PDPT

1. PDPT SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2. DASAR HUKUM

3. DASAR PERTIMBANGAN • Keluarnya aspek legal dalam pengelolaan perguruan tinggi; UU. 20/2003 ttg. Sisdiknas, PP No. 19/2005 ttg SNP, UU Guru dan Dosen dan derivasi peraturan yang terkait. • Perluasan makna “otonomi” dan “akuntabilitas” PT untuk menuju “good university governance”  yang kemudian diterjemahkan menjadi “akuntabilitas vertikal” dan “akuntabilitas horizontal” • Tuntutan “international recognation” thd kualitas PT di Indonesia  munculnya tiga pilar kebijakan mutu nasional (SPMPT), (i) sistem penjaminan mutu internal (SPMI), (ii) sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan (iii) pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) sebagai “National Information System (NIS)”.

4. DASAR PERTIMBANGAN Exsisting NIS saat ini adalah EPSBED di bawah pengelolaan Dit. Akd. Ditjen Dikti  dengan didasari pada Kep.Mendiknas 234/2000 beserta derivasinya, dan berbasis utamanya adalah program studi.

5. DASAR PERTIMBANGAN • Optimalisasi EPSBED untuk menjadi PDPT sbg. satu-satunya NIS harus mempertimbangkan bbrp hal; • Perubahan anatomi/struktur sistem EPSBED, mulai arsitektur sistem, substansi, sumber dan aliran data, sampai pada tata kelola sistem (system governance) • Perluasan lingkup sistem (boundary), (i) tk. prodi  tk. perguruan tinggi, (ii) dit.akd  ditjen dikti, badan-2 terkait (balitbang, ban, bsnp) • Kualitas data/informasi (akurasi) menjadi indikator utama • Sinkronisasi dan integrasi sistem dalam hal kebutuhan dan pemanfaatan data, baik secara vertikal maupun horizontal • Pengelolaan sistem yang independent, bebas dari “conflict of interest”.

6. KONSEPSI • PDPT: pada hakikatnya adalah semua rekaman data yang terdapat di perguruan tinggi baik bersifat akademik maupun non akademik; yang bisa berbentuk. • Fakta, obyek • Peristiwa, kejadian, proses kerja • Hasil kerja • PDPT: memerlukan pengelolaan tersistem agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna

7. KONSEPSI • Data perguruan tinggi yang diolah bisa menjadi jenis: • Terstruktur: dbase, oracle, sql, dll • Tak terstruktur: dokumen, gambar fotografis, peta, video, dan bahan multimedia lainnya • Tidak semua data di perguruan tinggi perlu dikelola menjadi PDPT • Obyek data perlu dipilih (sesuai dengan yang dibutuhkan oleh institusi) • Data pilihan perlu dibersihkan (dari kekeliruan, distorsi, duplikasi, tidak lengkap)

8. KONSEPSI • SPMPT: • Substansi pengelolaan mutu dalam perguruan tinggi • Menentukan standar mutu yang digunakan sebagai indikator kinerja • Standar yang dikelola meliputi 8 standar (PP 19) dan standar yang melampaui • PDPT: • Alat bantu penyediaan informasi untuk pengukuran mutu • Alat bantu penyajian baseline informasi untuk perencanaan mutu

9. PENGEMBANGAN SUBSTANSI EPSBED  PDPT

10. KOMPONEN EPSBED • Identitas Program Studi, Perguruan Tinggi dan Badan Hukum Penyelenggara • Kurikulum Program Studi • Identitas dosen dan penugasannya pada setiap semester (FTE) • Produktivitas prodi – jumlah lulusan / tahun, penelitian dan publikasi • Identitas mahasiswa, beban belajar setiap semester dan raihan prestasinya (IPS) • Identitas lulusan (kualitas performance akademik – IPK, masa studi) • Fasilitas penunjang akademik - aksesibilitas dan rasio utilitas

11. KOMPONEN PDPT MINIMUM STANDAR PENYELENGGARAAN PRODI - WAJIB • Standar Isi (lingkup materi & tingkat kompetensi) • Standar Proses (pelaksanaan pembelajaran) • Standar Kompetensi Lulusan (kualifikasi kemampuan lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan) • Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan • Standar Sarana & Prasarana • Standar Pengelolaan • Standar Pembiayaan • Standar Penilaian Pendidikan

12. KOMPONEN PDPT MELAMPAUI SNP – INTERNALLY DRIVEN SEBAGAI CONTOH: • Standar Pengabdian Kepada Masyarakat • Standar Sistem Informasi • Standar Kerjasama • Standar Kemahasiswaan • Standar Suasana Akademik • Komponen lain sesuai ciri khas PT

13. dit.akd&pernc dit.ktenag&p2m dit. akd&pernc dit. akademik dit. akademik dit. akademik dit. akademik dit.akd&klmbg sub.kps,ska,pwkm sub. kps,ska,ea sub. kps,ska,eva sub. kps STANDAR PENILAIAN STANDAR I S I STANDAR PEMBIAYAAN STANDAR PROSES PDPT STANDAR PENGELOLAAN STANDAR KOMPETENSI STANDAR PRA-SARANA STANDAR PENDIDIK & TK • penilaian hasil belajar oleh pendidik • penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi • kerangka dasar & struktur kurikulum • beban belajar • kurikulum tingkat satuan pendidikan • kalender akademik • biaya penyediaan s&p • biaya pengemb. sdm • modal kerja tetap • biaya pendidikan • gaji pendidik &tenaga kependidikan • bahan habis pakai • biaya operasi tidak langsung • silabus & rencana pembelajaran • sumber belajar • kegiatan perkuliahan • penilaian hasil belajar • kualitas pembelajaran • monitoring & evaluasi program • akademik • operasional • sumber daya manusia • keuangan • area fungsional lainnya • pengetahuan – kognitif • sikap - afektif • ketrampilan – psikomotor • kemampuan aplikasi • ketersediaan, keragaman dan kualitas s&p • rasio ketercukupan s&p – aksesibilitas • pemeliharaan s&p • kualifikasi akademik • kompetensi – sertifikasi • rasio ketercukupan

14. ASPEK PENGEMBANGAN Pertimbangan dalam pengembangan arsitektur sistem PDPT  untuk dapat terintegrasi dengan sistem dan jaringan IT Dikti, perlu mengacu pada “blue-print IT Dikti” dan infrastruktur IT di perguruan tinggi yg telah dikembangkan.

15. ASPEK PENGEMBANGAN Substansi sistem  utamanya dapat menterjemahkan kebijakan SPMPT yang mengacu pada substansi PP SNP (8 standar dan yang melampaui), untuk itu pengembangannya perlu disusun dengan mengacu pada berbagai sumber (dikti, ban, bsnp, dll)

16. ASPEK PENGEMBANGAN • Tiga kelompok substansi, • Basic data, misalnya; dosen, mhs, identitas, infrastruktur, dll  EPSBED • Main data  8 Standar Nasional Pendidikan • Auxillary data  di luar 8 SNP (melampaui) • Tipe format data : • Form. I  seperti format & struktur basis data epsbed, • Form. II  dikembangkan oleh tim dikti (standard format) sesuai dengan hasil pengembangan substansi, • Form. III  non-standard format, tergantung kekayaan data dari perguruan tinggi

17. ASPEK PENGEMBANGAN • Tata kelola sistem (system governance)  pengembangan substansi dan pemanfaatan data/informasi memerlukan tata kelola sistem yang lebih optimal, baik dalam aspek mekanisme pengelolaan (regulasi / aturan main dan standard operating procedures yang jelas) maupun kecukupan SDM sbg pengelola sistem. • Lingkup tata kelola sistem mulai dari; • Perencanaan sistem • Implementasi sistem • Diseminasi informasi • Monitoring dan evaluasi sistem

18. ASPEK PENGEMBANGAN TATA KELOLA • Siapa yang membuat keputusan ? • Siapa yang menyiapkan masukan (input) dan analisis terkait dengan isue-isue yang ada? • Siapa yang meng-set prioritas ? • Siapa yang menengahi / menetralisir kalau ada perbedaan pendapat apabila tidak ada kejelasan konsensus ?

19. SOFTWARE STANDAR PENILAIAN STANDAR I S I INFOWARE HARDWARE STANDAR PEMBIAYAAN STANDAR PROSES PDPT STANDAR PENGELOLAAN STANDAR KOMPETENSI ORGANOWARE HUMANWARE STANDAR PRA-SARANA STANDAR PENDIDIK & TK LINGKUP PENGEMBANGAN PDPT

20. LINGKUP PDPT • Level Perguruan Tinggi • Level Kopertis  mengikuti perkembangan kebijakan Dikti • Level Nasional

21. PDPT PADA SKALA NASIONAL • Arsitektur informasi Ditjen Dikti • Kaitan dengan “Legacy System”  EPSBED • Link dengan PDPT Perguruan Tinggi

22. HEI Planning Policy & Strategy Product & Services Dev. Operation change management, leadership & commitment distribution system (intranet, stand alone, inherent, etc.) pt/ps kopertis acad. community utilization & innovation legal documents database access & share web-based Content Application Software PDPT System Platform reports national dev. policy

23. BANGUNAN PDPT DIKTI

24. PEMANFAATAN PDPT DIKTI

25. TERIMA KASIH