Download
1 / 10
100 likes | 333 Views
perdama i an. DADING. M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn. HAPER MENGHENDAKI perdama i an. Pasal 130 (1) HIR “ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.
E N D
perdamaian DADING M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn
HAPER MENGHENDAKI perdamaian Pasal 130 (1) HIR “ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”. “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat suatu surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
Pasal 16 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian
perdamaian : IMPERATIF UPAYA Pasal 131 (1) HIR • Jika Hakim tidak dapat mendamaian para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. • Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tat tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi Undue Process. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum (M. Yahya Harahap 2012: 340
PERKARA mENUMPUKNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2008 • Sifat dan mediasi di Pengadilan bersifat Mandatory, para pihak tidak dapat menolak ataupun meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara. • Pasal 2 (3) No 1 Tahun 2008 “ Apabila perkara dan diputus tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
