1 / 18

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah.

daniel-harrell
Download Presentation

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAUSAHAANKEUANGAN DAERAH

  2. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah • Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. PP 58 Pasal 86 PMDN 13 Pasal 184

  3. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH • Untuk pelaksanaan APBD, sebelum tahun anggaran berjalan, Kepala Daerah (KDH) menetapkan: • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD (Surat Penyediaan Dana) • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar (uang)) • Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ (surat pertanggungjawaban) • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) • Bendahara penerimaan/pengeluaran • pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. PP 58 Pasal 87

  4. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH • SelaindiatasPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)13 menambah 2 ayat untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : • Bendaharapengeluaranygmengelola: • Bendaharapenerimaanpembantudanbendahara • pengeluaranpembantuSKPD (Satuan Kerja • Perangkat Daerah) PMDN 13 Pasal 185

  5. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBDdideligasikanolehKepaladaerahkepadakepala SKPD mencakup: • Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara • pengeluaran pembantuSKPD PMDN 13 Pasal 185 ayat 3 & 4

  6. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh: pembantu bendahara PP 58 Pasal 88

  7. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Pembantu Bendahara penerimaan Melaksanakan fungsi sbg kasir atau pembuat dokumen penerimaan Pembantu Bendahara pengeluaran Melaksanakan fungsi sbg kasir, pembuat dokumen pengeluran uang atau pengurusan gaji PMDN 13 Pasal 186

  8. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) SPD disiapkan oleh kuasa BUD dan ditandatangani oleh PPKD PP 58 Pasal 89

  9. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN • Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dan dilakukan dengan uang tunai. • Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos. PP 58 Pasal 90

  10. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN • Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. • Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. • PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. PP 58 Pasal 91

  11. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN • Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. menggunakan • BKU (Buku Kas Umum) • Bukupembantu per rincianobjekpenerimaan • Bukurekapitulasipenerimaanharian menggunakan • SKP–DAERAH (Surat Ketetapan Pajak - Daerah) • SKR (Surat Ketetapan Retribusi) • STS (Surat Tanda Setoran) • Surattandabuktipembayaran • Buktipenerimaan lain ygsah PMDN 189 Pasal 188 ayat 2 & 3

  12. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN • Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Melampiri: • BKU • Buku pembantu per rincian objek penerimaan • Buku rekapitulasi penerimaan harian • Bukti penerimaan lain yg sah PP 58 Pasal 91 PMDN 13 Pasal 188 ayat 6

  13. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENYEDIAAN DANA PENETAPAN ANGGARAN KAS (dalam rangka manajemen Kas) Disiapkan kuasa BUD Utk ditandatangani PPKD SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) PENGELUARAN KAS ATAS BEBAN APBD PMDN 13 Pasal 196 & 197

  14. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN DILAMPIRI DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA SAMPAI DG JENIS BELANJA SPM UP SPM GU SPM TU SPM LS SPP-UP SPP-GU SPP-TU LENGKAP & SAH LENGKAP - TDK MELAMPAUI PAGU - MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN SPP LS SP2D PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ADMINISTRATIF ATAS PENGGUNAA UP, GU DAN TU KPD KA .SKPD MELALUI PPK-SKPD PLG LAMA 10 BULAN BERIKUTNYA PMDN 13 Pasal 198,211,216,220

  15. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN • Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. • PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. • Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. • Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU. PP 58 Pasal 92

  16. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN • Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. • Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya. • Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. PP 58 Pasal 93

  17. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN • Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima. • Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana: • - Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau • - Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai • dengan ketentuan perundang-undangan. • Jika Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran, SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima. PP 58 Pasal 94

  18. Akuntansi Keuangan Daerah • Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada SAP yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada perda tentang pengelolaan keuangan daerah. • Kepala daerah berdasarkan SAP menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. • Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi: • a. Prosedur akuntansi penerimaan kas • b.Prosedur akuntansi pengeluaran kas • c. Prosedur akuntansi aset • d. Prosedur akuntansi selain kas Pp 58 pasal 96,97,98

More Related