1 / 53

KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH). KEMENTERIAN KESEHATAN. Disampaikan oleh: Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN.

cicely
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (DALAM RANGKA RAKERKESDA DAN PENINGKATAN KOMITMEN KERJASAMA KAB/KOTA DI BIDANG KESEHATAN PROV JAWA TENGAH) KEMENTERIAN KESEHATAN Disampaikan oleh: Dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN

  2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG (2005-2025) STRATEGI • Pembangunan nasional berwawasan kesehatan • PemberdayaanMasyarakat & daerah • Pengem-banganupaya & pembiaya-an kesehatan • Pengem-bangan & pember-dayaan SDM Kesehatan UPAYA POKOK SASARAN Tujuan Pembangunan Kesehatan

  3. VISI, MISI, dan NILAI KEMKES 2010-2014 VISI NILAI MISI Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan Pemberdayaanmasyarakat. Upayakesehatanygbermutu danberkeadilan Ketersediaandanpemerataansumberdayakesehatan. Tatakelolakepemerintahanygbaik. • Pro Rakyat • Responsif • Inklusif • Efektif. • Clean NILAI Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya

  4. 8 PROGRAM UNGGULAN KEMENKES 2010-2014 1 8 2 3 7 4 6 5

  5. Isu Kesehatan Globaldi WHA-64 • Negara anggota WHO diharapkan mendukung reformasi WHO ke arah yang lebih efektif, efisien, responsif, objektif, transparan dan accountable untuk dapat lebih mengutamakan equity, social justice and human rights for all.

  6. KERANGKA KONSEP DIREKTORAT BUK DASAR DinkesPropinsi/ Kabupaten/ Kota Puskesmas Fasyankes lain Masyarakat Peningkatan AKSES & MUTU pelayanankesehatandasar Outcome Kebijakan Output Prioritas RevitalisasiYankesdas & Puskesmas Peningkatanakses di DTPK Promotif Preventif Peningkatan akses Kebutuhan SDM Program Lintas Sektor KedokteranKeluarga KesehatanUsila Pelayanandarah KesehatanIndera Lintas Program & LintasSektor DukunganSarana & Prasarana Input Kegiatan • NSPK • Sosialisasi/ Advokasi • Bimtek/ Dukungan/ Fasilitasi • Evaluasi Prioritas/ Strategis Tugas & Fungsi Dukungan untuk daerah

  7. PENDEKATAN REFORMASI UPAYA KESEHATAN Extrinsic influences Intrinsic influences • Paradigma • Kebijakan • Kelembagaan • SDM • Program • Sistem Ada tapi tidak berfungsi Berfungsi dg. baik Belum ada REFORM

  8. REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN GAP DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATAN EXTRINSIC FACTOR INTRINSIC FACTOR GOOD GOVERNANCE TERTIER MANAGEMENT REGULASI SEKUNDER KETENAGAAN LEADERSHIP PRIMER ANGGARAN Kerjasama LP/LS OBAT INFRA STRUKTUR PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL EKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGE

  9. KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Sistem Kesehatan Berbagai Negara (Studi Komparatif) Sistem Kesehatan Nasional Reformasi Sistem MANAJEMEN UU/ Payung Hukum Sumber Daya Produksi PROGRAM ORGANISASI PENYEDIA PELAYANAN Visi & Misi SUMBER PELAYANAN Masalah Kesehatan Sistem Kesehatan Daerah (Pendukung Sistem)

  10. Sumber Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan S I S T E M K E S E H A T A N MANAJEMEN SUMBER DAYA PRODUKSI PROGRAM ORGANISASI PENYEDIA PELAYANAN Sumber pembiayaan Kebijakan politik Kebijakan Hukum Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah kabupaten Masyarakat/swasta Kebijakan ekonomi Asuransi Kesehatan

  11. Implementasi Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Publik

  12. Fungsi regulasi Pemerintah • MengatasiBiayayang sangattinggi • MengatasiInformasiyang kurangbagipelanggan • MengatasiMoral hazard • MengatasiKelangkaan • MengatasiHubunganyang monopolistik • MengatasiKeselamatanpublik

  13. MUTU Akreditasi Perizinan Sertifikasi AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RS

  14. ARAH KEBIJAKAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

  15. EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (1) • Kesehatanibu, bayi, balitaContinuum of care • Perbaikan status gizi Pencegahan stunting • Pengendalian PM, PTM & penyehatanlingkungan melanjutkan upaya • SDM kesehatan standar kompetensi • Obat  e-logistic

  16. EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (2) • SistemJamkes  Jaminan kelas III RS • Pemberdayaanmasyarakat early detection and response KLB & bencana • Peningkatanupayakesehatan integrasi • Monev MDGs dan penguatan peraturan

  17. PelayananKesehatanyangInginDicapai (GOOD GOVERNANCE) • Perumusanvisi, misisemuafasyankes • Pembagiantugasmelaluistrukturorganisasiseimbangdifasyankes • Kejelasantanggungjawab, kewenangandanmekanismekerja • BudayadanEtika (kualitaslayanankemasyarakat • Sistempengendaliandanpengukurankinerjafasyankes MUTU GOOD GOVERNANCE Ketersediaan (Available) Kelayakan (appropriate) Kesinambungan (continue) Penerimaan (acceptable) Ketercapaian (achievable) Keterjangkauan (affordable) Efisien (efficiency) Efektif (effectivity)

  18. EVALUASI KONDISI FASYANKES SAAT INI

  19. SkemaJenjangSistemRujukandenganFasilitasPelayanan

  20. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas • Total: 9.133 • Perawatan: 2.929 • Non Perawatan: 6.208 • PONED: 1.579 Puskesmas Pembantu • Total: 22.237 Kendaraan • Motor: 4.179 • Perahu: 1.081 • Ambulans: 3.325 Sumber : Pusdatin Kemkes,, 30 Juni 2011

  21. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Posyandu • Posyandu: 266.287 • Poskesdes: 51.996 • Poskestren: 1.040 Poskestren Poskesdes Sumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes, 2010

  22. JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (1) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010

  23. JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (2) Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010

  24. PuskesmasPerawatandan Non PerawatanTahun2011 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • Peskesmas Perawatan Jmlh TT >10 :Puskesmas yang diberi tambahan ruangan & fasilitas menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupn ranap sementara. • Fungsi : merupakan Pusat Rujukan Antara melayani Gawat Darurat sebelum dibawa ke RS

  25. KONDISI RUMAH SAKIT SAAT INI

  26. Rasio Kebutuhan TTDalamMenghadapi Universal Coverage • Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = 237.641.326 Jiwa (BPS) • Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = 31.026.400 Jiwa • Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : 76.400.000 Jiwa • Jumlah TT saat ini : 128.343 TT • Jumlah TT Kelas 3 : 61.794 TT • Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta • Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran 109.298 TT x Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T) Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011

  27. PERMASALAHAN KESIAPAN FASYANKES KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side ) • Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side. • KesiapanJenjangSistemRujukan • Khususnya kecukupan TT RS • Pemerataan Pemberi Pelayanan? • Paket Manfaat • Standard Pelayanan Medik • Standar Alat dan bahan, standar obat • Kendali Mutu dan Kendali Biaya

  28. Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Bina Upaya Kesehatan - KEMKES 2012 - 2014 Universal Coverage Revitalisasi Pelayanan PHC Membangun Budaya Melayani Pengembangan e-Health Menunjang UP4B Desentralisasi/ Otonomi Daerah Pengembangan World Class Health Care

  29. Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 : Akses masyarakat terhadap fasilitaspelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. RPJMN & RENSTRA KEMENKES TAHUN 2010-2014

  30. 100% 90% 90% TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 2010-2014 Target Rencana Strategis UKP tahun 2010-2014 Gawat Darurat Jumlah RS PONEK Jumlah RS terAKREDITASI 100% Yankes bagi GAKIN di kelas III RS

  31. Pelayanan Kesehatan melampaui batas negara (Globalisasi) Kompetisi LN  Akes : ramah; KeterbukaanInformasi; Hargabersaing, Kemasanmenarik Teknologi Kesehatan semakin maju Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkat TANTANGAN RS DI MASA MENDATANG RUMAH SAKIT DI INDONESIA

  32. RS PERPANJANGAN IZIN PENINGKATAN KELAS STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS berdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes)

  33. INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR PADA RPJMN II (2010 – 2014) 1240 RS RS TERAKREDITASI 1102 RS 964 RS 826 RS 689 RS 100% RS = 1,378 RS . TARGET 70% 50% 60% 80% 90% 2013 2012 2014 2011 2010

  34. Akreditasi Di Indonesia NASIONAL BARU NASIONAL INTER- NASIONAL

  35. STANDAR AKREDITASI NASIONAL 16 Pelayanan • Admin & manaj • Yan Medis • GawatDarutat • Keperawatan • RekamMedis • KamarOperasi • Laboratorium • Radiologi • Yan Risti • 10. PengendalianInfeksi • 11. Farmasi • 12. K-3 • 13. RehabilitasiMedis • 14. Yan intensif • 15. Yan gizi • 16. Yan darah SURVEI AKREDITASI RS 12 Pelayanan • Admin & manaj • Yan Medis • Gawat Darurat • Keperawatan • Rekam Medis • Kamar Operasi • Laboratorium • Radiologi • Yan Risti • Dalin • Farmasi • K-3 5 Pelayanan • Admin & manaj • Yan Medis • GawatDarurat • Keperawatan • RekamMedis

  36. AKREDITASI NASIONAL AKREDITASI BARU NASIONAL

  37. STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITBARU NASIONAL SASARAN II: Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien SASARANI: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT SASARAN IV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab) SASARAN III: SasaranKeselamatanPasien RS

  38. SASARAN MDG’s Sasaran I: Penurunanangkakematianbayi & peningkatankesehatanibu Sasaran III: Penurunanangkakesakitan TB (6 bab) MDG’s Sasaran II: Penurunanangkakesakitan HIV/AIDS (6 bab)

  39. HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL PARIPURNA UTAMA MADYA DASAR

  40. KEBIJAKAN PONEK DI RS PROGRAM PONEK DI RS TUJUAN Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi. Peningkatankemampuanlayanankesehatan PONEK di RS Kab/Kota melaluipeningkatansaranaprasarandanpengadaanperalatankesehatanuntk program PONEK diRumahSakit • Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar. • RS siap PONEK 24 jam di masing –masing kab/kota minimal 1 RS. • RS kab/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya. KEBIJAKAN KHUSUS / TEKNIS SesuaiRencanaStrategis UKP Tahun 2014 yaitu100% RS telahmenyelenggarakan PONEK TARGET/SASARAN 2014 • Menurunnya AKB menjadi24/1000 KHdan • Menurunnya AKI menjadi 118/100.000 kh Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik ditrsupublik@yahoo.co.id

  41. DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI Rumah Sakit Kolaborasi PerbaikanImprovement Collaborative • Merupakan kemitraan dalam upaya untuk memperoleh hasil terbaik dan menguntungkan semua pihak • Prinsip kebersamaan dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan • Dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan • Membentuk jejaring kerjasama, pelayanan dan komunikasi • Perubahan atau perbaikan yang diperoleh, harus direplikasikan ke fasilitas atau area lainnya KEMENTERIAN KESEHATAN PUSKESMAS PONED PROGRAM PONEK Di RS POKJA Satgas GSI PEMDA Prop / Kab Termasuk Regulasi dana Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI) RS Swasta, RB Dr / Bidan prakarsa swasta termasukHospital By Law Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik ditrsupublik@yahoo.co.id

  42. PATIENT SAFETY Termasuk didalamnya: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan merupakan solusi untuk mengurangi serta meminimalisasi risiko Suatu sistem dimana RS membuat asuhan kepada pasien lebihaman Tujuan: Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya

  43. EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS

  44. EvaluasidalamPembinaanPelayananKesehatandi RS • Kebijakan & Strategi  Implementasi UU RS • SDM Kesehatan • Fasilitas & Logistik Kesehatan • Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan • Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Pembinaan upaya sistem Rujukan Kesehatan

  45. Wilayah Cakupan RujukanRS Kab/Kota • Perlu disepakati dengan Perda • Tidak terbatas pada struktur organisasi dan administrasi • Harus mempertimbangkan fungsi dan geografis Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien

  46. Jarak ? Waktu Tempuh ? Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan : • Target Jumlah Penduduk • Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina : • Puskesmas • Praktek Swasta • Rumah Bersalin • RS lain yang kemampuannya lebih rendah

  47. Akses SDM RS Transportasi 1 jam ke RS Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit Tidak Ada Batas Wilayah

  48. USULAN PERMINTAAN • Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT) • Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS • SK Penetapan Klasifikasi RS • Nomor Registrasi RumahSakit • Surat izin operasional Diajukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi E-Planning Kementerian Kesehatan RI Buk.depkes.go.id Telaah teknis dan kelayakan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Permintaan akan ditelaah oleh Kemenkes Diajukan ke Kementerian Kesehatan RI Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi

  49. KABAG PI BUK USULAN RS DAN LABKES RANCANGAN ALUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN ALKES RS/LABKES DI LINGKUNGAN DITJEN BUK SESDITJEN BUK KOORDINATOR PERENCANAAN 2 TIM ANALISIS E PLAN KASUBAG TU BUKR 3 6 1 6 4 ANALISA USULAN DEKON USULAN TP INSTRUMEN DATA BASE KEBUTUHAN RS KONDISI RS 5

More Related