ALIRAN HUKUM SEJARAH

1. ALIRAN HUKUM SEJARAH

2. LATAR BELAKANG • Reaksi terhadap pemikiran dogmatik deduktif yang tidak memerhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. • Semangat revolusi Perancis. • Reaksi terhadap peran hakim sebagai corong undang-undang.

3. TOKOH – TOKOH • Friedrich Karl von Savigny (1770 – 1861) • Tumbuhnya hukum seperti tumbuhnya bahasa. • Hukum muncul bukan karena perintah penguasa, tetapi karena perasaan keadilan dalam jiwa bangsa (Volksgeist). • Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. • Puchta (1778 – 1846) • Pembentukan hukum: (1) melalui undang-undang; (2) melalui ilmu hukum karya para juris. • Keyakinan hukum dalam jiwa bangsa disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. • Mengutamakan pembentukan hukum dalam negara sampai tidak ada lagi sumber hukum selain hukum negara  absolutisme negara.

4. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE • Berbeda dengan sosiologi hukum. • Memisahkan antara hukum positif (positive law) dan hukum yang hidup (living law). • Merupakan hasil dialektika antara positivisme dan mahzab sejarah. • Hukum positif yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.

5. TOKOH-TOKOH • Eugen Ehrlich (1862 – 1922) • Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. • Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Keberlakuan hukum karena pengakuan, bukan karena penerapan oleh negara. • Kenyataan sosial yang a-normatif menjadi dasar pembentukan hukum yang normatif (kebiasaan, kekuasaan, milik, pernyataan pribadi). • Roscoe Pound (1870 – 1964) • Hukum sebagai alat merekayasa masyarakat. Hukum sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu. • Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. • Fungsi hukum untuk melindungi ketertiban, yaitu: • Melindungi kepentingan umum/negara • Melindungi kepentingan masyarakat • Melindungi kepentingan pribadi

6. REALISME HUKUM • Berkembang bersamaan dengan sociological jurisprudence. • Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. • Tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Hukum positif hanya merupakan perkiraan hukum, belum hukum itu sendiri. • Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia.

7. Studi Hukum Kritis • Menolak netralitas hukum, otonomi, dan pemisahan hukum dengan politik. • Kritik terhadap liberalisme  antinomi antara rasionalitas dan hawa nafsu, antara aturan dan nilai. • Perubahan hukum melalui transformasi sosial untuk menghilangkan dominasi.

8. LATAR BELAKANG • REALISME HUKUM AMERIKA  PENGADILAN • MENOLAK PEMISAHAN HUKUM DAN POLITIK • HUKUM ADALAH POLITIK DENGAN BAJU LAIN • HUKUM HANYA ADA DALAM SUATU IDEOLOGI • MEMBONGKAR POLITIK DOMINASI DI BALIK HUKUM • FILSAFAT KRITIS

9. Roberto M. Unger • KRITIK THD LIBERALISME: (1) rasionalitasdanhawanafsu, (2) keinginan yang sewenang-wenang, (3) Analisis, (4) Aturan-aturandannilai-nilai, (5) nilaisubyektif, dan (6) individualisme. • PENYELESAIAN • TrasformasiSosialmenghilangkanDominasi • RevolusiTeoretisuntukKebaikanUmatManusia