180 likes | 396 Views
TATA CARA PEMERIKSAAN. 1. PEMANGGILAN. Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis Apabila tdk memenuhi panggilan pertama, dibuat panggilan kedua secara tertulis
E N D
1. PEMANGGILAN • Dipanggil oleh pejabat yg berwenang atau pjbt yg ditunjuk secara lisan atau tertulis • Apabila tdk memenuhi panggilan pertama, dibuat panggilan kedua secara tertulis • PNS yg telah beberapa kali dipanggil tdk datang, tidak menghalangi pejabat yg berwenang menjatuhkan hukuman disiplin • Pemanggilan dilakukan secara patut, PNS ybs harus mengetahui peanggilan tersebut.
2. PEMERIKSAAN • Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yg berwenang menghukum, untuk mempercepat pemeriksaan dapat memerintahkan pjbt bawahannya. • Pejabat yg memeriksa tidak boleh mempunyai pangkat dan jabatan lebih rendah dg PNS yang diperiksa • Pejabat yang memeriksa adalah pejabat structural eselon I, II, III, dan IV atau pejabat fungsional seperti APFP.
Dasar Hukum pemeriksaan untuk menjamin kepastihan hukum dan mengantisipasi gugatan PTUN : • Keppres No 44 Tahun 1974 dan Keppres No 14 Tahun 1974, sebagai dasar kewenangan bagi Irjen dan jajarannya termasuk Bawasda Pro/Kab/Kota • Surat MENPAN Nomer B 824/I/MENPAN/1982 tgl 20 September 1982, menegaskan agar hasil pemeriksaan Irjen dan seluruh jajarannya dpt dijadikan dasar dalam penindakan menurut PP 30 tahun 1980. • Surat MENPAN Nomer B-1192/MENPAN/11/1989 tanggal 23 September 1989, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan APFP yang secara nyata menunjukkan adanya pnyalahgunaan wewenang/korupsi sambil menunggu dan tanpa mengurangi proses justicial, dpt dijadikan dasar sesuai dg kewenangannya menjatuhkan hukuman pembebasan jabatan • Surat Menpan Nomer B-290/I/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang perintah melakukan pemeriksaan yg dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang kewenangan menjatuhkan huk. Disiplin oleh Menteri/Pimp. Instansi, termasuk medelegsasikan kepada APFP melakukan pemeriksaan.
3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN 1. Persiapan Penyusunan BAP • BAP adalah tata cara pemeriksaan secara tertulis yg memuat hasil Tanya jawab antara pemeriksa dg PNS yang diperiksa • Sebelum menyusun BAP, pjbt pemeriksa mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan atau alat bukti dalam pemeriksaan dan penyusunan BAP • Alat bukti yg dapat dijadikan dasar adalah : • Surat merupakan alat bukti tertulis • Laporan (tertulis/tidak tertulis) • Pengakuan tersangka • Keterangan saksi • Keterangan pejabat • Keterangan ahli • Pejabat pemeriksa menyusun pertanyaan yg mengarah pada perbuatan pelanggaran disiplin
Syarat-syarat melakukan pemeriksaan • Pejabat pemeriksa tdk mempunyai hub. Keluarga dgn PNS yg di periksa dan kaitan langsung atau tdk langsung dg pelanggaran yg diproses. • Pemeriksaan dilakukan dlm ruangan tertutup yg hanya diketahui oleh pejabat yg berkepentingan • PNS yg diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yg diajukan • Kedudukan antara Pejabat pemeriksa dg PNS yg diperiksa sederajat, PNS yang diperiksa bukan sebagai obyek. • Pemeriksa tidak boleh • Melakukan pemaksaan kepada PNS yg diperiksa untuk mengakui perbuatannya • Merendahkan martabat/harga diri PNS dg cara mengancam, membentak atau cara lain kepada PNS yg diperiksa
Pjbt pemeriksa memberikan kebebasan pada PNS yg diperiksa dlm mengemukakan pendapat • Pjbt pemeriksa tdk boleh memberikan nasihat atau saran-saran yg memberatkan PNS yg diperiksa • Pemeriksa dpt mendengarkan atau meminta keterangan dari kepastian hukum ttg orang yg melakukan pelanggaran, bentuk pelanggaran, waktu dan tempat serta bgmn pelanggaran itu terjadi, akibat maupun latar belakangnya • Pjbt pemeriksa dapt meminta keterangan dari orang/pihak lain yg mnegetahui terjadinya pelanggaran guna menjamin obyektifitas pemeriksaan • Hsl pemeriksaan harus dpt menjamin kepastian hukum ttg orang yg melakukan pelanggaran, wkt dan tempat serta bgmn pelanggaran itu terjadi, akibat ataupun latar belakangnya • PNS yg mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkan kpd pejabat yg berwenang menghukum berikut BAP yg telah disusun • Tiap-tiap halaman BAP diparaf PNS ybs • BAP ditandatangani pemeriksa dan PNS ybs, apabila PNS menolak, BAP cukup ditandatangani pemeriksa dan pada halaman terakhir disebutkan bhw PNS menolak tandatangan BAP.
Tekhnis Penyusunan BAP • BAP disusun berdasarkan situasi dan kondisi pada saat pemeriksaan • Pokok-pokok yg harus ada dlm BAP • Hari, tgl. Bulan, dan tahun pemeriksaan • Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan pemeriksa • Kewenangan/Surat Perintah melakukan pemeriksaan • Nama dan identitas PNS yg diperiksa • Pasal/Ketentuan pasal yg dilanggar • Keadaan kesehatan jasmani dan rohani PNS yg diperiksa • Kesediaan PNS diperiksa dan menjawab pertanyaan yg diajukan
Muatan BAP yg mencerminkan kepastian hukum melui pertanyaan : • Siapa PNS yg disangka melakukan pelanggaran disiplin, siapa yang dirugikan • Apa bentuk perbuatan atau jenis pelanggaran yg telah dilakukan PNS • Bilamana pelanggaran dilakukan • Dimana tempat pelanggaran terjadi • Bagaiman cara melakukan pelanggaran • Latar belakang pelanggaran
Keterangan bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan/paksaan • Kesediaan PNS untuk diperiksa ulang • Pernyataan bahwa BAP dibuat dg sesungguhnya oleh pjbt yg berwenang menjatuhkan hukuman dlm membuat keputusan • Pemeriksa dan PNS ybs menandatangani lembar terakhir BAP
Resume hasil pemeriksaan • Resume adalah ringkasan proses yg merupakan satu kesatuan dg BAP yg disusun pemeriksa • Resume memuat sebagai berikut : • PENDAHULUAN • Dasar Hukum • Tujuan • Susunan Tim Pemeriksa • HASIL PEMERIKSAAN • Uraian Khusus • Uraian Tentang Hasil Pemeriksaan • Fakta dan Data III. ANALISA • Uraian Tentang Bentuk Perbuatan • Ketentuan Peraturan yang dilanggar • Membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan yang seharusnya • KESIMPULAN DAN SARAN • Data PNS yang diperiksa • Hal-hal yang memberatkan dan meringankan • Uraian kesimpulan hasil pemeriksaan dan saran jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan • PENUTUP • Berisi pertanggung jawaban pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya
Usulan Pejabat Pemeriksa • Pejabat pemeriksa menyampaikan berkas laporan hsl pemeriksaan kpd pejabat yg memerintah dan berwenang menghukum • Laporan hasil pemeriksaan tsb adalah : • Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan • Resume BAP • Berita Acara Pemeriksaan • Data Pendukung Lainnya • Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia
RAHASIA SURAT PANGGILAN Nomer :……………. • Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara : a. Nama : ………………. b. N I P : ………………. c. Pangkat : ………………. d. Jabatan : ………………. e. Unit Organisasi : ………………. Untuk menghadap kepada : a. Nama : ………………. b. N I P : ……………….. c. Pangkat : ……………….. d. Jabatan : ……………….. Pada a. Hari : ……………….. b. Tanggal : ……………….. c. Jam : ……………….. d.Tempat : ……………….. guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin ………… • Demikian untuk dimaklumi …………………20… Pejabat yang memanggil Nama ……………….. N I P Tembusan …………… ……………
RAHASIA SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR : …………… 1. Diperintahkan kepada : ………………………. a. Nama : ………………………. b. N I P : ………………………. c. Pangkat : ………………………. d. Jabatan : ………………………. e. Unit Organisasi : ………………………. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap : a. Nama : ………………………. b. N I P : ………………………. c. Pangkat : ………………………. d. Jabatan : ………………………. e. Unit Organisasi : ………………………. Pada : a. H a r i : ………………………. b. Tanggal : ………………………. c. J a m : ………………………. d. Tempat : ………………………. Karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal … ayat … huruf … Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 2. Agar surat perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ………………………, 20… Pejabat yang memerintahkan Nama …………………….. N I P ………………. Tembusan :
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini ……tanggal …… bulan……tahun……saya ……. NIP…….. pangkat …… jabatan ………..berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ……… telah mengadakan pemeriksaan terhadap ; -------------- Nama : ………………. ---------------------- -------------- N I P : ………………. ---------------------- -------------- Pangkat : ………………. ---------------------- -------------- Jabatan : ………………. ---------------------- -------------- Unit Organisasi ……………… ---------------------- karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap pasal …….ayat….. huruf …… Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980------------------------------------ 1. Pertanyaan : …………………………………………………….. …………………………………………………….. Jawaban : ……………………………………. ……………………………………. • Pertanyaan : ……………………………………. ……………………………………. Jawaban : ……………………………………. ……………………………………. • Dan seterusnya -----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaiaman mestinya---- …………………… Yang diperiksa Pejabat Pemeriksa Nama : .…. ….. Nama :………….. N I P : ……….. N I P : …………. Tanda tangan : ………… Tanda tangan : ………. …
RAHASIA …………… Tanggal ………. Kepada Yth : ……………………. Di …………. LAPORAN Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah dari ………. Nomor ………… tanggal………, pada hari ……. tanggal ……. bulan………tahun ……. Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap : N a m a : ………… N I P : ………… Pangkat : ………… Jabatan : ………… Unit Organisasi : ………… Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut ia mempersulit pemeriksaan dengan cara : …………………………………………… …………………………………………… Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan Yang melaporkan Nama : ……………. N I P : …………….
PERTANYAAN YANG HARUS DITANYAKAN • Siapa nama saudara dan berapa NIP saudara? • Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? • Agama apa yang saudara anut? • Apakah saudara tahu maksud dipanggil dalam ruangan ini? • Apakah saudara bersedia menjawab semua pertanyaan kami dengan jujur, benar dan bertanggung jawab? • Apakah saudara pernah dijatuhi hukuman disiplin? • Jenis hukuman apa yang pernah dijatuhkan? • Bagaimana tanggapan saudara jika dijatuhi hukuman disiplin akibat pelanggaran yang saudara lakukan? • Apakah saudara perlu menambahkan keterangan selain yang telah kami tanyakan? • Apakah selama kami periksa, saudara merasa ditekan atau dipaksa sehingga jawaban saudara karena paksaan atau tekanan dari kami?