MEDAN , 7 AGUSTUS 2008

1. SELAMAT DATANG PADA REFRESHER COURSE PENGAWASAN MEDAN , 7 AGUSTUS 2008

2. MEMBANGUN IDENTITAS KEJAKSAAN MELALUI PEMBERDAYAAN PENGAWASAN

3. JATI DIRI PENGAWASAN “ WASKITA SUCI ADHYAKSA “

4. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN R.I WASKAT adalah pengawasan yg dilakukan oleh pimpinan SATKER terhadap bawahannya sebagai upaya pengawasan yg bersifat preventif mempunyai peranan yg sangat penting dlm rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan / perbuatan tercela Dilaksanakan terus menerus dg memperhatikan system pengendalian manajemen • RUANG LINGKUP • Pelaksanaan tugas SATKER Baik rutin & pembangunan • 2. Sikap & perilaku pegawai Kejaksaan PENGAWASAN Pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan,& penertiban, serta pemeriksaan, penindakan & pemantauan thd pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku & tutur kata pegawai Kajaksaan sesuai dg Per-UU, Rencana Strategik serta kebijaksanaan yg ditetapan oleh JARI • SASARAN • PENGAWASAN • Pelaksanaan tugas rutin & pembangunan oleh setiap Satker apakah telah sesuai dg Per-UU, RENSTRA serta kebijaksanaan yg ditetapkan oleh JARI; • 2. Penggunaan, • pemeliharaan serta • kebutuhan atas • sarana & prasarana serta biaya yg diperlukan dlm mendukung kegiatan organisasi; • 3. Sikap, perilaku & • tutur kata pegawai • Kejaksaan PERATURAN JAKSA AGUNG R.I PER-069/A/JA/07/2007 TG. 12 Juli 2007 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN R.I • Peningkatan Public Trust • Bahan Pertimbangan Kebijakan Pimpinan : • - Evaluasi • Kinerja • - Penyusunan • Rencana • Strategik • (Tehnis dan • Non Tehnis) • - Reward and • Punishment • - Kontribusi • padaIdentity • Building • TUJUAN • PENGAWASAN • Agar Kejaksaan dlm melaksanakan tugas & wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dg menghindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan & kesusilaan; • Agar setiap pegawai kejaksaan mengemban tugasnya dg baik & penuh rasa tanggungjawab serta menghindarkan diri dr sikap, perilaku & serta tutur kata yg bertentangan dg peraturan per UU • WASNAL • Adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat WASNAL • Di KEJAGUNG R.I WASNAL dilaksanakan oleh JAM WAS, BPK dan BPKP. • Melaksanakan pengawasan secara represif agar tugas rutin & pembangunan sesuai dg Per-UU, Renker Progker serta kebijaksanaan yg ditetapkan oleh JARI. • Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban & penindakan terhadap penyimpangan yg ditemukan.

5. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN R.I PENGAWASAN MELEKAT Adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan Kerja terhadap bawahannya sebagai upaya pengawasan yang bersifat preventif mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan / perbuatan tercela Dilaksakan terus menerus dengan memperhatikan system pengendalian manajemen • TEMUAN • Penyimpangan-penyimpangan • 2.Perbuatan tercela pegawai Kejaksaan P E N G A W A S A N • PENGAWASAN FUNGSIONAL • DILAKSANAKAN DI BELAKANG MEJA (BURIL) • Berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, • pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas : • Surat-surat dari SATKER meliputi bentuk formal, kecepatan / • ketepatan pengiriman & materi laporan. • 2. Laporan Pengaduan dari masyarakat atas penyimpangan-penyimpangan yg mengarah pd perbuatan tercela yg dilakukan oleh pegawai Kejaksaan. • DILAKSANAKAN DI TEMPAT SATUAN KERJA (INSPEKSI) • Jenis Inspeksi : • 1. Inspeksi Umum, ialah pemeriksaan terhadap semua Satuan Kerja • berdasarkan pada program kerja pengawasan tahunan (PKPT) • 2. Inspeksi Pimpinan, ialah pemeriksaan yg dilaksanakan oleh JAM WAS • atau SESJAM WAS atas perintah JARI terhadap Pelaksanaan Tugas • KAJATI & ASWAS berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan • 3. Inspeksi Kasus, ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan yg mengarah • kpd perbuatan tercela pegawai Kejaksaan & dilaksakan berdasarkan • temuan pengawasan, informasi/ laporan pengaduan & dituangkan dlm BAP. • PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN • Pejabat yg berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah JA R.I & Pejabat lain yang ditunjuk JARI berdasarkan PP No. 30/1980. • Pegawai Kejaksaan yg dijatuhi hukuman disipilin dpt mengajukan keberatan (kecuali jenis hukuman dalam psl 6 (2) PP No.30/1980). • Terhadap Jaksa yg diberhentikan tdk dg hormat dr jabatannya sbg Jaksa diproses sesuai dg ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

6. "MEKANISME PENANGANAN LAPDU PADA JAM WAS" • LAPDU MASY • TEMUAN APARAT WASNAL LAINNYA • WASKAT • KKRI • DLL PEJABAT WASNAL : JAMWAS INSPEKTUR IRBAN / ASWAS RIKSA (TELAAHAN) JARI ---------------- JAM WAS INSPEKSI KASUS (WAS-8) -- KKRI (PEMERIKSAAN) (WAS. 11) HP TERBUKTI & TDK TERBUKTI LHP (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN) INSPEKSI KASUS BAP (TERLAPOR & SAKSI) PENDAPAT & SARAN • TIDAK TERBUKTI • (DIHENTIKAN • PEMERIKSAANNYA) • = PENSIUN • = MENINGGAL DUNIA • TERBUKTI • JAKSA AGUNG R.I. • KEPUTUSANNYABERUPA : • PENGUKUHAN • PERINGANAN • PEMBERATAN • PEMBATALAN (PK) K K R I

7. JAM WAS GARIS BESAR "MEKANISME PENANGANAN LAPDU" JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA • TERBUKTI • PERATURAN DISIPLIN P.N.S • PP NO. 30 / 1980 • PP NO. 32 / 1979 • JENIS HUKUMAN : • BERAT • SEDANG • RINGAN • LAPORAN • PENGADUAN • MASYARAKAT : • TP. 5000 • NON TP. 5000 • LAPORAN APARAT FUNGSIONAL TIDAK TERBUKTI (DIHENTIKAN PEMERIKSAANNYA) TEGORAN I TEGORAN II TEGORAN III INSPEKSI KASUS INSPEKTUR IRBAN PEMERIKSA KAJATI KAJARI

8. "MEKANISME PENANGANAN LAPDU YANG DITANGANI KAJATI" • JARI • KEPUTUSANNYA BERUPA : • PENGUKUHAN • PERINGANAN • PEMBERATAN • PEMBATALAN (PK) JAM WAS MINTA PERSETUJUAN JA R.I. ATAS LHP KAJATI (YANG TERBUKTI) CATATAN : LHP yg tdk terbukti “DIHENTIKAN” Keputusan cukup JAM WAS (Tdk sampai ke JA R.I.) PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (PP NO. 30/1980) ( LHP ) ( KEBERATAN TERLAPOR ) ASWAS & RIKSA INSPEKSI KASUS (PEMERIKSAAN) (WAS.11) • LHP • (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN) • INSPEKSI KASUS • BAP (TERLAPOR & SAKSI) • PENDAPAT & SARAN • KAJATI • PEJABAT WASNAL KEJATI • ASWAS • RIKSA • TELAAHAN • LAPDU MASYARAKAT • TEMUAN APARAT WASNAL LAINNYA • WASKAT S-PRIN LHP

9. MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN JAKSA AGUNG R.I. MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA JAM WAS, DAPAT BERUPA : SESUAI SARAN & PENDAPAT JAM WAS DIPERBERAT DIPERINGAN JAM WAS MINTA PERSETUJUAN JA R.I. ATAS LHP KAJATI (YANG TERBUKTI) PEMBERITAHUAN AKAN DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TERLAPOR (KEJAGUNG, KEJATI, KEJARI) (MODEL : WAS-12 & WAS-12A) • PEGAWAI KEJAKSAAN YGTERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA SESUAI : • PP NO. 30/1980 • PP NO. 32/1979 • A. MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS • HUKUMAN BERAT / Psl. 6 ayat (4) • DITUJUKAN KE JA R.I. • MELALUI JAM WAS • DITUJUKAN KE BAPEG • PK (PENINJAUAN KEMBALI) • HUKUMAN SEDANG / Psl. 6AYAT (3) DIAJUKAN HANYA 1 KALI • B. TDK BOLEH MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS HUKUMAN RINGAN / Psl. 6 ayat (2) • SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI • PP NO. 30/1980 • PP NO. 32/1979

10. JENIS HUKUMAN DISIPLIN YG DIPERBOLEHKAN MENGAJUKAN KEBERATAN • Psl 6 ayat (3) huruf a, b, c • Psl 6 ayat (4) huruf a, b, c,d • PENGAJUAN SECARA TERTULIS • (14 HARI) SEJAK DITERIMANYA • WAS-13 & WAS-14 (psl 15 ayat 2 PP. 30 / 1980) MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN KEBERATAN : 1. KEPADA JAKSA AGUNG R.I. 2. KEPADA BAPEG (Psl. 6 (4) c,d) PEGAWAI KEJAKSAAN YANG AKAN DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN (TERLAPOR) MELALUI : • MINTA PERSETUJUAN KEPADA : • JAKSA AGUNG R.I. • DAN KEPUTUSANNYA DAPAT BERUPA : • PENGUKUHAN • PERINGANAN • PEMBERATAN • PEMBATALAN (PK) PEJABAT ESELON I KAJATI KAJARI JAM WAS SURAT DINAS

11. MEKANISME PENANGANAN LAPDU TP. 5000 / NON TP. 5000 • MASYARAKAT (NON TP. 5000) • APARAT WASNAL • KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL • KOMISI KEJAKSAAN • MENPAN WAPRES / MENKO WASBANGPAN TP 5000 JAKSA AGUNG R.I. SURAT DINAS WAS. 12C KAJATI KAJARI S - PRIN JAM WAS (LHP) INSPEKSI KASUS WAS. 12CB (LHP) KEPUTUSAN (KEP-040/JA/4/1988 TGL. 22-4-1988 TERBUKTI TIDAK TERBUKTI (DIHENTIKAN) • PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI : • PP No. 30/ 1980 • PP No. 32/ 1979 • PP No. 4 jo PP 45

12. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP)-WAS.2 Adalah : Pedoman pemeriksaan yang digunakan untuk melaksanakan Inspeksi Umum pd satuan kerja KejaksaanTinggi/Kejaksaan Negeri

13. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA JAKSA ( IPKJ) Yang menilai unsur teknis perkara dan administrasi perkara

14. serta • OBYEKTIF & FAKTUAL • Dinilai didasarkan atas keadaan nyata kondisi & kinerja SATKER yg dinilai • B. EKSAK & REALISTIS • Nilai terbaca dg satuan yg konkrit & tdk menimbulkan multi tafsir • C. KOMPETITIF • Nilai SATKER yg diberikan aparat WAS Fungsional ,WAS dpt dikompetisikan • dg SATKER yg lain shg lebih jelas gradualitas pencapaian kerja antara satu • SATKER dg SATKER lain maupun kurun waktu tertentu serta masa jabatan • yg lain. PKP & IPKJ mempunyai prinsip : • TRANSPARAN • Mudah terbaca evaluasi tentang kinerja satu sama lain • E. KOMPREHENSIF • Penilaian ke seluruh kegiatan jaksa & SATKER disemua bidang

15. S e k i a n & Ter i maKas i h @ by ZAEN– THE ATTORNEY GENERAL OFFICE