1 / 7

HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Sejarah pembagian golongan penduduk. AB. Pasal 6-10: 4 golongan, yaitu: Golongan eropa Golongan yang disamakan dengan golongan eropa Golongan bumi putra Golongan yang disamakan dengan bumi putra

dolan-velasquez
Download Presentation

HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING GOLONGAN M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

  2. Sejarah pembagian golongan penduduk • AB. Pasal 6-10: 4 golongan, yaitu: • Golongan eropa • Golongan yang disamakan dengan golongan eropa • Golongan bumi putra • Golongan yang disamakan dengan bumi putra • RR. Pasal 109 RR. 4 gol s.d.a. • IS pasal 131 (sama dengan Pasal 109 RR baru) • Golongan eropa • Golongan bumi putra (BP) • Golongan timur asing (TA)

  3. Pasal 131 IS: • Tidak mengatur materi hukum perdata yang berlaku, hanya menunjuk hukum perdata yang sudah ada bagi masing-masing golongan penduduk • Hanya menunjuk hukum perdata bagi masing-masing golongan, tetapi tidak menunjuk hukum yang berlaku bagi golongan yang berbeda Melahirkanhukumantargolongan (hukumintergentil)

  4. Hukum yang berlaku bagi golongan eropa Hukum Perdata: • Pasal 131 (2a) IS: pedoman pembuatan ordonansi bagi gol. Eropa. • Menganut azas konkodansi: hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia sama/konkordan dengan hukum perdata yang berlaku di belanda • Penyimpangan dapat dilakukan: • keadaan menghendaki • hendak dinuat peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk • Selama belum ada ordonansi: hukum yang berlaku adalah BW dan WVK

  5. Lanjutan….. Hukum pidana (WVS) Hukum acara perdata (Reglement op de Burgerlijk Rechvodering) Hukum acara pidana (Reglement op de strafvordering) Susunan peradilan: • Residenttiegerecht (keresidenan) • Raad van Justitie (Jakarta, Surabaya dan Semarang) • Hooggerechtshof (Jakarta)

  6. Hukum yang berlakubagigolonganbumiputradantimurasing HukumPerdata • Pasal 131 (2b) IS: • “dalammembentukordonansi yang memuathukumperdata yang berlakubagigolonganBumi Putra (BP) danTimurAsing (TA), harusmenghormatiataumemperhatikanhukumadatnya” • Aturanperalihan (pasal 131 (6) IS): • “hukumperdata yang berlakubagigol. BP dan TA saatberlakunya IS masihberlakuselamabelumdigantidenganordonansisebagaimanapasal 131 (2b) IS” Hukumapa yang berlakubagi BP dan TA? Lihat UUD sebelumnya, yaitu: RR

  7. Pasal 75 (3) RR: • “Jika hakim yang diperuntukkan bagi golongan BP mengadili golongan BP, maka ia harus menjalankan hukum adatnya” • Pasal 75 (4) RR • “Pada dasarnya atau pada azasnya hukum perdata yang berlaku bagi golongan TA adalah hukum adatnya” • Ketentuan untuk gol. TA dadap disimpangi Hukum Pidana (WVS) Hukum acara perdata untuk BP (IR/ Inlands reglement) Susunan Peradilan bagi gol Indonesia di Jawa: • Districtsgerech (kawedanan) • Regentschapsgerecht (kabupaten) • Landraad (kabupaten dan kota lain yang memerlukan)

More Related