1 / 47

Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA

Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA. Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANA AN MDG BIDANG KESEHATAN. RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU JAKARTA,26 SEPTEMBER 2013. KONDISI YANG TERJADI. Kecenderungan angka kematian ibu.

deacon-watson
Download Presentation

Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KerangkaKebijakanUpayaPercepatanPenurunan AKI dan PPIA SlametRiyadiYuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU JAKARTA,26 SEPTEMBER 2013

  2. KONDISI YANG TERJADI

  3. Kecenderungan angka kematian ibu

  4. Kecenderungan Angka Kematian Ibu Tahun 1991 -2015 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH Target MDG 2015 RPJMN 2014

  5. JumlahKematianIbu per provinsi2010 - 2012 Sumber : Data RutinKesehatanIbu 2010 - 2012

  6. Karakteristik Ibu meninggal Sumber: Kajian Lanjut hasil SP 2010

  7. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006-2012 K4 Pn NB. Faskes KB baru menjadi indikator sejak tahun 2010 Sumber: Lap KIA Dinkes Provinsi Faskes KB

  8. HIV-AIDS

  9. Latar Belakang • 34 jutaorangterinfeksiHIVdiseluruhdunia. Sebanyak 50% diantaranyaadalahperempuandan 2,1 jutaanakberusiakurangdari 15 tahun. (Laporan UNAIDS,2012) • Di Asia Tenggara, terdapatkuranglebih4 jutaorangdengan HIV,sekitar1,3jutaorang (37%) perempuanterinfeksi HIV. (menurutLaporanPerkembangann HIV-AIDS WHO-SEARO 2011) • Di Indonesia, jumlahkumulatif AIDS sampaitahun 2012 adalah 42.887 , kumulatif HIV sampaitahun 2012 98.390, denganpersentaseanak usia ≤ 4 tahun yang terinfeksi HIV mencapai 2,5% (Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS, Tahun 2012). • 21.103ibuhamil yang menjalani test HIV, sebanyak534 (2,53%) positif HIV (2011) • 43.264 ibuhamil yang menjalanites HIV, 1.329 (3,04 %) positif HIV (2012)

  10. Peta Epidemi HIV di IndonesiaEstimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823

  11. Persentase AIDS yang DilaporkanMenurutKelompokUmurJanuari-Desember 2012 Data Dirjen P2PL, Tahun 2012

  12. Perkiraan Jumlah Ibu Hamil Terinfeksi HIV

  13. TANTANGAN DALAMpercepatanpenurunanakidanppia

  14. Tantangan dalam pencapaian MDG 4 dan 5 Ibu , Bayi Balita Selamat Persalinan • 85% normal • 15% perkiraan komplikasi, tak dpt diprediksi tp dapat dicegah BIAYA III. Kualitas pelayanan di RS I. Pemanfaatan penolong persalinanterampil , Penanganan Balita Sakit di fasilitas kesehatan Akses ke RS tepat waktu • Kualitas pelayanan • Pencegahan komplikasi • Identifikasi komplikasi • Pertolongan pertama thd Komplikasi & penstabilan sebelum rujukan II.Rujukan Efektif 1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi • FAKTA: • Risfaskes 2011 & data rutin KIA 2011: • 70.15% Bidan tinggal di desa • Puskemas memiliki sarana persalinan • 47,4% puskesmas perawatan mampu PONED • Ketersediaan oralit & zinc di puskemas • Kualitas pelayanan KIA yang sub standar • Studi Banten, sebab keterlambatan 474 kematian ibu thn 2006: • 45% terlambat krn pengambilan keputusan • FAKTA: • Risfaskes 2011 • Ketersediaan dokter spesialis di RS • 21% RS Pemerintah Memenuhi Kriteria Umum PONEK • Kualitas pelayanan KIA di RS sub standar • Studi di Banten: • 44% terlambat mendapatkan pelayanan di RS

  15. 2. Desentralisasi sektor kesehatan • Lemahnya tata kelola di tingkat kabupaten/kota • Kesenjangan dalam sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM, obat dan alat, pembiayaan, informasi/manajemen/regulasi, pemberdayaan masyarakat) • Kurangnya kualitas pelayanan dan lemahnya sistem rujukan Sumber: Analisis bottle neck untuk penyusunan RAD MDG Jateng

  16. STRATEGI percepatanpenurunanakidanppia

  17. Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Tahun 2013 – 2015

  18. ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI MDG’s UP4B PKP Agustus 2013

  19. Kebijakan PPIA(SE MENTERI KESEHATAN NO.GK/MENKES/001/I/2013) Melaksanakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) untuk diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan dapat melibatkan peran swasta serta LSM. PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.

  20. Kebijakan PPIA (lanj) • Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. • Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. • Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu / berwenang memberikan pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan cara : • Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai • Pelimpahan wewenang (task shifting) kepada tenaga kesehatan lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan task shifting petugas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.

  21. Kebijakan PPIA (lanj) • Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih lanjut (PDP). • Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes. • Pelaksanaan Persalinan baik secara pervaginam atau Per abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus menerapkan kewaspadaan standar. • Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, untuk itu maka Ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Namun apabila ibu memilih lain (Susu Formula) maka, Ibu , pasangannya dan keluarga perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis

  22. Strategi Pelayanan PPIA PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan PPIA Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari LKB Melibatkan peran swasta dan LSM Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan task shifting Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV)

  23. Rencana dan Target Pengembangan Program PPIA

  24. Rencana Pengembangan Layanan PPIA * 100% Kabupaten/Kota ** 100% RS *** 100% Puskesmas PPIA Prong 1 & 2 (seluruh Puskesmas) **** Puskesmas dengan Rawat Inap (diutamakan)

  25. Target Ibu Hamil di Tes HIV dan sifilis pada Pemeriksaan Antenatal

  26. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

  27. KERANGKA PIKIR PERCEPATAN MDG RAKERKESNAS 2013 • PENJABARAN HSL • RAKERKESNAS • SINERGISME • PERENCANAAN& & • PELAKSANAAN: • ANTAR UNIT UTAMA • PROVINSI • KAB/KOTA INTEGRASI PELAKSANAAN: KESEPAKATAN PERCEPATAN MDG • HASIL MIDTERM RPJMN 2010-2014 • TERKAIT MDG • (3 ON THE TRACK,, 4 PERLU KERJA KERAS, 5 SULIT TERCAPAI ) PENETAPAN LOKUS : 9 PROV, 64 KAB/KOTA (Tahap I) PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH SUSUAN PRIORITAS SASARAN&PROGRAM ADVOKASI, ENDAMPINGAN & MONEV

  28. RekomendasiRakerkesnas 2013 • Mengutamakanupayapromotif-preventifdanperanaktifmasyarakatsertakomunikasipublikdalamrangkamendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014 • Menyediakan akses informasi kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait • Mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar yang berlaku, melalui penguatan program dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperkuat dengan sistem informasi SDM Kesehatan dan aspek legal • Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi, dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB, seperti di daerah padat penduduk (ProvinsiSulsel), wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, danKepulauan (DTPK) danKluster 4, dandaerahtertentuperludisiapkannyatenagakesehatanstrategis (nakesstra), danstandarisasiinsentif SDM Kesehatandi DTPK denganmemperhatikankarakteristikdaerah

  29. RekomendasiRakerkesnas 2013 • MeningkatkancakupanpelayananKesehatanProgram 1.000 HariPertamaKehidupanmenjadi minimal 85% danpenyediaanrumahtunggupersalinandidaerahterpenciluntukmeningkatkancakupanpersalinanolehnakesdifaskes • Mempercepatterwujudnyarevitalisasiprogram KeluargaBerencanauntukpencapaian target penurunan TFR • Menurunkan AKI dan AKB,sepertipenguatanPuskesmas PONED dan RS PONEK termasukpeningkatankolaborasinya, penguatansistemrujukan, pengembanganSistemKomunikasi - Informasi Maternal dan Neonatal • Meningkatkanpersentasependuduk yang memilikiakses air minum yang berkualitasmelaluidukunganregulasidaerahdanpenguatanPokja Air MinumdanPenyehatanLingkungan • Meningkatkanpengetahuankomprehensif HIV-AIDS bagikelompokusia 15-24 tahun, sepertidengancaramemperluaskampanyeAkuBanggaAkuTahu (ABAT) denganmelibatkantokoh agama, tokohadat, danorganisasipemuda

  30. RekomendasiRakerkesnas 2013 • Menurunkanannual parasite index (API)dengankegiatanseperti: penemuankasus malaria secaraaktifdidaerahfokusdanperlindunganpadamasyarakat • Peningkatanpengendalianfaktorrisikopenyakittidakmenular (PTM) sejakdini, seperti: pembentukanjejaring PTM disetiapkabupaten/kota, dengan minimal terdapatsatuPuskesmas yang memilikisaranadanprasarana PTM • Meningkatkanpembinaanpelayanankefarmasian,seperti: penyediaanobat, alatKesehatan, danalatkontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutudanterjangkaudalamjenisdanjumlah yang cukupsesuaikebutuhandenganmemanfaatkanE-Catalogue; menjaminketersediaandanpemerataanmelaluipengelolaansatupintu (one gate policy); menjaminkualitasobat, alatkesehatandanalatkontrasepsimelalui sampling danpengujianlaboratorium; sertaperwujudanpelayanankefarmasiansesuaidenganstandarmelaluipemenuhandanpemerataantenagakefarmasian

  31. RekomendasiRakerkesnas 2013 • MenyiapkanimplementasiJaminanKesehatanNasional (JKN) yang akandimulaisecaraoperasional per 1 Januari 2014 meliputiberbagaihalterkaitdenganregulasi, penyiapan (kecukupandandistribusi) SDM Kesehatan yang kompetendanmerata, kesiapanfasilitasKesehatan, pengembanganregionalisasisistemrujukanberjenjang, penyiapanstandarpelayanantermasukpenyiapanformulariumobat, alatkesehatan, danbahanmedishabispakai, sertamengutamakanpelayananKesehatan primer • Mempercepatpenyelesaianproduk-produkhukumuntukpelaksanaanSistemKesehatanNasional (SKN), advokasidansosialisasiPerpres SKN melalui dialog kepadaseluruhstakeholderdi Daerah; penyusunanSistemKesehatan Daerah (SKD) yang di-Perda-kan; sertapembinaanintensifdansesuaijenjangadministratif • Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 ditingkat Daerah denganmengacupada RPJMN 2015-2019denganmempertimbangkan: 1) analisissituasidankecenderunganKesehatan, 2) analisissituasidankecenderunganlingkungan yang memengaruhipembangunanKesehatan, 3) aspekpromotif-preventifmenjadiarusutama, 4) perumusandanpengkajianskenario/altenatifpenyelesaianmasalahKesehatan, 5) penetapanstratregi program pembangunanKesehatan, dan 6) penetapanreward system

  32. RekomendasiRakerkesnas 2013 • Mengusulkanpengalihandanadekonsentrasidantugaspembantuankedaerah, yang pengelolaannyaseperti Dana AlokasiKhusus (DAK) • Mewujudkangood and clean governancemelaluisinkronisasiperencanaan yang tepatdanevidence-baseddenganpenerapanSistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memanfaatkanteknologiinformasimelaluidukungandanpemberdayaanperanDinkesProvinsi/Kabupaten/Kota denganmenciptakan Wilayah BebasKorupsi (WBK) – Wilayah BirokrasiBersihMelayani (WBBM) padaseluruhsatuankerja

  33. KESEPAKATAN RPJMN RENSTRA SISTEM FEEDBACK INFORMASI RPJMD RENSTRA SISTEM MONITORING EVALUASI PERIODIK (3 BULANAN) RPJMD RENSTRA

  34. MAPPING/ANALASIS DETAIL(PER KAB/KOTA)

  35. LOKUS TAHAP 1

  36. KAB BANJARNEGARA JAWA TENGAH CONTOH • Jml penduduk: 989.403 • Kecamatan: 20 • Desa/Kelurahan: 266/12 • Puskesmas: 35 • Puskesmas PONED: 13 • Bumil: 18.354 • Bulinfas: 16.424 • Posyandu: 1.592 • Poskesdes: 173 • Dokter Umum: 47 • Bidan: 445 • Perawat: 197 • DokterSpOG : 1 • DokterSpA : 1 Total Kematian Ibu tahun 2012: 23 kasus

  37. KABUPATEN BANJARNEGARA FokusIntervensi Puskesmas Punggelan 1 Puskesmas Susukan 1 Puskesmas Purwonegoro 2 Puskesmas Pejawaran Puskesmas Batur 1 PuskesmasWanayasa • KRITERIA: • Berdayaungkit tinggi • Data kinerjacapaian program belum optimal BATUR JumlahKematian : Ibu (2) , Neonatal (1). Wilayah sangat sulit (pegunungan), kematian ibu tinggi tiap tahun, masyarakatnya spesifik 0 1 1 5 2 PUNGGELAN JumlahKematian : Ibu (3), Neonatal ( 4 ) , Daerah fokus vokasi kab, kematian ibu tinggi dengan penyebab perdarahan dan terlambat penanganan, 1 3 3 PEJAWARAN Jumlah kematian : Ibu (3) Noenatal (3) , Jumlah sasaran terbanyak, Kematian ibu tertinggi, cakupan indikator KIA belum mencapai target 1 0 1 3 1 2 4 3 0 0 4 Keterangan : 1 SUSUKAN Jumlah Kematian : Ibu (2), neonatal (5), wilayah luas perbatasan mobilitas tinggi KematianIbu 0 2 2 0 5 1 Kematian Neonatal 0 3 4 1 1 2 1 2 0 5 PURWONEGORO JumlahKematian : ibu (3), Neonatal ( 4)

  38. Upaya PP AKIdan AKN Kab Banjarnegara:

  39. UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

  40. UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

  41. UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

  42. UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

  43. SINKRONISASI INTERVENSI • SELURUH UNIT UTAMA MELAKUKAN INTERVENSI SASARAN YG SAMA SESUAI DG TAHAPAN PELAKSANAAN • ALOKASI SUMBER DAYA DG SASARAN YG SAMA,DENGAN TETAP TIDAK MENINGGALKAN DAERAH YG BLM DALAM TAHAPAN • SINKRONISASI MULAI PRENCANAAN,PELAKSNAAN,MONEV • ADVOKASI,PENDAMPINGAN UTK KAB/KOTA DAN KOMITMEN DARI KAB/KOTA • RECORDING DAN REPORTING • SUSUN ALAT MONEV

  44. POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

  45. POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

  46. Mari kitabekerjasamauntukmasadepan yang lebihbaik TERIMA KASIH

More Related