HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

1. HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

2. Sejarahpembagiangolonganpenduduk • AB. Pasal 6-10: 4 golongan, yaitu: • Golongan eropa • Golongan yang disamakan dengan golongan eropa • Golongan bumi putra • Golongan yang disamakan dengan bumi putra • RR. Pasal 109 RR. 4 gol s.d.a. • IS pasal 131 (sama dengan Pasal 109 RR baru) • Golongan eropa • Golongan bumi putra (BP) • Golongan timur asing (TA)

3. Pasal 131 IS: • Tidak mengatur materi hukum perdata yang berlaku, hanya menunjuk hukum perdata yang sudah ada bagi masing-masing golongan penduduk • Hanya menunjuk hukum perdata bagi masing-masing golongan, tetapi tidak menunjuk hukum yang berlaku bagi golongan yang berbeda Melahirkanhukumantargolongan (hukumintergentil)

4. Hukum yang berlakubagigolonganeropa Hukum Perdata: • Pasal 131 (2a) IS: pedoman pembuatan ordonansi bagi gol. Eropa. • Menganut azas konkodansi: hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia sama/konkordan dengan hukum perdata yang berlaku di belanda • Penyimpangan dapat dilakukan: • keadaan menghendaki • hendak dinuat peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk • Selama belum ada ordonansi: hukum yang berlaku adalah BW dan WVK

5. Lanjutan….. Hukum pidana (WVS) Hukum acara perdata (Reglement op de Burgerlijk Rechvodering) Hukum acara pidana (Reglement op de strafvordering) Susunan peradilan: • Residenttiegerecht (keresidenan) • Raad van Justitie (Jakarta, Surabaya dan Semarang) • Hooggerechtshof (Jakarta)

6. Hukum yang berlakubagigolonganbumiputradantimurasing Hukum Perdata • Pasal 131 (2b) IS: • “dalam membentuk ordonansi yang memuat hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra (BP) dan Timur Asing (TA), harus menghormati atau memperhatikan hukum adatnya” • Aturan peralihan (pasal 131 (6) IS): • “hukum perdata yang berlaku bagi gol. BP dan TA saat berlakunya IS masih berlaku selama belum diganti dengan ordonansi sebagaimana pasal 131 (2b) IS” Hukumapa yang berlakubagi BP dan TA? Lihat UUD sebelumnya, yaitu: RR

7. Pasal 75 (3) RR: • “Jika hakim yang diperuntukkan bagi golongan BP mengadili golongan BP, maka ia harus menjalankan hukum adatnya” • Pasal 75 (4) RR • “Pada dasarnya atau pada azasnya hukum perdata yang berlaku bagi golongan TA adalah hukum adatnya” • Ketentuan untuk gol. TA dadap disimpangi Hukum Pidana (WVS) Hukum acara perdata untuk BP (IR/ Inlands reglement) Susunan Peradilan bagi gol Indonesia di Jawa: • Districtsgerech (kawedanan) • Regentschapsgerecht (kabupaten) • Landraad (kabupaten dan kota lain yang memerlukan)