Oleh Dr. Ali Masykur Musa Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI

1. Pertambangan Illegal danPotensiKerugian Negara Oleh Dr. Ali MasykurMusa Anggota IV BadanPemeriksaKeuangan RI

2. Penerimaan Negara Dari Sektor Pertambangan

3. Ketentuan UU Pertambangan Mineral dan Batubara • Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat • Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: • Izin Usaha Pertambangan • Izin Pertambangan Rakyat • Izin Usaha Pertambangan Khusus • Pemegang IUP, IPR, dan IUPK dikenakan iuran PNBP

4. Data Pertambangan Tanpa Izin • Berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan hasil pengawasan lapangan oleh Pemerintah Daerah, Tahun 2013, terdapat kejadian pertambangan tanpa izin sebagai berikut: • Terjadi di wilayah 13 perusahaan kontrak karya • Terjadi di wilayah 6 perusahaan pemegang IUP

5. Dampak Pertambangan Tanpa Izin • PNBP tidak dibayarkan oleh Penambang Illegal • Kerusakan lingkungan akibat tidak terkendalinya pertambangan illegal dapat menimbulkan biaya untuk rehabilitasi

6. Sekilas Tentang BPK

7. Pemeriksaan BPK • Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu • Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemeriksaan Pertambangan Yang Dilakukan BPK (2008-2013) • Pengelolaan Pertambangan Batubara TA 2006 & 2007 pada Departemen ESDM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kontraktor PKP2B, dan Pemegang Kuasa Pertambangan • Pengelolaan Pertambangan Emas dan Perak TA 2007-2009 pada Departemen ESDM, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow Timur, Kontraktor Kontrak Karya, dan Kuasa Pertambangan • Pengelolaan PNBP dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum TA 2010 s.d. Semester I 2011 pada Kementerian ESDM, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah

9. Pemeriksaan Pertambangan Yang Dilakukan BPK (2008-2013) • Pengelolaan Pertambangan Mineral TA 2009-2011 pada Kementerian ESDM, Pemerintah Kabupaten Bogor, Perusahaan Kontra Karya (PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara) dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (PT Aneka Tambang UPBE Pongkor) • Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara TA 2011-2012 pada Kementerian ESDM, Perusahaan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung (dalam proses)

10. Basis Pemeriksaan BPK • Pemeriksaan BPK berfokus kepada Penerimaan PNBP untuk perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin dari pemerintah, bukan pada perusahaan yang tidak mempunyai izin • Penanganan perusahaan yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum

11. Temuan BPK: Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan • Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perusahaan pemilik izin usaha pertambangan, ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan: • Tahun 2008: • Satu PKP2B dan 34 Pemegang Kuasa Pertambangan pada 6 Kabupaten, yaitu Kab. Musi Banyuasin dan Musi Rawas di Prov. Sumsel, Kab. Tanah Bumbu di Kalsel, Kab Barito Timur, Barito Utara, & Gunung Mas di Kalteng melakukan kegiatan penambangan batubara di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kemenhut • Tujuh KP di Kab Barito Timur, dan satu izin KP di Kab Kutai Timur lokasinya tumpang tindih dengan KP lain • Bupati memberikan izin kepada tiga KP yang lokasinya di luar wilayah kabupaten bersangkutan

12. Temuan BPK: Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan • Tahun 2009: • SepuluhpemegangKuasaPertambangandiKab. BolaangMongondowdanKabBolaangMongondowTimur, Sulawesi Utara yang beroperasidikawasanhutanbelummemilikiizinpinjampakaikawasanhutan • Tahun 2011 • KebijakanBupati Barito Timurmenerbitkansatu IUP dalamwilayahkonsesi PKP2B mengakibatkantumpangtindih • Lima pemegang IUP diKab Barito Timurtelahmelakukankegiatanpertambangandikawasanhutantanpaizinpinjampakaikawasanhutan

13. Temuan BPK: Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan • Tahun 2012 • Tigapemegang IUP diKabKotawaringinTimur, duapemegang IUP diKabSeruyan, duapemegang IUP diKab Raja Ampat, satupemegang IUP diKab. Nabire, danduapemegang IUP diKab Halmahera Timurmelakukaneksploitasitambangdidalamkawasanhutantanpaizinpinjampakaikawasanhutan • Satupemegang IUP operasiproduksidiKabMusiRawastelahmelakukankegiatankonstruksitanpaizinpinjampakaikawasanhutan • EmpatperusahaandiKabKutaiKartanegaradidugamelakukaneksploitasitambangdikawasankonservasiTahura Bukit Suharto • SatuperusahaandiKabKutaiKartanegaradidugatelahmelakukaneksploitasitambangdankolaborasipemanfaatankawasandalamkawasankonservasiTahura Bukit Suharto. • Duapemegang IUP diKab Halmahera Selatan , satupemegang IUP diKab Halmahera Utara, dantigapemegang IUP diKab Halmahera Timurtelahmelakukaneksplorasi Tambang diKawasanHutantanpaizinpinjampakaikawasanhutan

14. Temuan BPK: Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Atastemuan-temuan yang berindikasitindakpidanatelahdisampaikankepenegakhukum