1 / 60

Sekretari at D irektorat J enderal P erikanan T angkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014

Tugas Pokok Dan Pengembangan Karier J abatan F un gsional Pengawas Perikanan. Sekretari at D irektorat J enderal P erikanan T angkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014. 1. Karier Pegawai Negeri. Melalui Jalur Jabatan Struktural. PEMBINAAN KARIER PNS.

chanda-kim
Download Presentation

Sekretari at D irektorat J enderal P erikanan T angkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tugas Pokok Dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Sekretariat DirektoratJenderalPerikananTangkap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2014

  2. 1. KarierPegawaiNegeri

  3. Melalui Jalur Jabatan Struktural PEMBINAAN KARIER PNS Melalui Jalur Jabatan Fungsional

  4. STRATEGI PERJALANAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL PROMOSI KEDALAM JABATAN STRUKUTRAL BUP 65 BUP 60 III/b III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e III/c pelatihan teknis 18 21 24 27 30 Ijin Belajar PEMBEBASAN SEMENTARA PENGANGKATAN KEMBALI PERPINDAHAN JABATAN PEMBERHENTIAN PENGANGAKATAN PERTAMA KENAIKAN JABATAN III/a III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d III/b IV/e FUNGSIONAL 3 6 9 12 15 18 21 24 pensiun tidak ujian dinas ujian dinas pensiun 4 8 12 16 20 STRUKTURAL III/a III/c III/d IV/a IV/a III/b TANPA JABATAN

  5. Dasar Hukum Jabatan fungsional PNS • UNDANG-UNDANG No 5/2014tentang APARATUR SIPIL NEGARA • PeraturanPemerintahNomor 16 Tahun 1994 tentangJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil. • KeputusanPresidenNomor : 87 Tahun 1999 tentangRumpunJabatanFungsional PNS • Permenpan& RB nomor 01 tahun 2013 tentangJabatan Fungsional Pengawas Perikanan

  6. Pembinaan melalui jabatan fungsional (PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS) Jabatan fungsional Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

  7. Arah Pembinaan Jabatan Fungsional • Mendukung pembentukan profesionalisme PNS; • Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya; • Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada; • Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan penetapan bobot angka kreditnya;

  8. Jenjang Jabatan dan Pangkat • Jenjang Ahli • Pertama (Pangkat III/a – III/b) • Muda (Pangkat III/c – III/d) • Madya (Pangkat IV/a – IV/c) • Utama (Pangkat IV/d – IV/e) • JeJ • Jenjang Terampil • Pelaksana (Pangkat II/b – II/d) • Pelaksana Lanjutan (Pangkat III/a – III/b) • Penyelia (Pangkat III/c – III/d)

  9. Tugas Utama Jabatan fungsional • Jabatan Fungsional Keahlian • Pengembangan pengetahuan • Penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan • Pemberian pengajar an • dengan cara yang sistematis • Jabatan Fungsional Keterampilan • pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut, serta • pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu

  10. Wewenang Penetapan Jabatan Fungsional Penetapan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan memperhatikan usul pimpinan instansi pemerintah dan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN

  11. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Dapat melalui • INPASSING • PENGANGKATAN PERTAMA KALI • PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

  12. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Inpassing • Inpassing berlaku 1 (satu) tahun sejak Kepmen.PAN diterbitkan atau menurut aturan dalam JUKLAK • Inpassing dimaksudkan untuk mengangkat pegawai yang sebelum jabatan fungsional angka kredit ditetapkan telah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi cakupan jabatan fungsional tersebut. • Setelah masa 1 (satu) tahun inpassing selesai, inpassing tidak berlaku lagi Contoh: Jabatan PENGAWAS PERIKANAN ditetapkan dengan Kepmen.PAN 30 September 1999, inpassing berlaku sampai dengan Agustus 2000. Mulai 1 September 2000 inpassing tidak berlaku lagi

  13. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama Kali • Pengangkatan pertama kali adalah pengangkatan dari CPNS • Perlu disusun formasi dan diajukan ke Men.PAN untuk mendapat persetujuan Men.PAN • Memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Permen.PAN atau Juklak/Juknisnya • Jumlah angka kredit dihitung dari ijazah yang dipersyaratkan menurut jenjangnya

  14. Pengangkatan dari Jabatan Lain • Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain adalah pengangkatan dari pegawai yang telah berstatus PNS • Formasi tersedia dan tidak memerlukan persetujuan Men.PAN • Batas usia maksimum adalah 50 tahun (kecuali Peneliti batas usia maksimum 45 tahun dan Widyaiswara 50 tahun) • Jenjang ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit (bukan dari pangkat yang dimiliki saat itu) • Jumlah angka kredit dihitung dari pendidikan, kursus yang relevan, tugas terkait selama dapat dibuktikan secara administratif

  15. persyaratan PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan fugsional Ijasah yang dipersyaratkan Pangkatserendah-rendahnyaIIb Telahmengikutidiklatfungsional Setiapunsurpenilaianpelaksanaanpekerjaandlm DP3 se-kurang2nya bernilaibaikdlm 1(satu) thnterakhir Memenuhiangkakreditkumulatif minimal yang telahmemperolehpenetapandaripejabat yang berwenang

  16. Pembebasan Sementara • Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun • Ditugaskan ke jabatan lain • Diberhentikan sementara sebagai pns • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat • Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya • Tugas belajar lebih dari 6 bulan DITERBITKAN SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DENGAN MENYEBUTKAN ANGKA KREDIT TERAKHIR YANG DIMILIKI

  17. Pengangkatan Kembali Setelah Pembebasan Sementara • PNS setelah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali. • Pengangkatan kembali setelahmenduduki jabatan lain (termasuk struktural) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum BUP. • Angka kredit yang diperhitungkan adalah angka kredit terakhir ditambah dengan prestasi kerja dari pengembangan dan diklat

  18. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional • Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan • Sejumlah angka kredit tertentu wajib dipenuhi sampai tahun ke-4 • Jika tidak terpenuhi maka tahun ke-5 dibebaskan sementara. Dalam pembebasan sementara diberi kesempatan untuk memenuhi angka kredit yang kurang. • Jika dalam tahun ke-6 (satu tahun sejak dibebaskan sementara) angka kredit tidak terpenuhi maka diberhentikan seterusnya • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali bentuk hukuman penurunan pangkat

  19. Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai terdiri dari • Unsur kepegawaian • Unsur unit teknis • Pejabat fungsional Susunan keanggotaan tim penilai • Ketua merangkap anggota • Wakil ketua merangkap anggota • Sekretaris merangkap anggota • Sekurang-kurangnya 4 orang anggota

  20. 2. Jabatanfungsionalberdasarkanpermenpan & RB nomor 01 tahun 2013 tentangjabatanfungsionalpengawasperikanan

  21. TUJUAN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN DENGAN MENGENDALIKAN UNSUR-UNSUR KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP PENGENDALIAN DOKUMEN PERIJINAN SPESIFIKASI SARANA HASIL PENANGKAPAN IKAN • Dokumenijinpenangkapan • DokumenKapaldanMesin • DokumenAlatTangkap • SIB, SHTI dsb • KeabsahanDokumen & masaberlakuPerijinan • SpesifikasiKapal • SpesifikasiMesin • SpesifikasiAlatTangkap • SpesifikasiAlat Bantu & Rumpon • PrasaranaPelabuhan & SentraNelayan • Kesesuaiandesaindenganfisiksarana, • Jenisdanukuranikan • Kematangan & Sex Ratio Ikan • Penyebaran Daerah Penangkapan • Ikan – ikandilindungi • PenangananMutuIkandikapal • Pemeriksaanmelalui : • Catatan Logbook • Sampling ikan • Observer PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN ANALISA DAN EVALUASI (Efisiensi BBM, Produktifitas (CPUE), KapasitasPenangkapan, Musim, PenyebaranIkan & Daerah Penangkapan

  22. Jabatan Fungsional Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pengawas Perikanan bidang penangkapan ikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi.

  23. Ketentuanumum PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Jabatan yang mempunyairuanglingkuptugas, tanggungjawabdanwewenanguntukmelakukankegiatanpengawasanperikanan yang didudukiolehseorang PNS PENGAWAS PERIKANAN • PNS yang diberikantugas, tanggungjawab, wewenangdanhaksecarapenuholehpejabatyangberwenanguntukmelakukanpengawasanperikanan • Kegiatanpengawasan yang bersifatteknisbiologisterhadapkegiatanpembudidayaan, penangkapandanpengolahanmutuhasilperikanan agar konsistendalampenerapanstandarteknologidanperaturanterkait

  24. Ketentuanumum Persiapanpengawasankapalperikanan Pengawasanpemanfaatanfasilitaspelabuhanperikanan KEGIATAN PENGAWAS PENANGKAPAN IKAN MELIPUTI Observer Melaksanakanfungsikesyahbandaran Persiapanpengawasankapalperikanandipelabuhanperikanan Analisa Evaluasi Rekomendasi

  25. RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

  26. RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999tentangrumpunjabatandanpenjelasannya TERMASUK RUMPUN ILMU HAYAT Rumpun Ilmu Hayat rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan, pengembangan teori, dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dibidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, etiologi, genetika, agronomi, patologi, atau farmakologi, serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan. RUMPUN JABATAN

  27. RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KEDUDUKAN Berkedudukansebagaipelaksanateknisfungsionaldibidangpengawasanperikananpadainstansipemerintahpusatdanprovinsi / kabupaten / kota JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PengawasPerikananmerupakanjabatankarier

  28. RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Tugaspokok Melakukankegiatanpengawasanperikanan yang meliputi : PengawasPerikanan Terdiridari : BidangPembudidayaIkan persiapan BidangPenangkapanIkan pelaksanaan Analisis BidangMutuHasilPerikanan evaluasi rekomendasi

  29. Unsur & sub unsurkegiatan PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

  30. Unsurdan sub unsurkegiatan Unsur& sub unsurkegiatan yang dapatdinilai, meliputi: Pendidikan Pengawasan PengembanganProfesi Penunjangpengawasan

  31. Unsurdan sub unsurkegiatan UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UnsurUtama Pendidikan PALING RENDAH 80 % Pengawasanperikanan PengembanganProfesi Kegiatan yang mendukungpelaksanaantugaspokokpengawaspenangkapan UnsurPenunjang PALING TINGGI 20 %

  32. Unsurdan sub unsurkegiatan Ilustrasi PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA 100 % PENGAWAS PERIKANAN MUDA 100 % PNS PENGAWAS PERIKANAN MADYA 80 % Contoh : seorang pejabat fungsional melakukan tugas satu tingkat diatas dan satu tingkat dibawah

  33. Unsurdan sub unsurkegiatan Pendidikan • Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijasah/gelar; • Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan • Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.

  34. Unsurdan sub unsurkegiatan Pengawasan • Persiapan • Pelaksanaan • Analisis • Evaluasi ; dan • Rekomendasi

  35. Unsurdan sub unsurkegiatan PengembanganProfesi • Penyusunan karya tulis / karya ilmiah di bidang perikanan; • Penyusunan standar / pedoman pengawasan perikanan; • Uji kompetensi; dan • Penerjemahan / penyadur buku dan bahan lain di bidang perikanan

  36. Unsurdan sub unsurkegiatan PenunjangPengawasan • Pengajaran/pelatihandalambidangperikanan; • Bimbingandibidangpengawasanperikanan; • Peransertadalam seminar/lokakaryadibidangperikanan; • Keanggotaandalamorganisasiprofesiprovinsi/nasional /internasional; • Keanggotaandalamtimpenilaijabatanfungsionalpengawasperikanan; • Perolehanpenghargaan / tandajasa; dan • Perolehanijasah / gelarkesarjanaanlainnya

  37. Jenjangdanpangkat PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

  38. Jenjangjabatandanpangkat JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS TERDIRI DARI TERAMPIL AHLI PP Pertama PenataMuda/III/a PP Pelaksana PengaturMuda/II/b PenataMudaTk.I/III/b Pengatur/II/c PengaturTk.I/II/d PP Muda Penata/III/c PenataMuda/III/a PenataTk.I/III/d PP PelaksanaLanjutan PenataMudaTk.I/III/b Pembina/IV/a PP Madya PP Penyelia Penata/III/c Pembina Tk.I/IV/b PenataTk.I/III/d Pembina UtamaMuda/IV/c PP Utama Pembina UtamaMadya/IV/d Pembina Utama/IV/e

  39. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit PERMEN PAN DAN RB Nomor 1 Tahun 2011

  40. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit Rincian Pengawas Perikanan Terampil Pengawasperikananpelaksana Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan; Melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkap ikan; Meneliti dokumen mesin kapal perikanan; Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan.

  41. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan Terampil Pengawasperikananpelaksana Mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di elabuhan perikanan/sentra nelayan; Mengukur data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan Mengatur pergerakan dan lalulintas kapal di pelabuhan perikanan.

  42. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan Terampil Pengawasperikananpelaksanalanjutan Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; Melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan; Meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan; Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan; Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan Menyiapkan bahan penerbitan Surat Iji Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran

  43. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan Terampil Pengawasperikananpenyelia Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan; Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan; Melakukan tabulasi data log book perikanan; Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

  44. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan AHLI PengawasperikananPertama Sebagai Anggota penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. Menganalisa data dan informasi triwulan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. Melakukan pengumpulan data tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan Mengukur kontruksi dan bentuk alat penangkap ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan alat penangkap ikan. Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan / rumpon dalam rangka melakukan pengawasan alat bantu penangkapan ikan.

  45. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan AHLI PengawasperikananPertama Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan dalam rangka melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan / sentra nelayan. Melakukan pengawasan kegiatan kapal perikanan (observer di atas kapal) Mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi ke syahbandaran perikanan

  46. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas Perikanan AHLI PengawasperikananMuda Sebagai anggota dalam penyusunan rencana pengawasan ikan tahunan. Sebagai ketua penyusunan rencana kerja bulanan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di pelabuhan perikanan. Sebagai anggota penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan. Sebagai anggota penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan.

  47. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas PerikananAHLI PengawasperikananMuda Melakukan pengelolaan data tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan. Memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan dalam rangka melakukan pengawasan mesin kapal perikanan Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan dalam rangka melakukan pengawasan awak kapal perikanan Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan. Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran dalam rangka rencana persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan

  48. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas PerikananAHLI PengawasperikananMadya Sebagai ketua dalam rangka menyusunan rencana pengawasan ikan tahunan. Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan. Sebagai ketua dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di palabuhan perikanan. Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan perikanan.

  49. Rinciankegiatan & unsur yang dinilaidalammemberikanangkakredit RincianPengawas PerikananAHLI PengawasperikananMadya Menganalisa data dan informasi rencana kerja tahunan dalam rangka mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan dan di palabuhan perikanan. Kelayakan teknis kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa pelaksanaan pengawasan. Kelayakan teknis mesin kapal perikanan dalam rangka melakukan analisa pelaksanaan pengawasan. Melakukan analisa pelaksanaan pengawasan terhadap laporan log book perikanan dalam rangka melakukan analisa, evaluasi, dan pelaporan. Sebagai anggota dalam rangka evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan

More Related