410 likes | 1.44k Views
MEKANISME KENAIKAN PANGKAT. PEGAWAI NEGERI SIPIL. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.
E N D
MEKANISME KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara on line (SAPK on line); • Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN RI Nomor 12/ SE/1981 dan Nomor 193/SEKLAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. • Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 93 Tahun 2010, tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan.
ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT(SEBELUM SAPK) SAPK/ BERKAS K3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO - UP-DATE/PERE DATA SAPK PERE-DAT TTD FORM D2 BKD KANREG V BKN BERKAS TMS USUL KP (MANUAL) • BAPERKAT • GOL III & IV • - VERIFIKASI DATA • DAN BERKAS USUL • NOTA PERSETUJUAN TELITI BERKAS DINAS,BIRO, BADAN, RSUD PROSES PERBAL SK KOLEKTIF PETIKAN SK K3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO
ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT(MELALUI SAPK ONLINE) TELITI BERKAS K3 BKD - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D2 DR SAPK ON LINE SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO TELITI BERKAS INPUT SAPK PROSES SAPK BKD KANREG V BKN BERKAS TMS USUL KP • BAPERKAT • GOL III & IV (ONLINE BKN) • - VERIFIKASI DATA • DAN BERKAS USUL • NOTA PERSETUJUAN • (BARCODE) TELITI BERKAS DINAS,BIRO, BADAN, RSUD PROSES PERBAL SK KOLEKTIF PETIKAN SK K3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO
ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV C KE ATAS (MELALUI SAPK ONLINE) TELITI BERKAS K3 BKD - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D2 DR SAPK ON LINE SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO (BERKAS ASLI DATA USUL) TELITI BERKAS INPUT SAPK PROSES SAPK BKD BKN-PUSAT BERKAS TMS USUL KP • BAPERKAT • GOL III & IV (ONLINE BKN) • - VERIFIKASI DATA • DAN BERKAS USUL • NOTA PERSETUJUAN • (BARCODE) TELITI BERKAS DINAS,BIRO, BADAN, RSUD (FC BERKAS DATA USUL) PETIKAN SK PETIKAN SK PETIKAN SK SEKNEG RI BKD
PERUBAHAN - PERUBAHAN MENDASAR 1. FORMAT APLIKASI KENAIKAN PANGKAT FORM D II FORM D II SAPK DGN BARCODE • TATA CARA USUL KENAIKAN PANGKAT MANUAL SAPK ONLINE 3. ADANYA PENDELEGASIAN KEWENANGAN INPUT SAPK ONLINE OLEH K3 BKD
KENDALA - KENDALA 1. JARINGAN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) TERBATAS 2. DATA PADA SAPK BELUM SELURUHNYA DIREMAJAKAN (UPDATE) 3. SERING KALI HUBUNGAN ON LINE TERPUTUS (HANG) KARENA PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN SISTEM 4. SAPK TIDAK DAPAT MENERIMA DUA ATAU LEBIH JENIS USULAN (APLIKASI) 5. MASIH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SISTEM 6. STRUKTUR SISTEM INFORMASI SAPK BERBEDA DENGAN SIMPEG PROV. DKI JAKARTA
PENGELOLAAN KEPANGKATAN TAHUN 2013 • TARGET SKKP PERIODE 1 APRIL & 1 OKT 2013 = 12000 SK • PENGELOLAAN DENGAN SAPK ONLINE • VERIFIKASI BERKAS SECARA TERPADU (BKD, KANREG V BKN JAKARTA, BKN PUSAT DAN SEKNEG RI)
PENGELOLAAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2013 • TARGET SKKP PERIODE 1 APRIL 2013 = 6000 SK • NOTA USUL SKKP PERIODE1 APRIL 2013 = 6500 NOTA USUL • BERKAS TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBANYAK = 200 BERKAS
FAKTOR PENYEBAB NOTA USUL TIDAK MEMENUHI SYARAT • BERKAS KURANG LENGKAP, TIDAK DILENGKAPI SESUAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN… (SE KA.BKD NO 128/SE/2012 TANGGAL 9 NOVEMBER 2012 TENTANG PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1 APRIL 2013.) . • BERKAS SALAH/TIDAK DILEGALISIR OLEH INSTITUSI YG SEHARUSNYA/TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN 1. PENGISIAN DP3 2. PENGISIAN PAK 3. FC. IJAZAH DAN TRASKIP NILAI • BELUM MEMENUHI PERSYARATAN MASA WAKTU UNTUK KENAIKAN PANGKAT. 12
NOTA PERSETUJUAN BKN PERIODE 1 APRIL 2013 • NOTA PERSETUJUAN TAHAP PERTAMA = 4.200 1. DISERAHKAN KE BKD TANGGAL/MEI 2013 2. PEMBUATAN PERBAL BULAN MEI 2013 , SK KOLEKTIF BULAN MEI 2013 3. INPUT NOTA PERSETUJUAN KE SIMPEG 18 MARET 2013 BATAS WAKTU INPUT SIMPEG AGAR PER 1 APRIL 2013 TELAH MENDAPATKAN GAJI DAN PANGKAT YANG BARU) 4. CETAK PETIKAN SK S.D. MEI 2013 SEBANYAK : 4.200 SK
B. NOTA PERSETUJUAN TAHAP II = 1.300 1. DISERAHKAN KE BKD TANGGAL APRIL 2013 2. PEMBUATAN PERBAL APRIL 2013 (PARAF SERTA BIRO HUKUM) , SK KOLEKTIF TANGGAL APRIL 2013 3. INPUT NOTA PERSETUJUAN KE SIMPEG 15 APRIL 2013 (BATAS WAKTU INPUT SIMPEG AGAR PER 1 MEI 2013 TELAH MENDAPATKAN GAJI DAN PANGKAT YANG BARU) 4. SKKP TETAP PER 1 APRIL 2013, CETAK PETIKAN MEI 2013 TELAH DIINPUT PADA SIMPEG BKD PROV. DKI JAKARTA SEHINGGA PER 1 MEI 2013 TELAH PADA POSISI PANGKAT DAN GAJI YANG BARU
C. NOTA PERSETUJUAN TAHAP III = 765 SUDAH DITERIMA PADA MEI 2013 DAN TELAH DIPROSES TERHITUNG TANGGAL 1 JUNI 2013 TELAH MENERIMA GAJI PADA POSISI PANGKAT YANG BARU. • NOTA PERSETUJUAN YANG DIINPUT 35
PENGELOLAAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2013 • TARGET SKKP PERIODE 1 OKTOBER 2013 = 4.000 SK