Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran

1. PerencanaandanPenganggaran DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

2. PokokBahasanPerencanaandanPenganggaran Sesi I : SistemPenganggaran & Penerapannya Sesi II : KetentuandalampengalokasianAnggaran Sesi III: Tata caraPenyusunan & PenelaahanRKAKL Sesi IV: Tata caraPenyusunan & PengesahanDIPA

3. STRUKTUR APBN ( I-ACCOUNT)

4. SIKLUS PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010 • Pembahasan : • RUU APBN; • NK. • Pembcranpendhluan: • PPKF dan KEM; • RKP; • RincianBelanja. Penetapan UU APBN 14 6 13 • Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kbijkumum; • Prtasangg. PenetapanPrioritas Pembangunan KerpresAlokasiAnggaran K/L RUU APBN, Nota Keu Penetpn RKA-KL 15 10 16b 1 5 7 11 PaguIndikatif/ Rancangan RKP 12 Pembhsan proposal K/L Rekonslsi RKA-KL 17 BA HasilPembahasan 2 Pengesahankonsep DIPA RUU APBN, Nota Keu 16 • Penyusunan: • PPKF dan KEM; • Paguawal APBN; • RincianBelanja. PaguSementara K/L Himp RKA-KL SP RKA-K/L 9 19 4 18 Penlhan RKA-KL 3 8 16a New Initiatives proposal Konsep DIPA DIPA RKA-KL Renja KL 17 Renstra KL

5. SESI ISISTEM PENGANGGARAN& PENERAPANNYA DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

6. I. SistemPenganggaran • PendekatanPenganggaran • LangkahPerubahan • KlasifikasiAnggaran

7. 1. Pendekatan Penganggaran • Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. • Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) : pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

8. a. Penganggaran Terpadu • Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. • Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. • Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

9. b. Penganggaran Berbasis Kinerja • Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. • Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. • Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.

10. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah • Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memer-lukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan Kegiatan. • Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). • Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memper-hatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.

11. 2. Langkah-Langkah Perubahan • Alokasianggaran K/L ditetapkanberdasarkanProgramsesuaihasilrestrukturisasi. • Kegiatan 0001 (GajidanTunjangan) danKegiatan 0002 (OperasionalPerkantoran) yang selamainiberdirisebagaisebuahKegiatan, mulai TA 2011 statusnyaberubahmenjadiKomponen Inputdarisebuah Output Kegiatan. • Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. • Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output. • Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. • Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasil-kan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.

12. 3. Klasifikasi Anggaran • Klasifikasi Menurut Organisasi : merupakanpengelom-pokanalokasianggaranbelanjasesuaidenganstrukturorganisasiKementerian Negara/Lembaga (K/L). Yang dimaksudorganisasiadalah K/L yang dibentukuntukmelaksanakantugastertentuberdasarkan UUD 1945 dan/atauperaturanperundangan yang berlaku. • Klasifikasi Menurut Fungsi : merupakanpengelompokanalokasianggaranbelanjamenurut fungsidan sub fungsi yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan. • Klasifikasi Menurut Ekonomi : merupakanpengelom-pokanalokasianggaranbelanjamenurut jenis belanja sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya.

13. PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

14. 1. Penerapan PBK dalamPenyusunan RKA-KL • Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran; • Struktur Anggaran; • Rumusan Output Kegiatan; • Standarisasi Output Kegiatan; • Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL; • Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.

15. a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome ESELON I Total Rp PRIORITAS Indikator Kinerja IndikatorKinerjaNasional Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp • Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas. IndikatorKinerjaNasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp

16. b. Struktur Anggaran

17. c. Rumusan Output Kegiatan • Kriteria Output : • Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; • Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; • Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker penanggung jawab kegiatan; • Bersifatspesifikdanterukur; • UntukKegiatanFungsionalsebagianbesar output yang dihasilkanberuparegulasisesuaitugas-fungsi Es. II/Satker; • UntukKegiatanpenugasan (PrioritasNasional) menghasilkan output yang mempunyaidampaksecaranasional; • SetiapKegiatanbisamenghasilkan output lebihdarisatujenis; • Setiap Output didukungolehkomponen inputdalamimplementasinya; • Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.

18. d. Standarisasi Output ….1) • Output-output yang digunakandalamrangkapemenuhankebutuhandasardansaranapenunjang yang secaraumumdibutuhkanolehinstansi/perkantoran; • Output-output sebagaipenunjangpelaksanaantusidanpenunjangaktifitas-aktifitasperkantoran; • Merupakan output yang digunakanhanyauntukmemfasilitasisaranadanprasaranaoperasionalisasiperkantoran; • Output-output inibisadigunakanolehsemuaSatkerpadaumumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya; • Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; • Dalamhaldilakukan standarisasi outputuntuk output yang sudahadasebelumnyatermasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka dasar.

19. d.Standarisasi Output ....2)

20. e. Kategori Output Kegiatan merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau Satker Output Manajemen OUTPUT KEGIATAN merupakan output kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional Output Teknis

21. f. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Program Teknis Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PROGRAM sesuai hasil Restrukturisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Generik Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penelitian dan Pengembangan Program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap K/L Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

22. g. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Kegiatan Generik Kegiatan yg digunakan oleh bbrp esl II yg memiliki karakteristik sejenis KEGIATAN sesuai hasil Restrukturisasi Output spesifik dlm rangka pencapaian sasaran nasional Kegiatan Prioritas Nasional Kegiatan Teknis Output spesifik dlm rangka pencapaian kinerja K/L Kegiatan Prioritas K/L Output spesifik namun bukan kategori prioritas Kegiatan Teknis Non Prioritas

23. PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

24. 1. Penerapan KPJM dalam RKA-KL (Sejak 2011) • Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas; • Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. • Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional; • Penerapan KPJM pada Tingkat K/L; • Rumus Umum Indeksasi. • Review thd Kebijakan Program/Kegiatan ; • Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. • Parameter Tetap; • Parameter Berubah.

25. a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional Kerangka Kerja Prioritas Nasional

26. 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Kegiatan Prioritas 2 1 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 4 5 Demand driven Target tertentu dan bersifat terbatas Komponen input pendukung kebijakan Komponen input kebijakan 6 Hitung Baseline

27. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) Perubahan Kebijakan PRAKIRAAN MAJU PENYESUAIAN Baseline Perubahan Kebijakan dan Perubahan Harga

28. b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L Kerangka Kerja Program/Kegiatan

29. 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Program/ Kegiatan 2 1 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 4 5 Demand driven Target tertentu dan bersifat terbatas Komponen input Tidak Langsung Komponen input Langsung 6 Hitung Baseline

30. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) PRAKIRAAN MAJU Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

31. Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

32. c. Rumus Umum Indeksasi Harga TETAP N= nilai asumsi yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung = 1 + (1 x N%)n INDEKSASI = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n Harga BERUBAH Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung

33. Sesi iiKETENTUAN DALAM PENGalokasiAN Anggaran DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

34. PokokBahasan • Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker; • Penerapan Bagan Akun Standar; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN; • Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP; • Penyusunan RKA-K/L untukSatker BLU; • Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, danUrusanbersama; • PengalokasianAnggaranSwakelola; • PengalokasianAnggaranterkaitKontrakTahunJamak; • PenerapanstandarbiayadalampenyusunanRKAKL

35. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker • Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis datadan menggunakan aplikasi GajiPokokPegawaipada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi GajiPokokPegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. • Apabilatidakmenggunakanaplikasi GPP, K/L dapatlangsungmemasukkan data pegawai yang telahdi-updatedalammodulBelanjaPegawaipadaaplikasi RKA-K/L. • Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun 512412).

36. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. • Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : • Honorarium; • Uang lembur merupakanbatastertinggi; • Vakasi merupakanbatastertinggi; • Belanja pegawai lain-lain; • Uang lauk pauk TNI/POLRI; • Uang makan PNS; • Uangdukawafat/tewas.

37. b. Penerapan Bagan Akun Standar • Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secaralangsungmenunjangkegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. • Penerapan konsep nilai perolehan (full costing),pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. • Penerapan konsep kapitalisasi: • Karakteristikasettetap, • Syarat/Kategoribelanja modal • Contohbelanjabarangdan modal

38. c. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PHLN • Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan PinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibahdan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya. • Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara penarikannya. • Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN. • Mencantumkan tata cara penarikan PHLN. • Mencantumkan kode register PHLN. • Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender. • Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender.

39. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan: • Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN. • Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh donor/lender. • Penyediaan pagu pinjaman luar negeri dan dana pendampingnya, dalampengalokasiandananyaharusmenjadi prioritas. • Perhatikan closing date, sisa pagu pinjaman, kategori dan persentase/porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN,untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana • Standar Biaya : Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atauSPTJM. • Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN Untuk menghindari terjadinya kelebihan penarikan pada satu kategori. • Pemahaman NPPHLN : Untuk menghindari terjadinya ineligible, perlu dipahami hal-hal seperti : Isi/materi dari NPPHLN, Staff Appraisal Report (SAR), Project Administration Memorandum (PAM), Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN.

40. d. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PDN • Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN secara umum mengacu pada PP No. 54 Tahun 2008tentang Tata Cara PengadaandanPenerusanPinjaman Dalam NegeriOlehPemerintah. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • PinjamanDalamNegeridilakukanmelaluimekanisme APBN dandialokasikanuntukmembiayaiKegiatandalamrangkapemberdayaanindustridalamnegeridanpembangunaninfrastruktur; • K/L menyusunrencanakegiatan yang dapatdibiayai PDN, berpedomanpadadaftarprioritasKegiatan yang dapatdibiayai PDN; • Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakaiadalahnomenklaturhasilrestrukturisasi program/kegiatan; • Mencantumkan akun belanja sesuai denganketentuan BAS;

41. Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN; • Mencantumkan kode register PDN; • Dokumenpelengkap RKA-K/L-nyaadalahsebagaiberikut: • NaskahPerjanjianPenerusan PDN, yang ditandatanganiolehMenteriataupejabat yang diberikuasadanPenerimaPenerusan PDN. • NaskahPerjanjianPenerusan PDN tersebutmemuat paling sedikit: • Jumlahpinjaman; • Peruntukanpinjaman; • Ketentuandanpersyaratanpinjaman; dan d. SanksikepadaPenerimaPenerusan PDN yang tidakmemenuhikewajibanpembayarancicilanpokok, bunga, dankewajibanlainnya.

42. e. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana Hibah DN • Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Hibah Dalam Negeri, tata cara penuangannya dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah Dalam Negeri yang berlaku. • Hal-hal yang harus diperhatikan: • Dana yang berasaldariHibahdigunakanuntuk: • Mendukung program pembangunannasional, dan/atau • Mendukungpenanggulanganbencanaalamdanbantuankemanusiaan; • K/L menyusunRencanaKerjadanAnggaranHibahsebagaibagiandari RKA-K/L untukdicantumkandalamdokumenpelaksanaananggaran;

43. Perencanaanpenerimaanuntukhibah yang direncanakan, disusunolehMenteriPerencanaanmelaluiRencanaKegiatanJangkaMenengahdanTahunan yang bersumberdarihibahdenganberpedomanpada RPJM. RencanaKegiatanJangkaMenengahdanTahunantersebutmencakuprencanapemanfaatanhibah, sertaDaftarRencanaKegiatanHibah (dasarmengalokasikankegiatan K/L dalam RKA-K/L); • Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan; • untukHibahlangsung, Menteri/PimpinanLembagadapatmenerimahibahlangsungdaripemberihibah, bertanggungjawabdanmengkonsultasikanrencanapenerimaanhibahlangsungpadaMenteriKeuangan, MenteriPerencanaan, danMenteri/PimpinanLembagalainnyasebelumdilakukanpenandatangananPerjanjianHibah.

44. f. Pengalokasian Anggaran denganSumber Dana PNBP • Nomenklatur Kegiatan yang digunakan mengacu pada tabel referensi Kegiatan dalam Aplikasi RKA-K/L; • Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada: • PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; • Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; • Pagu penggunaan PNBP; dan • CatatanHasilPembahasan PNBP antara K/L dan DJA; • Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakatdanatauketentuantentangpersetujuanpenggunaansebagiandana yang berasaldari PNBP; • Pembayaranhonor pengelola kegiatan PNBP menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).

45. g. Penyusunan RKA-KL untukSatker BLU • Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada peraturan yang mengaturRencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. • Hal-hal yang harus diperhatikan : • Penyusunan RBA: • Mengacu pada rencanastrategis bisnisBLU yang disertaiprakiraan RBA tahunberikutnya; • RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU; • RBA disusunberdasarkan: (i) Basis kinerjadanperhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanannya; (ii) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN; dan (iii) berbasis akrual.

46. RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu (tanpamemperhitungkansaldoawalkas), dimanapersentaseiniharustercantumdalam RKA-K/L dan DIPA BLU yang dapatberupaketeranganataucatatan yang memberikaninformasibesarannya. Pola anggaran fleksibel tidak berlaku untuk pendapatan dari APBN. • Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU. Ikhtisar ini digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L. • Memindahkaninformasialokasianggaranbiayadalam RKA-K/L menggunakan program aplikasi RKA-K/L. • Hal yang harusdiperhatikandalampenyusunan RKA-K/L BLU: • Program/kegiatan yang digunakan merupakan bagian dari program/kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk; • Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan dalam output yang sesuai, yang tercantum dalam aplikasi RKA-K/L. • Perlunyapencantumanmengenaisaldoawaldanpenetapanambangbataspada KK RKA-K/L satker BLU.

47. Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya • Satker BLU yang telahmampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut; • Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel dan biaya tetap; • Rincian biaya tersebut memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/pendukung; • Dalam hal Satker BLU sudahmampumemenuhikriteriasebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dapat menggunakan besaran standar biaya tersebutdenganmelampir-kansuratpernyataansudahmemenuhikriteriahuruf a, b, dan c; • SedangkanSatker BLU yang belummampumemenuhi kriteria huruf a, b, dan c, harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus menggunakan nomenklatur yang berbeda danharus melampirkan SPTJM.

48. h. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas PembantuandanUrusanBersama • Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, berpedomanpada PMK No.248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan : • Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA; • Target Kinerjadanbesarnyaalokasianggaran yang menjaditanggungjawabmasing-masing SKPD dituangkandenganjelasdalam RKA-K/L; • K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; • Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan; • Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;

49. Dana TP dilaksanakan setelah ada penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota; • Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: (i)biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; (ii) biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; (iii) honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan (iv) biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. • Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah; • Karakteristik DK kegiatannon fisik. • Karakteristik TP kegiatanfisik. • Sebagiankecildapatdialokasikanuntukdanapenunjang.

50. PenuanganalokasianggaranuntukkegiatanDekonsentrasidalam RKA-KL diatursbb: • KomponenUtama yang bersifat non-fisik, antara lain: sinkronisasidankoordinasiperencanaan, fasilitasi, bimbinganteknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitiandan survey, pembinaandanpengawasan, sertapengendalian. AlokasianggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya. • KomponenPenunjang untukpelaksanaantugasadministratifdan/ataupengadaan input berupapengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya, dialokasikandenganmenggunakanakunBelanjaBarangsesuaiperuntukannya. • DalamhalKomponenPenunjangapabiladigunakanuntukpengadaanbarangberupaasettetap, pengalokasiananggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangPenunjangKegiatanDekonsentrasi (521311).