS 2011---2012

  11. Larangan Penggunaan Dana BOS • Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; • Dipinjamkan kepada pihak lain; • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; • Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; • Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; • Membangun gedung/ruangan baru;

  12. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; • Menanamkan saham; • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; • Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; • Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

  13. CATATAN DALAM PENGGUNAAN DANA BOS: • Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama • Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah • Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; • Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana direkening madrasah menjadi milik madrasah ---kecuali pada madrasah negeri

  14. PELAPORAN Tiap pengelola program di tiap tingkatan wajib melaporkan hasil kegiatannya

  15. PEMBUKUAN • SEMUA TRANSAKSI (PENERIMAAN/ PENGELUARAN) DICATAT DI BUKU KAS UMUM SESUAI URUTAN TANGGALNYA • SEMUA TRANSAKSI HARUS DIDUKUNG BUKTI YANG SAH • SETIAP AKHIR BULAN BUKU KAS UMUM DITUTUP DAN DICOCOKKAN SALDONYA • BUKTI PEMBAYARAN HARUS DISETUJUI KEPALA MADRASAH, LUNAS DIBAYAR OLEH BENDAHARA DAN DISTEMPEL SERTA DITANDA TANGANI OLEH PENERIMA/PIHAK KETIGA.

  16. BUKTI PENGELUARAN • Setiappengeluaranharusdidukungdenganbuktipengeluaran yang sah; • Buktipengeluaran s/d Rp 250.000 (tanpamenggunakanmaterai); • Rp 250.000 s/d Rp 1.000.000  MateraiRp 3.000 • Di atasRp 1.000.000  MateraiRp 6.000 • Kwitansiharusjelasdanterincisesuaiperuntukannya; • Uraianbarang/jasaygdibayarbisadipisahdalamfakturtersendiri (sbglampirankwitansi); • Buktipengeluarandiberikannomorsesuaidenganurutankejadiannyadannomoriniditulisdalam BKU sehinggamemudahkandalampengecekan;

  17. VERIFIKASI BUKTI PENGELUARAN KEBENARAN FORMAL DAN MATERIAL • KETERSEDIAAN DANA • KETEPATAN TUJUAN PENGELUARAN • KEBENARAN PEMBEBANAN ANGGARAN • KEBENARAN TAGIHAN • KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN

  18. PENDATAAN B O S PADA MI DAN MTs

  19. LAMPIRAN PENDATAAN BOS • SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (Formulir BOS-01) • PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH/PPS ULA(Formulir BOS 02A) • PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA MADRASAH TSANAWIYAH/PPS WUSTHA (Formulir BOS-2B) • FORMAT DAFTAR SISWA • FORMAT REKAP DATA MADRASAH

  20. PELAPORAN B O S PADA MI DAN MTs

  21. LAPORAN BOS • Laporan BOS dibuat Rangkap 3 • Asli (bermaterai) • Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli) • Asli/Foto Copy tanpa materai (Stampel Asli) • Dikirim Ke Mapenda Rangkap 2 (point 2 dan 3) maksimal 15 hari setelah akhir triwulan pada setiap triwulan, kecuali triwulan 4, terakhir tanggal 20 Desember pada tahun berjalan.

  22. LAMPIRAN KEUANGAN • Surat Pengantar, Perihal : Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS (tidak di bendel) • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (tidak di bendel) A. LAMPIRAN KEUANGAN (tidak dibendel)

  23. B. LAMPIRAN KEUANGAN (dibendel) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak Bukti Pengeluaran a. Daftar penerimaan honorarium b. Rekening Listrik, telephon, internet, pdam c, Kwitansi –kwitansi d, Setoran Pajak e, dll Foto Copy Buku Rekening

  24. CONTOH FORMAT

  25. Setuju di bayar Kepala Madrasah Abu Ali Hasan …………………, ……………………2012 Lunas di bayar, Bendahara Binti Sholihah

  26. PERPAJAKAN

  27. JenisPajak yang RelevandenganPengelolaanKeuanganSekolah/Madrasah

  28. MengapaMadrasahPerluMemahamiPajak? • Bendahara sekolah negeri adalah bendahara pemerintah sehingga wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPh 22 dan PPN (UU 42/2009 tentang PPN Barang & Jasa dan UU 36/2008). • Bendahara sekolah negeri dan swasta penerima BOS wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran honor (UU 36/2008).

  29. PPh 21 – PegawaiTetap Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 : • Honor PNS GolonganI dan II dikenakan PPh Ps. 21 dengan tarif 0%. • Honor PNS Golongan III dikenakanPPhPs. 21 dengan tarif 5%. • Honor PNS Golongan IV dikenakan PPh Ps. 21 dengan tarif 15%.

  30. PPh 21 – PegawaiTidakTetap Honorer bulanan: • Jumlah <Rp 1.320.000,- dalam 1 bulan takwim tidak dikenakan PPh 21. • Jumlah > Rp 1.320.000,- per 1 bulan takwim penghitungan PPh 21 harus disetahunkan dan berlaku norma perhitungan PPh 21 dengan tarif.

  31. PPh 22 • Berkenaandenganpembayaran atas pembelian barang. • Tarif : 1,5 % dariharga / nilaipembelianbarang. • Pengecualian: • Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; • Pembayaran yang jumlah paling banyak Rp 2 Juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. • Pembayaranuntuk pembelian BBM, Listrik, Gas, pelumas, PDAM dan Benda-benda Pos. • Pembayaranuntukpembelianbarangsehubungandenganpenggunaandana BOS. Bagirekanan/penjual yang tidakmemiliki NPWP makatarif 100% lebihtinggi (3%).

  32. TarifdanDasarPemotonganPPh 23

  33. PajakPertambahanNilai (PPN) PPN dikenakanatas: • PenyerahanBarangKenaPajak (BKP) dan/atauJasaKenaPajak (JKP) olehPengusahaKenaPajak (PKP) Rekanan • Pemanfaatan BKP tidakberwujuddariluardaerahPabeandidalamdaerahPabean • Pemanfaatan JKP dariluar Daerah Pabeandidalam Daerah Pabean Dikecualikandaripemungutan PPN: (UU RI NOMOR 42 TAHUN 2009) • Pembayaran≤Rp 1 Jutatermasuk PPNdantidakdipecah • Pembayaranuntukpembebasan Tanah • barangkebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak; • makanandanminuman yang disajikandi hotel, restoran, rumahmakan, warung, dansejenisnya, meliputimakanandanminumanbaik yang dikonsumsiditempatmaupuntidak, termasukmakanandanminuman yang diserahkanolehusahajasabogaataukatering • Penyerahan BBM / Non BBM olehPertamina • PembayaranRekeningTelepon • JasaAngkutanUdaraoleh Perusahaan Penerbangan • Pembayaran lain yang tidakdikenakan PPN.

  34. Kewajiban Bendahara Madrasah dalam Perpajakan √ = Setiap bulan = Jika terjadi transaksi S = Swasta N = Negeri

  35. 50% SPT Tidakdisampaikansetelahditegurtertulis 100% Tidakmemenuhiketentuan Psl 28 & 29 UU KUP SanksiAdministrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan DENDA Ps. 7 UU KUP BUNGA Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP KENAIKAN Ps. 13(3), 15(2) UU KUP Rp 100.000 • 2%/Bulan • Maks 24 Bulan • Pembetulansendiri SPT • Hasilpenelitian SPT akibatsalahtulisdan/atausalahhitung • Hasilpemeriksaan (SKPKB) • Izinpenundaanpenyampaian SPT • Izinmengangsurataumenundapembayaran SPT MasaPPh Ps.21/22/23/26 terlambat/ tidakdisampaikan Rp 1.000.000 SPT TahunanPPhBadanterlambat/ tidakdisampaikan 100% Karenaditerbitkan SKPKBT Rp 500.000 SPT Masa PPN terlambat/tidakdisampaikan DARI Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar

  36. TATA CARA PENGISIAN PPH Pasal 22 (Pembelian Barang) 411122 100 PPH Pasal 21 (Pembayaran Honor, dll) 411121 100 • PPN 411211 900

More Related