PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

1. . PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI .

2. Pendahuluan • Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi.  • Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, 

3. Bentuk Koperasi • Koperasi Primer • adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. • Koperasi Skunder • adalah Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.

4. Jenis Koperasi 1. Koperasi Simpan Pinjam (kegiatan usahanya hanya simpan pinjam) 2. Koperasi Konsumen (kegiatannya menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari) 3. Koperasi Produsen, (koperasi yg anggotanya terdiri dari orang-orang yg mampu menghasilkan barang spt; anggota para pengrajin, para peternak dll) 3. Koperasi Pemasaran, (keanggotaanya terdiri dari orang-orang yg mempunyai kegiatan pemasaran spt; pemasaran brng elektronik, pemasaran alat-alat tulis kantor, dll) 4. Koperasi Jasa (kegiatannya untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya, spt koperasi angkutan,koperasi asuransi, dll)

5. Pembentukan Koperasi Syaratpembentukankoperasi (UU RI No. 25 Tahun 1992, al: • Pembentukankoperasididasarkanatasbentukkoperasi yang akandibentuk (koperasi primer ataukoperasisekunder) • Untukkoperasi primer memerlukan minimal 20 oranganggotasedangkankoperasisekunderadalah minimal 3 koperasi yang berbadanhukum • Koperasi yang akandibentukharusberkedudukandiwilayahnegara RI • Pembentukankoperasidilakukandenganaktapendirian yang memuatanggarandasar.

6. . • AnggaranDasarkoperasiharusmemuat: • Daftarnamapendiri • Namadantempatpendiri • Maksuddantujuansertabidangusaha yang dilakukan • Ketentuanmengenaikeanggotaan • Ketentuanmengenairapatanggota • Ketentuanmengenaipengelolaan • Ketentuanmengenaipermodalan • Ketentuanmengenaijangkawaktuberdirinya • Ketentuanmengenaipembagian SHU • Ketentuanmengenaisanksi

7. Langkah-langkah Pembentukan Koperasi A. Dasarpembentukankoperasi Hal-hal yang perludiperhatikandalampembentukankoperasiadalah: 1. Orang yang mendirikandannantinyaakanmenjadianggotakoperasiharusmempunyaikegiatanataukepentingan yang sama. 2. Usaha yang akandilaksanakankoperasiharuslayaksecaraekonomi. 3. Modal haruscukuptersediauntukmendukungkegiatantsbtanpamenutupikemungkinanuntukmemperolehbantuan, fasilitasdanpinjamandariluar. 4. Kepengurusandanmanajemenharussesuaidengankegiatanusaha yang akandilaksanakan agar efisiendalampengelolaankoperasi

8. .. B. PersiapanPembentukanKoperasi Adapunpersiapan yang perludilakukandalamupayamendirikankoperasi: • Pembentukankoperasiharusdipersiapkandenganmatangolehpendiri al: kegiatanpenyuluhan, peneranganataupelatihanbagiparapendiriuntukmemperolehkejelasanmengenaikoperasi. • Pendiriadalah, mereka yang hadirdirapatpembentukankoperasidantelahmemenuhipersyaratankeanggotaansertamenyatakandirimenjadipengurusdananggota. • Para pendirimempersiapkanrapatpembentukanpenyusunananggarandasardananggaranrumahtangga.

9. . C. RapatPembentukan Ketentuandarirapatpembentukan • Rapatanggotakoperasidihadiriolehsekurang-kurangnya 20 oranguntukkoperasi primer dansekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadanhukumuntukkoperasisekunder. • Rapatpembentukandipimpinolehpendiriataukuasapendiri • Apabiladiperlukanataspemohonparapendiri, pejabatDepartemenKoperasi, PKM (Pengusaha Kecil Menengah) dapathadirdalamrapatpembentukanuntukkelancaranjalannyarapatsehinggadapatmemberikanpetunjuktentangpembentukankoperasi. • Dalamrapatjugadibahasmengenaikeanggotaan, usaha yang dilakukan, modal sendiri, jangkawaktudansanksi.

10. TAHAP PENDIRIAN KOPERASI Kelompokmasyarakatdariberbagaiprofesi . Pemerkasapembentukankoperasi Kantor DisKop Dan PKM Tk.I Penyuluhandanpembentukankoperasi Pengurusdanpengawas Kantor DisKop Dan PKM Tk.II

11. HAL - HAL YANG DIBICARAKAN DALAM RAPAT • 1. Tujuan mendirikan koperasi2. Kegiatan usaha yang hendak dijalankan3. Persyaratan menjadi anggota4. Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib5. Memilih nama-nama pendiri koperasi6. Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi7. Menyusun anggaran dasar

12. Tahap Pendirian Koperasi • 2 orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat (pemerkasa)menghubungi kantor Dinas Koperasi tingkat II (kabupaten) untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi. • Selanjutnya pemerkasa mengajukan proposal (gambaran umum) tentang potensi anggota, jenis usaha,dasar pembentukan koperasi sekaligus mengajukan permohonan kepada pejabat kantor dinas koperasi dalam rangka mempersiapkan AD/ART.

13. Lanjutan……… 3. Atasdasarpermohonantsbpejabatdinaskoperasimemberikanpenyuluhantentangpengertiankoperasi, tujuandanmanfaatberkoperasi, hakdankewajibananggotadanperaturanlainnya. 4. Persiapandanrapatpembentukankoperasi minimal dihadiri 20 orangcalonanggotakoperasi, yang dipimpinolehpemerkasadenganmateri: kesepakatanpembentukan, pembahasan AD/ART,penetapanpendiriankoperasi,pemilihanpengurusdanpengawaskoperasisertasumpahdanjanjipengurusdanpengawas.

14. Lanjutan……… 5.Sejak rapatpembentukantersebut, koperasitelahdapatmenjalankanaktivitasusahanya al: anggotamembayarsimpananpokok,simpananwajibdansimpananlainnya. 6.Pengurus mengajukanpermohonan status badanhukumkekantorDinaskoperasisetempat. 7.Pejabat kantorKoperasimelakukanverifikasidanpenelitianataskebenaran data-data yang diajukan.

15. Lanjutan 8.Untuk koperasi primer atau koperasi sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah tingkat II maka kantor koperasi tingkat II menyerahkan kepada pejabat kantor koperasi tingkat I untuk diteliti kebenaran data-datanya. 9.Selanjutnya, apabila data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akta Banadan Hukum disampaikan kepada tingkat II untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan

16. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Hal-hal diperhatikan dalam mendapatkan pengesahan status Badan Hukum koperasi al: 1. Pengajuan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian. a. Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Kantor Depertemen Koperasi. b. Permintaan pengesahan harus melampirkan syarat al:

17. Syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi • Dua rangkap akta pendiri, satu diantaranya bermatrai yang cukup. • Berita acara rapat pembentukan • Surat bukti setoran modal • Rencana awal kegiatan koperasi • Daftar hadir rapat pembentukan • Foto copy KTP masing-masing anggota

18. . 2. Penelitian anggaran dasar koperasi a. KepalaDepartemenKoperasiakanmelakukanpenelitianterhadapmaterianggarandasar yang diajukanolehpendiriataukuasanya, terutamamengenaikeanggotaan, pedoman, pengurusan yang diajukankoperasiharuslayaksecaraekonomi. b. Materianggarandasartidakbolehbetentangandengan UU no. 25 tahun 1992. c. Apabilahasilpenelitianmenunjukanidakadanyapertentangandengan UU no. 25 tahun 1992 makaDepartemenKoperasimenyatakanpersetujuanatasanggaran yang dibuat. d. Apabilahasilpenelitianmenunjukanbahwamaterianggarankoperasibertentangandengan UU makaKepala Kantor Koperasimenolakpengesahanaktapendiriankoperasi.

19. . 3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Apabila syarat yang diajukan oleh pendiri koperasi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU No. 25 tahun 1992 maka pengesahan Akta Pendirian Koperasi dapat dilakukan di Kantor Deperteman Koperasi.

20. Penolakan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi • Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak maka berkas permintaan tersebut diserahkan kembali kepada pendiri koperasi tersebut dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diterimanya berkas penolakan. • Pendiri koperasi harus mengajukan kembali permintaan pengesahan setelah dilengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.

21. Anggaran Dasar Koperasi • Anggaran dasar, adalah keseluruhan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggotanya demi terselenggaranya tertib organisasi.

22. Keanggotaan Koperasi • Kewajibananggotakoperasi • Mematuhi AD dan ART sertakeputusan yang ditetapkan/ disepakatidalamrapatanggota • Berpartisipasidalamkegiatan yang diselenggarakanolehkoperasi • Mengembangkandanmemeliharakebersamaanberdasarkanatasasaskekeluargaan.

23. . • Hak-hakanggotakoperasi • Menghadiri, menyatakanpendapatdanmemberikansuaradalamrapatanggota • Memintadiadakanrapatanggota • Memilih/dipilihmenjadianggotapengurusataupegawaikoperasi • Mengemukanpendapatatau saran kepadapengurusdiluarrapatanggotabaikdimintamaupuntidakdiminta. • Memanfaatkankoperasidanmendapatkanpelayanan yang samaantarsesama.

24. Jangka Waktu Pengesahan Permintaan Ulang • Jangka waktu pengesahan adalah selama 3 bulan

25. Pertanggungjawaban Kuasa Pendiri • Selama permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota. • Setelah akta pendiri koperasi disahkan maka pendiri harus mengadakan rapat anggota untuk menerima atau menolak tanggungjawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum.

26. Selain persyaratan diatas, ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran et.al (2000:62) a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan

27. Lanjutan b.Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

28. Lanjutan c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. d.Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

29. Struktur Koperasi

30. Rapat Anggota • Anggaran Dasar • Kebijakan umum koperasi • Pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas • Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pengesahan laporan koperasi • Pembagian SHU • Pendirian, peleburan, penggabungan dan pembubaran koperasi

31. Tugas Pengurus

32. Tugas Pengawas

33. .