1 / 24

Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005. Kembali. Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Tahap Awal Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2005

tamekah-blanchard
Download Presentation

Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)KERANGKA EKONOMI MAKRO DANPOKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005 Kembali Disampaikan pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Tahap Awal Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2005 Tanggal 4 – 6 Mei 2004

  2. POKOK BAHASAN • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Kerangka Ekonomi Makro • Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

  3. KERANGKA EKONOMI MAKRO RAPBN 2005

  4. Kerangka Ekonomi Makro 2005 • Prospek ekonomi dunia • Kebijakan ekonomi makro • Asumsi dasar

  5. Proyeksi Ekonomi Dunia 2005(%)

  6. 16,000 14,000 IDR to USD 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 100 80 60 % 40 20 0 -20 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Inflation SBI 1 month Kebijakan Ekonomi Makro 2005 Penurunan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga SBI • Konsolidasi Ekonomi Makro • Konsolidasi fiskal dan kebijakan moneter yang pruden • Stabilitas kurs dan kecukupan cadangan devisa Nilai Tukar Yang Stabil

  7. 30 20 10 0 Dec-97 Dec-03 Jun-01 Aug-02 Aug-99 Jun-00 CAR % -10 -20 -30 -40 -50 -60 Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan) CAR rata-rata 23% Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan • Menyempurnakan kehati-hatian • Mengefektifkan sistem pengawasan • Penerapan good corporate governance • Konsolidasi sektor-sektor keuangan

  8. Sept 11 900 JW Marriott 14000 Bali 800 12000 700 10000 NILAI TUKAR IDR/USD 600 8000 IHSG 500 6000 400 4000 300 2000 200 Oct 02 Feb 01 Oct 98 Nov 01 Dec 03 Mar 03 Jan 99 Jan 02 Apr 02 Aug 01 May 01 Dec 99 Mar 00 July 02 Dec 02 Nov 00 Aug 00 Sept 99 Dec 97 Sept 03 June 03 June 98 April 99 June 00 June 99 June 97 IDR JSX Kebijakan Ekonomi Makro 2005 (lanjutan) Perbaikan Iklim Investasi • Stabilitas politik dan keamanan • Kepastian hukum • Kebijakan Ketenagakerjaan • Reformasi Pajak dan Kepabeanan

  9. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2005

  10. POKOK BAHASAN • Dasar Penyusunan • Pokok-Pokok Kebijakan • Kebijakan Umum • Pendapatan Negara dan Hibah • Belanja Negara • Pembiayaan Anggaran

  11. Dasar dan Kaidah RAPBN 2005 • Dasar Penyusunan : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • RAPBN 2005 : Baseline Budget berdasarkan keseimbangan antara (a) kesinambungan kebijakan fiskal dan (b) ruang yang cukup bagi pemerintah dan DPR baru untuk menentukan prioritas kebijakannya

  12. Dasar dan Kaidah RAPBN 2005 • UU 17/2003: Format Anggaran Terpadu (Unified Budget) • Meniadakan pengelompokan Rutin dan Pembangunan • Memperkenalkan pos baru : • Belanja Modal • Belanja Hibah • Bantuan Sosial

  13. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 • Sasaran : • Melanjutkan Konsolidasi fiskal • Penurunan Defisit APBN 2005 menuju berimbang • Target Defisit APBN 2005 : 0,7 % - 0,9% PDB • Rasio Utang / PDB di bawah 60%

  14. 2,4 -0,2 -1,2 -1,3 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,5 -2,8 -3,7 -4,0 -4,9 -6,6 -9,9 Penurunan Defisit Anggaran…... Defisit APBN semakin membaik • Stabilitas Makro • Reformasi Pajak dan Kepabeanan • Anggaran Terpadu • Efisiensi Belanja

  15. …..Penurunan Rasio Utang Pemerintah • Kelanjutan stabilitas ekonomi makro • Pertumbuhan Ekonomi yang memadai • Kemajuan restrukturisasi dan reprofiling utang • Kelanjutan konsolidasi fiskal • Mengembangkan pasar obligasi pemerintah 99 97 87 84 68 59 51 38

  16. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • Pendapatan Negara • Perpajakan : • Amandemen UU Perpajakan : • Perubahan tarif dan Lapisan penghasilan kena pajak, penyesuaian PTKP, serta perluasan subjek dan obyek pajak. • Menyederhanakan Administrasi, restitusi dan peningkatan kepatuhan

  17. 13.6 14.0 13.5 13.5 13.0 13.0 12.4 12.5 11.8 12.0 11.5 10.7 11.0 10.3 10.5 10.0 9.5 % PDB 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 2004 1998- 1999- 2000 2001 2002 2003 1999 2000 Reformasi Pajak untuk Peningkatan Penerimaan Negara Reformasi Administrasi Rasio Pajak thd PDB • Perpajakan • Memperluas LTO/MTO/STO • Kemudahan bagi WP Patuh • Perluasan basis Pajak • Perbaikan prosedur/kepatuhan • Kepabeanan • Prakarsa Fasilitas Perdagangan • Perbaikan prosedur kepabeanan • CUKAI • Melanjutkan Keb. 2004 dan Pemberantasan Rokok palsu. Amandemen UU Perpajakan • Tarif PPh/PTKP dan Lapisan • Meningkatkan daya saing • Peningkatan kepatuhan • Perluasan basis pajak • Pengurangan pengecualian • Penyederhanaan administrasi • Pengurangan distorsi perpajakan

  18. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • Modernisasi dan Reformasi Administrasi Perpajakan/Kepabeanan dan Cukai : • Database dan On-Line System • Perluasan Kantor Khusus WP Besar, pembentukan Kantor Khusus WP Menengah dan Kantor Khusus WP Kecil • Penyempurnaan administrasi kepabeanan meliputi : • Prakarsa fasilitasi perdagangan • Pemberantasan penyelundupan dan Undervaluation • Kebijakan Cukai : • Langkah-langkah pemberantasan pita cukai palsu dan rokok tanpa pita.

  19. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • PNBP : • Migas : Menunggu hasil investasi baru • Kehutanan : Kebijakan soft landing • Peningkatan deviden BUMN terbatas • Sumber-sumber PNBP yang masih potensial : • Perikanan dan Kelautan • Perhubungan Telekomunikasi

  20. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • Belanja Negara • Penyatuan Belanja Rutin dan Pembangunan • Perubahan klasifikasi dari sektor dan subsektor ke fungsi dan subfungsi • Belanja Pegawai : • Penyesuaian gaji pokok dan pensiun mengikuti tingkat inflasi • Subsidi : • Kebijakan BBM tetap seperti sekarang • Non-BBM (listrik, pangan, pupuk, kredit program, PSO, dll) tetap disediakan • Belanja Modal : • Sesuai dengan prioritas dalam RKP

  21. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • Belanja Daerah • Dana Perimbangan • Dana Bagi Hasil : • Penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi • Memperbaiki basis data • Dana Alokasi Umum (DAU) : • Melaksanakan formula sesuai dengan PP 84 / 2001 • Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU; • Dana Alokasi Khusus : Kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan yang bersifat khusus. • Otonomi Khusus dan Penyesuaian • Dana Otonomi Khusus : untuk memenuhi ketentuan UU No. 21 tahun 2002 • Dana penyesuaian murni : untuk menutup kekurangan DAU

  22. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2005 (Lanjutan) • Pembiayaan Anggaran • Kebutuhan Pembiayaan • Defisit Anggaran (0,7 – 0,9 persen dari PDB) • Pokok Utang Dalam Negeri & Luar Negeri yang jatuh tempo • Sumber pembiayaan • Penggunaan Rekening Pemerintah di Bank Indonesia • Pinjaman Luar Negeri (program dan proyek) • Penjualan Aset (eks BPPN) • Penerbitan obligasi • Privatisasi BUMN

  23. Terima Kasih Kembali

More Related