AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2. AKUNTABILITAS • KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.

3. GOOD GOVERNANCE TRANSPARANSI PARTISIPASI AKUNTABILITAS REFORMASI PLAN&BUDGET

4. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah • Perencanaan dan Penganggaran • Perbendaharaan • Akuntansi dan Pertanggungjawaban • Auditing

5. PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00 PP 110/00 Penerapan Kepmendagri 29/02 . Kepmendagri 29/02 UU 17/03 . UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/04 UU 32/04 . UU 33/04 PP 24/05 PP54-58/05 Permendagri 13/06 Permendagri 26/06 PP 24/04 PP 37/05 SE MDN 188 Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II

6. ASPEK REFORMASI • KELEMBAGAAN • SDM • SISTEM

8. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran • Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah • Penganggaran Terpadu • Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

9. Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran • Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan • Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi • Basis Anggaran: Basis Kas

10. KLASIFIKASI ORGANISASI Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)

11. Klasifikasi menurut fungsi • Pelayanan Umum • Pertahanan • Ketertiban dan Keamanan • Ekonomi • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Fasilitas Umum • Kesehatan • Pariwisata dan Budaya • Agama • Pendidikan • Perlindungan Sosial

12. Klasifikasi Ekonomi • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Modal • Bunga • Subsidi • Bantuan Sosial • Hibah • Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

13. Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran • Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan • Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran • Penataan sistem pelaksanaan anggaran

15. Implikasi SAP dalam Manajemen Aset • Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset • Pengertian • Klasifikasi • Pengakuan • Pengukuran • Perubahan • Penghentian/Penarikan

16. Implikasi SAP dalam Manajemen Utang • Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah • Klasifikasi • Biaya Pinjaman • Pengakuan • Pengukuran

17. REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.

18. Implikasi SAP dalam Auditing • Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan • BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP. • Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara). • Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah

20. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN

21. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN

22. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP No. 24/2005) • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran • PSAP 03 Laporan Arus KAS • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 05 Akuntansi Persediaan • PSAP 06 Akuntansi Investasi • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa • PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian • Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal

23. PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA NERACA LAK CALK IKHTISAR LK BUMN/BUMD IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LAIN

24. CONTOHPernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta,…...., 2006 Kepala Dinas …, (………………..)

25. Sistem Akuntansi • Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

26. Institutional Arrangement SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Business Process (Reforms, Regulation, Chart of Accounts) LOCAL GOV’T F/S Acct. Systems (Building) Acct. Standards (Development & Dissemination) Spending Unit FS IT Support (Selection & Adoption) Personnel (Capacity Building)

27. Pengembangan Sistem • Sistem akuntansi berbasis komputer • Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual

28. Pengembangan Sistem Akuntansi • Sentralisasi • Desentralisasi

29. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi • Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi; • Ketersediaan hardware; • Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan • Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.

30. Sistem Akuntansi - Sentralisasi • pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan • tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia • pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan • Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.

31. Sistem Akuntansi - Desentralisasi • pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang • sarana dan prasarana yang relatif banyak • tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan kerja

32. Penyusunan Neraca Awal • Pembentukan tim untuk penyusunan neraca; • Perumusan pendekatan penyusunan neraca; • Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca; • Penyiapan formulir serta elemen data yang harus dikumpulkan; • Pembekalan untuk tim penyusun neraca; • Inventarisasi aset dan utang pemerintah; • Pengolahan data hasil inventarisasi; • Pembahasan hasil inventarisasi; • Penyusunan draf neraca; dan • Finalisasi penyusunan neraca.

33. ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI • Kebijakan akuntansi • Pedoman sistem akuntansi • Prosedur akuntansi • Sumber daya manusia • Formulir • Catatan • Buku-buku • Laporan • Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

34. Kebijakan Akuntansi • Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

35. Pedoman Akuntansi • Format laporan keuangan • Bagan Akun • Jurnal Standar • Pengakuan • Pengukuran • Penyajian dan Pengungkapan • Pelaporan Keuangan • Buku/Dokumen/Formulir

36. BAGAN AKUN/PERKIRAAN • Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah • Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi • Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

37. Klasifikasi APBD • APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

38. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem • Penyediaan anggaran yang cukup • Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi • Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem • Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

39. PERMASALAHAN • SDM yang kompeten di bidang akuntansi • Sarana/prasarana • Anggaran • Manajemen • Politik • Penyusunan neraca awal

40. SIMPULAN • Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm penyusunan dan penyajian LK pemerintah. • Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan. • Kebijakan akuntansi penting utk memandu pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan • Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup. • Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi. • Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.

41. TERIMA KASIH