150 likes | 421 Views
LABEL PANGAN. ROY SPARRINGA. Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan 11-11-11. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. SITUASI GLOBALISASI. Perdagangan pangan dunia semakin terbuka ( borderless ) Tuntutan perdagangan bebas yang adil ( fair trade )
E N D
LABEL PANGAN ROY SPARRINGA DisampaikanpadaRapatKoordinasi denganKementerianPerdagangan 11-11-11 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SITUASI GLOBALISASI • Perdaganganpanganduniasemakinterbuka (borderless) • Tuntutanperdaganganbebas yang adil (fair trade) • Standardanperaturanterkait food safety and quality sebagai non-tariff barier • Regulasitidakbolehdiskriminasi Dayasaing : Kemampuansuatuperusahanataubangsauntukmenawarkanprodukdanlayanan yang memenuhikualitasstandarpasarlokaldanduniapadaharga yang kompetitifdanmemberikancukupkeuntungandaripenggunaansumberdaya yang digunakanataudikonsumsidalammemproduksi Daya saing sebagai kunci utama untuk memenangkan persaingan perdagangan global
LABEL PANGAN Label Label Pangan Pangan DICETAK PADA KEMASAN LABEL YG DIMASUKKAN KEDALAM KEMASAN DITEMPEL PADA KEMASAN 3 Pengertian • Label panganadalahsetiapketeranganmengenaipangan yang berbentukgambar, tulisan, kombinasikeduanya, ataubentuk lain yang disertakanpadapangan, dimasukkankedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan,
LABEL PANGAN 4 Tujuan: • agar informasimengenaipangan yang disampaikankepadamasyarakatadalahbenardantidakmenyesatkan • terciptanyaperdaganganpangan yang jujurdanbertanggungjawab
PERATURAN PELABELAN PANGAN • UU No. 7 Tahun 1996 tentangPangan • PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label danIklanPangan. • PeraturanKepalaBadan POM No. HK.00.05.52.4321 tentangPedomanUmumPelabelanProdukPanganTahun 2003. • PeraturanKepalaBadan POM No.HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 tentangKetentuanPokokPengawasanPanganFungsional • PeraturanKepalaBadan POM HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentangPedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan • PeraturanKaBadan POM No. HK 00.05.1.52.3572 Tahun 2008 tentangPenambahanZatGizidan Non GizidalamProdukPangan • PeraturanKepalaBadan POM No. HK 00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentangLaranganPencantumanInformasiBebasBahanTambahanPanganPada Label danIklanPangan. • PeraturanKepalaBadan POM No. HK 00.06.51.0100 Tahun 2008 tentangPengawasanPanganOlahanOrganik
HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELABELAN PANGAN UU No 7/1996 TentangPangan PP 69 / 1999 Tentang Label danIklanPangan SK Kepala BPOM TentangPedomanUmumPelabelanProdukPangan
MASALAH LABEL PANGAN LABEL Banyakditemukan label produkpangan yang tidakmemenuhipersyaratan: termasuk label tidakmenggunakanbahasa Indonesia, tidakmelekatpadakemasan, mudahluntur, tidakterbacadenganjelas, menyesatkan, berlebihan, keterangan lain padalebeltidakmemenuhiketentuan
TREN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN TrenPersetujuanPendaftaranProdukPanganPeriodeJanuari 2007 S/D Oktober 2011
TEMUAN PRODUK PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HASIL PENGAWASAN JANUARI 2008-OKTOBER 2011
TINDAK LANJUT *Sesuaidengan UU No 7 tahun 1996 dan PP No. 69 / 1999 dandisinkronkandenganPermendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentangPerubahanatasPeraturanMenteriPerdangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentangKewajibanPencantuman Label PadaBarang FinalisasiRancanganPeraturanKepalaBadan POM tentangPendaftaranPanganOlahan yang di dalamnyamengaturpelabelanpangandansekaligusmencabutkeputusanKepalaBadan POM No. HK.00.05.52.4321 tahun 2003 tentangpedomanumumpelabelanprodukpangan*
TINDAK LANJUT UU No 7/1996 TentangPangan PP 69 / 1999 Tentang Label danIklanPangan Sikron SK Kepala BPOM TentangPedomanUmumPelabelanProdukPangan PeraturanKepalaBadanTentangPendaftaranPanganOlahan Permendag 22/M-DAG/PER/5/2010
Draft PeraturanKepalaBadanTentangPendaftaranPanganOlahan yang MengaturProdukImpor Pasal36 (1) PemasukanPanganOlahan yang telahmemilikiSuratPersetujuanPendaftarankedalamwilayah Indonesia dapatdilakukanoleh : a. Perusahaan yang memilikiSuratPersetujuanPendaftaran ; atau b. Pihak lain yang memilikiizinsebagaiimportirsesuaiketentuanperaturanperundang-undangandanmendapatkuasadariperusahaansebagaimanadimaksudpadahuruf a. (2) PadasaatPanganOlahansebagaimanadimaksudpadaayat (1) memasukiwilayah Indonesia, label harustelahmemenuhiketentuan.
PENUTUP PeraturanPemerintah No 69 / 1999 tentang Label danIklanPangantidakperludirevisi, karenasejalandengan UU No 7 / 1996 TentangPangan. Mencabutperaturanpelaksanaan PP No 69 / 1999 berupa SK Ka BadanTentangPedomanUmumPelabelanProdukPangandanmenggantidenganPeraturanKepalaBadanTentangPendaftaranPanganOlahan.